DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; bentuk, Jumlah dan Sumber Penyertaan Modal; Pembagian Keuntungan; Pengendalian; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Tahun 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
17.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALI KOTA SINGKAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Singkawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali kota adalah Wali kota Singkawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
7.Direksi PT. Jamkrida Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat- surat berharga dan hak-hak lainnya.
10.Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan.
11.Deviden adalah bagian keuntungan PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah :
1. a.untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam upaya meningkatkan kapasitas usaha;
2. b.untuk meningkatkan kapasitas penjaminan kredit bagi Koperasi dan UMKM di daerah dalam pengajuan kredit di lembaga keuangan guna memperlancar kegiatan usahanya; dan
3. c.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2)Tujuan dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah :
1. a.mengembangkan investasi daerah;
2. b.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
3. c.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah; dan
4. d.memberikan penjaminan pembiayaan pada Koperasi dan UMKM di daerah.

BAB III

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah dalam bentuk kepemilikan saham yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham, yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Jamkrida Kalimantan Barat.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari APBD Tahun anggaran 2015.
(3)Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 4

(1)Bagian keuntungan berupa deviden dari penyertaan modal yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT.Jamkrida Kalimantan Barat, menjadi hak daerah.
(2)Tata cara pembagian keuntungan diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham PT.Jamkrida Kalimantan Barat.
(3)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 5

(1)Direksi PT. Jamkrida Kalimantan Barat menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan semester dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Wali kota yang tembusannya disampaikan kepada DPRD.
(2)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Wali kota melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan kredit yang diberikan oleh PT. Jamkrida Kalimantan Barat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.
(2)Wali kota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 10 Desember 2015 WALI KOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK Diundangkan di Singkawang pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, ttd YASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 I. UMUM. PT. Jamkrida Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, bergerak dalam upaya penguatan permodalan bagi kegiatan Koperasi dan UMKM yang telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikin, Koperasi dan UMKM memunyai peran strategis dalam perekonomian daerah. PT. Jamkrida Kalimantan Barat diharapkan dapat mengatasi permasalahan bagi Koperasi dan UMKM yang menjalanjan usahanya dengan pemenuhan keterbatasan akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Menumbuhkembangkan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Daerah terutama untuk tujuan produktif. PT. Jamkrida Kalimantan Barat kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan. Keberadaan PT. Jamkrida Kalimantan Barat diharapkan dapat menekan resiko kredit melalui transfer risiko dari penerimaan jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan. Dengan berdirinya PT. Jamkrida Kalimantan Barat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan :

a.mengembangkan investasi daerah;
b.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
c.memberikan kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
d.memberikan penjaminan pembiayaan pada Koperasi dan UMKM di daerah. Modal PT. Jamkrida Kalimantan Barat ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, yang pemenuhannya berdasarkan komposisi pemegang saham terdiri dari :
a.Pemerintah Daerah Provinsi , minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
b.Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya, paling tinggi 49% (empat puluh sembilan persen). Modal yang harus ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. Jamkrida Kalimantan Barat paling sedikit adalah 25% dari modal dasar atau sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), maka sesuai komposisi yang berlaku untuk menempatkan modal awal tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota diminta melakukan penyertaan modal awal minimal Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012