DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan daerah ini memutuskan tentang pembentukan perseroan terbatas penjamin kredit daerah provinsi lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan bagi .Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah di daerah, diperlukan lembaga penjaminan kredit di daerah dalam bentuk. Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Lampung;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -2
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222jPMK010j2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.01O/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222jPMK.OI0j2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit;
16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Nomor 315); - 3
17.Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Larnpung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 400);
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 372); Dengan Per8et~uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVlNSI LAMPUNG clan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Pemerintah Kabupateri/Kota adalah Pemerintah Kabupaterr/Kota se- Provinsi Lampung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilari Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
7.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung yang se1anjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok yang melakukan penjaminan kredit. -4
8.Penjaminan adalah pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9.Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung.
10.Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan Pihak Lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
11.Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
12.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
13.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan Zatau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, »-»;
14.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, petemakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dirniliki, dikuasai, atau menjadi bagianbaik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
16.Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran hukum islam.
17.Penerima jarninan adalah Lembaga Keuangan atau diluar lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/ atau Pembiayaan kepada Terjamin,
18.Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan /atau Pembiyaan dari lembaga Keuangan atau diluar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan Usaha Mikro, Keeil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
19.Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
20.Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.
21.Saham adalah bukti kepemilikan modal perseroan yang memberikan hak atas deviden.
22.Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perseroan. - 5
23.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung.
24.Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.
25.Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP berupa sejumlah uang atau imbalan lainnya dari terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yag ditetapkan dengan perjanjian. PaBal3 .-" Tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk:

a.memberikan jasa penjamin kredit dan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
b.meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
c.meningkatkan sumber Pendapatan AsH Daerah.

(1)Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perseroan Terbatas. ~. (3) Pemerintah Provinsi Lampung setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, memproses pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung sesuai ketentuan peraturan perundang-uridangan. BABIV TEMPAT KEDUDUKAN Pasa15 Perseroan Terbatas Penjarninan Kredit Daerah Provinsi Lampung berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung dan dapat membuka Kantor Cabang di seluruh wilayah Provinsi Lampung. BABV PERMODALAN Pasal 6
(1)Jumlah modal dasar pada saat pendirian adalah sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). - 6·
(2)Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung tahun berkenaan.
(4)Perubahan modal dasar ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB III

PEMBENTUKAN Pasa14

Pasal 7

(1)Modal Dasar Perusahaan terbagi atas saham-saham.
(2)Pemegang saham perseroan terdiri dari, Daerah dan Pemerintah Kabupaterr/Kota serta pemegang saham lainnya.
(3)Paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Daerah.

Pasal 8

(I) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.

(2)Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3)Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABVI PENYERTAAN MODAL Pasal 9
(1)Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. a.RUPS;
2. b.Dewan Komisaris; dan
3. c.Direksi. Pasalll
(1)RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -7 Pasal 12
(1)Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2)Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
(3)Persyaratan Umum Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.setia dan taat pada negara, pemerintah dan daerah;
5. e.tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak Iangsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasiia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. f.mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa, terutama terhadap daerah dan tidak pernah terlibat dalarn kasus tindak pidana korupsi dan asusiIa;
7. g.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
8. h.sehat jasrnani dan rohani.
(4)Persyaratan Khusus Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur Iebih Ianjut dalam Anggaran Dasar.
(5)Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PERUSAHAAN PasallO Organ Perusahaan, terdiri dari:

Pasal 13

(1)Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
(2)Direksi berjumiah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
(3)Persyaratan Umum Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.setia dan taat pada negara, pemerintah dan daerah;
5. e.tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak Iangsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. f.mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa, terutama terhadap daerah dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan asusila; - 8
7. g.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
8. h.sehatjasmani dan rohani.
(4)Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEGIATAN USAHA Pasal 14 Kegiatan usaha Penjaminan kredit adalah pemberian jasa penjarnman, yaitu perusahaan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penerimajaminan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 15

Untuk mendukung kegiatan usaha penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penjamin dapat me1akukan usaha lain, antara lain:

a.penjaminan kredit tunai diluar Lembaga Keuangan seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
b.penjaminan kredit danl atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
c.penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
d.penjaminan atas surat utang;
e.penjaminan transaksi dagang;
f.penjaminan pengadaan barang dan/ atau jasa (surety bond);
g.penjaminan bank garansi (kontrak bank garansi);
h.penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
1. 1.penjaminan letter of credit(L/e); J. penjaminan kepabeanan (custom bond);
k.jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
1. 1.penyediaan informasi (database) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
m.penjaminan lainnya, setelah memperoleh persetujuan Menteri, Pasal 16

(1)Penjamin wajib menjaga likuiditasnya
(2)Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjamin dapat me1akukan investasi dalam bentuk:
1. a.Deposito Berjangka;
2. b.investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan;
3. c.investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang ada. - 9
(3)Bentuk-bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana pada ayat (2), harus tetap memperhatikan keamanan dan imbal hasil dana yang diinvestasikan.
(4)Bentuk-bentuk investasi yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dalam RUPS. BABIX PEMBATASAN Pasal 17
(1)Penjamin dilarang:
1. a.memberikan pinjaman;
2. b.menerima pinjaman; atau
3. c.melakukan penyertaan langsung.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi penjamin dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang.
(5)Jika penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertanaan langsung penjamin akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
(6)Batasan gearing ratio mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa118
(1)Pemberian jaminan hanya diberikan pada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang telah dianggap layak untuk menerima kredit dari Penerima Jaminan.
(2)Ketentuan lebih lanjut bmengenai kriteria kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang mendapatkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi. Pasa119 Penerima Jaminan adalah:
1. a.Perbankan;
2. b.Lembaga Keuangan Non Perbankan, seperti: Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Program Kemitraan, dan Lembaga Keuangan Non Perbankan lainnya yang menjalankan bisnis pinjaman atau pembiayaan secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.Penerima Jaminan sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b di atas, harus memiliki kinerja sebagai lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang sehat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta otoritas yang berwenang untuk rnelakukan penilaian. - 10 BABX IMBAL JASA PENJAMINAN Pasal 20
(1)Dalam melakukan kegiatan usahanya penjamin menerima IJP.
(2)Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:
1. a.jenis kredit atau pembiayaan;
2. b.hasil analisis resiko kredit atau pembiayaan;
3. c.coverage penjaminan kredit atau pernbiayaari; dan
4. d.jangka waktu penjaminan atau pembiayaan.
(3)Besarnya IJP dihitung berdasarkan tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dikalikan plafond kredit atau pembiayaan.
(4)Dalam hal penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah maka ketentuan mengenai IJP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak berlaku bagi penjamin dimaksud. BABXI KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH Pasa121 Pengajuan KIaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya. Pasa122
(1)Sejak klaim dibayar oleh Penjamin hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Penjamin.
(2)Penjamin dan Penerima Jaminan dapat melakukan upaya penagihan atas hak tagih Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bersama-sama maupun sendiri.
(3)Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.
(1)Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oIeh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 11 BABXIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 25
(1)Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan ditetapkan dalam RUPS.
(2)Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
(3)Ketentuan lebih Ianjut mengenai tatacara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan diatur dengan Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABXV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 26
(1)Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalarn hal pembubaran dan likuidasi Perusahaan diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS Pemerintah Daerah, terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS. BABXVI PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27
(1)Direksi wajib melaporkan keuangan Perusahaan setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Dewan Komisaris.
(2)Pengawasan oleh Dewan dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi dengan komisaris dari unsur Pemerintah Daerah sebelum RUPS diselenggarakan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasa124 Penetapan dan penggunaan Iaba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar.

Pasal 28

(1)Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal diperlukan untuk memberikan masukan, minta keterangan, penjelasan dan atau adanya laporan penyimpangan yang disampaikan oleh masyarakat, DPRD dapat mengundang Direksi Perusahaan untuk memberikan jawaban dan penjelasan. - 12 BABXVII KETENTUAN PENUTUP Pasa129 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyada,lam LemlJaran Daerah Provinsi Lampung. r--"',"'~"-~'~:::"~ ~;.. ,,:.:~ ',~I 11"', )1.< i _i,~'::;'J\O~l',~)~iJ!"01 Ditetapkan di Te1ukbetung . ". ,',' ~,:', .:JlR i~:'.i:!51--! pada tanggal 7 - Desember- 2015 '~'}i;;~~~I ~ GUBERNUR UNG, '. -t[ .i~::::,~_,~~'- ~~-1 -:~--~-l:o.:-·"·"d~ e , .' '·::'~_=.,=-_---1t:r::l : ::.11 :;l~~!~_=r.I~.",J~~:' Diundangkan di Telukbetung padatangga17 -Desember- 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, R Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 195606171985031005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR .. • 12· BABXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung padatangg~" - Desember-2015 G, MRI Diundangkan di Telukbetung pada tanggal f -Deaembez- -2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 19560617 198503 1 005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAB PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR. . - 12 BABXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal ? - Desember- 2015 GUBERNUR L UNG, Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 7 -Deaembsr- -2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARlNAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 19560617 198503 1 005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI LAMPUNG I. UMUM Sulitnya untuk rnendapatkan akses pinjarnan dari lernbaga keuangan disebabkan karena tidak adanys./mencukupinya agunan yang dirniliki pelaku Usaha Mikro Keeil, Menengah dan Koperasi, Sulitnya akses Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi rnendapatkan kredit dapat dipeeahkan salah satunya melalui sistem penjarninan kredit. Sistern penjaminan kredit diperlukan untuk rneningkatkan aksesibilitae Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi yang berprospek baik namun rnernpunyai keterbatasan agunan, Dengan dernikian, Pendirian Perusahaan Penjarnin Kredit Daerah di Provinsi Larnpung dimaksudkan untuk rneningkatkan kernarnpuan pendanaan dan rnernperlanear kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Keeil dan Menengah guna rneningkatkan perturnbuhan ekonorni dan kesejahteraan rnasyarakat. Adapun tujuan pernbentukan Perusahaan adalah:
1. a.rnernberikan jasa penjarninan kredit atau pernbiayaan kepada Usaha Mikro Keeil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
2. b.rneningkatkan akses pernbiayaan pacta Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
3. e.rneningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
4. d.mernperluas kesempatan kerja dan rnengurangi kemiskinan. Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah berpedornan pacta Peraturan Presiden Nornor 2 Tahun 2008 tentang Lernbaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 222/PMK.01O/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjarninan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.OIO/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 222/PMK.01O/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dirnaksudkan rnultitafsir di dalarn rne Peraturan Daerah ini, agar ngartikan tidak k terdapat perbedaan etentuan pasal-pasal penafsiran berilrutnya atau dalarn Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat(l) Cukup jelas. - 2 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasa16 Cukupjelas

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 28

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222jPMK.OI0j2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222jPMK010j2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Larnpung Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 28

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222jPMK.OI0j2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222jPMK010j2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Larnpung Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014