DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Modal Dasar, Komposisi Kepemilikan Saham, Penyertaan Modal Daerah, Hak dan Kewajiban, Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak; Menimbang Mengingat
b.bahwa Perseroan Terbatas Lembaga Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Landak melakukan penyertaan modal daerah dengan landasan hukum dan kepastian hukum;
d.bahwa dalam rangka peningkatan peran serta pelayanan kepada masyarakat dibidang penjaminan kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat maka perlu penempatan saham dari Pemerintah Kabupaten Landak pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
16.Perat uran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang ' Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak ' (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Bupati adalah Bupati Landak.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomni seluas-luasnya dalami sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Baral: yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
7.Penjamin adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/ atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
8.Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit. s
9.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Modal Dasar ;adalah modal utama perusahaan yang terhimpun untuk melakukan kegiatan usaha. '
12.Modal Disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar. Menetapkan 13.Deviden adalah bagian keuntungan PT. Jamkrida Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
14.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan , mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Landak.
16.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Kabupaten Landak.
17.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/ atau pembiayaan.
18.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
19.Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari Penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan kapasitas usaha, mendukung struktur permodalan, memperlancar pertumbuhan dan perkembangan PT. Jamkrida Kalimantan Barat untuk memperlancar kegiatan ekonomi daerah khususnya koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta memperoleh deviden sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
(2)Tujuan dari Penyertaan Modal Daerah adalah dalam rangka peningkatan peran serta pelayanan kepada masyarakat dibidang penjaminan kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

MODALDASAR

Pasal 3

(1)Modal dasar PT. Jamkrida adalah sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh saat pendirian PT. Jamkrida paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(3)Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT. Jamkrida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 4

! 'I i I

(1)Pemegang saham PT. Jamkrida terdiri dari: '
1. a.Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. b.Pemerintah K~bupaten/Kota se-Kalimantan Barat; dan
3. c.Pemegang saham lainnya.
(2)Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, dan pemegang saham lainnya paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 5

(1)Saham yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida adalah saham atas nama.
(2)Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah dilakukan oleh Bupati.
(2)Penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direksi PT. Jamkrida Kalimantan Barat. () Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi:
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.jenis dan nilai modal penyertaan; dan
3. c.hak dan kewajiban.
(5)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Landak setiap tahun sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap pertama adalah sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai hak mendapatkan pembagian deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat.
(2)Deviden dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PT. Jamkrida Kalimantan Barat, menjadi hak daerah.
(3)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Kabupaten Landak pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Cabang Ngabang.

Pasal 9

(1)PT. Jamkrida Kalimantan Barat mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT. Jamkrida Kalimantan Barat mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Kabupaten Landak setiap akhir tahun anggaran dan/ a tau setelah dilaksanakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perkembangan penyertaan modal.
(3)Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012