DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemerintah, badan, dan/ atau pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu harus mengacu pad a asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu bidang ketenagakerjaan; bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai, sehingga perlu disem purnakan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN Menimbang tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia Tahun Tambah an Lembaran Negara Nomor 5066);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 23
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 ten tang (Lembaran Negara 2009 Nomor 147,

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN 01 BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Oaf tar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Republik Indonesia Tahun Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang (Lembaran Negara 2014 Nomor 292, PemerintahanAdministrasi
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap perrnohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
3.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan administrator kawasan ekonomi khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ a tau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada bad an dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1)Kewenangan yang dimandaLkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Izin Usaha di bidang ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan modal asing, ruang lingkupnya lintas provinsi, dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah.
(2)Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izm operasional, Menteri menugaskan pejabat Kementerian di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan status bawah kendali operasi.
(3)lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 3

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang ketenagakerjaan, Menteri:

a.memandatkan kewenangan penerbitan lzin Usaha di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerin tah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
b.menugaskan pejabat Kementerian di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menerima dan menandatangani Perizinan yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b pelaksanaannya dilakukan dengan menugaskan pejabat Kementerian yang ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan status bawah kendali operasi.
(2)Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Penugasan pejabat Kementerian di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perizinan di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya tidak dapat dimandatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon 1 menerbitkan Izin Usaha untuk dan atas nama Menteri.
(2)Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedornan pada:

a.daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal; dan
b.norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai tata cara Perizinan yang ditetapkan oleh Menleri.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1934); dan
2.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan ill Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Mandat Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri melakukan pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

(3)Bawah kendali operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif, termasuk gaji, masih berada pada Kernenterian, dan tunjangan kinerja serta kendali operasi mengikuti ketentuan di instansi penempatan. NJP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1747 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan mi denganMenteriPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA IRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN NO. JENIS IZIN USAHA BIDANG KETENAGAKERJAAN

1.Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri
2.Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
3.Izin Usaha Pelatihan Kerja JENIS IZIN USAHA BIDANG KETENAGAKERJAAN YANG DIMANDATKAN LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN NO. JENIS PERIZINAN '"
1.Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru. 2. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi. JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN MEKANISME BAWAH KENDALl OPERASI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BAD AN KOORDINASI PENANA MAN MODAL

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemerintah, badan, dan/ atau pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu harus mengacu pad a asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu bidang ketenagakerjaan; bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai, sehingga perlu disem purnakan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN Menimbang tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia Tahun Tambah an Lembaran Negara Nomor 5066);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 23
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 ten tang (Lembaran Negara 2009 Nomor 147,

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Oaf tar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Republik Indonesia Tahun Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang (Lembaran Negara 2014 Nomor 292, PemerintahanAdministrasi
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap perrnohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
3.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan administrator kawasan ekonomi khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ a tau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada bad an dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1)Kewenangan yang dimandaLkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Izin Usaha di bidang ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan modal asing, ruang lingkupnya lintas provinsi, dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah.
(2)Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izm operasional, Menteri menugaskan pejabat Kementerian di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan status bawah kendali operasi.
(3)lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 3

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang ketenagakerjaan, Menteri:

a.memandatkan kewenangan penerbitan lzin Usaha di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerin tah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
b.menugaskan pejabat Kementerian di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menerima dan menandatangani Perizinan yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b pelaksanaannya dilakukan dengan menugaskan pejabat Kementerian yang ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan status bawah kendali operasi.
(2)Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Penugasan pejabat Kementerian di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perizinan di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya tidak dapat dimandatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon 1 menerbitkan Izin Usaha untuk dan atas nama Menteri.
(2)Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedornan pada:

a.daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal; dan
b.norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai tata cara Perizinan yang ditetapkan oleh Menleri.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1934); dan
2.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan ill Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Mandat Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri melakukan pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

(3)Bawah kendali operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif, termasuk gaji, masih berada pada Kernenterian, dan tunjangan kinerja serta kendali operasi mengikuti ketentuan di instansi penempatan. NJP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1747 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan mi denganMenteriPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA IRO HUKUM, M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN NO. JENIS IZIN USAHA BIDANG KETENAGAKERJAAN

1.Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri
2.Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
3.Izin Usaha Pelatihan Kerja JENIS IZIN USAHA BIDANG KETENAGAKERJAAN YANG DIMANDATKAN LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN NO. JENIS PERIZINAN '"
1.Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru. 2. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi. JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN MEKANISME BAWAH KENDALl OPERASI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BAD AN KOORDINASI PENANA MAN MODAL

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017