DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan, Perencanaan, Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Izin Usaha Pertambangan, Syarat dan Prosedur Perizinan, Pertambangan Rakyat, Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan, Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan, Tata Niaga, Penggunaan Tanah untuk Usaha Pertambangan, Pengangkutan Komoditas Tambang, Reklamasi dan Pascatambang, Penyampaian Laporan, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan, Pengembangan, Perlindungan dan Pemeberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan, Pendanaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran S A L I N A N 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan pera Penyelenggaraan (Lembaran Tahun Pemerintahan Daerah pem Republik Indonesia Uru 73, Republik Negara 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimna diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7.Dinas yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang tugas, fungsi dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan, energi, dan sumber daya mineral.
8.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9.Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadikewenangan daerah.
10.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulanmineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi,minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11.Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi 4 kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, dan studi kelayakan.
15.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dansumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin untuk melaksanakan usaha di bidang jasa pertambangan.
19.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan,dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agardapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
20.Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkung analam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
21.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
22.Usaha Pertambangan Daerah adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.
23.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
24.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas.
25.Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkatRKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik,dan aspek lingkungan.
26.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan daerah sebagai berikut :

a.Kewenangan dan tanggungjawab;
b.Perencanaan;
c.Wilayah pertambangan;
d.Wilayah usaha pertambangan;
e.Usaha pertambangan;
f.Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
g.Izin usaha pertambangan; 5
h.Syarat dan prosedur perizinan;
i.Pertambangan rakyat;
j.Penghentian sementara kegiatan;
k.Berakhirnya izin usaha pertambangan;
l.Tata n
m.Penggunaan pertambangan;
n.Pengangkutan komoditas tambang;
o.Reklamasi dan pascapertambangan;
p.Penyampaian laporan;
q.Hak dan kewajiban;
r.Pembinaan dan pengawasan;
s.Pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan disekitar wilayah izin usaha pertambangan;
t.Koordinasi kerjasama dan kemitraan;
u.Pembiayaan; dan
v.Sanksi administrasi.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

a.menetapkan WIUP untuk mineral bukan logam dan batuan dan menerbitkan IUP dalam wilayah Daerah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
b.menerbitkan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR;
c.penerbitan IUP mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
d.penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
e.penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu ) daerah yang sama;
f.penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi
g.penetapan harga patokan mineral bukan logam.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:

a.penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral di wilayah Daerah; 6
b.menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas pertahun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
c.penelitian dan inventarisasi pertambangan dalam rangkapenyiapan WIUP;
d.pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP,serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
e.melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
f.Mengusulkan penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi dalam rangka memperoleh data informasi mineral dan batubara.
g.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah.
h.penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah Daerah.
i.pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di wilayah Daerah.
j.pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
k.mengkoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah pertambangan.
l.menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri; dan
m.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pasca tambang.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Gubernur menyusun rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
(2)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi data potensi pertambangan mineral dan batubara di Daerah;
2. b.inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Daerah dan nasional;
3. c.kebijakan dan strategi pertambangan mineral dan batubara di Daerah;
4. d.kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan; dan
5. e.kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan.
(3)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
(4)Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1)Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Dinas.
(2)Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan daerah;
2. b.rencana tata ruang daerah; dan
3. c.rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
(3)Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan:
1. a.perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang;
2. b.perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah; dan
3. c.perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
(2)Inventarisasi dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), data dan informasinya memuat:
1. a.formasi batuan pembawa mineral logam dan/ataubatubara;
2. b.data geologi hasil evaluasi dari kegiatan Pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Gubernur;
3. c.data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Gubernur; dan/atau
4. d.interpretasi penginderaan jauh berupa pola struktur dansebaran litologi.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan kegiatan inventarisasi atau penelitian pertambangan, Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset Daerah.
(2)Lembaga riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib:
1. a.menyimpan, mengamankan dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil inventarisasi dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
2. a.menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan wilayah penugasan inventarisasi dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset Daerah dan dituangkan dalam peta. 8
(2)Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dalam memberikan penugasan, penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset Daerah.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018