Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai, sehingga perlu disem purnakan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN Menimbang tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia Tahun Tambah an Lembaran Negara Nomor 5066);
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN 01 BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Republik Indonesia Tahun Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5601);
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM Pasal 3
BAB I
Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang ketenagakerjaan, Menteri:
Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedornan pada:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Mandat Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri melakukan pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.
NJP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1747 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan mi denganMenteriPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA IRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN NO. JENIS IZIN USAHA BIDANG KETENAGAKERJAAN
MENTERIKETENAGAKERJAAN NO. JENIS PERIZINAN '"
2. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi. JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN MEKANISME BAWAH KENDALl OPERASI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BAD AN KOORDINASI PENANA MAN MODAL
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)