DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2009

Nomor: 39
Tahun: 2009
Ditetapkan: 14 Oktober 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA 3. PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 4. KELEMBAGAAN 5. LALU LINTAS BARANG, KARANTINA, DAN DEVISA 6. FASILITAS DAN KEMUDAHAN 7. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2.Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
3.Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
4.Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5.Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
6.Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

BAB II

FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA

Pasal 2

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pasal 3

(1)KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona:
1. a.pengolahan ekspor;
2. b.logistik;
3. c.industri;
4. d.pengembangan teknologi;
5. e.pariwisata;
6. f.energi; dan/atau
7. g.ekonomi lain.
(2)Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.
(3)Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Pasal 4

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

a.sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
b.pemerintah . . .
b.pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;
c.terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
d.mempunyai batas yang jelas.

BAB III

PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 5

(1)Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:
1. a.Badan Usaha;
2. b.pemerintah kabupaten/kota; atau
3. c.pemerintah provinsi.
(2)Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
(3)Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.
(4)Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Usulan . . .
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit:
1. a.peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
2. b.rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
3. c.rencana dan sumber pembiayaan;
4. d.analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
6. f.jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

Pasal 7

(1)Dewan Nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden.
(3)Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan kepada pengusul disertai dengan alasan.
(4)Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Peraturan turunan (10)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2012

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 91 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Peraturan turunan (10)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2012

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 91 Tahun 2017