DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, SALINAN Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) danayat (3) huruf e diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
1. a.foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
2. b.foto copy susunankepengurusanpartaipolitik yang telahterdaftardandisahkanolehKementerianHukumda nHakAsasiManusia yang dilegalisirolehpejabatKementerianHukumdanHakAsa siManusia;
3. c.foto copy suratketeranganNomorPokokWajibPajak;
4. d.nomorrekeningkasumumpartaipolitik yang dibuktikandenganpernyataanpembukaanrekeningdar i bank yang bersangkutan;
5. e.suratketeranganautentifikasihasilpenetapanperoleha nkursidansuarahasilpemilihanumum DPR-RI yang dilegalisirolehSekretarisJenderalKomisiPemilihanUm um;
6. f.rencanapenggunaandanabantuankeuanganpartaipoli tikdenganmencantumkanbesaran paling sedikit 60% darijumlahbantuan yang akanditerimauntukpendidikanpolitik;
7. g.laporanrealisasipenerimaandanpengeluaranbantuank euangan yang bersumberdari APBN tahunanggaransebelumnya yang telahdiperiksaoleh BPK; dan
8. h.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politikdanbersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(4)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) danayat (3) huruf a dan huruf c diubahsertaayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pengurus partai politik tingkat provinsi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau sebutan lainnya.
(2)Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditandatanganiolehKetuadanSekretarisatausebutanlainn ya.
(3)Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (2) menggunakan kop suratdan cap stempelpartaipolitiksertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkapkelengkapanadministrasiberupa:
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
2. b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum provinsi;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
7. g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(4)Dihapus.

3.KetentuanPasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf c diubahsertaayat (4) dihapus, sehinggaPasal 14 berbunyisebagaiberikut:

Pasal 14

(1)Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lainnya.
(2)Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditandatanganiolehKetuadanSekretarisatausebutanlainn ya.
(3)Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (2) menggunakan kop suratdan cap stempelpartaipolitiksertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkapkelengkapanadministrasiberupa:
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
2. b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
7. g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat diberikan.
(2)Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkatpusat, ditingkatprovinsi,atau ditingkatkabupaten/kota,pengajuan permohonan bantuankeuangan partai politik dilakukan oleh:
1. a.susunankepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPolitik yang sahdanterdaftar di KementerianHukumdan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBN; atau
2. b.susunankepengurusanPartaiPolitik ditingkatprovinsidan ditingkatkabupaten/kota yang disahkanolehDewanPimpinanPusatPartaiPolitik yang sahdanterdaftar di KementerianHukumdan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
  1. 5.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Pusat.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum.
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(5)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik danPemerintahanUmummenyampaikan permintaanpenyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
(2)Pejabatpengelolakeuangandaerahprovinsiataspersetujua ngubernurmenyalurkanbantuankeuangankerekeningkas umumPartaiPolitiktingkatprovinsidenganmelampirkanB eritaAcarahasilverifikasikelengkapanadministrasi.
(3)Pejabatpengelolakeuangandaerahkabupaten/kotaataspe rsetujuanbupati/walikotamenyalurkanbantuankeuanga nkerekeningkasumumPartaiPolitiktingkatkabupaten/kot adenganmelampirkanBeritaAcarahasilverifikasikelengka panadministrasi.
(4)Dalam hal Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) tidak dilampirkan, permintaanpenyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.

7.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik danPemerintahanUmum.
(2)Ketuaatausebutanlainpartaipolitiktingkatprovinsimenya mpaikantandabuktipenerimaanbantuankeuangan yang disalurkansebagaimanadimaksuddalamPasal 22 ayat (2) kepadaGubernurmelaluiPejabatPengelolaKeuangan Daerah Provinsi.
(3)Ketuaatausebutan lain partaipolitiktingkatkabupaten/kotamenyampaikantanda buktipenerimaanbantuankeuangan yang disalurkansebagaimanadimaksuddalamPasal 22 ayat (3) kepadabupati/walikotamelaluiPejabatPengelolaKeuanga n Daerah Kabupaten/kota.
(4)Penyampaiantandabuktisebagaimanadimaksudpadaayat
(1)disertaidenganpenandatangananberitaacaraserahterima bantuankeuangan.
(5)Format beritaacaraserahterimasebagaimanadimaksudpadaayat
(4), tercantumdalamLampiranyang merupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

8.Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, antara lain berupa:

a.seminar;
b.lokakarya;
c.dialog interaktif;
d.sarasehan;
e.workshop; dan
f.kegiatanpertemuan partai politik lainnyasesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
1. 9.KetentuanPasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Kegiatanoperasionalsekretariatpartaipolitiksebagaimana dimaksuddalamPasal 23 berkaitandengan:
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.
(2)Kegiatanoperasionalsekretariatpartaipolitikberkaitanden ganadministrasiumumsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)huruf a antara lain:
1. a.keperluan ATK;
2. b.rapat internal sekretariat;
3. c.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
4. d.sewa kantor; atau
5. e.honor tenaga administrasisekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
(3)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.telepon dan listrik;
2. b.air minum sekretariat;
3. c.jasa pos dan giro;
4. d.surat menyurat; atau
5. e.media cetak dan elektronik.
(4)Kegiatanoperasionalsekretariatpartaipolitikberkaitanden ganpemeliharaan data danarsipsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c antara lain:
1. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
2. b.penyimpanan data manual.
(5)Kegiatanoperasionalsekretariatpartaipolitikberkaitanden ganpemeliharaanperalatankantorsebagaimanadimaksud padaayat (1) huruf d antara lain:
1. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
2. b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
  1. 10.Judul BAB VIII diubahsehingga BAB VIII berbunyisebagaiberikut:
  2. 11.DiantaraPasal 27 danPasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakniPasal 27A yang berbunyisebagaiberikut:

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 27A

Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

12.KetentuanPasal 29 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) danayat (3) huruf e diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
1. a.foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
2. b.foto copy susunankepengurusanpartaipolitik yang telahterdaftardandisahkanolehKementerianHukumda nHakAsasiManusia yang dilegalisirolehpejabatKementerianHukumdanHakAsa siManusia;
3. c.foto copy suratketeranganNomorPokokWajibPajak;
4. d.nomorrekeningkasumumpartaipolitik yang dibuktikandenganpernyataanpembukaanrekeningdar i bank yang bersangkutan;
5. e.suratketeranganautentifikasihasilpenetapanperoleha nkursidansuarahasilpemilihanumum DPR-RI yang dilegalisirolehSekretarisJenderalKomisiPemilihanUm um;
6. f.rencanapenggunaandanabantuankeuanganpartaipoli tikdenganmencantumkanbesaran paling sedikit 60% darijumlahbantuan yang akanditerimauntukpendidikanpolitik;
7. g.laporanrealisasipenerimaandanpengeluaranbantuank euangan yang bersumberdari APBN tahunanggaransebelumnya yang telahdiperiksaoleh BPK; dan
8. h.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politikdanbersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(4)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) danayat (3) huruf a dan huruf c diubahsertaayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pengurus partai politik tingkat provinsi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau sebutan lainnya.
(2)Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditandatanganiolehKetuadanSekretarisatausebutanlainn ya.
(3)Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (2) menggunakan kop suratdan cap stempelpartaipolitiksertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkapkelengkapanadministrasiberupa:
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
2. b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum provinsi;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
7. g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(4)Dihapus.

3.KetentuanPasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf c diubahsertaayat (4) dihapus, sehinggaPasal 14 berbunyisebagaiberikut:

Pasal 14

(1)Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lainnya.
(2)Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditandatanganiolehKetuadanSekretarisatausebutanlainn ya.
(3)Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (2) menggunakan kop suratdan cap stempelpartaipolitiksertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkapkelengkapanadministrasiberupa:
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
2. b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
7. g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat diberikan.
(2)Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkatpusat, ditingkatprovinsi,atau ditingkatkabupaten/kota,pengajuan permohonan bantuankeuangan partai politik dilakukan oleh:
1. a.susunankepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPolitik yang sahdanterdaftar di KementerianHukumdan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBN; atau
2. b.susunankepengurusanPartaiPolitik ditingkatprovinsidan ditingkatkabupaten/kota yang disahkanolehDewanPimpinanPusatPartaiPolitik yang sahdanterdaftar di KementerianHukumdan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
  1. 5.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Pusat.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum.
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(5)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik danPemerintahanUmummenyampaikan permintaanpenyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
(2)Pejabatpengelolakeuangandaerahprovinsiataspersetujua ngubernurmenyalurkanbantuankeuangankerekeningkas umumPartaiPolitiktingkatprovinsidenganmelampirkanB eritaAcarahasilverifikasikelengkapanadministrasi.
(3)Pejabatpengelolakeuangandaerahkabupaten/kotaataspe rsetujuanbupati/walikotamenyalurkanbantuankeuanga nkerekeningkasumumPartaiPolitiktingkatkabupaten/kot adenganmelampirkanBeritaAcarahasilverifikasikelengka panadministrasi.
(4)Dalam hal Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) tidak dilampirkan, permintaanpenyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.

7.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik danPemerintahanUmum.
(2)Ketuaatausebutanlainpartaipolitiktingkatprovinsimenya mpaikantandabuktipenerimaanbantuankeuangan yang disalurkansebagaimanadimaksuddalamPasal 22 ayat (2) kepadaGubernurmelaluiPejabatPengelolaKeuangan Daerah Provinsi.
(3)Ketuaatausebutan lain partaipolitiktingkatkabupaten/kotamenyampaikantanda buktipenerimaanbantuankeuangan yang disalurkansebagaimanadimaksuddalamPasal 22 ayat (3) kepadabupati/walikotamelaluiPejabatPengelolaKeuanga n Daerah Kabupaten/kota.
(4)Penyampaiantandabuktisebagaimanadimaksudpadaayat
(1)disertaidenganpenandatangananberitaacaraserahterima bantuankeuangan.
(5)Format beritaacaraserahterimasebagaimanadimaksudpadaayat
(4), tercantumdalamLampiranyang merupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

8.Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, antara lain berupa:

a.seminar;
b.lokakarya;
c.dialog interaktif;
d.sarasehan;
e.workshop; dan
f.kegiatanpertemuan partai politik lainnyasesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
1. 9.KetentuanPasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Kegiatanoperasionalsekretariatpartaipolitiksebagaimana dimaksuddalamPasal 23 berkaitandengan:
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.
(2)Kegiatanoperasionalsekretariatpartaipolitikberkaitanden ganadministrasiumumsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)huruf a antara lain:
1. a.keperluan ATK;
2. b.rapat internal sekretariat;
3. c.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
4. d.sewa kantor; atau
5. e.honor tenaga administrasisekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
(3)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.telepon dan listrik;
2. b.air minum sekretariat;
3. c.jasa pos dan giro;
4. d.surat menyurat; atau
5. e.media cetak dan elektronik.
(4)Kegiatanoperasionalsekretariatpartaipolitikberkaitanden ganpemeliharaan data danarsipsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c antara lain:
1. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
2. b.penyimpanan data manual.
(5)Kegiatanoperasionalsekretariatpartaipolitikberkaitanden ganpemeliharaanperalatankantorsebagaimanadimaksud padaayat (1) huruf d antara lain:
1. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
2. b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
  1. 10.Judul BAB VIII diubahsehingga BAB VIII berbunyisebagaiberikut:
  2. 11.DiantaraPasal 27 danPasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakniPasal 27A yang berbunyisebagaiberikut:

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 27A

Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

12.KetentuanPasal 29 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 27A

Peraturan turunan (17)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 27A

Peraturan turunan (17)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018