DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2020

Nomor: 89/PMK.010/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang hasil pertanian tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih untuk menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, nilai lain atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu tersebut ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.Atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak kepada badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar dan harus dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal saluran tertentu belum tersedia atau terdapat gangguan terhadap saluran tertentu tersebut, pemberitahuan dibuat secara tertulis menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B untuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C untuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
b.bahwa untuk lebih menJamm rasa keadilan atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, perlu mengatur secara tersendiri penetapan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dalam Peraturan Menteri Keuangan; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 16A Undang-Unda n g Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan www.jdih.kemenkeu.go.id atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4 . Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 www.jdih.kemenkeu.go.id tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG NILA! LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten.tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 2 . Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ a tau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan J asa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3.Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 4 . Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id
5.Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
6.Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
7.Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/ a tau impor Barang Kena Pajak.
8.Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 9 . Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
10.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Pengusaha Kena Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

(1)Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang hasil pertanian tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
(2)Rincian barang hasil pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dala m Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. /l www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

(1)Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menggunakan Nilai Lain.
(2)Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Lain atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu tersebut ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

(1)Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan Nilaj Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dikreditkan.
(2)Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menerbitkan Faktur Pajak atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan k ehutanan dilakukan le www.jdih.kemenkeu.go.id pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
(2)Badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang memperoleh barang hasil pertanian tertentu dari Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

(1)Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 8

(1)Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.
(2)Penggunaan Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat dilakukan pada awal Masa Pajak setelah Tahun Pajak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak berakhir dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan atas penggunaan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak tersebut.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama setelah Tahun J2 www.jdih.kemenkeu.go.id Pajak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak berakhir.
(4)Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menggunakan Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Pengusaha Kena Pajak tidak dapat menggunakan kembali Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk Masa-Masa Pajak dan Tahun-Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

(1)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2)Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum tersedia atau terdapat gangguan terhadap saluran tertentu tersebut, pemberitahuan dibuat secara tertulis menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B untuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C untuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan cara:
1. a.langsung;
2. b.secara elektronik ke alamat posel (email) KPP yang telah terdaftar
3. c.melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau d . perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada aya t (2) ditandatangani oleh: a . Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan, dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan pemberitahuan merupakan Wajib Pajak orang pribadi; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
1. b.Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perpajakan, yang dibuktikan dengan fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan pemberitahuan merupakan Wajib Pajak badan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 838 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ministrasi Kementerian YAU ) . 13 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/PMK. 010/2020 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENMN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU A. RINCIAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU NO KOMODITI PROSES JENIS BARANG I. PERKEBUNAN

1.Kelapa Sawit - Dipetik, dibrondol - Tandan Buah Segar (TBS) - Buah - Dipetik, direbus, -Cangkang, ampas, daun - Cangkang dirontokkan, dicacah, dan komposnya serta dipress, dikeringkan, limbah dipecah, dipisahkan -Tempurung basah/kering (cangkang dan inti sawit)
2.Kakao - Dipetik, diperam, dikupas, - Biji Kakao kering - Buah fermentasi/tanpa fermen tasi / non fermen tasi fermentasi, dikeringkan - Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah
3.Kopi - Dipetik, diperam, dikupas, - Biji Kopi Kering -Bua h fermentasi/tanpa - Biji Kopi sangrai fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai
4.Aren -Disadap - Nira aren - Nira - Dipotong, dicacah, - Daun, ampas dan - Daun/batang fermentasi komposnya
5.Jambu Mete - Dipetik, tidak dikupas - Mete Gelondong (mete - Biji Mete (tanpa dikacip) berkulit) - Dipetik, dikeringkan, - Kacang Mete dikemas, tidak dikemas Basah/Kering, limbah
6.Lada - Dipetik, dipisahkan, -Lada hitam - Buah dicelup/tanpa dicelup, -Lada putih -- dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan
7.Pala - Dipetik, dipotong, - Biji Pala Kering (berkulit - Biji dikeringkan dan dikupas) - Buah - Dipetik, dipotong, - Buah Pala Kering, Fuli - Bunga dikeringkan -Bunga Pala www.jdih.kemenkeu.go.id NO KOMODITI PROSES JENIS BARANG - Kulit ari - Dipetik, dikeringkan -Fuli - Dipetik, dikupas, dikeringkan 8 . Cengkeh· - Dipetik, dikeringkan - Cengkeh Kering - Bunga - Dipetik, dikeringkan - Tangkai dan daun cengkeh - Tangkai/ daun Kering
9.Karet - Disadap, koagulasi -Slab - Getah - Disadap, koagulasi, digiling, -lump dianginkan - Sheet angin - Disadap, koagulasi, digiling, - Lateks pekat dianginkan, diputar,diawetkan 10 . Teh - Dipetik, dihamparkan - Pucuk segar teh - Daun dilayukan/ difermentasi, - Daun teh kering dikeringkan, sortasi fermentasi/ non fermentasi
11.Tembakau - Dipetik, dirajang, -Tembakau Rajang - Daun dikeringkan, diomprong, basah/ kering disortasi -Tembakau Lembaran - Dipetik, dikeringkan, basah / kering disortasi
12.Tebu - Ditebang - Bat ang Tebu - Batang - Ditebang, dipotong - Pucuk Tebu
13.Kapas - Dipetik, dikeringkan, :. Ka pas hasil garuk dan sisir - Bua h dipisahkan dari biji, - Kapas tidak digaruk dan digaruk, disisir ti.dak disisir -Biji Kapas
14.Ka puk - Dipetik, pemisahan - Kapuk hasil ga ruk da n - Buah gelondong, pemecaha n sisir gelondong - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Ka puk
15.Rami, Rosella, Dipotong, dikupas, Serat Mentah/ Diolah tanpa Jute, Kenaf, direndam, dicuci, pintal Abaca dan dikeringkan lainnya - Ba tang
16.Kayuma nis Dipotong, dikupa s , - Kulit Kayu Ma nis dan - Kulit Ba tang ditumbuk, dikeringka n Bunganya; Lembaran - Tumbuk
17.Kina Diku p a s, dikeringkan Kulit Kina Kering - Kulit Batang lembaran / tumbuk
18.Panili Dipetik, dikeringk a n , Buah/ biji Va nili Kering www.jdih.kemenkeu.go.id NO KOMODITI PROSES JENISBARANG - Buah/Biji dirajang
19.Nilam Dipetik, dirajang, dijemur Daun Nilam (Segar atau - Daun Kering)
20.Jarak Pagar Dipetik, diperas Biji, ampas - Buah
21.Sereh Dipetik, dirajang, dijemur Daun Sereh - Daun
22.Atsiri Dipetik, dirajang, dijemur Daun Atsiri (Segar atau - Daun, akar, Kering) bunga, buah
23.Kelapa -Dipetik - Kelapa segar - Buah - Dipetik, dicungkil, :..Kopra - Kulit Buah dikeringkan - Sabut Kering (Sabut) - Dipetik, dikupas, dicacah - Batok kelapa kering -Tempurung - Dipetik, dikupas, - Bahan kayu (Glugu) - Batang dikeringkan - Dipotong dalam bentuk segar atau Diawetkan
24.Tanaman Distek, dicangkok, diokulasl Stek, Cangkokan, Okulasi Perkebunan dan dan sejenisnya dan Bahan Tanaman Sejenisnya Lainnya. - Batang, biji, daun II. TANAMAN PANGAN
1.Padi - Dipotong, dirontokkan, -Merang dipisahkan -Sekam - Dipotong, dirontokkan, -Bekatul, dedak dikeringkan, dikuliti, - Jerami dan Komposnya dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan, disosoh - Dipotong, dirontok, diraj ang, dikeringkan.
2.Jagung - Dipetik, dicacah -Tongkolutuh/cacah - Dipetik, dicacah, basah / kering dikeringkan - Bonggol u tuh / cacah - Dipetik, dicacah, -Daun lembaran/cacah dikeringkan basah / kering - Dikeringkan - Klobot lembaran/ cacah - Dikeringkan, dicacah basal1 / kering - Dipotong, dicacah, - Batang utuh/ cacah dikeringkan basah / kering www.jdih.kemenkeu.go.id NO KOMODITI PROSES JENISBARANG
3.Kacang-Kacangan

a.Kacang Tanah -Dipanen/dicabut, - Kacang tanah gelondong - Polong dibersihkan segar -Dipanen/dicabut, - Kacang tanah gelondong dibersihkan, dikeringkan, · kering dipecah, dikuliti. - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
b.Kacang Hijau - Kacang polong - Polong segar /kering/ dingin/beku - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
1. 4.Umbi-Umbian a.Ubi Kayu -Gaplek - Umbi rajang/ cacah; basah / kering b.Ubi Jalar - Ubi Jalar - Ubi Jalar utuh/ rajang/ cacah
c.Talas, Garut, - Ubi segar Gembili dan - Ubi utuh/rajang/cacah; Umbi Lainnya · basah / kering/ din gin/ beku III. TANAMAN HIAS DAN OBAT
1. 1.Tanaman hias - Dipindah utuh, diberi - Tanaman hias bunga dan media/ tanpa media, dan taman hias berdaun, dikemas / tan pa·dikemas dalam media
2. 2.Tanaman potong - Dipetik dipotong, direndam - Daun dan bunga potong - Daun, Bunga larutan penyegar, diikat, kemas / tidak dikemas dibungkus / digulung, dikepak (oackine:)
3. 3.Tanaman o bat - Dipetik, diiris, dikeringkan, - Segar, simplisia kering -Buah dikemas - Segar, simplisia kering -Daun - Segar, simplisia kering - Biji - Segar, simplisia kering -Umbi - Segar, simplisia kering - Batang, kulit, bunga dan lain - lain IV. HASIL HUTAN A. Hasil Hutan Kayu
4. 1.Kayu - Bagian dari po hon yang - Kayu bulat besar dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun lidak, diberi bahan pengawet mau pun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga - Kayu bulat kecil puluh) cm atau lebih. www.jdih.kemenkeu.go.id NO KOMODITI PROSES JENIS BARANG - Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun t idak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm.
5. 2.Kelapa Sawit Bagian dari pohon yang Kayu bulat kelapa sawit - Kayu dipotong, diberi bahan pengawet atau tidak.
6. 3.Karet Bagian dari pohon yang Kayu bulat karet - Kayu dipotong, diambil getahnya atau tidak, diberi bahan pengawet atau tidak. B. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
7. 1.Bambu Bagian dari pohon yang Bambu bulat kering - Batang dipotong, diawetkan atau tidak, dikeringkan.
8. 2.Rotan - Batang rotan yang total) - Rotan asalan mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan. - Rotan bundar WS (Washed - Batangan rotan yang telah and Sulphurized) dibersihkan, penggosokan dan pengeringan dan pengawetan dengan asap belerang (lashed dan Sulphunzed).
9. 3.Gaharu Dicincang, dipilah diambil Gubal gaharu dan bagian gaharunya, Kamedangan dikeringkan.
10. 4.Agathis Pembersihan kulit, dikoak, Kopal - Kopal ditampung getahnya sampai rnengeras.
11. 5.Shorea Pembersihan kulit, dikoak, Damar - Damar mala ditampung getahnya saliva' kucing mengeras.
12. 6.Kemiri Buah dikupas kulitnya, biji Biji kemiri kering, daging - Biji dipecah atau tidak, daging biji kering biji dikeringkan. 7 . Tengkawang Buah dikupas kulitnya, biji Biji tengkawang - Biji dipecah daging biji dikeringkan www.jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENMN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU · · ·· ······················ ··· · (1) .............................. (2) ·············, ··· ······ ·············· (3) Nomor Lampiran Hal Pemberitahuan Penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Basil Pertanian Tertentu Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP ......... ............. ... ..... (4) .............................. (5) Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Basil Pertanian Tertentu bagi PKP yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dengan ini saya: Nama NPWP Alamat Surel Aktif bertindak ........... ........... .. ... .. . (6) .. .... ...... ...... ............ (7) ····· ·· ···· ··················· (8) ...... .............. ...... .... (9) D atas nama diri sendiri D sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan: Nama NPWP Alamat ........... ........ ........... (10) : .............................. (11) : ... ......... .. ... ............. (12) memberitahukan untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu oleh PKP sebagaimana tersebut di atas dimulai pada Masa Pajak .............. ...... (13) Tahun Pajak .................... (14). Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian. Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan. Wajib Pajak/Pengurus* ··········· ····························· (15) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) * Diisi dengan nomor surat Diisi dengan jumlah lampiran surat Diisi dengan tempat dan tanggal surat · Diisi dengan nama KPP tempat disampaikan pemberitahuan Diisi dengan alamat KPP tempat disampaikan pemberitahuan Diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan Diisi dengan NPWP Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan Diisi dengan alamat Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan Diisi dengan alamat surat elektronik aktif Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan Diisi dengan nama Wajib Pajak badan Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan Diisi dengan Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertania n tertentu Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, serta cap perusahaan Caret yang tidak perlu; Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. www.jdih.kemenkeu.go.id C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENGGUNAKAN HARGA JUAL SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU Nomor Lampiran Hal .............................. ( 1) .............................. (2) Pemheritahuan Penggunaan ............. , ............. .......... (3) Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Ba.rang Hasil Pertanian Tertentu Yth. Direktur Jenderal Pajal< c.q. Kepala KPP .............................. (4) .................. ··· ········· (5) Sehubungan dengan dilakukannya perubahan kebijakan administrasi PPN Wajib Pajak terkait Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan ha.rang hasil pertanian tertentu dan memperhatikan ketentuan terkait peruhahan dari penggunaan Nilai Lain menjadi Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan ha.rang hasil pertanian tertentu bagi PKP yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur <la.lam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.010/2020 ten.tang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Ba.rang Hasil Pertanian Tertentu, dengan ini saya: Na.ma NPWP Ala.mat Surel Aktif bertindak .............................. (6) .................. ... ......... (7) ......... ...... ............... (8) .............................. (9) D atas nama diri sendiri D sehagai pen.gurus*) dari Wajih Pajak badan: Nama NPWP Alamat ..................... ......... (10) ............................ .. (11) ............................. . (12) memberitahukan untuk menggunakan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan ha.rang hasil pertanian tertentu oleh PKP sebagaimana tersehut di atas dimulai pada Masa Pajak ......... ........... (13) Tahun Pajak .... .... ...... .. .... (14) dan tidak akan menggunakan kembali Nilai Lain sehagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan ha.rang hasil pertanian tertentu. Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemheritahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian. Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan. Wajib Pajak/Pengurus* ............ . ... .................. ... ... ( 15) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN UNTUK KEMBALI MENGGUNAKAN HARGA JUAL SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) * Diisi dengan nomor surat Diisi dengan jumlah lampiran surat Diisi dengan tempat dan tanggal surat Diisi dengan nama KPP tempat disampaikan pemberitahuan Diisi dengan alamat KPP tempat disampaikan pemberitahuan Diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan Diisi dengan NPWP Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan Diisi dengan alamat Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan Diisi dengan alamat surat elektronik aktif Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan Diisi dengan nama Wajib Pajak badan Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan Diisi dengan Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak setelah penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu Diisi dengan Tahun Pajak setel~ penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, serta cap perusahaan Caret yang tidak perlu; Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ~==:---.. u.b. ministrasi Kementerian SYAB ) . 0213 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.03/2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.03/2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022