DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yang meliputi Ketentuan Umum, Rencana Strategis, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan serta Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar Pelaksanaan Penyususnan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025- 2029 dapat berjalan Efektif, terarah, terukur dan tepat waktu, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a clan b perlu clitetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo. BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, Menimbang a. bahwa dalam rangka Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah clan Renacana Strategis Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2029;
b.bahwa agar Pelaksanaan Penyususnan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025- 2029 dapat berjalan Efektif, terarah, terukur dan tepat waktu, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a clan b perlu clitetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo. BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, Menimbang a. bahwa dalam rangka Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah clan Renacana Strategis Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2029;
b.bahwa agar Pelaksanaan Penyususnan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025- 2029 dapat berjalan Efektif, terarah, terukur dan tepat waktu, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a clan b perlu clitetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Mengingat
1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Mengingat
1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian clan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung J awaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
11.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian clan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung J awaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
11.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian clan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung J awaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
18.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Tahun2019Nomor42TambahanLembaranNegara Nomor6322); 19.PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019tentang LaporandanEvaluasi PenyelenggaraanPemerintah daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor52,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaTahunNomor6323); 20.PeraturanPresidenNomor29Tahun2014tentang SistemAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor80); 21.PeraturanPresidenNomor59Tahun2017ten tang PelaksanaanPencapaianTujuanPembangunan Berkelanjutan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2017Nomor136); 22.PeraturanPresidenNomor95Tahun2018tentang SistemPemerintahanBerbasisElektronik(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor182); 23.PeraturanMenteriSosialNomor.129/HUK/2008 tentangStandarPelayananMinimalBidangSosial DaerahProvinsidanDaerahKabupaten/Kota. 24.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 Nomor2036)sebagaimana telahdiubahDengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah(berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor157); 25.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor86Tahun 201 7ten tangTataCaraPerencanaan, Pengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara EvaluasiRancanganPeraturanDaerahTentang RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahdan RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah, SertaTataCara PerubahanRencanaPembangunan -5 18.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Tahun2019Nomor42TambahanLembaranNegara Nomor6322); 19.PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019tentang LaporandanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintah dacrah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor52,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia TahunNomor6323);
20.PeraturanPresidenNomor29Tahun2014tentang SistemAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor80); 21.PeraturanPresidenNomor59Tahun2017tentang PelaksanaanPencapaianTujuanPembangunan Berkelanjutan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2017Nomor136); 22.PeraturanPresidenNomor95Tahun2018tentang SistemPemerintahanBerbasisElektronik(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor182); 23.PeraturanMenteriSosialNomor.129/HUK/2008 tentangStandarPelayananMinimalBidangSosial DacrahProvinsidanDaerahKabupaten/Kota. 24.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 Nomor2036)sebagaimanatelahdiubahDengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor157);
25.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun 2017tentangTataCaraPerencanaan,Pengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara Evaluasi RancanganPeraturanDacrahTentang RencanaPembangunan Jangka PanjangDaerahdan RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah, SertaTataCara PerubahanRencanaembangunan -5 18.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Tahun2019Nomor42TambahanLembaranNegara Nomor6322); 19.PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019tentang LaporandanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintah dacrah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor52,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia TahunNomor6323);
20.PeraturanPresidenNomor29Tahun2014tentang SistemAkuntabilitasKinerjaIntansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor80); 21.PeraturanPresidenNomor59Tahun2017tentang PelaksanaanPencapaianTujuanPembangunan Berkelanjutan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2017Nomor136); 22.PeraturanPresidenNomor95Tahun2018tentang SistemPemerintahanBerbasisElektronik(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor182); 23.PeraturanMenteriSosialNomor.129/HUK/2008 tentangStandarPelayananMinimalBidangSosial DacrahProvinsidanDaerahKabupaten/Kota. 24.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 Nomor2036)sebagaimanatelahdiubahDengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor157);
25.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun 2017tentangTataCaraPerencanaan,Pengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara Evaluasi RancanganPeraturanDacrahTentang RencanaPembangunan Jangka PanjangDaerahdan RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah, SertaTataCara PerubahanRencanaembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1114);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana
30.Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1114);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana
30.Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1114);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana
30.Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Npmor l);
4.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023Nomor 5);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupten Tebo tahun 2024 Nomor 5);
6.Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIN AS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2.Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Npmor 1);
4.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023Nomor 5);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupten Tebo tahun 2024 Nomor 5);
6.Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73). MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2.Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Npmor l);
4.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023Nomor 5);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupten Tebo tahun 2024 Nomor 5);
6.Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73). MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2.Daerah adalah Kabupaten Tebo;
3.Bupati adalah Bupati Tebo;
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
5.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
6.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (empat) tahun;
8.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
9.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;
10.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
11.Sasaran adalah target atau basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
12.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
14.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara penyelenggaraan bertahap untuk mencapai sasaran RPD;
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas clan fungsi;
3.Bupati adalah Bupati Tebo;
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
5.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
6.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (empat) tahun;
8.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
9.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;
10.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
11.Sasaran adalah target atau basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
12.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
14.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara penyelenggaraan bertahap untuk mencapai sasaran RPD;
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas clan fungsi;
3.Bupati adalah Bupati Tebo;
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
5.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
6.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (empat) tahun;
8.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
9.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;
10.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
11.Sasaran adalah target atau basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
12.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
14.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara penyelenggaraan bertahap untuk mencapai sasaran RPD;
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas clan fungsi; aktivitasserangkaian 16.ProgramPembangunanDaerahadalahprogramstrategisDaerahyang dilaksanakanolehPerangkatDaerahsebagaiinstrumenarah kebijakanuntukmencapaisasaranRPD; 17.KegiatanPerangkatDaerahadalah pembangunanyangdilaksanakanolehPerangkatDaerahsesuai denganketentuanperundang-undanganuntukmenghasilkankeluaran (output)dalamrangkamencapaihasil(outcome)suatuprogram; 18.Sub kegiatanPerangkatDaerahmerupakanbentuk aktivitaskegiatan dalampelaksanaankewenangandaerahsesuaidenganketentuan perundang-undanganuntukmenghasilkankeluaran(output)dalam rangkamencapai hasil(outcome)suatu. 19.Kinerjaadalahcapaiankeluaran/hasil/dampakdari kegiatan/program/sasaransehubungandenganpenggunaansumber dayapembangunan; 20.Indikatorkinerjaadalahtandayangberfungsisebagaialatukur pencapaiankinerjasuatukegiatan,programatausasarandantujuan dalambentukkeluaran(output),hasil(outcome),dampak(impact); 21.DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Daerah adalahPerangkatDaerahKabupatenTebo yang melaksanakan unsurpengawasan urusanpemerintahan. BABII RENCANASTRATEGIS Pasal 2

(1)RencanaStrategisDinasSosialPemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnakKabupatenTeboTahun2025-2029 merupakanpenjabarandariRencanaPembangunanDaerah (RPD)KabupatenTeboTahun2025-2029;
(2)RencanaStrategisDinasSosialPemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnakKabupatenTebo sebagaimana dimaksudpadaayat(1) digunakansebagaipedomanbagi DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakKabupatenTebo dalam menyusunRencanaKerjaDinas Sosial PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak KabupatenTebo dandigunakansebagai bahanpenyusunan rancanganRKPD. 16.ProgramPembangunanDaerahadalahprogramstrategisDaerahyang dilaksanakanolehPerangkatDaerahsebagaiinstrumen arah kebijakanuntukmencapaisasaranRPD; 17.KegiatanPerangkatDacrahadalahserangkaianaktivitas pembangunanyangdilaksanakanolehPerangkatDaerahsesuai denganketentuanperundang-undangan untukmenghasilkankeluaran (output)dalam rangkamencapaihasil(outcome)suatuprogram; 18.SubkegiatanPerangkatDaerahmerupakanbentuk aktivitaskegiatan dalampelaksanaankewenangandaerahsesuaidenganketentuan perundang-undanganuntukmenghasilkankeluaran(outputdalam rangkamencapai hasil(outcome)suatu. 19.Kinerjaadalahcapa1ankeluaran/hasil/dampakdari kegiatan/program/sasaranschubungandenganpenggunaansumber dayapembangunan; 20.Indikatorkinerjaadalahtandayangberfungsiscbagai alatukur pencapaiankinerjasuatukegiatan,programatau sasarandantujuan dalambentukkeluaran(output),hasil(outcome),dampak(impact); 21.DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak DaerahadalahPerangkatDaerahKabupatenTeboyangmelaksanakan unsurpengawasanurusanpemerintahan. BABII RENCANASTRATEGIS Pasal 2
(1)RencanaStrategisDinasSosial PemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnakKabupatenTeboTahun2025-2029 merupakanpenjabarandariRencanaPembangunanDacrah (RPD)KabupatenTeboTahun2025-2029;
(2)RencanaStratcgisDinasSosialPemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnakKabupatenTebo sebagaimana dimaksudpadaayat(I)digunakansebagai pedomanbagi DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakKabupatenTebodalammenyusunRencanaKerjaDinas SosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak KabupatenTebo dandigunakan sebagai bahan penyusunan rancanganRKPD. 16.ProgramPembangunanDaerahadalahprogramstrategisDaerahyang dilaksanakanolehPerangkatDaerahsebagaiinstrumen arah kebijakanuntukmencapaisasaranRPD; 17.KegiatanPerangkatDacrahadalahserangkaianaktivitas pembangunanyangdilaksanakanolehPerangkatDaerahsesuai denganketentuanperundang-undangan untukmenghasilkankeluaran (output)dalam rangkamencapaihasil(outcome)suatuprogram; 18.SubkegiatanPerangkatDaerahmerupakanbentuk aktivitaskegiatan dalampelaksanaankewenangandaerahsesuaidenganketentuan perundang-undanganuntukmenghasilkankeluaran(outputdalam rangkamencapai hasil(outcome)suatu. 19.Kinerjaadalahcapa1ankeluaran/hasil/dampakdari kegiatan/program/sasaranschubungandenganpenggunaansumber dayapembangunan; 20.Indikatorkinerjaadalahtandayangberfungsiscbagai alatukur pencapaiankinerjasuatukegiatan,programatau sasarandantujuan dalambentukkeluaran(output),hasil(outcome),dampak(impact); 21.DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak DaerahadalahPerangkatDaerahKabupatenTeboyangmelaksanakan unsurpengawasanurusanpemerintahan. BABII RENCANASTRATEGIS Pasal 2
(1)RencanaStrategisDinasSosial PemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnakKabupatenTeboTahun2025-2029 merupakanpenjabarandariRencanaPembangunanDacrah (RPD)KabupatenTeboTahun2025-2029;
(2)RencanaStratcgisDinasSosialPemberdayaanPerempuan danPerlindunganAnakKabupatenTebo sebagaimana dimaksudpadaayat(I)digunakansebagai pedomanbagi DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakKabupatenTebodalammenyusunRencanaKerjaDinas SosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak KabupatenTebo dandigunakan sebagai bahan penyusunan rancanganRKPD.

Pasal 3

RencanaStrategisDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakKabupatenTeboTahun2025-2029disusun dengansistematikaPenulisansebagaiberikut:

(1)SistematikaPenyusunanRencanaStrategisDinasSosial PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupaten TeboTahun2025-2029disusunsebagaiberikut: BABI BABII BABIII BABIV BABV BABVI BABVII PENDAHULUAN GAMBARAN PELAYANAN DINASSOSIAL PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGANANAKKABUPATENTEBO PERMASALAHANDANISUSTRATEGISDINAS SOSIALPEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIDAN ARAHKEBIJAKAN RENCANA PROGRAMDANKEGIATANSERTA PENDANAAN KINERJAPENYELENGGARAANDINASSOSIAL PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATENTEBO BABVIII PENUTUP Pasal 4 RencanaStrategisDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakKabupatenTebo sebagaimanadimaksud dalampasal3tercantum dalamdokumenRencana Strategisyang merupakanbagian tidak terpisahkandari PeraturanBupatiini.

Pasal 5

KepalaDinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakKabupatenTebo wajib melaksanakanRencanaStrategis DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak KabupatenTebo dalam rangka mendukung capaianRencana PembangunanDaerahKabupatenTebo Tahun2025-2029. pasal3 RencanaStrategisDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakKabupatenTeboTahun2025-2029disusun dengan sistematikaPenulisansebagaiberikut: (I) SistematikaPenyusunanRencanaStrategisDinasSosial PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupaten TeboTahun2025-2029disusunsebagaiberikut: BABI BABII BABIII BABIV BABV BABVI PENDAHULUAN GAMBARANPELAYANANDINASSOSIAL PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGANANAKKABUPATENTEBO PERMASALAHANDANISUSTRATEGISDINAS SOSIALPEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN TEBO TU.JUANDANSASARAN STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN RENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTA PENDANAAN KINERJAPENYELENGGARAANDINASSOSIAL PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGANANAKKABUPATEN TEBO BABVIIIPENUTUP Pasal 4 RencanaStrategisDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakKabupatenTebo scbagaimanadimaksud dalampasal3tercantumdalamdokumenRencana Strategisyangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanBupati ini.

Pasal 5

KepalaDinasSosial PemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakKabupatenTebo wajib melaksanakanRencanaStrategis DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak KabupatenTebo dalam rangkamendukungcapaianRencana PembangunanDaerahKabupatenTebo Tahun2025-2029. BABVII pasal3 RencanaStrategisDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakKabupatenTeboTahun2025-2029disusun dengan sistematikaPenulisansebagaiberikut: (I) SistematikaPenyusunanRencanaStrategisDinasSosial PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupaten TeboTahun2025-2029disusunsebagaiberikut: BABI BABII BABIII BABIV BABV BABVI PENDAHULUAN GAMBARANPELAYANANDINASSOSIAL PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGANANAKKABUPATENTEBO PERMASALAHANDANISUSTRATEGISDINAS SOSIALPEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN TEBO TU.JUANDANSASARAN STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN RENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTA PENDANAAN KINERJAPENYELENGGARAANDINASSOSIAL PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN PERLINDUNGANANAKKABUPATEN TEBO BABVIIIPENUTUP Pasal 4 RencanaStrategisDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakKabupatenTebo scbagaimanadimaksud dalampasal3tercantumdalamdokumenRencana Strategisyangmerupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanBupati ini.

Pasal 5

(1)KepalaDinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakDaerahmelakukanpengendaliandanevaluasiterhadap pelaksanaanRenstraDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakDaerahKabupatenTebo.
(2)Pengendaliandanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(1) mencakup: a.tujuandansasaranRPDKabupatenTebodanRenstraDinas SosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; b.strategidankebijakanRPDKabupatenTebo danRenstraDinas SosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; c.penetepanindikatorkinerjadaerahdalamRPDKabupatenTebo; d.indikatorkinerjadansasaranperangkatdaerahdalamRenstra DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak DaerahKabupatenTebo;
1. e.indikasirencanaprogramprioritasyangdisertaikebutuhan pendanaandalamRPDKabupatenTebo;dan f.tujuanclansasaranprogramdankegiatansertadanaindikatif dalarnRenstraDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakDaerahKabupatenTebo.
(3)Dalam halevaluasi daribasilpemantauandansupervisiditemukan adanyaketidaksesuaian ataupenyimpangan,DinasSosial PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupatenTebo melakukan tindakanperbaikan ataupenyempurnaan.
(4)HasilpengendaliandanevaluasiRenstrasebagaimanadimaksud padaayat(1)dilaporkankepadaBupati melaluiKepalaBappedadan LitbangKabupatenTebo.
(5)Dalam halevaluasiterhadaplaporanhasil pengendalianclanevaluasi Renstraditemukan adanyaketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melaluiKepalaBappedadanLitbangKabupatenTebo menyarnpaikan rekomendasilangkah-langkah penyempurnaan untukditindaklanjuti.
(6)Hasiltindaklanjutrekomendasilangkah-langkahpenyempurnaan sebagaimanadimaksud pada ayat(4)dilaporkan kepadaBupati melaluiKepalaBappedadanLitbangKabupatenTebo. BABIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (l)KepalaDinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakDacrahmelakukanpengendaliandanevaluasiterhadap pelaksanaanRenstraDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakDaerahKabupatenTebo.
(2)Pengendaliandanevaluasi scbagaimanadimaksudpadaayat(l) mencakup: a.tujuandansasaranRPDKabupatenTebodanRenstraDinas SosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; b.strategidankebijakanRPDKabupatenTebo danRenstraDinas SosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; c.penetepanindikatorkinerjadaerahdalamRPD KabupatenTebo; d.indikatorkinerjadansasaranperangkatdaerahdalamRenstra DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak DaerahKabupatenTebo; e.indikasirencanaprogramprioritasyangdisertaikebutuhan pendanaandalamRPDKabupatenTebo;dan f.tujuandansasaranprogramdankegiatansertadanaindikatif dalamRenstraDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakDaerahKabupatenTebo.
(3)Dalamhalevaluasidari hasil pcmantauandan supervisiditemukan adanyaketidaksesuaianataupenyimpangan,DinasSosial PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupatenTebo melakukantindakanperbaikanataupenyempurnaan.
(4)Hasil pengendaliandanevaluasiRenstrasebagaimanadimaksud padaayat(l) dilaporkankepadaBupatimelaluiKepalaBappedadan LitbangKabupatenTebo
(5)Dalamhalevaluasiterhadaplaporanhasil pengendaliandanevaluasi Renstraditemukanadanyaketidaksesuaian/penyimpangan,Bupati melaluiKepalaBappedadanLitbangKabupatenTebo menyampaikan rekomendasilangkah-langkahpenycmpurnaan untukditindaklanjuti.
(6)Hasiltindaklanjutrekomendasilangkah-langkah penyempurnaan sebagaimanadimaksud padaayat(4)dilaporkankepadaBupati melaluiKepalaBappeda danLitbang KabupatenTebo. BABIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (l)KepalaDinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindungan AnakDacrahmelakukanpengendaliandanevaluasiterhadap pelaksanaanRenstraDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakDaerahKabupatenTebo.
(2)Pengendaliandanevaluasi scbagaimanadimaksudpadaayat(l) mencakup: a.tujuandansasaranRPDKabupatenTebodanRenstraDinas SosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; b.strategidankebijakanRPDKabupatenTebo danRenstraDinas SosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; c.penetepanindikatorkinerjadaerahdalamRPD KabupatenTebo; d.indikatorkinerjadansasaranperangkatdaerahdalamRenstra DinasSosialPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak DaerahKabupatenTebo; e.indikasirencanaprogramprioritasyangdisertaikebutuhan pendanaandalamRPDKabupatenTebo;dan f.tujuandansasaranprogramdankegiatansertadanaindikatif dalamRenstraDinasSosialPemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnakDaerahKabupatenTebo.
(3)Dalamhalevaluasidari hasil pcmantauandan supervisiditemukan adanyaketidaksesuaianataupenyimpangan,DinasSosial PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupatenTebo melakukantindakanperbaikanataupenyempurnaan.
(4)Hasil pengendaliandanevaluasiRenstrasebagaimanadimaksud padaayat(l) dilaporkankepadaBupatimelaluiKepalaBappedadan LitbangKabupatenTebo
(5)Dalamhalevaluasiterhadaplaporanhasil pengendaliandanevaluasi Renstraditemukanadanyaketidaksesuaian/penyimpangan,Bupati melaluiKepalaBappedadanLitbangKabupatenTebo menyampaikan rekomendasilangkah-langkahpenycmpurnaan untukditindaklanjuti.
(6)Hasiltindaklanjutrekomendasilangkah-langkah penyempurnaan sebagaimanadimaksud padaayat(4)dilaporkankepadaBupati melaluiKepalaBappeda danLitbang KabupatenTebo.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1)Perubahan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan apabila:
1. a.terjadi perubahan RPD;
2. b.terjadi perubahan organisasi; dan
3. c.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati BABV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 1u- )- 2025 TELAH OTELT1 . --� .. J W i!��J Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 1u - - 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO l, 7 \ , . SINDI BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 22

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.04/2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (30)

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018