Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2017
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9591; 3.Undang-Undang... PRES IDEI\I REPUBLIK INDOI.IESIA Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OLO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), diubah sebagai berikut:
PR F:S IDEN REPUBLII( lNlDONlESlrt. -o- 1 Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) paling sedikit harus dilengkapi:
PRES IDEN REPUBLIK INDOI\IESIA 2
Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
peta dan batas koordinat wilayah; bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; laporan akhir kegiatan operasi produksi; laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; rencana kerja dan anggaran biaya; dan neraca sumber daya dan cadangan.
(41 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi. a. b. c. d, e. f.
Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
cara dan 4 Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PRES IDENI (21 Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:
Pasal ll2c
Dihapus. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
Setelah Pasal ll2B ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 112F, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 112F Pihak yang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri wajib memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II 6 1 2 Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar PRES I DEN REPUBLIK INDOITIESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari2OlT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari2OlT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Deputi Bidang Perekonomian, ukum dan Perundang-undangan, ttd. ! Silvanna Djaman I PRES IDEN REPUBLII( II.IDONIESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2OL7 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2OIO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA UMUM Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan bahwa terhadap komoditas mineral logam wajib dilakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan permurnian dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri. Bahwa hingga saat ini pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri belum terwujud sepenuhnya sehingga diperlukan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang dilakukan seoptimal mungkin, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan. Sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri, Pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dengan melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamba:lgan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tah:un 2Ol4 tentang PRES IDEN REPUBLIK INDOI\IESIA tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai pelaksanaan penjualan mineral dan batubara dengan mengatur kembali ketentuan mengenai harga patokan, divestasi saham dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi Negara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "harga patokan" adalah harga yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan dalam menentukan perhitungan kewajiban iuran produksi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Peraturan Menteri penyesuaian yang penjualan. paling sedikit dibebankan memuat sebagai biaya biaya Angka 4
Cukup jelas. Angka 5 Pasal ll2c Cukup jelas. Angka6... PRES IDEN REPUBL.II( II'IDOI\ESIA Angka 6 Pasal 112F Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6OL2
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)