DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2013

Nomor: 34
Tahun: 2013
Ditetapkan: 19 November 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa prajurit TNI pada umumnya masih potensial untuk mengabdikan diri di bidang pembangunan nasional, namun secara fisik dan mental perlu diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan di luar profesinya agar potensinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan;
c.bahwa dalam rangka pembinaan personel dan meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia Prajurit TNI yang akan memasuki masa persiapan pensiun, perlu penyiapan penyaluran dengan memperhatikan minat, bakat, kompetensi, kebutuhan dan keterampilan, sehingga personel yang disalurkan dapat hidup layak dan mandiri; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 2
d.bahwa purnawirawan TNI dan keluarganya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga perlu pengaturan pelaksanaannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyaluran Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Akan Memasuki Masa Persiapan Pensiun; Mengingat : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYALURAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG AKAN MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyaluran adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka mengembalikan Prajurit TNI yang akan/telah dipisahkan dari kekuatan organik TNI ke dalam lingkungan masyarakat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Swasta.
2.Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Alat negara yang bertugas di bidang pertahanan.
4.Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah waktu kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit yang akan diakhiri/mengakhiri masa dinas keprajuritannya untuk tidak terlibat dalam dinas keprajuritan.
5.Pembekalan pelatihan keterampilan kerja adalah bagian dari proses transformasi potensi sumber daya manusia menjadi kekuatan efektif yang berkualitas melalui pengembangan sumber daya manusia secara berdaya guna dan tepat guna.
6.Berusaha sendiri ialah bentuk penyaluran bagi prajurit TNI yang akan kembali kemasyarakat dengan cara mendirikan usaha sendiri atau berwiraswasta, baik secara perorangan maupun kelompok. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 3
7.Pola wirausaha mandiri adalah satu bentuk penyaluran prajurit TNI yang akan kembali ke masyarakat dengan cara berusaha sendiri dengan diberi bantuan modal kerja dan bimbingan usaha, atau berusaha sendiri dengan hanya diberi bantuan bimbingan usaha.
8.Pola diusahakan lapangan kerja adalah salah satu bentuk penyaluran Prajurit yang akan kembali ke masyarakat dan BUMN/BUMD dan Badan Swasta dengan cara diusahakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.
9.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah mencakup semua badan usaha pemerintah daerah yang pengelolaan dan pembinaannya dibawah pemerintah daerah.
11.Bantuan Modal Kerja adalah bantuan yang diberikan kepada peserta penyaluran pola berusaha sendiri dalam bentuk uang atau barang untuk melakukan suatu kegiatan usaha.
12.Bimbingan Usaha adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberi bimbingan kepada peserta penyaluran tentang kegiatan usaha.
13.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah
14.Pembinaan lanjutan adalah suatu bentuk pembinaan yang dilakukan kepada peserta pola penyaluran sejak ditempatkan sampai batas waktu yang ditetapkan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 2

(1)Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan 20 (dua puluh) tahun atau lebih, dengan hak pensiun memperoleh kesempatan MPP 1 (satu) tahun.
(2)Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan paling sedikit 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun atau telah mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun, dengan hak tunjangan bersifat pensiun memperoleh kesempatan MPP 6 (enam) bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 4
(3)Prajurit yang belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun, tetapi telah mencapai masa dinas keprajuritan paling sedikit 5 (lima) tahun hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun dengan hak tunjangan memperoleh kesempatan MPP 3 (tiga) bulan.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 3

Tujuan penyaluran sebagai berikut:

a.agar Prajurit yang telah pensiun mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki sehingga mendapatkan penghidupan yang layak di dalam masyarakat;
b.membantu meningkatkan dan memantapkan penguatan pertahanan dan keamanan negara dengan ikut berpartisipasi aktif melalui pembinaan teritorial dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara; dan
c.membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Sasaran penyaluran meliputi:

a.meningkatkan kesejahteraan purnawirawan TNI dan keluarganya;
b.membantu terwujudnya penguatan pertahanan dan keamanan negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
c.mendukung pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Prinsip penyaluran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan minat, bakat dan keterampilan Prajurit TNI; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 5
b.terpadu antara program Kemhan/TNI, Instansi lain/Badan Swasta dengan orientasi saling membutuhkan;
c.aplikatif dengan pemberian bekal pengetahuan terapan dan keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan sesuai tuntutan/kebutuhan bagi lapangan kerja yang tersedia; dan
d.memperhatikan faktor keamanan tempat/lingkungan penyaluran dan jenis pekerjaan yang disiapkan.

BAB IV

POLA UMUM PENYALURAN

Pasal 6

(1)Pola umum penyaluran disusun dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
(2)Kemhan dan Mabes TNI/Angkatan mempersiapkan setiap prajurit yang akan kembali ke masyarakat untuk dapat berkarya dan mengembangkan diri dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 7

Penyaluran Prajurit TNI terdiri atas:

a.kembali ke masyarakat;
b.diarahkan ke BUMN/BUMD; dan
c.Badan Swasta.

Pasal 8

(1)Penyaluran Prajurit TNI yang kembali ke masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan pola sebagai berikut:
1. a.wirausaha mandiri melalui bantuan modal kerja padat karya antara lain usaha perdagangan, perbengkelan, pertanian, perikanan dengan cara:
  1. 1.diberi bantuan modal dan bimbingan usaha; dan
  2. 2.diberikan bimbingan usaha berupa : a) keterampilan teknis sesuai usahanya; b) manajemen usaha/pemasaran; dan c) pembentukan koperasi.
2. b.transmigrasi.
(2)Penyaluran Prajurit TNI yang diarahkan ke BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menggunakan pola diusahakan lapangan kerja, antara lain di PT. Pertamina, PT.Telkom, atau PT. KAI; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 6
(3)Penyaluran Prajurit TNI yang diarahkan ke Badan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan pola diusahakan lapangan kerja di perusahaan swasta.

Pasal 9

Pola transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diarahkan pada penataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

Pasal 10

Tujuan transmigrasi sebagai berikut:

a.meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI dan keluarganya;
b.meningkatkan dan pemerataan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.memperkuat pertahanan dan keamanan nasional untuk menjaga kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terluar dengan pertimbangan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara; dan
e.sebagai sabuk pengaman nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa prajurit TNI pada umumnya masih potensial untuk mengabdikan diri di bidang pembangunan nasional, namun secara fisik dan mental perlu diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan di luar profesinya agar potensinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan;
c.bahwa dalam rangka pembinaan personel dan meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia Prajurit TNI yang akan memasuki masa persiapan pensiun, perlu penyiapan penyaluran dengan memperhatikan minat, bakat, kompetensi, kebutuhan dan keterampilan, sehingga personel yang disalurkan dapat hidup layak dan mandiri; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 2
d.bahwa purnawirawan TNI dan keluarganya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga perlu pengaturan pelaksanaannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyaluran adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka mengembalikan Prajurit TNI yang akan/telah dipisahkan dari kekuatan organik TNI ke dalam lingkungan masyarakat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Swasta.
2.Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia.
3.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Alat negara yang bertugas di bidang pertahanan.
4.Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah waktu kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit yang akan diakhiri/mengakhiri masa dinas keprajuritannya untuk tidak terlibat dalam dinas keprajuritan.
5.Pembekalan pelatihan keterampilan kerja adalah bagian dari proses transformasi potensi sumber daya manusia menjadi kekuatan efektif yang berkualitas melalui pengembangan sumber daya manusia secara berdaya guna dan tepat guna.
6.Berusaha sendiri ialah bentuk penyaluran bagi prajurit TNI yang akan kembali kemasyarakat dengan cara mendirikan usaha sendiri atau berwiraswasta, baik secara perorangan maupun kelompok. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 3
7.Pola wirausaha mandiri adalah satu bentuk penyaluran prajurit TNI yang akan kembali ke masyarakat dengan cara berusaha sendiri dengan diberi bantuan modal kerja dan bimbingan usaha, atau berusaha sendiri dengan hanya diberi bantuan bimbingan usaha.
8.Pola diusahakan lapangan kerja adalah salah satu bentuk penyaluran Prajurit yang akan kembali ke masyarakat dan BUMN/BUMD dan Badan Swasta dengan cara diusahakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.
9.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah mencakup semua badan usaha pemerintah daerah yang pengelolaan dan pembinaannya dibawah pemerintah daerah.
11.Bantuan Modal Kerja adalah bantuan yang diberikan kepada peserta penyaluran pola berusaha sendiri dalam bentuk uang atau barang untuk melakukan suatu kegiatan usaha.
12.Bimbingan Usaha adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberi bimbingan kepada peserta penyaluran tentang kegiatan usaha.
13.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah
14.Pembinaan lanjutan adalah suatu bentuk pembinaan yang dilakukan kepada peserta pola penyaluran sejak ditempatkan sampai batas waktu yang ditetapkan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 2

(1)Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan 20 (dua puluh) tahun atau lebih, dengan hak pensiun memperoleh kesempatan MPP 1 (satu) tahun.
(2)Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan paling sedikit 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun atau telah mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun, dengan hak tunjangan bersifat pensiun memperoleh kesempatan MPP 6 (enam) bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 4
(3)Prajurit yang belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun, tetapi telah mencapai masa dinas keprajuritan paling sedikit 5 (lima) tahun hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun dengan hak tunjangan memperoleh kesempatan MPP 3 (tiga) bulan.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 3

Tujuan penyaluran sebagai berikut:

a.agar Prajurit yang telah pensiun mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki sehingga mendapatkan penghidupan yang layak di dalam masyarakat;
b.membantu meningkatkan dan memantapkan penguatan pertahanan dan keamanan negara dengan ikut berpartisipasi aktif melalui pembinaan teritorial dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara; dan
c.membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Sasaran penyaluran meliputi:

a.meningkatkan kesejahteraan purnawirawan TNI dan keluarganya;
b.membantu terwujudnya penguatan pertahanan dan keamanan negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
c.mendukung pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Prinsip penyaluran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan minat, bakat dan keterampilan Prajurit TNI; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 5
b.terpadu antara program Kemhan/TNI, Instansi lain/Badan Swasta dengan orientasi saling membutuhkan;
c.aplikatif dengan pemberian bekal pengetahuan terapan dan keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan sesuai tuntutan/kebutuhan bagi lapangan kerja yang tersedia; dan
d.memperhatikan faktor keamanan tempat/lingkungan penyaluran dan jenis pekerjaan yang disiapkan.

BAB IV

POLA UMUM PENYALURAN

Pasal 6

(1)Pola umum penyaluran disusun dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
(2)Kemhan dan Mabes TNI/Angkatan mempersiapkan setiap prajurit yang akan kembali ke masyarakat untuk dapat berkarya dan mengembangkan diri dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 7

Penyaluran Prajurit TNI terdiri atas:

a.kembali ke masyarakat;
b.diarahkan ke BUMN/BUMD; dan
c.Badan Swasta.

Pasal 8

(1)Penyaluran Prajurit TNI yang kembali ke masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan pola sebagai berikut:
1. a.wirausaha mandiri melalui bantuan modal kerja padat karya antara lain usaha perdagangan, perbengkelan, pertanian, perikanan dengan cara:
  1. 1.diberi bantuan modal dan bimbingan usaha; dan
  2. 2.diberikan bimbingan usaha berupa : a) keterampilan teknis sesuai usahanya; b) manajemen usaha/pemasaran; dan c) pembentukan koperasi.
2. b.transmigrasi.
(2)Penyaluran Prajurit TNI yang diarahkan ke BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menggunakan pola diusahakan lapangan kerja, antara lain di PT. Pertamina, PT.Telkom, atau PT. KAI; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1357 6
(3)Penyaluran Prajurit TNI yang diarahkan ke Badan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan pola diusahakan lapangan kerja di perusahaan swasta.

Pasal 9

Pasal 10

Tujuan transmigrasi sebagai berikut:

a.meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI dan keluarganya;
b.meningkatkan dan pemerataan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.memperkuat pertahanan dan keamanan nasional untuk menjaga kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terluar dengan pertimbangan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara; dan
e.sebagai sabuk pengaman nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2015