DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2007

Nomor: 42
Tahun: 2007
Ditetapkan: 11 September 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Pasar Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
6.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7.Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
8.Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
9.Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
10.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
11.Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
12.Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
(2)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pasar desa; dan
2. b.pasar antar desa; b.
(3)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
(4)Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

(1)Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.memasarkan hasil produksi perdesaaan;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
c.melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d.menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e.mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
f.memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
g.mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.anggaran pendapatan dan belanja desa;
c.pinjaman desa;
d.bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

a.mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
c.mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
(2)Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
(2)Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
(3)Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 9

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
1. a.kepala pasar;
2. b.kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
3. c.kepala urusan administrasi dan keuangan.
(2)Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
6.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7.Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
8.Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
9.Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
10.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
11.Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
12.Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
(2)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pasar desa; dan
2. b.pasar antar desa; b.
(3)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
(4)Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

(1)Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.memasarkan hasil produksi perdesaaan;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
c.melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d.menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e.mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
f.memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
g.mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.anggaran pendapatan dan belanja desa;
c.pinjaman desa;
d.bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

a.mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
c.mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
(2)Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
(2)Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
(3)Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 9

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
1. a.kepala pasar;
2. b.kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
3. c.kepala urusan administrasi dan keuangan.
(2)Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2018