DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan SALINAN Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
(2)Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
(3)Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
(4)Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(5)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD provinsi.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
(3)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi.
(4)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
(2)Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
(3)Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.
(4)Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
(5)Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

(1)Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
(2)Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 7

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah provinsi.
(2)Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Persetujuan Menteri terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD provinsi.
(2)Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kondisi kemampuan keuangan daerah;
2. b.nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
3. c.indeks kemahalan.

Pasal 10

(1)Menteri membentuk tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan pejabat terkait.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)Biaya penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada APBN.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan turunan (46)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Solok Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 05 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2022

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 33 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017