Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2012
- Nomor
- 72
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SALINAN 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang dimaksud dengan:
3
BAB II SUMBER PENDANAAN
BAB II
BAB III PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
BAB III
Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipergunakan untuk membiayai kegiatan:
5
1) Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah; 2) Pelaksanaan pengadaan tanah; 3) Penyerahan hasil pengadaan tanah; 4) Pelaksanaan pembangunan;
6
BAB IV PEGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
BAB IV
Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 7 BAB V PENUTUP
BAB V
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2012 MENTERI DALAM NEGERI ttd GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)