DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011

Nomor: 99/PMK.010/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 8 Juli 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar peraturan di bidang penjaminan menjadi lebih komprehensif dan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudent) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 2 Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.010/2008 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8, angka 11, angka 12, angka 14, angka 18, angka 19, angka 20, angka 25, angka 27, angka 28 dan angka 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
2.Perusahaan Penjaminan Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin, adalah Perusahaan Penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Kredit.
3.Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
4.Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin Ulang, adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Ulang Kredit. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3913
5.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6.Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
7.Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
8.Penjaminan Ulang Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penjamin yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
9.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
10.Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan, adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
11.Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
12.Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin atau Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang.
13.Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
14.Kantor Cabang adalah kantor Penjamin atau Penjamin Ulang yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Penjamin atau Penjamin Ulang.
15.Kantor Anak Cabang adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya.
16.Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan Kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 4
17.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
18.Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Penerima Jaminan atas kewajiban Terjamin.
19.Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.
20.Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin Ulang dari Penjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan Ulang.
21.Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Penjamin kepada Penjamin Ulang, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
22.Subrogasi adalah peralihan hak tagih dari Penerima Jaminan kepada Penjamin setelah Penerima Jaminan menerima pembayaran Klaim dari Penjamin.
23.Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
24.Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum Islam.
25.Pengurus adalah anggota direksi dan dewan komisaris bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk perusahaan perseroan dan perseroan terbatas atau direksi dan dewan pengawas bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk perusahaan umum dan perusahaan daerah atau pengurus dan badan pengawas bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk koperasi.
26.Dewan Syariah Nasional, yang selanjutnya disingkat DSN, adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3915
27.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang direkomendasikan oleh DSN yang ditempatkan di Penjamin atau Penjamin Ulang yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang difatwakan oleh DSN.
28.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan periodik, kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
29.Pemeriksa adalah pegawai Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
30.Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan.
31.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang disampaikan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang yang akan diperiksa.
32.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Penjamin dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:
1. a.Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
2. b.Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
3. c.Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 6
4. d.Penjaminan atas surat utang;
5. e.Penjaminan transaksi dagang;
6. f.Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
7. g.Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
8. h.Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
9. i.Penjaminan letter of credit (L/C);
10. j.Penjaminan kepabeanan (custom bond);
11. k.jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
12. l.penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
13. m.Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.
(2)Penjamin Ulang dapat melakukan Penjaminan Ulang atas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Dalam melakukan kegiatan usahanya, Penjamin dapat menggunakan jasa agen Penjamin.
(2)Agen Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan usaha Penjaminan untuk dan atas nama Penjamin.
(3)Dalam hal Penjamin menggunakan jasa agen Penjamin, Penjamin wajib menggunakan agen Penjamin yang tercatat sebagai anggota asosiasi Penjamin.
(4)Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen Penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Penjamin.
(5)Semua tindakan agen Penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Penjamin yang diageni.
(6)Dalam perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjamin wajib mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin paling tinggi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari IJP. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3917
(7)Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (6) yaitu:
1. a.menggunakan jasa agen Penjamin yang tidak tercatat sebagai anggota asosiasi Penjamin;
2. b.tidak memiliki perjanjian keagenan dengan agen Penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Penjamin; dan/atau
3. c.tidak mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin atau mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin melebihi 15% (lima belas per seratus) dari IJP dalam perjanjian keagenan, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus serta ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penjamin atau Penjamin Ulang wajib menjaga likuiditasnya.
(2)Dihapus.
(3)Rasio likuiditas Penjamin atau Penjamin Ulang ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus).
(4)Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.
(5)Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), yaitu tidak menjaga likuiditas atau memiliki rasio likuiditas kurang dari 150% (seratus lima puluh per seratus), Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

5.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan 4B yang berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 8

Pasal 4A

(1)Penjamin hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk:
1. a.deposito pada bank umum;
2. b.surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
3. c.surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
4. d.obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
5. e.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
6. f.reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
7. g.penyertaan langsung pada Penjamin Ulang.
(2)Penjamin Ulang hanya dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
(3)Pembatasan atas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
2. b.investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
3. c.investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
4. d.investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
5. e.investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek Indonesia ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
6. f.investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3919
7. g.investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada Penjamin Ulang ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(4)Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3), yaitu:
1. a.melakukan investasi selain dalam bentuk:
  1. 1.deposito pada bank umum;
  2. 2.surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
  3. 3.surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  4. 4.obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
  5. 5.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
  6. 6.reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
  7. 7.penyertaan langsung pada Penjamin Ulang,
2. b.tidak memenuhi batasan investasi sebagai berikut:
  1. 1.investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  2. 2.investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  3. 3.investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  4. 4.investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  5. 5.investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek Indonesia melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
  6. 6.investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 10
  7. 7.investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada Penjamin Ulang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
(5)Jika Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yaitu:
1. a.melakukan investasi selain dalam bentuk:
  1. 1.deposito pada bank umum;
  2. 2.surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
  3. 3.surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  4. 4.obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
  5. 5.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia; dan/atau
  6. 6.reksadana dan/atau reksadana syariah,
2. b.tidak memenuhi batasan investasi sebagai berikut:.
  1. 1.investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  2. 2.investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  3. 3.investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  4. 4.investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  5. 5.investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek Indonesia melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39111
  6. 6.investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Pasal 4B

(1)Penjamin atau penjamin ulang wajib memiliki cadangan Klaim paling sedikit 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Penjamin atau Penjamin Ulang.
(2)Penjamin atau Penjamin ulang wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan.
(3)Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan Klaim.
(4)Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), yaitu:
1. a.tidak membentuk cadangan Klaim atau membentuk cadangan Klaim namun kurang dari 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Penjamin atau Penjamin Ulang;
2. b.tidak membentuk cadangan umum atau membentuk cadangan umum namun kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan; dan/atau
3. c.menggunakan cadangan umum selain untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan Klaim, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 huruf i diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 12

Pasal 7

Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan kepada Menteri oleh direksi atau pengurus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan harus dilampiri dengan:

a.akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. 1.nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
2. 2.kegiatan usaha sebagai Penjamin atau Penjamin Ulang;
3. 3.permodalan;
4. 4.kepemilikan; dan
5. 5.wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Pengurus.
b.data calon Pengurus meliputi:
1. 1.pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm;
2. 2.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
3. 3.daftar riwayat hidup; dan
4. 4.surat pernyataan:
a.tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
b.tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
c.tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.tidak merangkap jabatan pada Penjamin dan/atau Penjamin Ulang lain kecuali jabatan sebagai komisaris/dewan pengawas/badan pengawas Penjamin Ulang bagi direksi atau pengurus; dan
e.surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang Penjaminan atau perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus.
c.data pemegang saham/anggota dalam hal:
1. 1.perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39113 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (money laundering);
2. 2.badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah: a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir; dan c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus badan hukum tersebut.
d.struktur organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan dan pengembangan informasi/database Terjamin;
e.sistem dan prosedur kerja Penjamin atau Penjamin Ulang;
f.rencana kerja (business plan) untuk tiga tahun pertama yang sekurang- kurangnya memuat:
1. 1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. 2.rencana kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang dan langkah- langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
3. 3.proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Penjamin dan Penjamin Ulang melakukan kegiatan operasional.
g.daftar sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di bidang Penjaminan;
h.fotokopi bukti pelunasan setoran modal minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama badan hukum Penjamin atau Penjamin Ulang pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
i.bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
1. 1.daftar aktiva tetap dan inventaris;
2. 2.bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 14
3. 3.contoh formulir, termasuk Sertifikat Penjaminan yang akan digunakan untuk operasional Penjamin atau Penjamin Ulang; dan
4. 4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. 7.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau provinsi.
(2)Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan paling sedikit:
1. a.Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
2. b.Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi,
(3)Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin Ulang ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(4)Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
2. b.memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
(5)Jika Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), maka Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39115 administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

8.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pengambilalihan dapat dilakukan Penjamin atau Penjamin Ulang dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham Penjamin atau Penjamin Ulang lain sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut.
(2)Pelaksanaan pengambilalihan terhadap Penjamin atau Penjamin Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan pengambilalihan tersebut tidak mengakibatkan berkurangnya hak Penerima Jaminan atau hak Penjamin; dan
2. b.pelaksanaan pengambilalihan tersebut wajib memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (5) sehingga tidak mengakibatkan perusahaan yang melakukan pengambilalihan menjadi tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio yang diperkenankan.
(3)Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.melakukan pengambilalihan sehingga mengakibatkan berkurangnya hak Penerima Jaminan atau hak Penjamin lain; atau
2. b.melakukan pengambilalihan sehingga mengakibatkan Penjamin atau Penjamin Ulang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (5), Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 16
  1. 9.Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penjamin menerima IJP dan Penjamin Ulang menerima IJPU.
(2)Besarnya tarif IJP atau IJPU ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain:
1. a.risiko yang dijamin;
2. b.jangka waktu Penjaminan;
3. c.biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
4. d.keuntungan.
(3)Dihapus.
(4)Dalam hal Penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah maka ketentuan mengenai IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Penjamin dimaksud dan kriteria penetapan IJP bagi Penjamin tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

10.Judul BAB XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 42 dihapus.
12.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar peraturan di bidang penjaminan menjadi lebih komprehensif dan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudent) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.010/2008 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8, angka 11, angka 12, angka 14, angka 18, angka 19, angka 20, angka 25, angka 27, angka 28 dan angka 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
2.Perusahaan Penjaminan Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin, adalah Perusahaan Penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Kredit.
3.Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
4.Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin Ulang, adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Ulang Kredit. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3913
5.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6.Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
7.Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
8.Penjaminan Ulang Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penjamin yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
9.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
10.Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan, adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
11.Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
12.Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin atau Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang.
13.Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
14.Kantor Cabang adalah kantor Penjamin atau Penjamin Ulang yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Penjamin atau Penjamin Ulang.
15.Kantor Anak Cabang adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya.
16.Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan Kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 4
17.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
18.Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Penerima Jaminan atas kewajiban Terjamin.
19.Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.
20.Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin Ulang dari Penjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan Ulang.
21.Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Penjamin kepada Penjamin Ulang, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
22.Subrogasi adalah peralihan hak tagih dari Penerima Jaminan kepada Penjamin setelah Penerima Jaminan menerima pembayaran Klaim dari Penjamin.
23.Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
24.Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum Islam.
25.Pengurus adalah anggota direksi dan dewan komisaris bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk perusahaan perseroan dan perseroan terbatas atau direksi dan dewan pengawas bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk perusahaan umum dan perusahaan daerah atau pengurus dan badan pengawas bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk koperasi.
26.Dewan Syariah Nasional, yang selanjutnya disingkat DSN, adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3915
27.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang direkomendasikan oleh DSN yang ditempatkan di Penjamin atau Penjamin Ulang yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang difatwakan oleh DSN.
28.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan periodik, kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
29.Pemeriksa adalah pegawai Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
30.Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan.
31.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang disampaikan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang yang akan diperiksa.
32.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Penjamin dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:
1. a.Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
2. b.Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
3. c.Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 6
4. d.Penjaminan atas surat utang;
5. e.Penjaminan transaksi dagang;
6. f.Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
7. g.Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
8. h.Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
9. i.Penjaminan letter of credit (L/C);
10. j.Penjaminan kepabeanan (custom bond);
11. k.jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
12. l.penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
13. m.Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.
(2)Penjamin Ulang dapat melakukan Penjaminan Ulang atas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Dalam melakukan kegiatan usahanya, Penjamin dapat menggunakan jasa agen Penjamin.
(2)Agen Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan usaha Penjaminan untuk dan atas nama Penjamin.
(3)Dalam hal Penjamin menggunakan jasa agen Penjamin, Penjamin wajib menggunakan agen Penjamin yang tercatat sebagai anggota asosiasi Penjamin.
(4)Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen Penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Penjamin.
(5)Semua tindakan agen Penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Penjamin yang diageni.
(6)Dalam perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjamin wajib mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin paling tinggi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari IJP. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3917
(7)Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (6) yaitu:
1. a.menggunakan jasa agen Penjamin yang tidak tercatat sebagai anggota asosiasi Penjamin;
2. b.tidak memiliki perjanjian keagenan dengan agen Penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Penjamin; dan/atau
3. c.tidak mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin atau mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin melebihi 15% (lima belas per seratus) dari IJP dalam perjanjian keagenan, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus serta ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penjamin atau Penjamin Ulang wajib menjaga likuiditasnya.
(2)Dihapus.
(3)Rasio likuiditas Penjamin atau Penjamin Ulang ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus).
(4)Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.
(5)Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), yaitu tidak menjaga likuiditas atau memiliki rasio likuiditas kurang dari 150% (seratus lima puluh per seratus), Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

5.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan 4B yang berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 8

Pasal 4A

(1)Penjamin hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk:
1. a.deposito pada bank umum;
2. b.surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
3. c.surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
4. d.obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
5. e.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
6. f.reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
7. g.penyertaan langsung pada Penjamin Ulang.
(2)Penjamin Ulang hanya dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
(3)Pembatasan atas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
2. b.investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
3. c.investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
4. d.investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
5. e.investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek Indonesia ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
6. f.investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3919
7. g.investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada Penjamin Ulang ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(4)Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (3), yaitu:
1. a.melakukan investasi selain dalam bentuk:
  1. 1.deposito pada bank umum;
  2. 2.surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
  3. 3.surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  4. 4.obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
  5. 5.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
  6. 6.reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
  7. 7.penyertaan langsung pada Penjamin Ulang,
2. b.tidak memenuhi batasan investasi sebagai berikut:
  1. 1.investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  2. 2.investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  3. 3.investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  4. 4.investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  5. 5.investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek Indonesia melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
  6. 6.investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 10
  7. 7.investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada Penjamin Ulang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
(5)Jika Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yaitu:
1. a.melakukan investasi selain dalam bentuk:
  1. 1.deposito pada bank umum;
  2. 2.surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
  3. 3.surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  4. 4.obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
  5. 5.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia; dan/atau
  6. 6.reksadana dan/atau reksadana syariah,
2. b.tidak memenuhi batasan investasi sebagai berikut:.
  1. 1.investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  2. 2.investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  3. 3.investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  4. 4.investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
  5. 5.investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek Indonesia melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39111
  6. 6.investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Pasal 4B

(1)Penjamin atau penjamin ulang wajib memiliki cadangan Klaim paling sedikit 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Penjamin atau Penjamin Ulang.
(2)Penjamin atau Penjamin ulang wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan.
(3)Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan Klaim.
(4)Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), yaitu:
1. a.tidak membentuk cadangan Klaim atau membentuk cadangan Klaim namun kurang dari 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Penjamin atau Penjamin Ulang;
2. b.tidak membentuk cadangan umum atau membentuk cadangan umum namun kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan; dan/atau
3. c.menggunakan cadangan umum selain untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan Klaim, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 huruf i diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 12

Pasal 7

a.akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. 1.nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
2. 2.kegiatan usaha sebagai Penjamin atau Penjamin Ulang;
3. 3.permodalan;
4. 4.kepemilikan; dan
5. 5.wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Pengurus.
b.data calon Pengurus meliputi:
1. 1.pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm;
2. 2.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
3. 3.daftar riwayat hidup; dan
4. 4.surat pernyataan:
a.tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
b.tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
c.tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.tidak merangkap jabatan pada Penjamin dan/atau Penjamin Ulang lain kecuali jabatan sebagai komisaris/dewan pengawas/badan pengawas Penjamin Ulang bagi direksi atau pengurus; dan
e.surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang Penjaminan atau perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus.
c.data pemegang saham/anggota dalam hal:
1. 1.perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39113 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (money laundering);
2. 2.badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah: a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir; dan c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus badan hukum tersebut.
d.struktur organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan dan pengembangan informasi/database Terjamin;
e.sistem dan prosedur kerja Penjamin atau Penjamin Ulang;
f.rencana kerja (business plan) untuk tiga tahun pertama yang sekurang- kurangnya memuat:
1. 1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. 2.rencana kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang dan langkah- langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
3. 3.proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Penjamin dan Penjamin Ulang melakukan kegiatan operasional.
g.daftar sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di bidang Penjaminan;
h.fotokopi bukti pelunasan setoran modal minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama badan hukum Penjamin atau Penjamin Ulang pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
i.bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
1. 1.daftar aktiva tetap dan inventaris;
2. 2.bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 14
3. 3.contoh formulir, termasuk Sertifikat Penjaminan yang akan digunakan untuk operasional Penjamin atau Penjamin Ulang; dan
4. 4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. 7.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau provinsi.
(2)Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan paling sedikit:
1. a.Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
2. b.Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi,
(3)Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin Ulang ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(4)Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
2. b.memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
(5)Jika Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), maka Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39115 administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

8.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pengambilalihan dapat dilakukan Penjamin atau Penjamin Ulang dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham Penjamin atau Penjamin Ulang lain sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut.
(2)Pelaksanaan pengambilalihan terhadap Penjamin atau Penjamin Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan pengambilalihan tersebut tidak mengakibatkan berkurangnya hak Penerima Jaminan atau hak Penjamin; dan
2. b.pelaksanaan pengambilalihan tersebut wajib memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (5) sehingga tidak mengakibatkan perusahaan yang melakukan pengambilalihan menjadi tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio yang diperkenankan.
(3)Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.melakukan pengambilalihan sehingga mengakibatkan berkurangnya hak Penerima Jaminan atau hak Penjamin lain; atau
2. b.melakukan pengambilalihan sehingga mengakibatkan Penjamin atau Penjamin Ulang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (5), Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.391 16
  1. 9.Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penjamin menerima IJP dan Penjamin Ulang menerima IJPU.
(2)Besarnya tarif IJP atau IJPU ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain:
1. a.risiko yang dijamin;
2. b.jangka waktu Penjaminan;
3. c.biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
4. d.keuntungan.
(3)Dihapus.
(4)Dalam hal Penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah maka ketentuan mengenai IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Penjamin dimaksud dan kriteria penetapan IJP bagi Penjamin tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

10.Judul BAB XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 42 dihapus.
12.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 22

Pasal 38

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 22

Pasal 38

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2015