Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010
- Nomor
- 154/PMK.03/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATANUSAHA DI BIDANG LAIN.
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:
£. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154 Menetapkan 7/5/2019 3/8https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/154-PMK.03-201OPer.HTM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154 dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor:
7/5/2019 4/8https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/154-PMK.03-201OPer.HTM
11.persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 12.barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 13.vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); 14.buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; 15.kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1547/5/2019 5/8https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/154-PMK.03-201OPer.HTM penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; 16.pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
18 peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/ atau 19.barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
£. Pembayaran untuk pernbelian gabah dan/ atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);
( 6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1547/5/2019 7/8https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/154-PMK.03-201OPer.HTM
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, KeP-utusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur J enderal Pajak.
22); dan
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1547/5/2019 8/8https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/154-PMK.03-201OPer.HTM BERITANEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 427 PATRIALISAKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2010 MENTER! KEUANGAN,
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154 Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7/5/2019
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)