Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.010/2015
- Nomor
- 107/PMK.010/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
www.jdih.kemenkeu.go.id : - 3 -
1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui ;penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; 2) Badan · Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukt{irisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturab Menteri ini, · dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan 3) badan u1saha tertentu yang dimiliki secara langsung I oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk I;skandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semdn Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT · Kimia �arma Trading & Distribution, PT Badak Natural; Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikem�s Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNT Syariah, I berkenaan 1dengan pembayaran atas pembelian barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya; ·
www.jdih.kemenkeu.go.id l\/JIC::l\ITl':F-�I l ah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
/) www.jdih.kemenkeu.go.id ML'f\ITFl-\1 l\t:tl/\l'IC/\f\I 1·":l:J-'UUl . I I< il'lllOl'IL::1;\
a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor; b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; c) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor; d) selain barang tertentu dan barang tertentu · lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/ atau e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
www.jdih.kemenkeu.go.id IVJFl'i flT�I l\F:tl/\J\W;AJ'i 1-'!LT'UHl_I/'\ /�,l/"1()[\lf::'.31/\
a) 0, 25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina; b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina: c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
( 2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight ( CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
/) www.jdih.kemenkeu.go.id M[f\JT[f·;/ f\[U/\f·,/(:/\f\I FU:CF'llFll.11< /l,lf�10f,IE'.:;I/\ b, Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan / atau Pajak Pertambahan Nilai:
www.jdih.kemenkeu.go.id MEf'-r!T'.l�I l<CUAf\Jl:;Af\I F;:EPUIJLll< lf\llX)f\l['.31/\ 13, vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional ( PIN);
1 7. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan / atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan / atau badan usaha penyelenggara . prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta: prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; www.jdih.kemenkeu.go.id MENlT:r�I l\[I l/\f\IG/\f'.I l�ET'l.IDLI I< I l\llJ(lf\ll: c;I/\
a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, berida-benda pos; b) pemakaian air dan listrik;
/ l www.jdih.kemenkeu.go.id MFl,ITl:F\I l\L-U/\hl(;f\f,I Hl°F'UUUI( lf·ll)()l\lf.:};I/\ a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau; b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi clan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
www.jdih.kemenkeu.go.id MEl\ITLTU /(Cll/\l'./13/\/'./ /�l:T'l l/H.11\ /�,II lU/,1[�;11\ I. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf k kepada Bank Indonesia. ( 2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 2 2 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
( 2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. ( 2a) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, m.ineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan dilunasi � bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
(la) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 2 2 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral. logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. ( 2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf www.jdih.kemenkeu.go.id Ml:'f,J IT:J\I l<LU/\l,IC/\f,J l�Fl'l IUL.11< lf\ll�H)l\IF'.;lf\ b, huruf c, dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. .
( 2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
/) www.jdih.kemenkeu.go.id MIJ\IJLl�I 1<1.. :111\l,IC:;,'\f\I l{IT'l!UUI< ll\lrll�ll\IL'.-:!/\
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib melaporkan hasil pemungutannya . dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
( 2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 2 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada: . a. penyalur / agen bersifat final;
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 2 2 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2015 .. ( MENTER! KEUANGAN RE PUBLI K INDONESIA, tt d. Diundangkan di Jakarta Padatanggal 9 Juni 2015 BAMBANG P. S. BRO DJONEGORO MENTER! HU KU M DAN HA K ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA RE PUBLI K IN DONESIA TAHUN 2015 NOMOR 848 //www.jdih.kemenkeu.go.id MEl\ITEF�I l t EJIJ-f(J .J \. •- \ It\ t----=:MUM I v 1' 'I I i GIARTO � ,� \ / NIP 1 9 5 42-Q 1�2 1 1 / . ...._:_4 r J � N Ot°il.ti" ------::::::-- BAMBANG P . S . BRODJONEGORO / }www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)