Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2015
- Nomor
- 164/PMK.05/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Tata Cara Pelaksanaan Pe1jalanan Din.as Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten.tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Penclapatan Dan Belanja Negara (Leni.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: I. Perjalanan Din.as Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pe1jalanan Dinas adalah pe1jalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk pe1jalanan di luar wilayah Republik Indonesia un.tLtk kepentingan dinas/negara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGA N
6 . Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalarh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang Undang.
8 . Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang . selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
1 0. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut . 1 1. Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
www.jdih.kemenkeu.go.id ME NTERI K E U A N GA N 13 . Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK · adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk merigambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat. mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara . 14 . Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain. 1 5. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas. 1 6 . Lumpsum adalah suatu jumlah uang ya'ng telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan pinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas. 17 . Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 18 . Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. 19 . Tempat Bertolak Di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia. 20 . Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat kedatangan dari luar negeri . 2 1 . Tempat Kedudukan Di Luar Negeri adalah kota tempat satuart kerja/kantor berada di luar negeri. 22 . Tempat Tujuan Di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas di luar negeri. 23 . Tempat Tujuan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas dari luar negeri . 24 . Tempat Tujuan Pindah Di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri . 2 5 . Tempat Tujuan Pindah Di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri. 26 . Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan · sementara waktu di luar negeri. 27 . Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN 28 . Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, meriatausahakan dan Iilempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatar:i dan Belanja Negara (APBN) pada kantor/ satuan ke1ja Kementerian Negara/ Lembaga . 29 . Pembayaran Langsung yang selanj11tnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
31 . Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
3 3. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau ' pejabat yang ditunjuk a tau izin untuk meninggalkan wilayah kerja di luar negeri yang cliterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan . 34 . Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk . 3 5 . Misi/Delegasi Republik Indonesia adalah perutusan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang diberi tugas tertentu atau ke suatu Konferensi Internasional oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan Negara Indonesia . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN BAB II RUANO LINGKUP PERJALANAN DINAS
BAB II
( 1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pettanggungjawaban Pe1jalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
a . Ketua, wakil ket:ua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c . Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; d . Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim. pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; e . Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
g . Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; h . Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
J. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; k . Gubernur dan wakil gubernur; I. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan m . Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang . BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB III
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan pnns1p prinsip sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA 1 . Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi · dan prioritas yang. berkaitan deng;:m penyelenggaraan pemerintahan;
3 . Efisiensi clan efektivitas penggunaan be18:nja negara; dan
BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS
BAB IV
( 1) Jenis Perjalanan Dinas terdiri atas: a . Perjalanan Dinas Jabatan; dan b . Perjalanan Dinas Pindah .
a . Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga atas beban anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan; dan/atau · b . Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di luar lingkup Kementerian Negara/ Lembaga betkenaan atas beban anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan. f3AB V PERJALANAN DINAS JABATAN
a . Perjalanan Dinas dari Tempat Bertolak Di Dalam Negeri ke 1 (satu) atau lebih Tempat Tujuan Di Luar Negeri clan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri;
·
a . melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b . mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1 , Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;
d . menjemput atau mengantar jenazah. Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara; e . mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
g . mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis; · h . mengikuti dan/ atau melaksanakan pameran dan promosi; atau
( 1) Sebelum dilakukan :Perjalanan Dinas Jabatan, Menteri/ Pimpirian Lembaga menerbitkan Surat Tugas bagi Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan .
( 1) Dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, suatu Kementerian Negara/ Lembaga dapat mengikutsertakan Pelaksana SPD dari: a . Kementerian Negara/ Lembaga lain; dan/ a tau b . luar Kementerian Negara/Lembaga . www.jdih.kemenkeu.go.id ME NTER! KEUA NGA N REPUBLIK INOONESIA
·
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI K E UA N GAN
h . target kinerja atau basil yang akan dic:;apai; dan I. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 .
· a . waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi; b . waktu transit; dan/ atau c . waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal bus ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri atau Tempat Kedudukan Di Luar Negeri .
a . lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari; b . lama perjalanan 2 5 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan c . lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (�ujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari . ( 5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat sesum format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
( 1) Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), Menteri/Pimpinan Lembaga berkena:;:tn mengajukan permohonan izin berupa Surat Persetujuan kepada Presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a . www.jdih.kemenkeu.go.id ME NTER! KEUANGAN
Tata cara pengajuan permohonan izin berupa Surat Persetujuan untuk Pe1jalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengikuti · ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai administrasi perjalanan dinas luar negeri . Pasal 1 1 ( 1) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Persetujuan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan paspor dan/ atau Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk .
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)