DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2025

Nomor: 91
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna layanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan

Mengingat

Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna layanan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif layanan utama; dan
b.tarif layanan penunjang.

Pasal 3

(1)Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.layanan pengujian sarana kendaraan bermotor; dan
2. b.layanan kalibrasi dan pengujian lainnya pada kendaraan bermotor.
(2)Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penetapan tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek-aspek:
1. a.kontinuitas dan pengembangan layanan;
2. b.daya beli masyarakat;
3. c.asas keadilan dan kepatutan; dan
4. d.kompetisi yang sehat.
(4)Kontinuitas dan pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal mempertimbangkan kebutuhan operasional.
(5)Asas keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c minimal mempertimbangkan:
1. a.jenis pengguna;
2. b.jenis kegiatan;
3. c.durasi pemberian layanan; dan
4. d.kebijakan pemerintah.
(6)Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
(7)Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan, lintasan uji, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, dan wisata edukatif;
b.tarif penggunaan workshop, laboratorium, dan perbengkelan;
c.tarif penggunaan peralatan dan mesin;
d.tarif penggunaan sarana transportasi;
e.tarif jasa tenaga ahli;
f.tarif penanganan kendaraan uji dan kendaraan non uji;
g.tarif penerbitan lisensi pengemudi pada test track area proving ground;
h.tarif bimbingan, pelatihan, penelitian, dan perekayasaan kendaraan bermotor;
i.tarif kekayaan intelektual;
j.tarif pemanfaatan barang limbah uji; dan
k.tarif layanan penunjang lainnya.

Pasal 5

Tarif penggunaan lahan, lintasan uji, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, dan wisata edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan workshop, laboratorium, dan perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.durasi/jangka waktu pemakaian atau pemberian layanan;
b.bahan habis pakai;
c.tenaga kerja;
d.pemilihan waktu, fasilitas; dan/atau
e.harga pasar setempat.

Pasal 6

Tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.bahan bakar;
b.penyusutan;
c.waktu pemakaian atau pemberian layanan;
d.jumlah dan jenis peralatan dan mesin dan alat transportasi; dan/atau
e.instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja, dengan memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 7

Tarif jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.bahan habis pakai;
b.peralatan;
c.instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja;
d.akomodasi; dan/atau
e.transportasi.

Pasal 8

Tarif penanganan kendaraan uji dan kendaraan non uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.biaya operasional;
b.penyusutan alat transportasi;
c.alat transportasi; dan/atau
d.harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif penerbitan lisensi pengemudi pada test track area proving ground sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.bahan habis pakai;
b.alat transportasi training;
c.penyusutan alat transportasi training;
d.biaya operasional; dan/atau
e.tenaga kerja/tenaga ahli.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024