Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2009
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH. MENTERI DALAM NEGERI
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
BAB II RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
BAB II
Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi :
BAB III TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
BAB III
BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
BAB IV
TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan. KETENTUAN PENUTUP
Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 22 Tahun 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA A. Kerja Sama Antar Daerah
Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain; 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.
1) Gubernur dengan Gubernur, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan. 2) Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/ Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan. 3) Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan. 4) Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
1) Objek yang akan dikerjasamakan; 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; 3) Bentuk kerja sama; 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama; 5) Jangka waktu kerja sama. Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.
1) Identitas para pihak; 2) Maksud dan tujuan; 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama; 4) Bentuk kerja sama; 5) Sumber biaya; 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama; 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan 8) Rencana kerja yang memuat:
1) Subjek kerja sama; 2) Objek kerja sama; 3) Ruang lingkup kerja sama; 4) Hak dan kewajiban; 5) Jangka waktu kerja sama; 6) Keadaan memaksa/force majeure; 7) Penyelesaian perselisihan; dan 8) Pengakhiran kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
Ketua TKKSD masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk: 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
1) keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan 2) hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD; 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.
Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf e point 1), pembagiannya dapat dilaksanakan: 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan 2) dijual melalui lelang terbuka. Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.
B. Kerja Sama Daerah dengan Departemen/LPND
1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama; 2) gambaran lokasi objek kerja sama; 3) bentuk kerja sama; 4) rencana awal; 5) analisis manfaat dan biaya; dan 6) dampak bagi pembangunan daerah.
1) Gubernur, dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi. 2) Bupati/Walikota dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota. 3) Surat penawaran kerja sama dari kepala daerah sekurang - kurangnya memuat:
Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.
1) identitas para pihak; 2) maksud dan tujuan; 3) objek dan ruang lingkup kerja sama; 4) sumber biaya; 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama; 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan 7) rencana kerja yang memuat: a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama. b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama. c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
1) subjek kerja sama; 2) objek kerja sama; 3) ruang lingkup kerja sama; 4) hak dan kewajiban; 5) jangka waktu kerja sama; 6) keadaan memaksa/force majeure; 7) penyelesaian perselisihan; dan 8) pengakhiran kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
2) Keadaan memaksa/force majeure yang terjadi. 3) Hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
C. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum a) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah
Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
1) Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan; 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama; 3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama; 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama; 5) Menetapkan Tim Seleksi. Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan: a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi; b) Menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama; c) Mengumumkan rencana kerja sama; d) Menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama; e) Melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk; f) Membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi; g) Mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi. Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan. Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat: 1) Latar belakang; 2) Maksud dan tujuan; 3) Objek kerja sama; 4) Bentuk kerja sama; 5) Jangka waktu; 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan 7) Sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.
Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya: 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi; 2) maksud dan tujuan kerja sama; 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama; 4) bentuk kerja sama; 5) sumber pembiayaan; 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi; 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
1) Akte Pendirian 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan 4) Referensi bank 5) Cash flow dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan), 6) Susunan pimpinan 7) Pengalaman kerja/rekomendasi 8) Copy NPWP 9) Informasi lain yang menunjang
Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.
Dokumen seleksi terdiri dari: 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama, 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh SKPD, 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama. 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos. 3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut: a) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan. b) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya. c) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.
1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi. 2) Surat jaminan penawaran: a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi, b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang, c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan, d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi, 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya, 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung. 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi; 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama; 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan: a) Melakukan evaluasi ulang, b) Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Dalam memutuskan, Kepala Daerah dapat meminta pendapat dari TKKSD.
1) Identitas para pihak, 2) Maksud dan tujuan, 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama, 4) Sumber biaya, 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama, 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan, 7) Rencana kerja yang memuat: a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama. b) Jadwal penandatanganan perjanjian. c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya: 1) Subjek kerja sama, 2) Objek kerja sama, 3) Ruang lingkup kerja sama, 4) Hak dan kewajiban, 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama, 6) Alokasi resiko kerja sama, 7) Jangka waktu kerja sama, 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama, 9) Keadaan memaksa/force majeure, 10) Penyelesaian perselisihan, 11) Pengakhiran kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi; 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum; 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatangan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
b) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum
1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah; 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; 4) kelayakan biaya dan manfaatnya; 5) dampak terhadap pembangunan daerah.
Isi pernyataan minat antara lain memuat: 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama, 2) kasanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama, 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
1) dapat menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan, 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas, 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas.
Tugas SKPD penanggung jawab adalah: 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan; 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama; 3) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama; 4) menetapkan Tim Seleksi. Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan: a) menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi; b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama; c) mengumumkan rencana kerja sama; d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama; e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk; f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi; g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi. Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan. Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat: 1) latar belakang; 2) maksud dan tujuan; 3) objek dan ruang lingkup kerja sama; 4) bentuk kerja sama; 5) jangka waktu; 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum. Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.
Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya: 1) nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi; 2) maksud dan tujuan kerja sama; 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama; 4) bentuk kerja sama; 5) sumber pembiayaan; 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi; 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
1) Akte Pendirian, 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan, 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan, 4) Referensi bank, 5) Cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan), 6) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb). 7) Pengalaman kerja/rekomendasi, 8) Copy NPWP. 9) Informasi lain yang menunjang.
Dokumen seleksi terdiri dari: 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi dan pemprakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama, 2) Kerangka acuan kerja sama telah disetujui oleh SKPD, 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos. Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut: 1) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan; 2) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya; 3) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.
1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi. 2) Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (Letter of Intent) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk: a) Pemberian tambahan nilai setinggi - tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pemprakarsa; b) Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh kepala daerah atau pemenang seleksi; c) Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi; d) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.
1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi. 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua, dan seterusnya. 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung. 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS). 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi. 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama. 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dengan :
Dalam memutuskan, Kepala Daerah dapat meminta pendapat dari TKKSD.
1) Identitas para pihak; 2) Maksud dan tujuan; 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama; 4) Bentuk kerja sama; 5) Sumber biaya; 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama; 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama,paling lama 12 bulan dan 8) Rencana kerja yang memuat: a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama, b) Jadwal penandatanganan perjanjian, c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang - kurangnya: 1) Subjek kerja sama; 2) Objek kerja sama; 3) Ruang lingkup kerja sama; 4) Hak dan kewajiban; 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama; 6) Alokasi resiko kerja sama; 7) Jangka waktu kerja sama; 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama; 9) Keadaan memaksa/force majeure; 10) Penyelesaian perselisihan; dan 11) Pengakhiran kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerja sama; 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum; 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatangan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 22 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 CONTOH BENTUK/MODEL KERJA SAMA DAERAH Bentuk /model kerja sama daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut : A. Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah. 1) Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan jurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama. 2) Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan jurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan. 3) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan. 4) Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan. 5) Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan jurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya. 6) Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian. 7) Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan). 8) Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama. 9) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu. B. Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Departemen/LPND : Obyek kerja sama daerah yang dapat ditawarkan kepada pemerintah adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom. Prakarsa kerjasama daerah dengan Departemen/LPND berasal dari pemerintah daerah. Obyek kerja sama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjasamakan dengan Departemen/LPND, kecuali dalam situasi dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh Menteri Dalam Negeri bila terjadi di provinsi atau oleh Gubernur bila itu terjadi di kabupaten/kota. Apabila setelah dievaluasi memang terbukti bahwa daerah yang bersangkutan tidak mampu, maka penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsetrasi atau/dan Tugas Pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah bersangkutan. Kerja sama yang diprakarsai oleh Departemen/LPND dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsentrasi atau/dan Tugas Pembantuan, tidak diatur dalam petunjuk teknis teknis ini. Contoh kerja sama Pemerintah Derah dengan Departemen / LPND 1) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya. 2) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/ LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu. 3) Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing. C. Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Hukum. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum. Pengertian Badan Hukum adalah perusahaan swasta , Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan badan hukum apabila menghadapi situasi sebagai berikut : 1) Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumberdaya keuangan daerah atau keahlian. 2) Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. 3) Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum. 4) Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif. 5) Ada badan hukum yang sudah mempunyai “track-record” baik dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah. 6) Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain. 7) Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut. Apabila tidak ada faktor-faktor tersebut di atas, maka kerja sama dengan badan hukum dipertimbangkan untuk tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Secara umum bentuk kerja sama dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu : (a) Kontrak Pelayanan, (b) Kontrak Bangun, (c) Kontrak Rehabilitasi, dan (d) Kontrak Patungan. a) Kontrak Pelayanan
• Penghematan biaya • Sifat kerjasama lebih luwes • Tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tsb. Kekurangan : • Fungsi pengendalian pemda dapat berkurang. • Berkurangnya kemampuan pemda dalam merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat. • Dapat terjadi beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal
Obyek kerja sama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik Kelebihan : • Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memelihara sarana / prasarana pelayanan publik yang tidak termanfaatkan. • Memperoleh efisiensi biaya dalam pengelolaan fasilitas tersebut. • Sebagian resiko ditanggung oleh badan hukum Kekurangan : • Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pengelolaannya kepada badan hukum. • Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset milik Pemerintah Dearah tersebut. • Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan.
Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila pemerintah daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak. Kelebihan : • Fasilitas infrastruktur dapat lebih cepat tersedia bagi masyarakat (pemakai). • Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah untuk membangun / membuat fasilitas infrastruktur. • Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan hukum. • Merangsang investasi di bidang pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Kekurangan : • Melepaskan hak monopoli untuk membangun dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada badan hukum. • Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum. • Badan hukum cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek- proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya. Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang (lebih dari 25 tahun). Sangat disarankan dilakukan pada saat kinerja ekonomi dan finansial pemerintah daerah sedang baik. Kelebihan : • Fasilitas infrastruktur lebih cepat tersedia bagi masyarakat. • Penghematan biaya pengelolaan infrastruktur daerah melalui badan hukum. • Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Kekurangan : • Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh badan hukum sudah tidak maksimal lagi. • Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik. b) Kontrak Bangun
Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll. Kelebihan : • Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan/ penyertaan modal tetapi hanya cukup mengeluarkan izin. • Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah - daerah yang membutuhkan. Kekurangan : • Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan usaha sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak. • Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti pembebasan lahan.
Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll Kelebihan : • Sektor publik memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi yang dimiliki oleh pihak badan usaha . • Anggaran publik yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. • Pemerintah daerah tetap dapat memiliki asset yang dibangun pihak ketiga. • Pemerintah daerah masih tetap dapat mempunyai kewenangan untuk mengendalikan. • Mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan upaya pengembangan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan. • Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya. • Sebagian resiko ditanggung oleh badan usaha sebagai pihak yang membangun proyek. • Resiko terjadi selisih paham dalam kontrak lebih kecil dibandingkan dengan Bangun Guna Serah. Kekurangan : • Melepaskan hak monopoli untuk menguasai, membangun dan mengelola proyek infrastruktur kepada badan hukum. • Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pengelolaan oleh badan hukum. • Pihak badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. • Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya masa kerjasama, khususnya pada saat serah terima aset, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan hukum sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak. • Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti halnya pembebasan tanah.
Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya.Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut. Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll. Kelebihan : • Percepatan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan. • Pemerintah daerah dapat mengalihkan dana untuk pembayaran hutang atau membiayai program-program pembangunan kesejahteraan sosial. Kekurangan • Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada badan hukum. • Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. • Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh badan hukum untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi. c) Kontrak Rehabilitasi
Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar. Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, bandara dll Kelebihan : • Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah. • Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah. Kekurangan : • Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum. • Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Obyek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll Kelebihan : • Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah. • Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah Kekurangan : • Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum. • Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas-fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Obyek kerja sama : Badan hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai badan usaha dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada. Kelebihan : • Badan hukum patungan lebih luwes dalam bergerak di dunia usaha, termasuk dalam penyediaan pelayanan publik. • Pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan PAD dari penerimaan usaha hasil badan hukum dan pajak perseroan. Kekurangan : • Apabila tidak ada pengaturan yang tegas, maka fungsi pemerintah sebagai regulator dapat bias atau timbul konflik kepentingan manakala dalam berhadapan dengan badan hukum patungan – milik pemerintah tsb. • Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik. MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)