DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu perpanjangan restrukturisasi kredit usaha rakyat dan pembebasan total akumulasi plafon kredit usaha rakyat kecil serta pemberian tambahan subsidi bunga/marjin kredit usaha rakyat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c.bahwa untuk perluasan penyaluran kredit usaha rakyat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), perlu dilakukan penundaan penetapan target sektor produksi selama tahun 2022 sehingga dapat dilakukan perluasan penyaluran kredit usaha rakyat ke seluruh sektor ekonomi; - 2 –
d.bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 30 Desember 2021 tentang Arahan Presiden, perlu diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
e.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); - 3 –
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun Syariah.
3.Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
4.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
5.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR. - 4 –
7.Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah subsidi bunga/marjin yang diberikan pemerintah sesuai dengan besaran tambahan subsidi bunga KUR.
8.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri- sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9.Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR Syariah.
10.Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.
11.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
12.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

Pasal 2

Pelaksanaan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) bertujuan untuk:

a.memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/marjin bagi Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b.menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
c.mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). - 5 –

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
1. a.terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
2. b.mengalami gangguan proses produksi karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
1. a.kualitas kredit sebagai berikut: 1) kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; atau 2) kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat: a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan b) tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok;
2. b.bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik. - 6 –

Pasal 4

(1)Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) meliputi:
1. a.Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; atau
2. b.Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemulangan sementara setelah Pekerja Migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berakhir.
(2)Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diumumkan oleh World Health Organization.
(3)Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kualitas kredit kolektibilitas performing loan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; dan
2. b.bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

Pasal 5

(1)Calon Penerima KUR yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Calon Penerima KUR yang disebabkan kondisi:
1. a.mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi karena mengalami ganguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau - 7 –
2. b.mengalami gangguan mobilitas karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
1. a.bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik; dan
2. b.bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1)Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR, pemerintah memberikan Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
(2)Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR.
(3)Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode bulan penagihan.
(4)Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
(5)Besaran Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3% (tiga persen).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR - 8 – pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan, pembayaran, dan pengembalian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditugaskan sebagai kuasa pengguna anggaran KUR.
(8)Pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian kolektibilitas dari Penyalur KUR.

Pasal 7

(1)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
1. a.pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu sesuai penilaian Penyalur KUR dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
2. b.relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa: 1) perpanjangan jangka waktu KUR; 2) penambahan limit plafon KUR; dan/atau 3) penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana - 9 – nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah membayarkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sesuai dengan baki debet KUR yang dilaporkan dalam SIKP.
(3)Ketentuan mengenai penagihan dan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah selaku kuasa pengguna anggaran KUR.
(4)Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(5)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(6)Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.
(7)Penerima KUR Kecil tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR Kecil sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. - 10 –

Pasal 8

(1)Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
1. a.relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR seperti nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, nomor pokok wajib pajak, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya; dan/atau
2. b.relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Relaksasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
(3)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan kepada Calon Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4)Pemberian perlakuan khusus bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR. - 11 –

Pasal 9

(1)Selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengubah atau menunda penetapan target penyaluran KUR Sektor Produksi.
(2)Dalam hal Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memutuskan untuk mengubah atau menunda pemberian target penyaluran KUR Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka Penyalur KUR tidak diberikan pembinaan/sanksi kinerja KUR Sektor Produksi.
(3)Dalam hal kondisi perekonomian mengalami perubahan, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menetapkan perubahan penetapan target penyaluran KUR Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

(1)Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
(2)Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3)Mekanisme Penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR. - 12 –

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…