DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2011

Nomor: 141/PMK.01/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 24 Agustus 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penundaan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa Presiden telah memberikan arahan pada retret ke Ill sidang Kabinet yang diperluas dengan para Gubernur pada tanggal 5-6 Agustus 2010 di Bogor kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR 800-632 TAHUN 2011 NOMOR 141/PMK.01/2011 PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.
5.Peraturan Presiden Norn or 81 Tahun 201 O tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. untuk di daerah, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta melihat kembali Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Oaerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara .Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. 2 Mengingat :

c.Tenaga honorer yang telah bekerja di lembaga pemerintah pada atau sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan telah diverifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, sesuai kebutuhan organisasi, redistribusi dan
b.Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawai di bawah/kurang dari 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai:
1. 1.Tenaga Pendidik;
2. 2.Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat;
3. 3.Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak.

Pasal 2

(1)Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Galon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 dikecualikan bagi :
1. a.Kementerian/Lembaga yang:
  1. 1.Membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai : a) Tenaga Pendidik; b) Tenaga Ookter dan Perawat pada UPT Kesehatan; c) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak.
  2. 2.Memiliki lulusan ikatan dinas sesuai Peraluran Perundang undangan.

Pasal 1

(1)Dalam rangka penalaan Pegawai Negeri Sip ii dan penghematan anggaran belanja pegawai dilakukan penundaan sementara penelapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI OALAM NEGERI, DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAY./AI NEGERI SIPIL Pasal 4
(1)Untuk menghitung jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi rnelaksanakan langkah-langkah:
1. a.menugaskan Gubernur dan BupatiMlalikota untuk menghitung jumtah kebutuhan PNS di lingkungan masing-rnasing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Pasal 3
(1)Dalam rnasa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penghitungan jurnlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi (rightsizing) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi.
(2)Pimpinan instansi pusat dan daerah melakukan redistribusi (penyaluran ke satuan organisasi yang mernbutuhkan) pegawai sesuai dengan kompetensi di instansi masing-masing berdasarkan hasii penataan sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ).
(3)Hasil redistribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
(4)Apabila redistribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan ternyata ada PNS yang tidak dapat disalurkan, terhadap PNS yang bersangkutan dapat ditawarkan program pensiun sukarela sepanjang mernenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf c) dan huruf b angka 3 ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan arahan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
(3)lnstansi Pu sat dan Dae rah mengusulkan kebutuhan lowongan forrnasi alas jabatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Negara PAN & RB dengan tembusan kepada Kepata Sadan Kepegawaian Negara dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
(4)Tim Reforrnasi Birokrasi Nasional melakukan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penetapan oleh Menteri Negara PAN & RB setelah rnendapatkan persetujuan Komite Pengarah Reforrnasi Birokrasi Nasional. kemampuan keuangan negara yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
(3)Hasil penghitungan ini dilaporkan kepada Komite Pengarah Reformasi Sirokrasi Nasional. Tahun 2011 tentang Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi dan Kepala Sadan Kepegawaian Negara paling lambat pad a akhir bu Ian Desember 2011;
1. b.bersama Kepala Sadan Kepegawaian Negara menyelia/supervisi penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat pada Pemerintah Provinsi;
2. c.bersarna Kepala Sadan Kepegawaian Negara dan Gubernur menyelia/supervisi penghitungan jurnlah kebuluhan PNS berdasarkan kelornpok jabatan pada Pernerintah Kabupaten/Kota;
3. d.bersama Kepala Sadan Kepegawaian Negara dan Menteri Keuangan rnernvalidasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah yang disesuaikan dengan kernampuan keuangan daerah; dan
4. e.bersama Menteri Dalarn Negeri menghitung jurnlah PNS yang tepat dalam rangka penataan struktur organisasi perangkal daerah.
(2)Untuk rnenghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Pernerintah Pusat. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi melaksanakan langkah-langkah:
1. a.meminta para Menteri dan Pimpinan Lernbaga untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-rnasing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor KEP. 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Serdasarkan Seban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS;
2. b.hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS berdasarkan kelompok jabatan tersebut disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi dan Kepata Sadan Kepegawaian Negara paling larnbat pada akhir bu Ian Desember 2011;
3. c.bersama Kepala Sadan Kepegawaian Negara rnenyelia/supervisi penghitungan jurntah kebutuhan PNS yang tepat pada Kernenterian dan Lernbaga;
4. d.bersama Kepala Sadan Kepegawaian Negara dan Menteri Keuangan mernvalidasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk Kementerian/Lernbaga sesuai dengan kemarnpuan keuangan negara. 5

Pasal 8

Hasil penghitungan jurnlah kebutuhan PNS dan hasil penataan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5 dilaporkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi bersarna Menteri Oalam Negeri dan Menteri Keuangan kepada Presiden.

Pasal 7

lnstansi Pusat dan Daerah yang belum selesai rnenghitung jumlah kebutuhan PNS sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5 dilarang rnengembangkan/rnenambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasat6 lnstansi Pusat dan Daerah selain menghitung jumlah kebutuhan PNS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juga menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama 5 (lima) tahun kedepan yang pemenuhannya dilakukan secara berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai dengan kernarnpuan keuangan negara dan hasilnya disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2012.

(2)Hasil evaluasi dan penataan ini dilaporkan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 5

(1)Bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penghitungan jumlah kebutuhan PNS pada Pemerintah Oaerah, Menteri Dalam Negeri rnetaksanakan langkah-langkah:
1. a.menugaskan Gubernur melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 secara proporsional sesuai ciri-ciri dan karakteristik daerah;
2. b.melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 secara proporsional sesuai ciri-ciri dan karakteristik daerah;
3. c.bersarna Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi mengevaluasi parameter dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. 6 IKEUANGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2011 Pasal 9 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penundaan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa Presiden telah memberikan arahan pada retret ke Ill sidang Kabinet yang diperluas dengan para Gubernur pada tanggal 5-6 Agustus 2010 di Bogor kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR 800-632 TAHUN 2011 NOMOR 141/PMK.01/2011 PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.
5.Peraturan Presiden Norn or 81 Tahun 201 O tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. untuk di daerah, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta melihat kembali Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Oaerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara .Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. 2 Mengingat :

c.Tenaga honorer yang telah bekerja di lembaga pemerintah pada atau sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan telah diverifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, sesuai kebutuhan organisasi, redistribusi dan
b.Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawai di bawah/kurang dari 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai:
1. 1.Tenaga Pendidik;
2. 2.Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat;
3. 3.Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak.

Pasal 2

(1)Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Galon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 dikecualikan bagi :
1. a.Kementerian/Lembaga yang:
  1. 1.Membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai : a) Tenaga Pendidik; b) Tenaga Ookter dan Perawat pada UPT Kesehatan; c) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak.
  2. 2.Memiliki lulusan ikatan dinas sesuai Peraluran Perundang undangan.

Pasal 1

(1)Dalam rangka penalaan Pegawai Negeri Sip ii dan penghematan anggaran belanja pegawai dilakukan penundaan sementara penelapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI OALAM NEGERI, DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAY./AI NEGERI SIPIL Pasal 4
(1)Untuk menghitung jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi rnelaksanakan langkah-langkah:
1. a.menugaskan Gubernur dan BupatiMlalikota untuk menghitung jumtah kebutuhan PNS di lingkungan masing-rnasing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Pasal 3
(1)Dalam rnasa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan penghitungan jurnlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi (rightsizing) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi.
(2)Pimpinan instansi pusat dan daerah melakukan redistribusi (penyaluran ke satuan organisasi yang mernbutuhkan) pegawai sesuai dengan kompetensi di instansi masing-masing berdasarkan hasii penataan sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ).
(3)Hasil redistribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
(4)Apabila redistribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan ternyata ada PNS yang tidak dapat disalurkan, terhadap PNS yang bersangkutan dapat ditawarkan program pensiun sukarela sepanjang mernenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf c) dan huruf b angka 3 ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan arahan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
(3)lnstansi Pu sat dan Dae rah mengusulkan kebutuhan lowongan forrnasi alas jabatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Negara PAN & RB dengan tembusan kepada Kepata Sadan Kepegawaian Negara dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
(4)Tim Reforrnasi Birokrasi Nasional melakukan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penetapan oleh Menteri Negara PAN & RB setelah rnendapatkan persetujuan Komite Pengarah Reforrnasi Birokrasi Nasional. kemampuan keuangan negara yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
(3)Hasil penghitungan ini dilaporkan kepada Komite Pengarah Reformasi Sirokrasi Nasional. Tahun 2011 tentang Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi dan Kepala Sadan Kepegawaian Negara paling lambat pad a akhir bu Ian Desember 2011;
1. b.bersama Kepala Sadan Kepegawaian Negara menyelia/supervisi penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat pada Pemerintah Provinsi;
2. c.bersarna Kepala Sadan Kepegawaian Negara dan Gubernur menyelia/supervisi penghitungan jurnlah kebuluhan PNS berdasarkan kelornpok jabatan pada Pernerintah Kabupaten/Kota;
3. d.bersama Kepala Sadan Kepegawaian Negara dan Menteri Keuangan rnernvalidasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah yang disesuaikan dengan kernampuan keuangan daerah; dan
4. e.bersama Menteri Dalarn Negeri menghitung jurnlah PNS yang tepat dalam rangka penataan struktur organisasi perangkal daerah.
(2)Untuk rnenghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Pernerintah Pusat. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi melaksanakan langkah-langkah:
1. a.meminta para Menteri dan Pimpinan Lernbaga untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-rnasing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor KEP. 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Serdasarkan Seban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS;
2. b.hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS berdasarkan kelompok jabatan tersebut disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi dan Kepata Sadan Kepegawaian Negara paling larnbat pada akhir bu Ian Desember 2011;
3. c.bersama Kepala Sadan Kepegawaian Negara rnenyelia/supervisi penghitungan jurntah kebutuhan PNS yang tepat pada Kernenterian dan Lernbaga;
4. d.bersama Kepala Sadan Kepegawaian Negara dan Menteri Keuangan mernvalidasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk Kementerian/Lernbaga sesuai dengan kemarnpuan keuangan negara. 5

Pasal 8

Pasal 7

(2)Hasil evaluasi dan penataan ini dilaporkan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 5

(1)Bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penghitungan jumlah kebutuhan PNS pada Pemerintah Oaerah, Menteri Dalam Negeri rnetaksanakan langkah-langkah:
1. a.menugaskan Gubernur melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 secara proporsional sesuai ciri-ciri dan karakteristik daerah;
2. b.melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 secara proporsional sesuai ciri-ciri dan karakteristik daerah;
3. c.bersarna Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi mengevaluasi parameter dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. 6 IKEUANGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2011 Pasal 9 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 7

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 5

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 5

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010