Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Bupati adalah Bupati Landak.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomni seluas-luasnya dalami sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Baral: yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
7.Penjamin adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/ atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
8.Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.
s
9.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Modal Dasar ;adalah modal utama perusahaan yang terhimpun untuk melakukan kegiatan usaha.
'
12.Modal Disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar.
Menetapkan 13.Deviden adalah bagian keuntungan PT. Jamkrida Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
14.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan , mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Landak.
16.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Kabupaten Landak.
17.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/ atau pembiayaan.
18.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
19.Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN