Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 84 Tahun 2017
- Nomor
- 84
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pads tangqal diundangkan.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pads tangqal diundangkan.
I. Undang-Undang Nomor 64 TAhun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tigkat I Bali, Nus.a Tenggara Barat dan Nus Tenggare Timur (Lem bar Negara Republike Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republike Indonesia Nomor 1649);
7Peraturan Pererintah Norr 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor 48, Turnbahasn Lem bacran Negara Re pub1ie Indonesia Noror 4502, e bagaimana teah diubah dengan Peraturan Permerintah Norr 74 faun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pererintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urum (Lembaran Negara Republike Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
II.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bai Tahun 2014 Nomor 8, Tam bahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Noror 7J;
MEMUTUSKAN. PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI
BAB II
Tujuan penyelerggaraan Sistem Akuntansi UPT RSUD Hali Mandara untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat, tepat waktu sesuai stander akuntan«i euangan dan peraturan perundang-undangan BAB III SISTEM AKUNTANSI
BAB III
(I) UPT RSUD Bali Mandara menyelenggarakan Sister Akuntansi sesuai PSAP BLU
(3] Sistem Akuntansi sebagaimana dimakc sud pad.a ayat (2) diselengqarakan scars manual atau omputerisasi. dikelola secara tertib (I) Setiap transaksi keuangan UPT RSUD Bali Mandara harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya () Dalam ha UP'T RSUD Bali Mandara menyelenggarakan Unit Binis sendiri yang mendukung pelayanan, maka BLUD berwajiban menyelenggarakan sister akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi UPT RSUD Bali Mandara
(l) Sistem Akuntansi UPT RSUD Bali Mandara memuat:
b sistem akuntansi dilaksanakan dengan sister pembukuan berpasangan; dan
(I) Sistem Akuntansi UPT RSUD Bali Mandara terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilken la poran keuangan dan la poran lainnya yang berguna bagi pihake-pihak yang membutuhkan
• prosedur akuntansi keuangan; b prosedur akuntansi aset tetap; dan
€. sub Prosedur akuntansi be ban;
Laporan keuangan berdasarkan PSAP se bagaimana diraksud pada ayat (I) meliputi:
€. Neraca;
La poran keuangan berdasarkan SAP sebagaumnan.a dimaksud pada ayat (I) meliputi
(2) (3)
(I) Laporan keuangan sebagaimana dimakesud dale Pasal 11 ayat (3) merupakan la poran keuangan BLUp sebagai entitas pelaporan disajikan setiap semester dan tahunan disampaikan kepada Gubernur melalui PpD dengan tembusan kepada Kepala Dinae
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal I5 () Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas dan Dewan Pengawas. [2 Pembinaan Keuangan dnlaukan oleh PPKD Bagian Kedua Pengawasan Pasad 16 (I) Pengawasan teknis BLUD dilakcukan oleh Gubermur melalui Kepala Dines dan Dewan Pengawas
KETENTUAN PENUTUP Pasal I7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pads tangqa diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkun pengundangan Peraturan Gubermur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bai, Diteta plan di Den pasar pada tang.gal 29 Desember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Den pasar pada tang.gal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAE RAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2O17 NOMOR 84
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen