DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi bencana www.peraturan.go.id 2020, No.1660 nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
c.bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 28 Desember 2020 tentang Laporan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu diatur perlakuan khusus terkait penyaluran kredit usaha rakyat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
d.bahwa untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga/marjin kredit usaha rakyat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); www.peraturan.go.id 2020, No.1660
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019. Pasal I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

a.Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 458);
b.Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 935); diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.1660
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penerima KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
1. a.terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
2. b.mengalami gangguan proses produksi karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
1. a.kualitas kredit sebagai berikut:
  1. 1.kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; atau
  2. 2.kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat: a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan b) tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok;
2. b.bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.
  1. 2.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penerima KUR Penempatan TKI yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi: www.peraturan.go.id 2020, No.1660
1. a.Penerima KUR Penempatan TKI yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan pemerintah; atau
2. b.Penerima KUR Penempatan TKI yang mengalami pemulangan sementara setelah pekerja migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berakhir.
(2)Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diumumkan oleh World Health Organization.
(3)Penerima KUR Penempatan TKI terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kualitas kredit kolektibilitas performing loan 1 dan 2 pada saat periode pemberian ketentuan khusus; dan
2. b.bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran Indonesia dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.
  1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 5A diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 5A

(1)Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/marjin KUR sampai dengan 30 Juni 2021. www.peraturan.go.id 2020, No.1660
(2)Tambahan subsidi bunga/marjin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian tambahan subsidi bunga/marjin KUR.
(3)Tambahan subsidi bunga/marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2) pada saat periode bulan penagihan.
(4)Tambahan subsidi bunga/marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 30 Juni 2021.
(5)Besaran tambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi penerima KUR selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3% (tiga persen).
(6)Ketentuan terkait mekanisme tambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(7)Ketentuan terkait penagihan, pembayaran, dan pengembalian tambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
(8)Pemberian tambahan subsidi bunga/marjin bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian kolektibilitas dari Penyalur KUR. www.peraturan.go.id 2020, No.1660

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 6 diubah serta ayat

(3)Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 6

(1)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
1. a.pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu sesuai penilaian Penyalur KUR dan sesuai ketentuan perundang- undangan; dan/atau
2. b.relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
  1. 1.perpanjangan jangka waktu KUR;
  2. 2.penambahan limit plafon KUR; dan/atau
  3. 3.penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah membayarkan subsidi bunga/marjin KUR sesuai dengan baki debet KUR yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(3)Dihapus.
(4)Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran subsidi bunga/marjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Deputi pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi www.peraturan.go.id 2020, No.1660 dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
(5)Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(6)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(7)Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Khusus ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B berlaku sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. www.peraturan.go.id 2020, No.1660 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 19 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2020