Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011
- Nomor
- 99/PMK.010/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 2 Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.010/2008 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3913
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 4
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3915
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 6
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3917
(3), ayat (4), dan ayat (6) yaitu:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 8
dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3919
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 12
Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan kepada Menteri oleh direksi atau pengurus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan harus dilampiri dengan:
a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir; dan c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus badan hukum tersebut.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 14
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 16
BAB XVI GEARING RATIO DAN NILAI PENJAMINAN BAGI USAHA PRODUKTIF
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)