DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

ketentuan yang diatur mengenai: a. Kriteria Penerima KUR dan Calon Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) b. Ketentuan Khusus KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) c. Penjaminan atas KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) d. Pelaporan Pelaksanaan Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah telah

Menetapkan

menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

c.bahwa untuk memberikan stimulus kebijakan bagi penerima Kredit Usaha Rakyat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diatur perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); - 2 –
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. - 3 –
2.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
3.Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
4.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
5.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
7.Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah tambahan subsidi bunga/marjin yang diberikan pemerintah sebesar suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban Penerima KUR.
8.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri- sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9.Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.

Pasal 2

Pelaksanaan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertujuan untuk:

a.memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/marjin bagi Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); - 4 –
b.menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
c.mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
1. a.lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota);
2. b.terjadi penurunan pendapatan/omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
3. c.mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
(2)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
1. a.Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debet KUR;
2. b.kualitas kredit per 29 Februari 2020 sebagai berikut: - 5 –
  1. 1.kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi; atau
  2. 2.kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat: a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan b) tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok; dan/atau
3. c.bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

(1)Penerima KUR Penempatan TKI yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:
1. a.Penerima KUR Penempatan TKI yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan pemerintah; atau
2. b.Penerima KUR Penempatan TKI yang mengalami pemulangan sementara setelah pekerja migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berakhir.
(2)Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diumumkan oleh World Health Organization.
(3)Penerima KUR Penempatan TKI terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
1. a.Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debet KUR;
2. b.kualitas kredit per 29 Februari 2020 adalah kolektabilitas performing loan 1 dan 2; dan - 6 –
3. c.bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran Indonesia dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

Pasal 5

(1)Calon Penerima KUR yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Calon Penerima KUR yang disebabkan kondisi:
1. a.lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota);
2. b.mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
3. c.mengalami gangguan mobilitas karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
1. a.bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik; dan
2. b.bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 6

(1)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 - 7 – dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
1. a.pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
2. b.relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
  1. 1.perpanjangan jangka waktu KUR;
  2. 2.penambahan limit plafon KUR; dan/atau
  3. 3.penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/marjin KUR sesuai dengan suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban Penerima KUR.
(3)Ketentuan terkait penambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(4)Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran tambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan - 8 – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
(5)Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(6)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(7)Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Pasal 7

(1)Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
1. a.relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya; dan/atau
2. b.relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Relaksasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan - 9 – kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.
(3)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan kepada Calon Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
(4)Pemberian perlakuan khusus bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Pasal 8

(1)Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
(2)Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan mekanisme penjaminan yang berlaku.
(3)Mekanisme penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR. - 10 –

BAB III

PELAPORAN PELAKSANAAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KUR TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 9

(1)Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau secara daring menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
(5)Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan pelaksanaan perlakuan khusus KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). - 11 –

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Penyalur KUR menyusun petunjuk teknis pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Penjamin KUR menyusun petunjuk teknis pemberian penjaminan terhadap KUR dengan perlakuan khusus bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3)Kementerian Keuangan selaku Pemilik Proses Bisnis dan Pengelola Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) melakukan penyesuaian sistem sesuai dengan kebijakan bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(4)Kementerian Keuangan selaku Pemilik Proses Bisnis dan Pengelola Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) menyusun petunjuk teknis penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk keperluan pengelolaan data Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mendapatkan perlakuan khusus.
(5)Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap perlakuan khusus KUR bagi Calon Penerima dan Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2020