Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.05/2017
- Nomor
- 176/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai badan layanan umum atas usulan menterij pimpinan lembaga;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 _1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaar: Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembarar: Negara Republik Indonesia Nomor 5340); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAI\ REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencar1 keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2 . Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non- pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
7 . S ekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut S ekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLU atas persetujuan www.jdih.kemenkeu.go.id Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas. 8 . Pegawai BLU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU. 9 . Pegawai Negeri S ipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu S ipil Negara. 1 0. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifa: tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan. 11 . Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dar: S ekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
oleh pimpinan BLU setiap bulan.
tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewar: Pengawas, dan S ekretaris Dewan Pengawas.
dan Dewan Pengawas.
bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaa:r: Negara Bukan Pajak ( PNBP) BLU dengan memperhatika:r: kemampuan keuangan BLU. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II PRINSIP
BAB II
dan
BAB III KOMPONEN REMUNERASI
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
mengena1 penetapan remunerasi kepada masing-masing BLU. Bagian Kedua Gaji
yang dituangkan dalam grading/level jabatan.
diperoleh dari proses analisis dan evaluasi jabatar: dengan menggunakan metode yang ditetapkan olel: Pemimpin BLU.
dari PNS bersumber dari RM dan PNBP.
dimaksud pada ayat (1) dan gaji sebagaimana dimaksuc pada ayat (2), BLU membayar selisih dimaksud yang bersumber dari PNBP.
bersumber dari RM dalam hal diamanatkan dala:rr ketentuan peraturan perundang- undangan.
dengan Keputusan Pemimpin BLU yang besarannye:_ paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola dar: Pegawai yang berasal dari PNS yang setingkat dengar: � www.jdih.kemenkeu.go.id memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala grade, golongan, dan/atau masa kerja. Bagian Ketiga Honorarium
Bagian Keempat Tunjangan Tetap
Bagi.an Kelima Insentif Pasal 9
Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
kinerja dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan atasan langsungnya.
bersumber dari RM dalam hal diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)