DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan; BAB III Pembangunan dan Pengembangan; BAB IV Pengelolaan; BAB V Pendapatan Pasar Gampong; BAB VI Perlindungan; BAB VII Pembinaan dan Pengawasan; BAB VIII Ketentuan Peralihan; BAB IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar gampong sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat gampong sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan pasar gampong dengan Qanun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Pasar Gampong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN PASAR GAMPONG.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Pasar gampong dapat dibentuk disetiap gampong.
(2)Pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pasar gampong; dan
2. b.pasar antar gampong.
(3)Pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
(4)Pasar antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai dengan kesepakatan antar gampong.

Pasal 3

(1)Pembentukan pasar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(2)Pembentukan pasar antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 4

Pembentukan pasar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan:

a.memasarkan hasil produksi gampong;
b.meningkatkan potensi usaha ekonomi masyarakat gampong;
c.memenuhi kebutuhan masyarakat gampong;
d.menciptakan lapangan kerja masyarakat gampong;
e.mengembangkan pendapatan Pemerintah Gampong;
f.melakukan interaksi sosial dan pengembangan masyarakat gampong;
g.memberikan perlindungan kepada pedagang kecil; dan
h.menggerakkan masyarakat gampong sebagai pelaku ekonomi dipasar gampong.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan pasar gampong dibiayai dari:

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.APBG;
c.pinjaman gampong; dan
d.sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan atas prinsip:

a.mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat gampong;
c.mengembangkan kekayaan dan aset gampong; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar gampong disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat gampong.

Pasal 7

(1)Pasar gampong yang akan dibangun harus berdasarkan pada tingkat kelayakan didirikannya pasar gampong.
(2)Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.ketersediaan lahan paling sedikit 500 m 2 (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah penduduk gampong yang berusaha sebagai pedagang pasar paling sedikit 20 orang (dua puluh orang);
3. c.cakupan konsumen yang akan terlayani oleh pasar gampong paling sedikit mampu melayani penduduk gampong setempat; dan
4. d.rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di pasar gampong sesuai dengan potensi masyarakat gampong.
(3)Status lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan aset milik Pemerintah Gampong.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengeloaan pasar gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.
(2)Pengelolaan pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pasar gampong.
(3)Pemerintah Gampong dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar gampong.

Pasal 9

(1)Pengelola pasar gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. a.melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penataan, kebersihan, keamanan, dan perparkiran;
2. b.menyusun rencana program pengelolaan pasar;
3. c.melakukan penataan lokasi pedagang;
4. d.membuat perjanjian sewa los;
5. e.melaksanakan pungutan pasar berdasarkan qanun gampong;
6. f.melakukan perbaikan sarana dan prasarana secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak lain; dan
7. g.membuat pelaporan pengelolaan, keuangan, perencanaan dan penataan pasar gampong kepada Keuchik.
(2)Pengelola pasar gampong mempunyai wewenang:
1. a.mengusulkan rencana kebijakan dan ketertiban pasar gampong kepada Keuchik;
2. b.mengusulkan sanksi dan denda dengan persetujuan Pemerintah Gampong yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pembangunan; dan
3. c.mengusulkan rencana pengembangan pembangunan.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi pengelola pasar gampong, terdiri atas:
1. a.kepala pasar gampong;
2. b.kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
3. c.kepala administrasi dan keuangan.
(2)Susunan organisasi pengelola pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing gampong.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban pengelola pasar gampong diatur dengan Qanun Gampong.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2007

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2007

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016