DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2020, No. 288 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil www.peraturan.go.id 2020, No. 288 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3.Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
4.Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
8.Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
9.Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.
10.Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
11.Tim Daerah Provinsi adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam www.peraturan.go.id 2020, No. 288 melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
1. a.capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. b.capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
(2)Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.
(3)Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.capaian kinerja makro;
2. b.capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
3. c.capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
(4)Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(5)Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 288
2. b.capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
(6)Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
(7)Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;
2. b.kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan
3. c.ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
(8)LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:

a.pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
b.pengumpulan data dan dokumen pendukung;
c.penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
d.Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e.penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
f.penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2020, No. 288

Pasal 4

(1)Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD.
(2)Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun.
(3)Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun.
(4)Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas:
1. a.inspektorat daerah;
2. b.badan perencanaan pembangunan daerah;
3. c.biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
4. d.biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten/kota; dan
5. e.perangkat daerah lainnya.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah. www.peraturan.go.id 2020, No. 288
(2)Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

Pasal 6

(1)Pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
1. a.penyiapan data; dan
2. b.kompilasi data.
(2)Penyiapan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di provinsi dan unit kerja perangkat gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Pasal 7

Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh tim penyusun LPPD.

Pasal 8

(1)Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
(2)Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD. www.peraturan.go.id 2020, No. 288

Pasal 9

(1)Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
(2)Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
(3)Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:
1. a.data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. b.data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
3. c.metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
(4)Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

Pasal 10

LPPD disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri. www.peraturan.go.id 2020, No. 288
(2)LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3)LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4)Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
(5)Dalam hal penyampaian LPPD dilakukan secara daring, waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2020, No. 288 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil www.peraturan.go.id 2020, No. 288 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3.Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
4.Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
8.Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
9.Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.
10.Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
11.Tim Daerah Provinsi adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam www.peraturan.go.id 2020, No. 288 melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
1. a.capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. b.capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
(2)Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.
(3)Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.capaian kinerja makro;
2. b.capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
3. c.capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
(4)Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(5)Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 288
2. b.capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
(6)Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
(7)Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;
2. b.kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan
3. c.ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
(8)LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:

a.pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
b.pengumpulan data dan dokumen pendukung;
c.penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
d.Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e.penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
f.penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2020, No. 288

Pasal 4

(1)Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD.
(2)Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun.
(3)Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun.
(4)Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas:
1. a.inspektorat daerah;
2. b.badan perencanaan pembangunan daerah;
3. c.biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
4. d.biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten/kota; dan
5. e.perangkat daerah lainnya.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah. www.peraturan.go.id 2020, No. 288
(2)Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

Pasal 6

(1)Pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
1. a.penyiapan data; dan
2. b.kompilasi data.
(2)Penyiapan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di provinsi dan unit kerja perangkat gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Pasal 7

Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh tim penyusun LPPD.

Pasal 8

(1)Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
(2)Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD. www.peraturan.go.id 2020, No. 288

Pasal 9

(1)Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
(2)Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
(3)Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:
1. a.data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. b.data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
3. c.metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
(4)Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

Pasal 10

LPPD disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri. www.peraturan.go.id 2020, No. 288
(2)LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3)LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4)Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
(5)Dalam hal penyampaian LPPD dilakukan secara daring, waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025