Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2011
- Nomor
- 141/PMK.01/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
untuk di daerah, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta melihat kembali Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Oaerah;
menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara .Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. 2 Mengingat :
a) Tenaga Pendidik; b) Tenaga Ookter dan Perawat pada UPT Kesehatan; c) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak.
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI OALAM NEGERI, DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAY./AI NEGERI SIPIL Pasal 4
(4)Apabila redistribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan ternyata ada PNS yang tidak dapat disalurkan, terhadap PNS yang bersangkutan dapat ditawarkan program pensiun sukarela sepanjang mernenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kemampuan keuangan negara yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Tahun 2011 tentang Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi dan Kepala Sadan Kepegawaian Negara paling lambat pad a akhir bu Ian Desember 2011;
75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Serdasarkan Seban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS;
5
Hasil penghitungan jurnlah kebutuhan PNS dan hasil penataan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5 dilaporkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi bersarna Menteri Oalam Negeri dan Menteri Keuangan kepada Presiden.
lnstansi Pusat dan Daerah yang belum selesai rnenghitung jumlah kebutuhan PNS sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5 dilarang rnengembangkan/rnenambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasat6 lnstansi Pusat dan Daerah selain menghitung jumlah kebutuhan PNS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juga menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun kedepan yang pemenuhannya dilakukan secara berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai dengan kernarnpuan keuangan negara dan hasilnya disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2012.
6 IKEUANGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2011 Pasal 9 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 7
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen