DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2015

Nomor: 164/PMK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa agar pe1jalanan din.as luar negeri clapat clilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, clan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pe1jalanan din.as luar negeri yang sebelumnya cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 7 /PMK.05/2010 sebagaimana telah beberapa kali di:ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten.tang Tata Cara Pelaksahaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, tata cara pelaksanaan perjalanan din.as diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud clalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Tata Cara Pelaksanaan Pe1jalanan Din.as Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten.tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Penclapatan Dan Belanja Negara (Leni.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: I. Perjalanan Din.as Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pe1jalanan Dinas adalah pe1jalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk pe1jalanan di luar wilayah Republik Indonesia un.tLtk kepentingan dinas/negara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGA N

2.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dina,s dalam · rangka melaksanakan tugas dari tempat · kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas Perjalanaμ Dinas Jabatan.
3.Perjalanan · Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah .
4.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
5.Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pemerintah non Kementerian Negara/ Lembaga Negara. 6 . Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalarh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang Undang.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8 . Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang . selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang , selain Pejabat Negara. 1 0. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut . 1 1. Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id ME NTERI K E U A N GA N 13 . Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK · adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk merigambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat. mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara . 14 . Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain. 1 5. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas. 1 6 . Lumpsum adalah suatu jumlah uang ya'ng telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan pinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas. 17 . Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 18 . Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. 19 . Tempat Bertolak Di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia. 20 . Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat kedatangan dari luar negeri . 2 1 . Tempat Kedudukan Di Luar Negeri adalah kota tempat satuart kerja/kantor berada di luar negeri. 22 . Tempat Tujuan Di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas di luar negeri. 23 . Tempat Tujuan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas dari luar negeri . 24 . Tempat Tujuan Pindah Di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri . 2 5 . Tempat Tujuan Pindah Di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri. 26 . Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan · sementara waktu di luar negeri. 27 . Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN 28 . Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, meriatausahakan dan Iilempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatar:i dan Belanja Negara (APBN) pada kantor/ satuan ke1ja Kementerian Negara/ Lembaga . 29 . Pembayaran Langsung yang selanj11tnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
30.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang- diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. 31 . Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
32.Surat Tugas adalah surat penugasan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan atau oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk yang pejabat/pegawainya diikutsertakan. 3 3. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau ' pejabat yang ditunjuk a tau izin untuk meninggalkan wilayah kerja di luar negeri yang cliterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan . 34 . Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk . 3 5 . Misi/Delegasi Republik Indonesia adalah perutusan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang diberi tugas tertentu atau ke suatu Konferensi Internasional oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan Negara Indonesia . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

BAB II

RUANO LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

( 1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pettanggungjawaban Pe1jalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas oleh Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi: a . Ketua, wakil ket:ua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
1. b.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; c . Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; d . Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim. pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; e . Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
2. f.Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g . Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; h . Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. i.Menteri dan,jabatan setingkat menteri; J. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; k . Gubernur dan wakil gubernur; I. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan m . Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang .

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan pnns1p prinsip sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA 1 . Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi · dan prioritas yang. berkaitan deng;:m penyelenggaraan pemerintahan;

2.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; 3 . Efisiensi clan efektivitas penggunaan be18:nja negara; dan
4.Transparansi clan akuntabilitas · pelaksanaan Perjalanan Dinas khususnya dalam pemberian perintah clan pembebanan biaya Perjalanan Dinas .

BAB IV

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

( 1) Jenis Perjalanan Dinas terdiri atas: a . Perjalanan Dinas Jabatan; dan b . Perjalanan Dinas Pindah .

(2)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi: a . Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga atas beban anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan; dan/atau · b . Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di luar lingkup Kementerian Negara/ Lembaga betkenaan atas beban anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan. f3AB V PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja Kementerian Negara/Lembaga .
(2)Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas: a . Perjalanan Dinas dari Tempat Bertolak Di Dalam Negeri ke 1 (satu) atau lebih Tempat Tujuan Di Luar Negeri clan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri;
1. b.Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri lainnya clan kembali ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri;
2. c.Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Dalam Negeri clan kembali ·ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ; atau www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLll< INDONESIA d . Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Da1am Negeri dilanjutkan · ke · Tempat Tujuan Di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri: ·
(3)Perjalanan - Dinas Jabatan: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk keperluan sebagai berikut: a . melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b . mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1 , Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;
1. c.mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga; d . menjemput atau mengantar jenazah. Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara; e . mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
2. f.melaksanakan Pengumandahan (Detasering); g . mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis; · h . mengikuti dan/ atau melaksanakan pameran dan promosi; atau
  1. 1.mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis .

Pasal 6

( 1) Sebelum dilakukan :Perjalanan Dinas Jabatan, Menteri/ Pimpirian Lembaga menerbitkan Surat Tugas bagi Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan .

(2)Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang yang diterbitkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga .

Pasal 7

( 1) Dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, suatu Kementerian Negara/ Lembaga dapat mengikutsertakan Pelaksana SPD dari: a . Kementerian Negara/ Lembaga lain; dan/ a tau b . luar Kementerian Negara/Lembaga . www.jdih.kemenkeu.go.id ME NTER! KEUA NGA N REPUBLIK INOONESIA

(2)Sebelum dilakukan Perjalanan Dinas Jabatan, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku atasan Pelaksana · SPD merterbitkan Surat Tugas bagi Pelaksana SPD dari Kementerian Negara/ Lembaga lain sebagaimana · dimaksud pada ayat (.1) huruf a. ·
(3)Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada . ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
(4)Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
(5)�enerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi gubernur/wakil gubernlir, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman perjalanan dinas ke luar negeri.
(6)Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pihak Lain berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh:
1. a.atasan bagi Pihak Lain yang memiliki atasan ; atau
2. b.Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengikutsertakan atau pejabat yang ditunjuk bagi Pihak Lain yang tidak memiliki atasan.
(7)Dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat . (1) mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/ suami; dapat didampingi oleh istri/suami sebagai Pihak Lain.

Pasal 8

(1)Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas ;
2. b.pelaksana tugas ;
3. c.uraian tugas ;
4. d.sumber pembiayaan ;
5. e.waktu pe,rjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang ; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI K E UA N GAN
6. f.waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas; ·
7. g.tempat pelaksanaan tugas; h . target kinerja atau basil yang akan dic:;apai; dan I. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 .
(2)Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e, meliputi: · a . waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi; b . waktu transit; dan/ atau c . waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal bus ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri atau Tempat Kedudukan Di Luar Negeri .
(3)Lamanya waktu transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebagai waktu pe1jalanan apabila diperlukan transit .
(4)Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a . lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari; b . lama perjalanan 2 5 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan c . lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (�ujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari . ( 5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat sesum format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Pasal 9

( 1) Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), Menteri/Pimpinan Lembaga berkena:;:tn mengajukan permohonan izin berupa Surat Persetujuan kepada Presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a . www.jdih.kemenkeu.go.id ME NTER! KEUANGAN

(2)Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (4), dan ayat' (q), Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengikutsertakan mengajukan permohonan izin berupa Surat Persetujuan kepada Pr�siden atau pejabat yang ditunjuk untuk Pe1jalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

Pasal 10

Tata cara pengajuan permohonan izin berupa Surat Persetujuan untuk Pe1jalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengikuti · ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai administrasi perjalanan dinas luar negeri . Pasal 1 1 ( 1) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Persetujuan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan paspor dan/ atau Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk .

(2)Tata cara pengajuan permohonan paspor dan Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan permohonan paspor dan penerbitan 1zm berangkat ke luar negeri.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa agar pe1jalanan din.as luar negeri clapat clilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, clan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pe1jalanan din.as luar negeri yang sebelumnya cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 7 /PMK.05/2010 sebagaimana telah beberapa kali di:ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten.tang Tata Cara Pelaksahaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, tata cara pelaksanaan perjalanan din.as diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud clalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dina,s dalam · rangka melaksanakan tugas dari tempat · kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas Perjalanaμ Dinas Jabatan.
3.Perjalanan · Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah .
4.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
5.Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pemerintah non Kementerian Negara/ Lembaga Negara. 6 . Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalarh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang Undang.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8 . Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang . selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang , selain Pejabat Negara. 1 0. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut . 1 1. Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id ME NTERI K E U A N GA N 13 . Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK · adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk merigambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat. mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara . 14 . Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain. 1 5. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas. 1 6 . Lumpsum adalah suatu jumlah uang ya'ng telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan pinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas. 17 . Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 18 . Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. 19 . Tempat Bertolak Di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia. 20 . Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat kedatangan dari luar negeri . 2 1 . Tempat Kedudukan Di Luar Negeri adalah kota tempat satuart kerja/kantor berada di luar negeri. 22 . Tempat Tujuan Di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas di luar negeri. 23 . Tempat Tujuan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas dari luar negeri . 24 . Tempat Tujuan Pindah Di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri . 2 5 . Tempat Tujuan Pindah Di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri. 26 . Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan · sementara waktu di luar negeri. 27 . Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN 28 . Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, meriatausahakan dan Iilempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatar:i dan Belanja Negara (APBN) pada kantor/ satuan ke1ja Kementerian Negara/ Lembaga . 29 . Pembayaran Langsung yang selanj11tnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
30.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang- diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. 31 . Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
32.Surat Tugas adalah surat penugasan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan atau oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk yang pejabat/pegawainya diikutsertakan. 3 3. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau ' pejabat yang ditunjuk a tau izin untuk meninggalkan wilayah kerja di luar negeri yang cliterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan . 34 . Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk . 3 5 . Misi/Delegasi Republik Indonesia adalah perutusan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang diberi tugas tertentu atau ke suatu Konferensi Internasional oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan Negara Indonesia . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

BAB II

RUANO LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas oleh Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi: a . Ketua, wakil ket:ua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
1. b.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; c . Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; d . Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim. pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; e . Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
2. f.Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g . Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; h . Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. i.Menteri dan,jabatan setingkat menteri; J. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; k . Gubernur dan wakil gubernur; I. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan m . Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang .

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

2.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; 3 . Efisiensi clan efektivitas penggunaan be18:nja negara; dan
4.Transparansi clan akuntabilitas · pelaksanaan Perjalanan Dinas khususnya dalam pemberian perintah clan pembebanan biaya Perjalanan Dinas .

BAB IV

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

( 1) Jenis Perjalanan Dinas terdiri atas: a . Perjalanan Dinas Jabatan; dan b . Perjalanan Dinas Pindah .

(2)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi: a . Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga atas beban anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan; dan/atau · b . Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di luar lingkup Kementerian Negara/ Lembaga betkenaan atas beban anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan. f3AB V PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja Kementerian Negara/Lembaga .
(2)Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas: a . Perjalanan Dinas dari Tempat Bertolak Di Dalam Negeri ke 1 (satu) atau lebih Tempat Tujuan Di Luar Negeri clan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri;
1. b.Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri lainnya clan kembali ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri;
2. c.Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Dalam Negeri clan kembali ·ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ; atau www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLll< INDONESIA d . Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Da1am Negeri dilanjutkan · ke · Tempat Tujuan Di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri: ·
(3)Perjalanan - Dinas Jabatan: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk keperluan sebagai berikut: a . melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b . mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1 , Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;
1. c.mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga; d . menjemput atau mengantar jenazah. Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara; e . mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
2. f.melaksanakan Pengumandahan (Detasering); g . mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis; · h . mengikuti dan/ atau melaksanakan pameran dan promosi; atau
  1. 1.mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis .

Pasal 6

( 1) Sebelum dilakukan :Perjalanan Dinas Jabatan, Menteri/ Pimpirian Lembaga menerbitkan Surat Tugas bagi Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan .

(2)Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang yang diterbitkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga .

Pasal 7

(2)Sebelum dilakukan Perjalanan Dinas Jabatan, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku atasan Pelaksana · SPD merterbitkan Surat Tugas bagi Pelaksana SPD dari Kementerian Negara/ Lembaga lain sebagaimana · dimaksud pada ayat (.1) huruf a. ·
(3)Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada . ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
(4)Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
(5)�enerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi gubernur/wakil gubernlir, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman perjalanan dinas ke luar negeri.
(6)Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pihak Lain berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh:
1. a.atasan bagi Pihak Lain yang memiliki atasan ; atau
2. b.Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengikutsertakan atau pejabat yang ditunjuk bagi Pihak Lain yang tidak memiliki atasan.
(7)Dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat . (1) mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/ suami; dapat didampingi oleh istri/suami sebagai Pihak Lain.

Pasal 8

(1)Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas ;
2. b.pelaksana tugas ;
3. c.uraian tugas ;
4. d.sumber pembiayaan ;
5. e.waktu pe,rjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang ; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI K E UA N GAN
6. f.waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas; ·
7. g.tempat pelaksanaan tugas; h . target kinerja atau basil yang akan dic:;apai; dan I. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 .
(2)Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e, meliputi: · a . waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi; b . waktu transit; dan/ atau c . waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal bus ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri atau Tempat Kedudukan Di Luar Negeri .
(3)Lamanya waktu transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebagai waktu pe1jalanan apabila diperlukan transit .
(4)Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a . lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari; b . lama perjalanan 2 5 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan c . lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (�ujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari . ( 5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat sesum format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Pasal 9

(2)Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (4), dan ayat' (q), Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengikutsertakan mengajukan permohonan izin berupa Surat Persetujuan kepada Pr�siden atau pejabat yang ditunjuk untuk Pe1jalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

Pasal 10

(2)Tata cara pengajuan permohonan paspor dan Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan permohonan paspor dan penerbitan 1zm berangkat ke luar negeri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025