Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2016
- Nomor
- 16/PMK.010/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan .- 2 -
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/20 10 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehuburtgan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.0 10/20 15;
MEMUTUSKAN: P E RATU,RA N MENTER! KEUANGA N T ENTA NG P E R UBAHA N K ELIMA ATAS PERATURAN MENTER! K E UA NGA N NOMO R 154/PMK.03/20 10 TENTANG PEMUNGUTA N PAJAK P E NGHASILA N PASAL 22 SEHUBUNGA N D E NGA N P EMBAYAR.A N ATAS PENYERAHA N BARA NG DA N K EGIATA N DI BIDANG IMPO R ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDA NG LAI N. Pasall Beberapa ketentuan dalam · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/20 10 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan .Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: 1www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian j J www.jdih.kemenkeu.go.id barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya,. PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank B RISyariah, clan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya; /; www.jdih.kemenkeu.go.id
J. industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
(la) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e angka 3) melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undarig Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali /)www.jdih.kemenkeu.go.id diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (lb) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e angka 3) tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir deriganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
. ( 1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
a) barang terteritu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan . dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor; www.jdih.kemenkeu.go.id b) barang barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; c) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor; d) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/ atau e) barang yang tidak dikuas.ai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
www.jdih.kemenkeu.go.id ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.
a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina; b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun peng1s1an bahan bakar umum bukan Pertamina; c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
· a. Impor barang dan/ atau penyerahan bar'ang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Udara Niaga cadangnya, Nasional, clan serta peralatan suku untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diim:por oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparas1 pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; kereta ap1 clan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang · digunakan untuk pembuatan kereta . ap1, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana ) www.jdih.kemenkeu.go.id c. d. perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
dan/atau
Inipor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Impor. kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengeqaan dan pengUJian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda benda pos; b) pemakaian air dan listrik;
a) kontraktor eksplorasi , berdasarkan atau yang dan . kontrak melakukan eksploitasi kerja sama; b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi clan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
/; www.jdih.kemenkeu.go.id
barang dana
L Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia. J. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
/; www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal lOB Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), ayat (2a), ayat (5), serta Pasal 3 ayat (1), dan ayat (4), mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK. 010/2015. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO PERATURAN 'PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 171 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang