DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.05/2016

Nomor: 95/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam rangka pelaksanaan pembinaan badan layanan umum dapat dibentuk dewan pengawas;
b.bahwa untuk memberikan pedoman pembentukan dewan pengawas badan layanan umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi peran dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan badan layanan umum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai dewan pengawas badan layanan umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; /A www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b clan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang clan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan clan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi clan produktivitas.
2.Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU. www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4.Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotaannya ditetapkan Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
5.Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
6.Pejabat Pengelola BLU adalah pejabat BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
7.Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran.
8.Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset.
(3)Syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: dJ- www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); atau
2. b.Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, minimum sebesar Rp75.000. 000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 3

(1)Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan.
(2)Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset.
(2)Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLU yang memiliki:
1. a.realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50. 000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
2. b.Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar www.jdih.kemenkeu.go.id rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang untuk BLU yang memiliki:
1. a.realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari RpS0.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
2. b.Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

BAB III

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS Pasal 4

Pasal 5

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/ Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan layanan BLU.

Pasal 6

(1)Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan;
2. b.1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan
3. c.1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.
(2)Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
1. a.2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan;
2. b.2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan
3. c.1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

PERSYARATAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
3. c.dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. d.bukan anggota atau pengurus partai politik;
5. e.bukan calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
6. f.bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
7. g.bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU;
8. h.tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
  1. 1.tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; J. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
9. k.tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
2. b.memiliki pengetahuan dan/ atau kompetensi di bidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU.
(4)Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.
(5)Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan.
(6)Surat pernyataan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan melakukan penguJian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/ Dewan Kawasan dan unsur tenaga ahli.
(2)Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penguJian pemenuhan persyaratan www.jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan.

Pasal 9

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan tenaga ahli yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan;
2. b.informasi kompetensi yang paling sedikit berupa daftar riwayat hidup; dan
3. c.pernyataan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan akan menetapkan Dewan Pengawas yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan usulan Dewan Pengawas.
(3)Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 11

(1)Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal usulan Dewan Pengawas belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki usulan anggota Dewan Pengawas.
(3)Dalam hal usulan anggota Dewan Pengawas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan rekomendasi persetujuan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam rangka pelaksanaan pembinaan badan layanan umum dapat dibentuk dewan pengawas;
b.bahwa untuk memberikan pedoman pembentukan dewan pengawas badan layanan umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi peran dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan badan layanan umum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai dewan pengawas badan layanan umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; /A www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b clan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang clan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan clan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi clan produktivitas.
2.Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU. www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4.Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotaannya ditetapkan Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
5.Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
6.Pejabat Pengelola BLU adalah pejabat BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
7.Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran.
8.Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset.
(3)Syarat minimum Nilai Omzet dan Nilai Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: dJ- www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); atau
2. b.Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, minimum sebesar Rp75.000. 000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 3

(1)Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan.
(2)Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset.
(2)Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLU yang memiliki:
1. a.realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50. 000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
2. b.Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar www.jdih.kemenkeu.go.id rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang untuk BLU yang memiliki:
1. a.realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari RpS0.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
2. b.Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

BAB III

KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS Pasal 4

Pasal 5

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/ Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan layanan BLU.

Pasal 6

(1)Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan;
2. b.1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan
3. c.1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.
(2)Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas BLU yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
1. a.2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan;
2. b.2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Keuangan; dan
3. c.1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

PERSYARATAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
3. c.dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. d.bukan anggota atau pengurus partai politik;
5. e.bukan calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
6. f.bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
7. g.bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU;
8. h.tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
  1. 1.tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; J. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
9. k.tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
2. b.memiliki pengetahuan dan/ atau kompetensi di bidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU.
(4)Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.
(5)Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan.
(6)Surat pernyataan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan melakukan penguJian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/ Dewan Kawasan dan unsur tenaga ahli.
(2)Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penguJian pemenuhan persyaratan www.jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhadap calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Keuangan.

Pasal 9

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan tenaga ahli yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan;
2. b.informasi kompetensi yang paling sedikit berupa daftar riwayat hidup; dan
3. c.pernyataan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan akan menetapkan Dewan Pengawas yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan usulan Dewan Pengawas.
(3)Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal usulan Dewan Pengawas belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki usulan anggota Dewan Pengawas.
(3)Dalam hal usulan anggota Dewan Pengawas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan rekomendasi persetujuan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.05/2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.05/2007