DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2015

Nomor: 39/PMK.02/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 206/PMK. 02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jarninan Kesehatan Penerirna Bantuan luran, telah diatur ketentuan rnengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jarninan kesehatan yang dianggarkan oleh Pernerintah bagi penerirna bantuan iuran;
b.bahwa dalam rangka rnenjaga likuiditas dana jarninan sosial kesehatan, perlu rnenyernpurnakan ketentuan rnengenai tata cara pencairan dana iuran jarninan kesehatan bagi penerirna bantuan iuran sebagairnaha telah diatur dalarn Peraturan Menteri Keuangan Nornor 206/PMK. 02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jarninan Kesehatan Penerirna Bantuan luran;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 206/PMK. 02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jarninan Kesehatan Penerirna Bantuan luran;

Mengingat

1.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286) ;
2.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nornor 4 355) ; tentang Republik Lernbaran www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 00) ; 4 . Undang-Undang Nomor 4 0 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 56) ;
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja · Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 23) ;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273) ;
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1901PMK.0512012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014 ;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; 14 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02j2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/20L3 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN lURAN. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan.Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran diubah sebagai berikut:

1.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana luran PBI kepada KPA untuk 3 (tiga) bulan kedepan atau sebesar 1I 4 (satu perempat) dari pagu.
(2)Kesulitan likuiditas sebagaimana dimhksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi difnana dalam I perencanaan kas Dana Jaminan Sosia] Kesehatan untuk 3 (tiga) bulan kedepan diperkirakan akan terjadi saldo negatif paling kurang pada bulan kesatu dan/atau bulan kedua walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(3)Surat tagihan dana luran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.daftar perhitungan dana luran PBI, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
2. b.kuitansijtanda terima, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran;
3. c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; dan
4. d.perencanaan kas selama 3 (tiga) bulan kedepan yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan BPJS Kesehatan dan diketahui oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
(4)Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 4 (empat) pada awal bulan pertama dari periode 3 (tiga) bulan dana luran PBI yang pencairannya dimintakan didepan.
(5)Surat tagihan dana luran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan pada bulan Januari setiap tahunnya.
(6)Dalam hal tanggal 4 (empat) merupakan hari libur atau yang diliburkan, surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja sebelum tanggal 4 (empat) .
(7)Penyampaian surat tagihan dana luran PBI berikutnya dilakukan setelah berakhirnya periode 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 6B

(1)Dalam hal BPJS Kesehatan akan mengajukan surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) , BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara yang ditembuskan kepada KPA dengan melampirkan perencanaan kas 3 (tiga) bulan kedepan.
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pencairan dana luran PBI.

Pasal 6C

(1)Dalam hal:
1. a.perencanaan kas Dana Jaminan Sosial Kesehatan untuk bulan Maret dan/atau bulan April tahun 2015 diperkirakan mengalami saldo negatif walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan; dan
2. b.tagihan dana luran PBI bulan Maret tahun 2015 telah dibayarkan, BPJS Kesehatan dapat mengajukan kembali tagihan tambahan untuk bulan April dan bulan Mei tahun 2015 pada bulan Maret tahun 2015.
(2)Tagihan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) .

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Berdasarkan surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 6A, atau · Pasal 6C, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPSPM dengan dilampiri: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1. a.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 teritang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; dan
2. b.Kuitansi tanda terima yang telah disetujui oleh PPK.
(2)SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM paling lama 2 (hari) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari BPJS Kesehatan.
(3)Dalam hal PPK menolak atau mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan atau pengembalian tagihan tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.
(4)Dalam hal, PPK berhalangan, KPA dapat melaksanakan tugas PPK.

3.Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Dalam hal terdapat pencairan tagihan dana luran PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) atau Pasal 6C ayat (1) , perhitungan dana operasional BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan iuran bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran persentase dana operasional BPJS Kesehatan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret_ 2_ , 0 �? MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Maret 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 347 Salinan sesuai d""'"'"�.Tl KEPALA BIRO [ACHMAD SAEF NIP 1956110519 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN LAMPIRAN PERATURAN MENTEffi KEUANGAN NOMOR 39/PMK.02/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTEffi KEUANGAN NOMOR 206/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENEffiMA BANTUAN lURAN DAFTAR PERHITUNGAN DANA lURAN PBI KEBUTUHAN TRIWULAN ...

1.1/4 (satu perempat) dari pagu dana luran Rp.............................. (1) PBI
2.Kelebihan pencairan semester sebelumnya Rp.............................. (2) Kebutuhan Bersih Rp.............................. (3) Jakarta, .................................. (4) \ BPJS Kesehatan

(5)
(6)
(7)
(8)www.jdih.kemenkeu.go.id NOMOR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)MENTERI KEUANGAN PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR PERHlTUNGAN DANA lURAN PBl URAlAN lSlAN Diisi jumlah satu perempat dari pagu alokasi dana luran PBl Diisi jumlah potongan kelebihan pencairan dana luran PBl semester sebelumnya Diisi jumlah bersih pengajuan Diisi tanggal penerbitan Daftar Perhitungan Dana luran PBl Diisi jabatan penandatangan Daftar Perhitungan Dana luran PBl Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas meterai sesuai ketentuan Diisi nama lengkap penandatangan Daftar Perhitungan Dana luran PBl Diisi nomor induk pegawai penandatangan Daftar Perhitungan Dana luran PBl MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salinan sesuai de KEPALA BIRO U,wr��...---- � ACHMAD SAE NIP 195611051 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 206/PMK. 02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jarninan Kesehatan Penerirna Bantuan luran, telah diatur ketentuan rnengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jarninan kesehatan yang dianggarkan oleh Pernerintah bagi penerirna bantuan iuran;
b.bahwa dalam rangka rnenjaga likuiditas dana jarninan sosial kesehatan, perlu rnenyernpurnakan ketentuan rnengenai tata cara pencairan dana iuran jarninan kesehatan bagi penerirna bantuan iuran sebagairnaha telah diatur dalarn Peraturan Menteri Keuangan Nornor 206/PMK. 02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jarninan Kesehatan Penerirna Bantuan luran;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 206/PMK. 02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jarninan Kesehatan Penerirna Bantuan luran;

Mengingat

1.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286) ;
2.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nornor 4 355) ; tentang Republik Lernbaran www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 00) ; 4 . Undang-Undang Nomor 4 0 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 56) ;
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja · Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 23) ;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273) ;
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1901PMK.0512012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014 ;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; 14 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02j2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga;

Menetapkan

1.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana luran PBI kepada KPA untuk 3 (tiga) bulan kedepan atau sebesar 1I 4 (satu perempat) dari pagu.
(2)Kesulitan likuiditas sebagaimana dimhksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi difnana dalam I perencanaan kas Dana Jaminan Sosia] Kesehatan untuk 3 (tiga) bulan kedepan diperkirakan akan terjadi saldo negatif paling kurang pada bulan kesatu dan/atau bulan kedua walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(3)Surat tagihan dana luran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.daftar perhitungan dana luran PBI, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
2. b.kuitansijtanda terima, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran;
3. c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; dan
4. d.perencanaan kas selama 3 (tiga) bulan kedepan yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan BPJS Kesehatan dan diketahui oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
(4)Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 4 (empat) pada awal bulan pertama dari periode 3 (tiga) bulan dana luran PBI yang pencairannya dimintakan didepan.
(5)Surat tagihan dana luran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan pada bulan Januari setiap tahunnya.
(6)Dalam hal tanggal 4 (empat) merupakan hari libur atau yang diliburkan, surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja sebelum tanggal 4 (empat) .
(7)Penyampaian surat tagihan dana luran PBI berikutnya dilakukan setelah berakhirnya periode 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 6B

(1)Dalam hal BPJS Kesehatan akan mengajukan surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) , BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara yang ditembuskan kepada KPA dengan melampirkan perencanaan kas 3 (tiga) bulan kedepan.
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pencairan dana luran PBI.

Pasal 6C

(1)Dalam hal:
1. a.perencanaan kas Dana Jaminan Sosial Kesehatan untuk bulan Maret dan/atau bulan April tahun 2015 diperkirakan mengalami saldo negatif walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan; dan
2. b.tagihan dana luran PBI bulan Maret tahun 2015 telah dibayarkan, BPJS Kesehatan dapat mengajukan kembali tagihan tambahan untuk bulan April dan bulan Mei tahun 2015 pada bulan Maret tahun 2015.
(2)Tagihan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) .

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Berdasarkan surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 6A, atau · Pasal 6C, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPSPM dengan dilampiri: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1. a.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 teritang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; dan
2. b.Kuitansi tanda terima yang telah disetujui oleh PPK.
(2)SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM paling lama 2 (hari) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari BPJS Kesehatan.
(3)Dalam hal PPK menolak atau mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan atau pengembalian tagihan tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.
(4)Dalam hal, PPK berhalangan, KPA dapat melaksanakan tugas PPK.

3.Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

1.1/4 (satu perempat) dari pagu dana luran Rp.............................. (1) PBI
2.Kelebihan pencairan semester sebelumnya Rp.............................. (2) Kebutuhan Bersih Rp.............................. (3) Jakarta, .................................. (4) \ BPJS Kesehatan

(5)
(6)
(7)
(8)www.jdih.kemenkeu.go.id NOMOR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)MENTERI KEUANGAN PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR PERHlTUNGAN DANA lURAN PBl URAlAN lSlAN Diisi jumlah satu perempat dari pagu alokasi dana luran PBl Diisi jumlah potongan kelebihan pencairan dana luran PBl semester sebelumnya Diisi jumlah bersih pengajuan Diisi tanggal penerbitan Daftar Perhitungan Dana luran PBl Diisi jabatan penandatangan Daftar Perhitungan Dana luran PBl Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas meterai sesuai ketentuan Diisi nama lengkap penandatangan Daftar Perhitungan Dana luran PBl Diisi nomor induk pegawai penandatangan Daftar Perhitungan Dana luran PBl MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salinan sesuai de KEPALA BIRO U,wr��...---- � ACHMAD SAE NIP 195611051 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 6C

Pasal 7

Pasal 13A

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1901PMK.0512012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.02/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.02/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.02/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 6C

Pasal 7

Pasal 13A

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1901PMK.0512012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.02/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.02/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.02/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2014