DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Permenko ini mengubah dan menambah beberapa pasal sebagaimana yang telah diatur dalam Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2020. Pasal yang diubah yaitu Pasal 5A dan Pasal 11. Selain itu, terdapat penambahan pasal diantara Pasal 7 dan Pasal 8 dengan menyisipkan Pasal 7A dan Pasal 7B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 27 Juli 2020 tentang Arahan Presiden kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diatur kembali perlakuan khusus terkait penyaluran kredit usaha rakyat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c.bahwa untuk perluasan penyaluran kredit usaha rakyat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), perlu dilakukan penundaan penetapan target sektor produksi selama tahun 2020 sampai dengan 2021 - 2 – sehingga dapat dilakukan perluasan penyaluran kredit usaha rakyat ke seluruh sektor ekonomi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang - 3 – Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 458);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 458), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5A diubah, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut: - 4 –

Pasal 5A

(1)Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/marjin KUR sampai dengan 31 Desember 2020.
(2)Tambahan subsidi bunga/marjin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian tambahan subsidi bunga/marjin KUR.
(3)Tambahan subsidi bunga/marjin KUR sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2).
(4)Tambahan subsidi bunga/marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 31 Desember 2020.
(5)Besaran tambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi penerima KUR selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 6% (enam persen).
(6)Ketentuan terkait mekanisme penambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(7)Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran tambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR. - 5 –
(8)Pemberian tambahan subsidi bunga/marjin bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian kolektibilitas dari Penyalur KUR.

2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat mengubah atau menunda penetapan target penyaluran KUR Sektor Produksi.

Pasal 7B

Dalam hal Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memutuskan untuk mengubah atau menunda pemberian target penyaluran KUR Sektor Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, maka Penyalur KUR tidak diberikan pembinaan/sanksi kinerja KUR Sektor Produksi.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.
(2)Khusus ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B berlaku sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 6 – Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 935 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna NIP. 197405071999031002 Pemroses Nama Jabatan Paraf Konseptor Gede Edy Prasetya Asdep PMLK Legal Drafter I Ktut Hadi Priatna Karo HPH Pemeriksa I Elen Setiadi Sahli I Pemeriksa II Iskandar Simorangkir Deputi I Pemeriksa III Susiwijono Sesmenko

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…