Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
peraturan daerah ini memutuskan tentang pembentukan perseroan terbatas penjamin kredit daerah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang pembentukan perseroan terbatas penjamin kredit daerah provinsi lampung
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3502);
-2
- 3
Dengan Per8et~uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVlNSI LAMPUNG clan GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI LAMPUNG. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
-4
- 5
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung. PaBal3 .-" Tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk:
BAB III PEMBENTUKAN Pasa14
~. (3) Pemerintah Provinsi Lampung setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, memproses pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung sesuai ketentuan peraturan perundang-uridangan. BABIV TEMPAT KEDUDUKAN Pasa15 Perseroan Terbatas Penjarninan Kredit Daerah Provinsi Lampung berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung dan dapat membuka Kantor Cabang di seluruh wilayah Provinsi Lampung. BABV PERMODALAN Pasal 6
- 6·
BAB III
(I) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
BABVI PENYERTAAN MODAL Pasal 9
BAB VII ORGAN PERUSAHAAN PasallO Organ Perusahaan, terdiri dari:
Pasalll
-7 Pasal 12
BAB VII
- 8
BAB VIII KEGIATAN USAHA Pasal 14 Kegiatan usaha Penjaminan kredit adalah pemberian jasa penjarnman, yaitu perusahaan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penerimajaminan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
BAB VIII
Untuk mendukung kegiatan usaha penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penjamin dapat me1akukan usaha lain, antara lain:
J. penjaminan kepabeanan (custom bond);
- 9
BABIX PEMBATASAN Pasal 17
Pasa118
Pasa119 Penerima Jaminan adalah:
- 10 BABX IMBAL JASA PENJAMINAN Pasal 20
(2), dikalikan plafond kredit atau pembiayaan.
(2), tidak berlaku bagi penjamin dimaksud. BABXI KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH Pasa121 Pengajuan KIaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya. Pasa122
BAB XII KEPEGAWAIAN Pasal 23
BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasa124 Penetapan dan penggunaan Iaba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar. - 11 BABXIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 25
BABXV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 26
BABXVI PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27
BAB XIII
- 12 BABXVII KETENTUAN PENUTUP Pasa129 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyada,lam LemlJaran Daerah Provinsi Lampung. r--"',"'~"-~'~:::"~ ~;.. ,,:.:~ ',~I 11"', )1.< i _i,~'::;'J\O~l',~)~iJ!"01 Ditetapkan di Te1ukbetung . ". ,',' ~,:', .:JlR i~:'.i:!51--! pada tanggal 7 - Desember- 2015 '~'}i;;~~~I ~ GUBERNUR UNG, '. -t[ .i~::::,~_,~~'- ~~-1 -:~--~-l:o.:-·"·"d~ e , .' '·::'~_=.,=-_---1t:r::l : ::.11 :;l~~!~_=r.I~.",J~~:' Diundangkan di Telukbetung padatangga17 -Desember- 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, R Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 195606171985031005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR .. • 12· BABXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung padatangg~" - Desember-2015 G, MRI Diundangkan di Telukbetung pada tanggal f -Deaembez- -2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 19560617 198503 1 005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAB PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR. . - 12 BABXVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal ? - Desember- 2015 GUBERNUR L UNG, Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 7 -Deaembsr- -2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. ARlNAL DJUNAIDI Pembina Utama NIP. 19560617 198503 1 005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015) LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI LAMPUNG I. UMUM Sulitnya untuk rnendapatkan akses pinjarnan dari lernbaga keuangan disebabkan karena tidak adanys./mencukupinya agunan yang dirniliki pelaku Usaha Mikro Keeil, Menengah dan Koperasi, Sulitnya akses Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi rnendapatkan kredit dapat dipeeahkan salah satunya melalui sistem penjarninan kredit. Sistern penjaminan kredit diperlukan untuk rneningkatkan aksesibilitae Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi yang berprospek baik namun rnernpunyai keterbatasan agunan, Dengan dernikian, Pendirian Perusahaan Penjarnin Kredit Daerah di Provinsi Larnpung dimaksudkan untuk rneningkatkan kernarnpuan pendanaan dan rnernperlanear kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Keeil dan Menengah guna rneningkatkan perturnbuhan ekonorni dan kesejahteraan rnasyarakat. Adapun tujuan pernbentukan Perusahaan adalah:
Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah berpedornan pacta Peraturan Presiden Nornor 2 Tahun 2008 tentang Lernbaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 222/PMK.01O/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjarninan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.OIO/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 222/PMK.01O/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. II.PASAL DEMI PASAL
Pasal ini dirnaksudkan rnultitafsir di dalarn rne Peraturan Daerah ini, agar ngartikan tidak k terdapat perbedaan etentuan pasal-pasal penafsiran berilrutnya atau dalarn Pasal 2 Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 4 Ayat(l) Cukup jelas. - 2 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasa16 Cukupjelas
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen