DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhirn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063); 4
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 5 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'10 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6
20.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006B Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7
25.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
29.Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 8
30.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keduduan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209,
31.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521'9); 9
34.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
36.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334;
37.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
38.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional; 11
44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 12
48.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
50.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kota Bogor (Lernbaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
51.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
52.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah. dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 13
53.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
54.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
55.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
56.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
57.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
58.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
59.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal baerah ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
60.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum 14 Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor 2013 (Lerribaran Daerah Kota Bogar Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
61.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
62.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
63.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
64.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogar (Lembaran Daerah Kota Bogar Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 15
65.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 4 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.l.735.838.748.547,- bertambah sejumlah Rp.331.158.842.334,- sehingga menjadi Rp.2.066.997.590.881,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 1.557.902.700.547,-
b.Bertambah Rp. 195.612.932.380,- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.l.753.515.632.927,-
1. 2.Belanja
a.Semula Rp.1.699.410.907.247,-
b.Bertambah Rp. 293.416.456.378,- Jumlah belanjasetelah Perubahan Rp1.992.827.363.625,- Defisit setelah perubahan Rp 97.803.523.998,- 16
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 177.936.048.000,- 2) Bertambah Rp. 135.545.909.954,- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.313.481.957.954,-
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 36.427.841.300,- 2) Bertambah Rp. 37.742.385.956,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 74.170.227.256,- Jumlah pembiyaan neto setelah perubahan Rp.239.311.730.698,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,-

Pasal 2

(1)Pedapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: (a) . Pendapatan asli daerah
(1)Semula Rp. 413.249.212.694,-
(2)Bertambah Rp. 69.765.208.010,- Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 483.014.420.704,- (b) Dana perimbangan
(1)Semula Rp. 859.072.322.269,-
(2)Bertambah Rp. 4.433.174.373,- Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.863.505.496.642,- (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
(1)Semula Rp.285.581.165.584,- 17
(2)Bertambah Rp.121.414.549.997,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah perubahan Rp.406.995.715.581,-
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan: (a). Pajak daerah
(1)Semula Rp.311.645.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 32.206.000.000,- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.343.851.000.000,- (b) Retribusi daerah
(1)Semula Rp.59.376.065.903,-
(2)Bertambah Rp.15.916.026.500,- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.75.292.092.403,- (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1)Semula Rp.2l.473.572.209,-
(2)Bertambah Rp. 1.916.737.510,- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.23.390.309.719,- (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
(1)Semula Rp.20.754.574.582,-
(2)Bertambah Rp.l9.726.444.000,~ Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.40.481.018.582,-
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan: (a) Dana bagi hasil 18
(1)Semula Rp.93.257.764.269,-
(2)Bertambah Rp. 4.433.174.373,- Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.97.690.938.642,- (b) Dana alokasi umum
(1)Semula Rp.732.337.058.000,-
(2)Bertambah Rp. 0,- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.732.337.058.000,- (c) Dana alokasi khusus
(1)Semula Rp.33.477.500.000,-
(2)Bertambah Rp 0,- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.33.477.500.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan: (a) Hibah
(1)Semula Rp.6.000.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 0,- Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp.6.000.000.000,- (b) Dana darurat
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp.O,- (c) Dana bagi basil pajak
(1)Semula Rp.124.676.079.584,-
(2)Bertambah Rp. 59.566.922.997,- Jumlah dana hasil pajak 19 setelah perubahan Rp.184.243.002.581,- (d) Dana penyesuaian dan otonomi khusus
(1)Semula Rp.154.905.086.000,-
(2)Bertambah Rp. 2.396.025.000,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelahperubahan Rp.157.301.111.000,- (e) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:
(1)Semula Rp 0,-
(2)Bertambah Rp.59.451.602.000,- Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp.59.45l.602.000,-

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: (a) Belanja tidak langsung
(1)Semula Rp.826.655.925.565,-
(2)Bertambah Rp. 24.326.877.920,- Jumlah belanja daerah tidak langsung Setelah perubahan Rp.850.982.803.485,- (b) Belanja langsung
(1)Semula Rp.872.754.981.682,-
(2)Bertambah Rp.269.089.578.458,- Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.1.141.844.560.140,- 20
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: (a) Belanja pegawai sejumlah
(1)Semula Rp.746.344.698.204;-
(2)Bertambah Rp. 18.096.025.000,- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 764.440.723.204,- (b) Belanja bunga
(1)Semula Rp. 5.700.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 903.600.000,- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 6.603.600.000,- (c) Belanja subsidi
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.0,- (d) Belanja hibah
(1)Semula Rp.38.257.312.000,-
(2)Bertambah Rp. 1.841.792.000,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 40.099.104.000,- (e) Belanja bantuan sosial
(1)Semula Rp.21.680.229.000,-
(2)Bertambah Rp. 9.500.000.000,- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 3l.180.229.000,- (f) Belanja bagi hasil 21
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah belanja bagi basil setelah perubahan Rp.0,- (g) Belanja bantuan keuangan
(1)Semula Rp.900.000.000,-
(2)Bertambah Rp 0,- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 900.000.000,- (h) Belanja tidak terduga
(1)Semula Rp.13.773.686.361,-
(2)Berkurang Rp. 6.014.539.080,- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 7.759.147.281,-
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari j enis belanja: (a) Belanja pegawai
(1)Semula Rp.110.122.908.298,-
(2)Bertambah Rp. 13.858.553.000,- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.123.981.46l.298,- (b) Belanja Barang dan Jasa
(1)Semula Rp.286.129..730.056,-
(2)Bertambah Rp. 57.558.532.647,- Jumlah belanja barang dan jasa Setelah perubahan Rp.343.688.262.703,- (c) Belanja modal
(1)Semula Rp.476.502.343.328,-
(2)Bertambah Rp.197.672.492.811,- 22 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.674.174.836.139,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis belanja: (a) Penerimaan sejumlah :
(1)Semula Rp.177.936.048.000,-
(2)Bertambah Rp.135.545.909.954,- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.313.481.957.954,- (b) Pengeluaran sejumlah :
(1)Semula Rp.36.427.841.300,-
(2)Bertambah Rp.37.742.385.956,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 74.170.227.256,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: (a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :
(1)Semula Rp.l65.000.000.000,-
(2)Bertambah Rp.l29.245.909.954,- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah perubahan Rp.294.245.909.954,- (b) Pencairan dana cadangan sejumlah :
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.0,- 23 (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.0,- (d) Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
(1)Semula Rp.l2.000.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 6.300.000.000,- Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp.18.300.000.000,- (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :
(1)Semula Rp936.048.000,-
(2)Bertambah Rp 0,- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 936.048.000,- (f) Penerimaan piutang daerah sejumlah :
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp.0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: (a) Pembentukan dana cadangan sejumlah :
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.0,- 24 (b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Sejumlah :
(1)Semula Rp.23.874.731.300,-
(2)Bertambah Rp.31.059.447.956,- Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp.54.934.179.256,- (c) Pembayaran pokok utang sejumlah :
(1)Semula Rp.53.110.000,-
(2)Berkurang Rp.53.110.000,- Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp.0,- (d) Pemberian pinjaman daerah sejumlah :
(1)Semula Rp.12.500.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 6.736.048.000,- Jumlah pemberian pinjaman daerah Setelah perubahan Rp. l9.236.048.000,-

Pasal 5

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; 25
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang• lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan lang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana diniaksud pada ayat (4) huruf adiformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 26

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lainpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran I I Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran I II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Pembiayaan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pebiayaan
4.Lampiran I V Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan KeterpaduanUrusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
9.Lampiran I X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 27

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor Ditetapkan di Bogor pada tanggal 6 November 2014 WALIKOTA BOGOR, ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 6 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI A NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (212/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001 28

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhirn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063); 4
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 5 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'10 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6
20.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006B Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7
25.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
29.Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 8
30.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keduduan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209,
31.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521'9); 9
34.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
36.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334;
37.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
38.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional; 11
44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 12
48.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
50.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kota Bogor (Lernbaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
51.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
52.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah. dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 13
53.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
54.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
55.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
56.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
57.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
58.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
59.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal baerah ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
60.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum 14 Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor 2013 (Lerribaran Daerah Kota Bogar Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
61.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
62.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
63.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
64.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogar (Lembaran Daerah Kota Bogar Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 15
65.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 4 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 1.557.902.700.547,-
b.Bertambah Rp. 195.612.932.380,- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.l.753.515.632.927,-
1. 2.Belanja
a.Semula Rp.1.699.410.907.247,-
b.Bertambah Rp. 293.416.456.378,- Jumlah belanjasetelah Perubahan Rp1.992.827.363.625,- Defisit setelah perubahan Rp 97.803.523.998,- 16
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 177.936.048.000,- 2) Bertambah Rp. 135.545.909.954,- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.313.481.957.954,-
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 36.427.841.300,- 2) Bertambah Rp. 37.742.385.956,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 74.170.227.256,- Jumlah pembiyaan neto setelah perubahan Rp.239.311.730.698,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,-

Pasal 2

(1)Pedapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: (a) . Pendapatan asli daerah
(1)Semula Rp. 413.249.212.694,-
(2)Bertambah Rp. 69.765.208.010,- Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 483.014.420.704,- (b) Dana perimbangan
(1)Semula Rp. 859.072.322.269,-
(2)Bertambah Rp. 4.433.174.373,- Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.863.505.496.642,- (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
(1)Semula Rp.285.581.165.584,- 17
(2)Bertambah Rp.121.414.549.997,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah perubahan Rp.406.995.715.581,-
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan: (a). Pajak daerah
(1)Semula Rp.311.645.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 32.206.000.000,- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.343.851.000.000,- (b) Retribusi daerah
(1)Semula Rp.59.376.065.903,-
(2)Bertambah Rp.15.916.026.500,- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.75.292.092.403,- (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(1)Semula Rp.2l.473.572.209,-
(2)Bertambah Rp. 1.916.737.510,- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.23.390.309.719,- (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
(1)Semula Rp.20.754.574.582,-
(2)Bertambah Rp.l9.726.444.000,~ Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.40.481.018.582,-
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan: (a) Dana bagi hasil 18
(1)Semula Rp.93.257.764.269,-
(2)Bertambah Rp. 4.433.174.373,- Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.97.690.938.642,- (b) Dana alokasi umum
(1)Semula Rp.732.337.058.000,-
(2)Bertambah Rp. 0,- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.732.337.058.000,- (c) Dana alokasi khusus
(1)Semula Rp.33.477.500.000,-
(2)Bertambah Rp 0,- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.33.477.500.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan: (a) Hibah
(1)Semula Rp.6.000.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 0,- Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp.6.000.000.000,- (b) Dana darurat
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp.O,- (c) Dana bagi basil pajak
(1)Semula Rp.124.676.079.584,-
(2)Bertambah Rp. 59.566.922.997,- Jumlah dana hasil pajak 19 setelah perubahan Rp.184.243.002.581,- (d) Dana penyesuaian dan otonomi khusus
(1)Semula Rp.154.905.086.000,-
(2)Bertambah Rp. 2.396.025.000,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelahperubahan Rp.157.301.111.000,- (e) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:
(1)Semula Rp 0,-
(2)Bertambah Rp.59.451.602.000,- Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp.59.45l.602.000,-

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: (a) Belanja tidak langsung
(1)Semula Rp.826.655.925.565,-
(2)Bertambah Rp. 24.326.877.920,- Jumlah belanja daerah tidak langsung Setelah perubahan Rp.850.982.803.485,- (b) Belanja langsung
(1)Semula Rp.872.754.981.682,-
(2)Bertambah Rp.269.089.578.458,- Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.1.141.844.560.140,- 20
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: (a) Belanja pegawai sejumlah
(1)Semula Rp.746.344.698.204;-
(2)Bertambah Rp. 18.096.025.000,- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 764.440.723.204,- (b) Belanja bunga
(1)Semula Rp. 5.700.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 903.600.000,- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 6.603.600.000,- (c) Belanja subsidi
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.0,- (d) Belanja hibah
(1)Semula Rp.38.257.312.000,-
(2)Bertambah Rp. 1.841.792.000,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 40.099.104.000,- (e) Belanja bantuan sosial
(1)Semula Rp.21.680.229.000,-
(2)Bertambah Rp. 9.500.000.000,- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 3l.180.229.000,- (f) Belanja bagi hasil 21
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah belanja bagi basil setelah perubahan Rp.0,- (g) Belanja bantuan keuangan
(1)Semula Rp.900.000.000,-
(2)Bertambah Rp 0,- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 900.000.000,- (h) Belanja tidak terduga
(1)Semula Rp.13.773.686.361,-
(2)Berkurang Rp. 6.014.539.080,- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 7.759.147.281,-
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari j enis belanja: (a) Belanja pegawai
(1)Semula Rp.110.122.908.298,-
(2)Bertambah Rp. 13.858.553.000,- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.123.981.46l.298,- (b) Belanja Barang dan Jasa
(1)Semula Rp.286.129..730.056,-
(2)Bertambah Rp. 57.558.532.647,- Jumlah belanja barang dan jasa Setelah perubahan Rp.343.688.262.703,- (c) Belanja modal
(1)Semula Rp.476.502.343.328,-
(2)Bertambah Rp.197.672.492.811,- 22 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.674.174.836.139,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis belanja: (a) Penerimaan sejumlah :
(1)Semula Rp.177.936.048.000,-
(2)Bertambah Rp.135.545.909.954,- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.313.481.957.954,- (b) Pengeluaran sejumlah :
(1)Semula Rp.36.427.841.300,-
(2)Bertambah Rp.37.742.385.956,- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 74.170.227.256,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: (a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :
(1)Semula Rp.l65.000.000.000,-
(2)Bertambah Rp.l29.245.909.954,- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah perubahan Rp.294.245.909.954,- (b) Pencairan dana cadangan sejumlah :
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.0,- 23 (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.0,- (d) Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
(1)Semula Rp.l2.000.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 6.300.000.000,- Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp.18.300.000.000,- (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :
(1)Semula Rp936.048.000,-
(2)Bertambah Rp 0,- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 936.048.000,- (f) Penerimaan piutang daerah sejumlah :
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp.0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: (a) Pembentukan dana cadangan sejumlah :
(1)Semula Rp.0,-
(2)Bertambah Rp.0,- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.0,- 24 (b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Sejumlah :
(1)Semula Rp.23.874.731.300,-
(2)Bertambah Rp.31.059.447.956,- Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp.54.934.179.256,- (c) Pembayaran pokok utang sejumlah :
(1)Semula Rp.53.110.000,-
(2)Berkurang Rp.53.110.000,- Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp.0,- (d) Pemberian pinjaman daerah sejumlah :
(1)Semula Rp.12.500.000.000,-
(2)Bertambah Rp. 6.736.048.000,- Jumlah pemberian pinjaman daerah Setelah perubahan Rp. l9.236.048.000,-

Pasal 5

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; 25
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang• lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan lang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana diniaksud pada ayat (4) huruf adiformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 26

Pasal 6

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran I I Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran I II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Pembiayaan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pebiayaan
4.Lampiran I V Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan KeterpaduanUrusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
9.Lampiran I X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 27

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (80)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008