DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017

Nomor: 34
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pengembangan pengusahaan, menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, dan meningkatkan efektivitas pemberian perizinan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 41,

Mengingat

Pasal 44 ayat (5), Pasal 68, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara www.peraturan.go.id 2017, No.668 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali www.peraturan.go.id 2017, No.668 diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerinah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha www.peraturan.go.id 2017, No.668 Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2.Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
3.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi. www.peraturan.go.id 2017, No.668
5.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
6.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
7.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
8.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
9.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang www.peraturan.go.id 2017, No.668 menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
15.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

BAB II

JENIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 2

(1)Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi:
1. a.IUP Eksplorasi;
2. b.IUPK Eksplorasi;
3. c.IUP Operasi Produksi;
4. d.IUPK Operasi Produksi;
5. e.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
6. f.IUJP.
(2)Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
1. a.Badan Usaha;
2. b.koperasi; dan
3. c.perseorangan.
(3)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.BUMN;
2. b.BUMD; dan
3. c.badan usaha swasta. www.peraturan.go.id 2017, No.668
(4)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.perusahaan firma;
2. b.perusahaan komanditer; dan
3. c.orang perseorangan.

Pasal 3

(1)Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

IUP EKSPLORASI DAN IUPK EKSPLORASI

Pasal 4

(1)IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan oleh:
1. a.Menteri, apabila WIUP-nya:
  1. 1.berada pada lintas daerah provinsi;
  2. 2.berada pada wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
  3. 3.berbatasan langsung dengan negara lain;
2. b.gubernur, apabila WIUP-nya berada:
  1. 1.dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau www.peraturan.go.id 2017, No.668
  2. 2.pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(2)Dalam hal wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, kewenangan gubernur di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.
(3)IUP Eksplorasi yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.
(4)Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUP Eksplorasinya.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri apabila:
1. a.diajukan oleh Badan Usaha terbuka (go public);
2. b.memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
3. c.WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi.
(2)Badan Usaha terbuka (go public) yang telah memiliki 1 (satu) atau lebih IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan IUP Eksplorasi kepada Menteri apabila:
1. a.merupakan IUP Eksplorasi mineral logam atau batubara lainnya; dan
2. b.WIUP-nya berada pada provinsi yang berbeda.
(3)Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh:
1. a.Badan Usaha terbuka (go public); www.peraturan.go.id 2017, No.668
2. b.memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
3. a.WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi, kepada Menteri untuk diperbarui IUP Eksplorasinya.

Pasal 6

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf b diberikan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan melalui tahapan:
1. a.pemberian WIUP atau WIUPK; dan
2. b.pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.
(2)Pemberian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara prioritas, mekanisme lelang, atau permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan WIUP atau WIUPK.
(4)Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja:
1. a.setelah Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara; atau www.peraturan.go.id 2017, No.668
2. b.setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan.
(5)Permohonan IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja:
1. a.setelah BUMN atau BUMD diberikan WIUPK secara prioritas atau ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK; atau
2. b.setelah badan usaha swasta ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK.
(6)Dalam hal terdapat sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5), permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya masa sanggah atau dikeluarkannya jawaban Menteri terhadap sanggahan bahwa pelaksanaan lelang dan penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, atau WIUPK telah benar.

Pasal 8

(1)Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus disertai dengan bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi.
(3)Jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemohon IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dengan ketentuan: www.peraturan.go.id 2017, No.668
1. a.jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektare; atau
2. b.jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektar dikalikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya lebih dari 40 (empat puluh) hektare.
(4)Jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bunganya dapat dicairkan setelah mendapatkan persetujuan dokumen studi kelayakan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(5)Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi-nya dicabut, jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bunganya ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(6)Permohonan, evaluasi, dan penerbitan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan:
1. a.penyelidikan umum;
2. b.eksplorasi; dan
3. c.studi kelayakan.
(2)IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu: www.peraturan.go.id 2017, No.668
1. a.paling lama 8 (delapan) tahun untuk IUP Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi mineral logam;
2. b.paling lama 7 (tujuh) tahun, untuk:
  1. 1.IUP Eksplorasi Batubara;
  2. 2.IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu; atau
  3. 3.IUPK Eksplorasi Batubara;
3. c.paling lama 3 (tiga) tahun, untuk:
  1. 1.IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam; atau
  2. 2.IUP Eksplorasi Batuan.
(3)Mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pengembangan pengusahaan, menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, dan meningkatkan efektivitas pemberian perizinan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 41,

Mengingat

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali www.peraturan.go.id 2017, No.668 diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerinah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha www.peraturan.go.id 2017, No.668 Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2.Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
3.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi. www.peraturan.go.id 2017, No.668
5.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
6.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
7.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
8.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
9.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang www.peraturan.go.id 2017, No.668 menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
15.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

BAB II

JENIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 2

(1)Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi:
1. a.IUP Eksplorasi;
2. b.IUPK Eksplorasi;
3. c.IUP Operasi Produksi;
4. d.IUPK Operasi Produksi;
5. e.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
6. f.IUJP.
(2)Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
1. a.Badan Usaha;
2. b.koperasi; dan
3. c.perseorangan.
(3)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.BUMN;
2. b.BUMD; dan
3. c.badan usaha swasta. www.peraturan.go.id 2017, No.668
(4)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.perusahaan firma;
2. b.perusahaan komanditer; dan
3. c.orang perseorangan.

Pasal 3

(1)Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

IUP EKSPLORASI DAN IUPK EKSPLORASI

Pasal 4

(1)IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan oleh:
1. a.Menteri, apabila WIUP-nya:
  1. 1.berada pada lintas daerah provinsi;
  2. 2.berada pada wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
  3. 3.berbatasan langsung dengan negara lain;
2. b.gubernur, apabila WIUP-nya berada:
  1. 1.dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau www.peraturan.go.id 2017, No.668
  2. 2.pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(2)Dalam hal wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, kewenangan gubernur di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.
(3)IUP Eksplorasi yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.
(4)Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri untuk diperbarui IUP Eksplorasinya.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri apabila:
1. a.diajukan oleh Badan Usaha terbuka (go public);
2. b.memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
3. c.WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi.
(2)Badan Usaha terbuka (go public) yang telah memiliki 1 (satu) atau lebih IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan IUP Eksplorasi kepada Menteri apabila:
1. a.merupakan IUP Eksplorasi mineral logam atau batubara lainnya; dan
2. b.WIUP-nya berada pada provinsi yang berbeda.
(3)Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh:
1. a.Badan Usaha terbuka (go public); www.peraturan.go.id 2017, No.668
2. b.memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
3. a.WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi, kepada Menteri untuk diperbarui IUP Eksplorasinya.

Pasal 6

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf b diberikan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan melalui tahapan:
1. a.pemberian WIUP atau WIUPK; dan
2. b.pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.
(2)Pemberian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara prioritas, mekanisme lelang, atau permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan WIUP atau WIUPK.
(4)Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja:
1. a.setelah Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara; atau www.peraturan.go.id 2017, No.668
2. b.setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan.
(5)Permohonan IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja:
1. a.setelah BUMN atau BUMD diberikan WIUPK secara prioritas atau ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK; atau
2. b.setelah badan usaha swasta ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK.
(6)Dalam hal terdapat sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5), permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya masa sanggah atau dikeluarkannya jawaban Menteri terhadap sanggahan bahwa pelaksanaan lelang dan penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, atau WIUPK telah benar.

Pasal 8

(1)Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus disertai dengan bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi.
(3)Jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemohon IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dengan ketentuan: www.peraturan.go.id 2017, No.668
1. a.jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektare; atau
2. b.jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektar dikalikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya lebih dari 40 (empat puluh) hektare.
(4)Jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bunganya dapat dicairkan setelah mendapatkan persetujuan dokumen studi kelayakan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(5)Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi-nya dicabut, jaminan kesungguhan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bunganya ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(6)Permohonan, evaluasi, dan penerbitan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi diproses sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan:
1. a.penyelidikan umum;
2. b.eksplorasi; dan
3. c.studi kelayakan.
(2)IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu: www.peraturan.go.id 2017, No.668
1. a.paling lama 8 (delapan) tahun untuk IUP Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi mineral logam;
2. b.paling lama 7 (tujuh) tahun, untuk:
  1. 1.IUP Eksplorasi Batubara;
  2. 2.IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu; atau
  3. 3.IUPK Eksplorasi Batubara;
3. c.paling lama 3 (tiga) tahun, untuk:
  1. 1.IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam; atau
  2. 2.IUP Eksplorasi Batuan.
(3)Mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018