(1)Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaan DBH CHT, DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus, dan DID dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan PMK 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
(2)Ketentuan mengenai format Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Peraturan Menteri ini berlaku sampa1 dengan bulan September Tahun Anggaran 2020.
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan penyaluran DID tahap I Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh gubernur fbupatijwali kota www.jdih.kemenkeu.go.id kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penyalurannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Men teri ini. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Men teri ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 250 Salinan sesuai dengan aslinya J sUGENG NIP 196504 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.07/2020 TENTANG PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) FORMAT LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19 LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19 BULAN: ................. (1) TAHUN ANGGARAN 2020 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... (2) No. Kegiatan( 3 ) Anggaran ( 4 ) Real isasi(s) Penyerapan(G) Capaian Output Volume( 7 ) Satuan(s) {a) {b) {c) {d) {e)= {d)/{ c) {g) {h) 1 2 3 4 5 dst ... TOTAL xxx( 9 ) xxx{lo) xxx(ll) Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan ini dan bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya . ..... ' ........................ 2020 Gubernur jBupatijWalikotaj Pejabat yang ditunjuk (...................................... ( 12) www.jdih.kemenkeu.go.id NO. ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10)( 11)
(12)PETUNJUK PENGISIAN URAIAN Diisi sesuai dengan nama bulan pelaporan Diisi sesuai dengan nama provinsijkabupatenjkota Diisi sesuai dengan nama kegiatan yang dilaksanakan Diisi sesuai dengan pagu anggaran untuk kegiatan bersangku tan· Diisi sesuru dengan realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan bersangku tan Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran untuk kegiatan bersangku tan Diisi sesuai dengan volume yang telah dicapai Diisi sesuai dengan satuan dari output yang telah dicapai Diisi dengan jumlah total anggaran dari seluruh kegiatan Diisi dengan jumlah total realisasi anggaran yang terserap dari seluruh kegiatan Diisi dengan jumlah total penyerapan realisasi anggaran dari seluruh kegiatan Diisi dengan nama, NIP, Pejabat yang ditunjuk dan tanda tangan Gubernur /Bupati/Walikota/ MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya www.jdih.kemenkeu.go.id