Peraturan Menteri nu mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri !Ill dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2015 MENTER! KE UANGAN REP UBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Desember 2015 DIREKT UR JENDERAL PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN KE MENTERIAN H UK UM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REP UBLIK INDONESIA TAH UN 20 15 NOMOR 1818 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERAT URAN MENTER! KE UANGAN REP U BLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2015 TENTANG PERNYATAAN STANDAR AK UNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KE UANGAN BADAN LAYANAN UM UM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM www.jdih.kemenkeu.go.id STAND AR AKUNTANSI PE MERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO 13 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM www.jdih.kemenkeu.go.id DAFTAR ISI PENDAHULUAN TUJUAN RUANG LINGKUP ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN DEFINISI TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM STRUKTUR DAN ISI PENDAHULUAN PERIODE PELAPORAN TEPAT WAKTU LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH NERA CA LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN ARUS KAS AKTIVITAS OPERAS! AKTIVITAS INVESTASI AKTIVITAS PENDANAAN AKTIVITAS TRANSITORIS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA TANGGAL EFEKTIF Paragraf 1-7 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-16 14 15 16 17-51 52-55 56-71 72-89 90- 111 92-93 94-99 100-106 107-111 112-115 116 -123 124-125 126 www.jdih.kemenkeu.go.id Lampiran: Ilustrasi Lampiran PSAP 13.A Ilustrasi Lampiran PSAP 13.B Ilustrasi Lampiran PSAP 13.C Ilustrasi Lampiran PSAP 13.D Ilustrasi Lampiran PSAP 13.E Ilustrasi Lampiran PSAP 13.F Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum Contoh Format Neraca Bad an Layanan Umum Contoh Format Laporan Operasional Badan Layanan Umum Contoh Format Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum www.jdih.kemenkeu.go.id 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 NOMOR 13 4 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 5 BADAN LAYANAN UMUM 6 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring 7 adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks 8 paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan 9 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 10 PENDAHULUAN 11 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 12 Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 13 masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang 14 menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 15 Satuan kerja tersebut diberikan fleksibitas pengelolaan keuangan dengan 16 menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan 17 pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya 18 dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah 19 dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan 20 barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan. 21 2. Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola 22 pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, 23 antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, 24 pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan 25 barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa 27 kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. 28 TUJUAN 29 3. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian 30 laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan 31 · laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar 32 BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh 33 pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman 34 struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan www.jdih.kemenkeu.go.id 1 keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi 2 berbasis akrual. 3 RUANG LINGKUP 4 4. Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum 5 mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi 6 Pemerintahan (PSAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP ini. 7 5. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah 8 pusat/daerah yang mengelola. kekayaan negara/daerah yang tidak 9 dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan 10 pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan. 11 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN 12 6. BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan 13 kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum 14 yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, 15 mempunyai karakteristik sebagai berikut: 16 a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari 17 APBN/APBD; 18 b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang- 19 undangan; 20 c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau 21 ditunjuk; 22 d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung 23 kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang 24 membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil 25 rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran; 26 e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara 27 lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan 28 pinjaman sesuai dengan ketentuan; 29 f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga; 30 g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas 31 akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya; 32 h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program 33 pemerintah; dan 34 i. laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor 35 eksternal. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 7. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah 2 (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah 3 entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan 4 pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara 5 organisatoris membawahinya. 6 DEFINISI 7 8. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU 8 adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah 9 daerah dan yang dibentuk untuk memberikatt pelayanan kepada 10 masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 11 tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 12 kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 13 9. Laporan Keuangan BLU adalah bentuk 14 pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan 15 Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 16 Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 17 Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 18 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 19 10. Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur 20 mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 21 BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi 22 mengenm posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, 23 arus kas, basil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat 24 bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 25 mengenm alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan 26 keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk 27 pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 28 pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 29 a. 30 31 b. 32 33 c. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU; menyediakan informasi mengenai perubahan pos1s1 sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 34 sumber daya ekonomi; www.jdih.kemenkeu.go.id 1 d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 2 anggarannya; 3 e. 4 5 f. 6 7 g. 8 menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya clan memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU; clan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan clan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya. 9 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN 10 LAYANAN UMUM 11 11. Tanggung jawab penyusunan clan penyajian laporan keuangan 12 BLU berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk. 13 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 14 12. Komponen laporan keuangan BLU terdiri atas: 15 a. Laporan Realisasi Anggaran; 16 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 17 18 19 20
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan 21 g. Catatan atas Laporan Keuangan. 22 13. Laporan keuangan BLU memberikan informasi tentang sumber 23 daya ekonomi clan kewajiban BLU pada tanggal pelaporan clan arus 24 sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan 25 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi 26 BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang. 27 STRUKTUR DAN ISi 28 PENDAHULUAN 29 14. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan 30 tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, 31 mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka 32 laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 PERIODE PELAPORAN 2 15. Laporan keuangan BLU disajikan paling kurang sekali dalam 3 setahun. 4 TEPAT WAKTU 5 16. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak 6 tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal 7 pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi 8 suatu. BLU bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan 9 pelaporan yang tepat waktu. 10 LAPORAN REALISASI ANGGARAN 11 17. Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi 12 realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, 13 pembiayaan, dan sisa lebihjkurang pembiayaan anggaran yang 14 masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 15 periode. 16 18. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang 17 mencakup pos-pos sebagai berikut: 18 a. Pendapatan-LRA; 19 b. Belanja; 20 c. Surplus/defisit-LRA; 21 d. Penerimaan pembiayaan; 22 e. Pengeluaran pembiayaan; 23 f. Pembiayaan neto; dan 24 g. Sisa lebihjkurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 25 19. Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor 26 ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah. 27 20. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan 28 keuangan BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan 29 anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan 30 kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam 31 pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola 32 langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola 33 langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan 34 BLU tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara/Kas Daerah. Setiap 35 pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi vwww.jdih.kemenkeu.go.id 1 perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau 2 pengesahan. 3 21. Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan 4 kas . yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang 5 mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 6 22. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan 7 pendapatan-LRA BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup 8 pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme 9 pengesahan pendapatan- LRA BLU yang disampaikan kepada Bendahara 10 Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD). 11 23. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan- LRA BLU 12 merupakan bagian dari BUN/BUD, maka pendapatan- LRA BLU diakui 13 pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLU. 14 24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan 15 asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 16 tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 17 pengeluaran). 18 25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA 19 bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan 20 tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses 21 belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 22 26. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), 23 diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu 24 mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra 25 KSO. 26 27. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU 27 tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU 28 penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah. 29 28. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU 30 · tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran 31 Lebih pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah 32 pusat/pemerintah daerah. 33 29. Pendapatan-LRA pada BLU diklasifikasikan menurut jenis 34 pendapatan. 35 30. Pendapatan-LRA pada BLU merupakan pendapatan bukan 36 pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 31. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU adalah: 2 a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; 3 b. 4 Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas 5 c. akuntansi/entitas pelaporan; Pendapatan hasil kerja sama; 6 d. 7 e. 8 Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan Pendapatan BLU lainnya.
32.Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat 9 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf a adalah imbalan yang 10 diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. 11 33. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas 12 akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud·dalam Paragraf 31 13 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan 14 kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun 15 yang tidak membawahinya. · 16 34. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 17 Paragraf 31 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa- 18 menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU. 19 35. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas 20 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf d adalah pendapatan 21 yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa 22 adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. 23 36. Pendapatan BLU lainnya sebagaimana dimaksud dalam 24 Paragraf 31 huruf e, antara lain berupa: 25 a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 26 27 28 29 b. c. d. Jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau 30 e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 31 penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 32 BLU. 33 37. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada 34 LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah 35 berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis 36 akrual. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 38. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas 2 akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 3 huruf b adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLU memperoleh 4 pendapatan dari Sumbangan Periyelenggaraan Pendidikan (SPP) 5 mahasiswa yang didanai dari anggaran 6 negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). kementerian 7 39. Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang 8 dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 9 perbendaharaan umum. 10 40. Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi 11 Uenis belanja), organisasi, dan fungsi. 12 41. Klasifikasi ekonomi untuk BLU, yaitu belanja pegawai, belanja 13 barang, dan belanja modal. 14 42. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada B�U 15 selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit- 16 LRA. 17 43. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang melakukan 18 transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. 19 Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pinjaman jangka 20 panJang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panJang 21 dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi 22 pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran 23 investasi jangka panjang. 24 44. Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas 25 yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 26 perbendaharaan umum. 27 45. Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat 28 pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai 29 fungsi perbendaharaan umum. 30 46. Penambahan pokok investasi yang berasal dari 31 pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 32 47. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran 33 pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam 34 Pembiayaan Neto. 35 48. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan 36 Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 37 satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 49. Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari 2 entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka 3 BLU menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas 4 pelaporan yang mengalokasikan anqgaran tersebut. 5 50. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLU sebagaimana 6 dimaksud dalam Paragraf 49 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait 7 dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLU kepada entitas 8 pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi 9 anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUN/BUD kepada 10 BLU yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah 11 daerah/SKPD. 12 51. Contoh format LRA BLU disajikan pada ilustrasi PSAP ini. 13 Ilustrasi hanya merupakan contoh clan bukan merupakan bagian dari 14 standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar 15 untuk membantu dalam pelaporan keuangan. 16 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 17 52. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan 18 informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 19 pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 20 53. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU 21 menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos 22 berikut: 23 a. Saldo Anggaran Lebih awal; 24 b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 25 c. · Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 26 d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 27 e. Lain-lain; dan 28 f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. 29 54. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari 30 unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo 31 Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 32 55. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU 33 disajikan pada ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh clan 34 bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah 35 menggambarkan penerapan standar untuk rriembantu dalam pelaporan 36 keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 NERACA 2 56. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 3 pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 4 tertentu. 5 57. Neraca BLU menyajikan secara komparatif dengan periode 6 sebelumnya pos-pos berikut: 7 a. Kas dan setara kas; 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
b.Investasi jangka pendek;
c.piutang dari kegiatan BLU;
d.persediaan;
e.lnvestasi jangka panjang;
f.aset tetap;
g.aset lainnya;
h.kewajiban jangka pendek;
i.kewajiban jangka panjang; dan
j.ekuitas.
58.Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
59.Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
60.Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLU, BLU harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLU yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. .
61.BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD.
62.Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. lain:
63.Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 antara
a.Dana titipan pihak ketiga;
b.Uang jaminan; dan
c.Uang muka pasien rumah sakit. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 64. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD 2 diakui sebagai aset lainnya. 3 65. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada 4 tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai 5 pengurang ekuitas pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah 6 Pusat/Daerah. 7 66. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLU tidak 8 dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan 9 Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka 10 panJang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi 11 nonpermanen. 12 67. Investasi permanen pada BLU, antara lain berbentuk 13 penyertaan modal. 14 15 a. 16 b. 17 C. 18
68.Investasi nonpermanen pada BLU, antara lain sebagai berikut: Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain; Investasi dalam bentuk dana bergulir;dan Investasi nonpermanen lainnya.
69.Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada 19 BUN/BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan 20 keuangan BLU. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan 21 status BLU sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber 22 daya ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas 23 pokok dan fungsinya dalam melayani . masyarakat harus 24 dilaporkan dalam laporan keuangan BLU. 25 70. BUN/BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi 26 yang dicatat oleh BLU pada laporan keuangan BUN/BUD. 27 71. Contoh format Neraca BLU disajikan dalam ilustrasi PSAP ini. 28 Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari 29 standar. Tujuan ilustrasi ini adalah men.ggambarkan penerapan standar 30 untuk membantu dalam pelaporan keuangan. 31 LAPORAN OPERASIONAL 32 72. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber 33 daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang 34 dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan 35 penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 73. Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos 2 sebagai berikut: 3 a. Pendapatan-LO; 4 b. Behan; 5 c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional; 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
d.Kegiatan nonoperasional;
e.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f.Pos Luar Biasa; dan
g.Surplus/Defisit-LO.
74.BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
a.Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
b.Pendapatan layanan yang bersumber dad masyarakat;
c.Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d.Pendapatan hasil kerja sama;
e.Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kasjbarang/jasa; dan
f.Pendapatan BLU lainnya. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
75.BLU menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
76.Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:
a.Timbulnya hak atas pendapatan;
b.Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
77.Pendapatan- LO pada BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undarigan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
78.Pendapatan-LO pada BLU yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 79. Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan 2 pajak. 3 80. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan 4 asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 5 tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 6 pengeluaran). 7 81. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO 8 bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan 9 tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses 10 belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 11 82. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), 12 diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu 13 mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra T4 KSO. 1 5 83. Behan pada BLU diakui pada saat: 16 a. timbulnya kewajiban; 17 b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau 18 c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 19 84. Saat timbulnya kewajiban aclalah saat terjaclinya peralihan hak 20 clari pihak lain ke BLU tanpa cliikuti keluarnya kas. 21 85. Yang climaksucl clengan terjaclinya konsumsi aset aclalah saat 22 pengeluaran kas kepacla pihak lain yang ticlak cliclahului timbulnya 23 kewajiban clan/atau konsumsi aset nonkas clalam kegiatan operasional 24 BLU. 25 86. Terjaclinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 26 terjacli pacla saat penurunan nilai aset sehubungan clengan penggunaan 27 aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat 28 ekonomi atau potensi jasa aclalah penyusutan atau amortisasi. 29 87. Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi 30 ekonomi. 31 88. Klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu beban pegawai, beban 32 barang, beban penyisihan, clan beban penyusutan aset tetap/amortisasi. 33 89. Contoh format Laporan Operasional BLU clisajikan clalam 34 ilustrasi stanclar ini. Ilustrasi merupakan contoh clan bukan merupakan 35 bagian clari stanclar. Tujuan ilustrasi ini aclalah menggambarkan 36 penerapan stanclar untuk membantu clalam klarifikasi artinya. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 LAPORAN ARUS KAS 2 90. Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi 3 mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas 4 selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada 5 tanggal pelaporan pada BLU. 6 91. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan 7 aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 8 AKTIVITAS OPERAS! 9 10 a. 11 b. 12 c. 13 14 d. 15 e. 16 f.
92.Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: Pendapatan dari alokasi APBN/APBD; Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; Pendapatan hasil kerja sama; Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan Pendapatan BLU lainnya. 17 93. Arus keluar kas untuk aktivitas operas1 terutama digunakan 18 untuk: 19 a. Pembayaran Pegawai; 20 b. Pembayaran Barang; 21 c. Pembayaran Bunga; dan 22 d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa, 23 AKTIVITAS INVESTASI 24 94. Aktivitas investasi adalah aktivitas penenmaan dan 25 pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset 26 tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan 27 setara kas. 28 95. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penenmaan 29 dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan 30 sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan 31 mendukung pelayanan BLU kepada masyarakat di masa yang akan 32 datang. 33 96. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas: 34 a. Penjualan Aset Tetap; 35 b. Penjualan Aset Lainnya; 36 c. Penerimaan dari Divestasi; dari www.jdih.kemenkeu.go.id 1 d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. 2 97. Investasi yang dilakukan oleh BLU dapat berasal dari 3 pendapatan BLU dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi 4 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 huruf c dan Penjualan 5 Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 96 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi 7 yang berasal dari pendapatan BLU dan investasi yang berasal dari 8 APBN/APBD. 9 10 a. 11 b. 12 c. 13 d. 14 e. 15
98.Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas: Perolehan Aset Tetap; Perolehan Aset Lainnya; Penyertaan Modal; Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
99.Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud 16 dalam Paragraf 98 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas 17 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 98 huruf d, dan perolehan 18 Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 98 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian 20 investasi yang berasal dari pendapatan BLU dan pengeluaran investasi 21 yang berasal dari APBN/APBD. 22 AKTIVITAS PENDANAAN 23 100. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penenmaan dan 24 pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman 25 jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang 26 mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman 27 jangka panjang dan utang jangka panjang. 28 101. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan 29 dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau 30 pemberian pinjaman jangka panjang. 31 102. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai 32 berikut: 33 a. Penerimaan pinjaman; dan 34 b. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan. 35 103. Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah 36 daerah, BLU dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan www.jdih.kemenkeu.go.id 1 investasi BLU. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan 2 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 102 huruf b merupakan 3 penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan 4 BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada 5 BUN/BUD pada neraca. 6 104. Dengan mengakui penenmaan dana tersebut sebagai utang, 7 BLU harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas 8 pendanaan. Sebaliknya, jika BLU menyetor kembali dana investasi ke 9 BUN/BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus 10 keluar kas dalam aktivitas pendanaan. 11 105. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai 12 berikut: 13 a. Pembayaran pokok pinjaman; dan 14 b. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD. 15 106. Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD 16 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan 17 pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan 18 dana investasi dari masyarakat. 19 AKTIVITAS TRANSITORIS 20 107. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan 21 pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, 22 investasi, dan pendanaan. 23 108. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penenmaan 24 dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, 25 beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, 26 antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK 27 menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara 28 tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak. 29 109. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan 30 PFK. 31 110. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran 32 PFK. 33 111. Contoh format Laporan Arus Kas BLU disajikan dalam ilustrasi 34 PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan 35 bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan 36 penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2 112. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi 3 kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan 4 dengan tahun sebelumnya. 5 113. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling 6 kurang pos-pos sebagai berikut: 7 a. Ekuitas awal; 8 b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 9 c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi 1 O ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang 1 1 disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 12 kesalahan mendasar, misalnya: 13 1). koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi 14 pada periode-periode sebelumnya; dan 15 2). perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 16 d. Ekuitas akhir. 17 114. Di samping itu, BLU menyajikan nncian lebih lanjut dari 18 unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam 19 Catatan atas Laporan Keuangan. 20 115. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU disajikan 21 pada ilustrasi PSAP ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan 22 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi m1 adalah 23 menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan 24 keuangan. 25 PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 26 UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS 27 AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN 28 116. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 29 Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLU digabungkan 30 pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang 31 membawahinya. 32 117. Seluruh pendapatan, belanja, .dan pembiayaan pada LRA 33 BLU dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas 34 pelaporan yang membawahinya. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 118. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/ entitas 2 pelaporan yang tidak berstatus BLU, unsur LRA entitas tersebut terdiri 3 dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur 4 surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan 5 membawahi satuan kerja BLU, LRA konsolidasian entitas 6 akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLU. 7 119. Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan 8 Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 9 120. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLU yang dikonsolidasikan 10 pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan 11 umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan 12 oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 13 121. Laporan Perubahan SAL BLU tidak digabungkan pada laporan 14 keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas 15 pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk 16 pemerintah daerah. 17 122. Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan dalam Laporan 18 Perubahan SAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas 19 pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. 20 123. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke 21 dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu 22 dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal 23 accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang 24 berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas 25 pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada 26 LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana 27 dinyatakan pada Paragraf 31 huruf b. 28 PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM 29 MENJADI SATUAN KERJA BIASA 30 124. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut 31 status pola pengelolaan keuangan BLU pada satuan kerja kementerian 32 negara/lembaga/pemerintah daerah. 33 125. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola 34 pengelolaan keuangan BLU, maka satuan kerja tersebut menyusun 35 laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id 1 lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan 2 keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLU. 3 TANGGAL EFEKTIF 4 126. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini 5 berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan 6 keuangan mulai Tahun Anggaran 201 6. www.jdih.kemenkeu.go.id ILUSTRASI PSAP 13. A Contoh Format Laporai-i Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 BADAN LAYANAN UMUM XXX LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO IDalam Ruviahl URAIAN Anggaran Realisasi (%) 20Xl 20Xl PENDAPATAN Pendapatan jasa layanan dari masyarakat xxx xxx xx Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan xxx xxx xx Pendapatan hasil kerja sama xxx xxx xx Pendapatan hibah xxx xxx xx Pendapatan Usaha lainnya xxx xxx xx Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6) xxx xxx xx BELANJA BELANJA OPERAS! Belanja Pegawai xxx xxx xx Belanja Barang xxx xxx xx Bunga xxx xxx xx Belanja Lain-lain xxx xxx xx Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14) x:xx xxx xx BELANJA MODAL xxx xxx xx Belanja Tanah xxx xxx xx Belanja Peralatan dan Mesin xxx xxx xx Belanja Gedung dan Bangunan xxx xxx xx Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan x:xx xxx xx Belanja Aset Tetap Lainnya xxx xxx xx Belanja Aset Lainnya x:xx xxX xx Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23) xxx x:xx xx Jumlah Belanja (15 + 24) xxx xxx xx SURPLUS/ DEFISIT xxx xxx xx PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI Penerimaan Pinjaman xxx xxx xx Penerimaan dari Divestasi xxx xxx xx Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain xxx xxx xx Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33) xxx xxx xx JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN xxx xxx xx PENGELUARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI Pembayaran Pokok Pinjaman xxx xxx xx Pengeluaran Penyertaan Modal Pemberian Pinjaman kepada pihak xxx xxx xx lain xxx xxx xx Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri xxx xxx xx JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN xxx xxx xx PEMBIAYAAN NETO xxx xxx xx xxxx xxxx xx Realisasi 20XO xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x:xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id ILUSTRASI PSAP 13. B Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Urnum NO 1 2 3 4 5 6 7 8 BADAN LAYANAN UMUM XXX LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER20Xl DAN 20XO URAIAN 20Xl Saldo Anggaran Lebih Awal xxx Penggunaan SAL (XXX) Subtotal (1 - 2) xxx Sisa Lebih/Kurang Pernbiayaan Anggaran xxx (SiLPA/SiKPA) Subtotal (3 + 4) xxx Koreksi Kesalahan Pernbukuan Tahun xxx Sebelurnnya Lain-lain xxx Saldo Anggaran Lebih Akhir ( 5 + 6 + 7) xxx 20XO xxx (XXX) xxx xxx xxx xxx xxx xxx www.jdih.kemenkeu.go.id ILUSTRASI PSAP 13. C Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 BADAN LAYANAN UMUM XXX NERACA PER 3 1 DESEMBER 2 0X l DAN 2 0XO Uraian ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengelu aran Kas pada B LU Kas Lainnya Setara Kas Investasi J angka Pendek-B adan Layanan Umum Piu tang dari Kegiatan Operasional B adan Layanan Umu m Piutang dari Kegiatan Non Operasional B adan Layanan Um um Penyisihan Piu tang Ticlak Tertagih B elanj a clibayar climuka Uang Muka B elanj a Persecliaan B aclan Layanan Umum Jumlah Aset Lancar (4 s / d 1 3 ) ASET TETAP Tanah Gedung clan B angunan Peralatan clan M esin J alan, Irigasi, clan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi D alam Pengerj aan Akumulasi Penyu sutan Jumlah Aset Tetap ( 17 s/ d 2 3 ) PIUTANG JANGI<A PANJAN G Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Ticlak Tertagih Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/ d 2 9 ) A S ET LAINNYA Kemitraan clengan Pihak Ketiga D ana Kelolaan Aset yang clibatasi Penggunaannya Aset Tak Berwujucl Aset Lain- lain Aku mulasi amortisasi Jumlah Aset Lainnya ( 3 3 s / d 3 8 ) JUMLAH ASET ( 1 4+24+ 3 0 + 3 9 ) (D alam Rupiah ) 2 0X l 2 0XO xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxxx xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 - Contoh Format Neraca B adan Layanan Umum No 42 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 BADAN LAYANAN UMUM XXX NE RA CA PER 3 1 DESEMBER 20Xl DAN 2 0XO Uraian KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGI<A PENDEK Utang Usaha Utang Pihak Ketiga Utang Paj ak Utang kepada KUN B agian Lancar Utang Jangka Panj ang B elanj a yang masih harus dibayar Pendapatan D iterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s / d 5 3 ) KEWAJIBAN JAN GI<A PANJANG Utang Jangka Panj ang Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57) JUMLAH KEWAJIBAN ( 5 4+ 5 8 ) EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS (62) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS ( 5 9 + 6 3 ) (D alam rupiah) 2 ox i 2 0XO xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id I LUSTRASI PSAP 1 3 . D Contoh Format Laporan Operasional B aclan Layanan Umum BADAN LAYANAN UMUM XXX LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 3 1 D E S EMBER 2 0 X l clan 2 0XO (Dalam rupiah) No URAIAN 20x l 20x0 Kenaikan/ ( % ) Penurunan KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 5 Penclapatan j asa layanan clari masyarakat xxx xxx xxx xxx Pendapatan j asa layanan clari entitas 6 akuntansi/ entitas pelaporan xxx xxx xxx xxx 7 Penclapatan hasil kerj a sama xxx xxx xxx xxx 8 Pendapatan hibah xxx xxx xxx xxx 9 Pendapatan Usaha lainnya xxx xxx xxx xxx Pendapatan APB N / APB D xxx xxx xxx xxx 1 0 xxx xxx xxx xxx 1 1 1 2 JUMLAH PENDAPATAN ( 1 0) xxx xxx xxx xxx 1 3 BEBAN 1 4 1 5 1 7 B e b an Pegawai xxx xxx xxx xxx 1 8 B eban Persecliaan xxx xxx xxx xxx 1 9 B eban Jasa xxx xxx xxx xxx 2 0 Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx 2 1 Beban Langganan D aya clan Jasa xxx xxx xxx xxx 2 2 Beban Perj alanan Dinas xxx xxx xxx xxx 2 3 B eban Penyu sutan Aset xxx xxx xxx xxx 2 4 B eban Bunga xxx xxx xxx xxx 2 5 Jumlah Behan ( 1 7 s / d 24) xxx xxx xxx xxx 2 6 4 6 4 7 Surplus/ Defisit Oper.asional ( 1 2- 2 5 ) xxx xxx xxx xxx 4 8 4 9 KEGIATAN N O N OPERASIONAL 5 0 Surplu s / D efisit Penj u alan Aset Nonlancar xxx xxx xxx xxx 5 2 (Kerugian) Penurunan Nilai Aset xxx xxx xxx xxx Surplu s / D efisit clari Kegiatan Non Operasional 54 Lainnya xxx xxx xxx xxx JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN xxx xxx xxx xxx 5 5 NON OPERASIONAL ( 5 0 s . d . 54) SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR 5 6 BIASA ( 4 7 + 5 5 ) xxx xxx xxx xxx 5 7 5 8 P O S LUAR BIASA 59 Penclapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xxx 6 0 B eban Luar Biasa xxx xxx xxx xxx 6 1 JUMLAH POS LUAR BIASA ( 5 9 s.d. 60) xxx xxx xxx xxx 6 2 SURPLU S / DEFISIT-LO 1 5 6 + 6 1 1 xxx xxx xxx xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 3 - ILU STRASI PSAP 1 3 . E Contoh Format Laporan Aru s Kas Badan Layanan Umum · . ·N <f'' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l b 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 42 43 44 45 BADAN LAYANAN UMUM XXX LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir S ampai Dengan 3 1 De sember 2 0X l dan 2 0XO Metode Langsung Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan APBN xxx Pendapatan j asa layanan dari masyarakat xxx Pendap atan j asa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan xxx Pendapatan hasil kerj a sama xxx Pendapatan hibah xxx Pendapatan Usaha lainnya xxx Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/ d 8 ) xxx Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai xxx Pembayaran Jasa xxx Pembayaran Pemeliharaan xxx Pembayaran langganan Daya dan Jasa xxx Pembayaran Perj alanan Din.as xxx Pembayaran Bunga xxx Jumlah Arus Keluar Kas ( 1 1 s/ d 17) xxx Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 1 8 ) xx.x Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Penj ualan atas Tan.ah xxx Penj ualan atas Peralatan dan Me sin xxx Penj ualan atas Gedung dan B an.gun.an xxx Penj ualan atas Jalan , Irigasi dan Jaringan xxx Penj u alan Aset Tetap Lainnya xxx Penj u alan Aset Lainnya xxx Penerimaan dari Dive stasi xxx Penerimaan Penj u alan Investasi dalam B entuk Sekuritas xxx Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/ d 29) xxx Arus Keluar Kas Perolehan Tan.ah xxx Perolehan Peralatan dan Me sin xxx Perolehan Gedung dan B an.gun.an xxx Perolehan Jalan , Irigasi dan Jaringan xxx Perolehan Aset Tetap Lainnya xxx Perolehan Aset Lainnya xxx Pengeluaran Penyertaan Modal xxx Pengeluaran Pembelian l nve stasi dalam Bentuk Sekuritas xxx Jumlah Arus Keluar Kas ( 3 2 s/ d 39) xxx Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ( 3 0 - 40) xxx Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Penerimaan Pinj aman xxx Penerimaan Kembali Pinj aman kepada pihak lain xxx Jumlah Arus Masuk Kas 44 s / d 45 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx.x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx www.jdih.kemenkeu.go.id 46 47 48 49 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 62 - 3 4 - BADAN LAYANAN UMUM XXX LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang B erakhir Sampai Dengan 3 1 D esember 2 0X l dan 2 0XO Metode Langsung Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinj aman xxx Pemberian Pinj aman kepada pihak lain xxx Penyetoran ke Kas Negara xxx Jumlah Arus Keluar Kas (48 s / d 50) xxx Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 5 1 ) xxx Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) xxx Jumlah Arus Masuk Kas ( 5 5 ) xxx Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) xxx Jumlah Arus Keluar Kas ( 5 8 ) xxx Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris ( 5 5 - 5 8 ) xxx Ke naikan/ Pe nurunan Kas BLU ( 1 9 +4 l +52+60) xxx Saldo Awai Kas Setara Kas BLU xxx Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU ( 6 1 +62) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 5 - ILU STRASI PSAP 13. F Contoh Format Laporan Perub ahan Ekuitas B adan Layanan Umum BADAN LAYANAN UMUM X.XX LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERI O D E YANG B E RAKHI R SAMPAI D E N GAN 3 1 D E S EM B ER 2 0X l DAN 2 0XO NO URAIAN 20Xl 20XO 1 EKUITAS AWAL xxx xxx 2 SURPLUS / D EFI S IT-LO xxx xxx 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEB IJAKAN / KESALAHAN MEND ASAR: 4 KOREKSI NILAI PERS EDIAAN xxx xxx 5 S ELI S I H REVALUASI ASET TETAP 6 LAIN - LAIN 7 EKUITAS AKHI R S alinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u . b . L ·�,,.t; REP� Plh . Kepala B agi��' y Kem ;'(�� II � ·�Ar.::·�MUM : � \< · - - I WARDJIANT �.:., / NIP 196803 24 I'9·8�fr�9�'<: � xxx xxx xxx xxx xxx xxx M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA, ttd . BAMBANG P . S. B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id