DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020

Nomor: 19/PMK.07/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi penyaluran dan penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD danjatau Perubahan APBD. (2) Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19. Peraturan ini juga mengatur: penyaluran, penggunaan, pengendalian,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, diperlukan adanya respon tanggap dari Pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa;
b.bahwa dalam rangka merespon Covid-19 di wilayah Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu dilakukan penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati- hatian dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif dalam rangka penyesuaian terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah untuk merespon Covid- 19 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2 01 9 (Covid -19);

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 /PMK.O 1/2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.Ol/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180); ,www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 jPMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana ~agi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari www.jdih.kemenkeu.go.id Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
6.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
7.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat DBH SDA Migas adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.
8.Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
9.Pencegahan danjatau Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah serangkaian kegiatan pencegah~n dan/ atau penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/ atau lembaga yang berwenang.
10.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

( 1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi penyaluran dan penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran 2020.

(2)DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.DBH CHT;
2. b.DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan; dan
3. c.DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD danjatau Perubahan APBD.
(2)Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19.
(1)Penyaluran DBH SDA triwulan II dan triwulan III dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan danjatau penanganan Covid-19; dan
2. b.Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Covid-19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.
(2)Penyaluran DID Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan dilaksanakan secara bersamaan paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan Juni 2020. www.jdih.kemenkeu.go.id BABIII PENGGUNAAN Pasal 5
(1)DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19.
(2)DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang- undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19.
(3)DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19.

BAB II

PENYALURAN Pasal 4

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, terhadap penyaluran sebagian DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
(2)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selama dua bulan berturut-turut.
(3)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas 1www.jdih.kemenkeu.go.id fiskal daerah dan perkiraan kebutuhan belanja daerah tiga bulan ke depan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

(1)Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaan DBH CHT, DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus, dan DID dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan PMK 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
(2)Ketentuan mengenai format Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Peraturan Menteri ini berlaku sampa1 dengan bulan September Tahun Anggaran 2020. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan penyaluran DID tahap I Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh gubernur fbupatijwali kota www.jdih.kemenkeu.go.id kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penyalurannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Men teri ini. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Men teri ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 250 Salinan sesuai dengan aslinya J sUGENG NIP 196504 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.07/2020 TENTANG PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) FORMAT LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19 LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19 BULAN: ................. (1) TAHUN ANGGARAN 2020 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... (2) No. Kegiatan( 3 ) Anggaran ( 4 ) Real isasi(s) Penyerapan(G) Capaian Output Volume( 7 ) Satuan(s) {a) {b) {c) {d) {e)= {d)/{ c) {g) {h) 1 2 3 4 5 dst ... TOTAL xxx( 9 ) xxx{lo) xxx(ll) Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan ini dan bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya . ..... ' ........................ 2020 Gubernur jBupatijWalikotaj Pejabat yang ditunjuk (...................................... ( 12) www.jdih.kemenkeu.go.id NO. ( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)( 11)
(12)PETUNJUK PENGISIAN URAIAN Diisi sesuai dengan nama bulan pelaporan Diisi sesuai dengan nama provinsijkabupatenjkota Diisi sesuai dengan nama kegiatan yang dilaksanakan Diisi sesuai dengan pagu anggaran untuk kegiatan bersangku tan· Diisi sesuru dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangku tan Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangku tan Diisi sesuai dengan volume yang telah dicapai Diisi sesuai dengan satuan dari output yang telah dicapai Diisi dengan jumlah total anggaran dari seluruh kegiatan Diisi dengan jumlah total realisasi anggaran yang terserap dari seluruh kegiatan Diisi dengan jumlah total penyerapan realisasi anggaran dari seluruh kegiatan Diisi dengan nama, NIP, Pejabat yang ditunjuk dan tanda tangan Gubernur /Bupati/Walikota/ MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYALURAN Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYALURAN Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020