DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 84 Tahun 2017

Nomor: 84
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pads tangqal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairana dimaksud dalam huruf a, perlu menetaplan Peraturan Gubernur tentang Sister Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Tekenis Rurah Sakit Urum Darah Bali Mandara Provinsi Bali; I. Undang-Undang Nomor 64 TAhun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tigkat I Bali, Nus.a Tenggara Barat dan Nus Tenggare Timur (Lem bar Negara Republike Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republike Indonesia Nomor 1649);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nonor 4286;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Narmor 144, Tembahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahan Daerah (Lem baran Negara Republike Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagarana tela.h diu bah beberapa kahi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru bahan Kedua Ats Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noror 58, TAmbahan Lem baran Negara Reputie Indonesia Nomor 5679); 7Peraturan Pererintah Norr 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor 48, Turnbahasn Lem bacran Negara Re pub1ie Indonesia Noror 4502, e bagaimana teah diubah dengan Peraturan Permerintah Norr 74 faun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pererintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urum (Lembaran Negara Republike Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Noror 71 Thun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Urum (Derita Negara Repubbike Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818); II.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bai Tahun 2014 Nomor 8, Tam bahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Noror 7J;

Menetapkan

MEMUTUSKAN. PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelerggaraan Sistem Akuntansi UPT RSUD Hali Mandara untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat, tepat waktu sesuai stander akuntan«i euangan dan peraturan perundang-undangan

BAB III

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 3

(I) UPT RSUD Bali Mandara menyelenggarakan Sister Akuntansi sesuai PSAP BLU

(2)Penelengqaraan sistem akeuntansi sebagaimane dimakesud pala ayat (I), menggunakan basis akrual dalam pengakuan Pend.a patan-LO, be ban, a8et ewajiban, dan ekuitas, serta basis kas dalam pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Perbiayaan (3] Sistem Akuntansi sebagaimana dimakc sud pad.a ayat (2) diselengqarakan scars manual atau omputerisasi. dikelola secara tertib (I) Setiap transaksi keuangan UPT RSUD Bali Mandara harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya () Dalam ha UP'T RSUD Bali Mandara menyelenggarakan Unit Binis sendiri yang mendukung pelayanan, maka BLUD berwajiban menyelenggarakan sister akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi UPT RSUD Bali Mandara

Pasal 5

(l) Sistem Akuntansi UPT RSUD Bali Mandara memuat:

a.sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparansi;
b.sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan la poran aset tetap untuk keperluan akuntansi aset tetap; dan
c.sistem Akuntans Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost per unit layanan), pertangsngiawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

(2)Sistem Akuntansi UPT RSUD Bali Mandara dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi se bagaimana dimaksud pada ayat (I).
(3)Sistem Akuntansi UPT RSUD Bali Mandara meritie karakteristik antara lain
1. a.basis akuntansi yang digunakan pengelola UPT sup Bali Madara adalah basis akruat; b sistem akuntansi dilaksanakan dengan sister pembukuan berpasangan; dan
2. c.sistem akeuntansi UPT RSUD Bali Mandara disusu dengan berpedoman pada prinsip pengendalien intern sesuad praktek bisnis yang sehat

Pasal 6

(I) Sistem Akuntansi UPT RSUD Bali Mandara terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilken la poran keuangan dan la poran lainnya yang berguna bagi pihake-pihak yang membutuhkan

(2)Sistem Akuntansi UPT RSUD Bali Manda e bagaimana dimake sud pada ayat (I) paling sediet mencakup kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi, dan BAS Pasal T (l) Kebijakan akuntansd se bagaumana dimakesud dale Pasad 6 ayat (2) meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.
(2)Kebijakan akuntansi sec bagamana dimaksud pada ayat (I) disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan:
1. a.penyajian wajar;
2. b.substansi mengungguhi bentuk (substance over form; dan
3. c.materiahitas
(3)Kebijakan akuntansi sbagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD (I) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 6 ayat (2) meliputi: • prosedur akuntansi keuangan; b prosedur akuntansi aset tetap; dan
1. c.prosedur akuntansi biaya \
(2)prosedur akuntansi keuargan sebagaimana dimakcsue pada ayat (I) huruf a meliputi:
1. a.sub Prosedur pelaporan keuangan;
2. b.sub Prosedur akuntansi pendapatan; €. sub Prosedur akuntansi be ban;
3. d.sub Prosedur akuntansi aset;
4. e.sub Prosedur akuntansi kewajiban; den
5. f.sub Prosedur akuntansi ekuitas
(3)Prosedur akuntansi aset tetap se bagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b serangkaian proses mulai dart pencatatan, pemroases.an, samnpai dengan pela poran yang menghasilkan la poran tentang aset tetap untu eperluan manajemen aset. Sistem ini mnenyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap miike BLU atau pun bukan 4 UPT RSUD Bali Mandara tetapi berada dalam pengelolaan BLUD
(4)Prosedur akuntansi biaya sebagaimnana dimaksud pada ayat (I) huruf e serangkaian proses mulei dart pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pela poran yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (urit cost) per unit layan.an, dan evaluasi varian yang berguna dalarm perencanan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dun perhitungan tarif layanan
(5)Prosedur auntansi sebagairnana diraksud pads ayat (I) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD Pasad 9
(1)BAS sebagaimana diraksud dalam pasad 6 ayat (2) merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapka dan disusun secara sistematis untu mnemudahkan perencanaan, pengaggaran, pelaksanaan angauran, serta akuntans dan pelaporan keuangan.
(2)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) reliputi kode Neraca, kode LRA, dan kode akun LO
(3)BAS Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehiputi kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas.
(4)BAS LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehiputi kode akun Pendaatan-LERA, kode aun Belanja, dan kode akun Pembiayaan
(5)BAS Lapran Operasion.al se bagaimana dimaksued pada ayat (2) meliputi kode akun Pendapatan-LO den kode akun Beban.
(6)BAS yang digunakan sebagaimana dimakesud pa4a ayat (3), ayat (), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perin pin BLUD ten tang B3AS Pasad 10 Periode akuntansi UP'T SUD Bali Mandara dalam mas.a l (satu) tahun, mulai dart tanggal I Januari sarmn pad dengan tanggal 3l Desember BA IV LAPORAN KEUANGAN Pas.al I ebagaim.an.a UPT sup Bali Mandara menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAP B3LU dan berdasarkan $A4p BLUD yang Mandarn usa ha Bali La poran euangan unit-unit diselenggarakan oleh UPT RSUD dikonsolidasikan dalarm Laporan dirnaksud pada ayat (1. Laporan keuangan berdasarkan PSAP se bagaimana diraksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.LRA;
2. b.LP-SAL; €. Neraca;
3. d.LO;
4. e.LAK;
5. f.LPE; dan
6. k.CaLK. La poran keuangan berdasarkan SAP sebagaumnan.a dimaksud pada ayat (I) meliputi
7. a.LRA,
8. b.Neraca;
9. c.LO;
10. d.LPE; dan
11. e.CaLkK.
(2)
(3)

Pasal 12

(I) Laporan keuangan sebagaimana dimakesud dale Pasal 11 ayat (3) merupakan la poran keuangan BLUp sebagai entitas pelaporan disajikan setiap semester dan tahunan disampaikan kepada Gubernur melalui PpD dengan tembusan kepada Kepala Dinae

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dater Pasad 1I ayat (4) merupaka.n La poran keuaen gan sebagai entitas akuntaunsi disajikan oleh Dinas sesuet periode yang ditetapkan untuk disarpaikan kepudu PPKD untuk diconsolidasican dalam penyusun% Laporan Keuangan Pemerintah Daera.h
(2)Satuan Penga was Intern.a cdibentuk oleh Perim pin BLUD dengan anggota sekurang-kurangnya (satu) orang yang meriiki pengetahuan dan kemampuan sebagai auditor, baik dal PNS «tau non PNS
(3)Dalarm had tidak terda pat Satuan Pengawas Internal, pemerikscan internal dilakukan oleh Inspektorat Provinsi asal I4 Laporan Keuangan UPT RSUD Bali Mandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesua ketentuan peraturan perundang- undangan. [2 Pembinaan Keuangan dnlaukan oleh PPKD
(2)Pengawasan operasiona BLUD dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal KETENTUAN PENUTUP Pasal I7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pads tangqa diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkun pengundangan Peraturan Gubermur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bai, Diteta plan di Den pasar pada tang.gal 29 Desember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Den pasar pada tang.gal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAE RAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2O17 NOMOR 84

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2015

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2015

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014