menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -2-
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 688);
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL. -3- Pasal I Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 688) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -4- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1260 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna NIP 197405071999031002 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL I. PROYEK NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI A. Sektor Jalan dan Jembatan
1.Jalan Tol Serang - Panimbang Provinsi Banten
2.Jalan Tol Pandaan - Malang Provinsi Jawa Timur
3.Jalan Tol Manado - Bitung Provinsi Sulawesi Utara
4.Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
5.Jalan Tol Medan Binjai bagian dari Trans Provinsi Sumatera Utara Sumatera
6.Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian Provinsi Riau dari Trans Sumatera
7.Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Provinsi Sumatera Utara Trans Sumatera
8.Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Provinsi Aceh Sumatera
9.Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Provinsi Aceh dan Sumatera Sumatera Utara
10.Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Provinsi Sumatera Barat Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera
11.Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Provinsi Sumatera Utara Trans Sumatera
12.Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Provinsi Aceh Trans Sumatera -6- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
13.Jalan Tol Lhokseumawe Sigli bagian dari Provinsi Aceh Trans Sumatera
14.Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang Provinsi Sumatera Barat Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans dan Provinsi Riau Sumatera
15.Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera
16.Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) Tempino Provinsi Jambi dan Jambi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan
17.Jalan Tol Jambi Rengat bagian dari Trans Provinsi Jambi dan Riau Sumatera
18.Jalan Tol Rengat Pekanbaru bagian dari Provinsi Riau Trans Sumatera
19.Jalan Tol Dumai Sp. Sigambal Rantau Provinsi Riau dan Prapat - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
20.Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Provinsi Sumatera bagian dari Trans Sumatera Selatan
21.Jalan Tol Muara Enim Lahat Lubuk Provinsi Sumatera Linggau - bagian dari Trans Sumatera Selatan
22.Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu Provinsi Sumatera bagian dari Trans Sumatera Selatan dan Bengkulu
23.Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Provinsi Sumatera Selatan
24.Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Provinsi Jawa Barat
25.Jalan Tol Ciawi Sukabumi Ciranjang Provinsi Jawa Barat Padalarang
26.Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
27.Jalan Tol Serpong - Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
28.Jalan Tol Cinere - Jagorawi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
29.Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Provinsi Jawa Barat
30.Jalan Tol Cibitung - Cilincing Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat -7- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
31.Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
32.Jalan Tol Serpong - Balaraja Provinsi Banten
33.Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas Provinsi DKI Jakarta tol DKI Jakarta
34.Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 Provinsi DKI Jakarta ruas tol DKI Jakarta
35.Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian Provinsi DKI Jakarta dari 6 ruas tol DKI Jakarta
36.Jalan Tol Kemayoran Kampung Melayu Provinsi DKI Jakarta bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
37.Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 Provinsi DKI Jakarta ruas tol DKI Jakarta
38.Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian Provinsi DKI Jakarta dari 6 ruas tol DKI Jakarta
39.Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Provinsi Jawa Timur
40.Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi (Target Provinsi Jawa Timur Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki)
41.Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Provinsi Jawa Timur
42.Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
43.Jalan Tol Semarang - Demak Provinsi Jawa Tengah
44.Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
45.Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Provinsi Jawa Timur Terminal Teluk Lamong
46.Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Provinsi Jawa Timur
47.Jalan Tol Depok Antasari (termasuk Provinsi Jawa Barat Bojonggede - Salabenda)
48.Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
49.Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin Provinsi Jawa Barat Salabenda)
50.Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Provinsi Jawa Barat dan (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Provinsi Jawa Tengah Gedebage - Tasikmalaya) -8- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
51.Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
52.Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara Provinsi Bali Pekutatan - Soka - Mengwi
53.Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) B. Sektor Pelabuhan
54.Pelabuhan KEK Maloy Provinsi Kalimantan Timur
55.Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan Provinsi Bali
56.Pelabuhan Likupang Provinsi Sulawesi Utara
57.Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan
58.Terminal Multipurpose Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
59.Pembangunan Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
60.Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Provinsi Kalimantan Barat
61.Pengembangan Pelabuhan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
62.Pengembangan Pelabuhan Sorong Provinsi Papua Barat
63.Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu Provinsi Sulawesi Tengah
64.Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Provinsi Sumatera Utara Kuala Tanjung
65.Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Provinsi Sulawesi Utara Bitung
66.Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Provinsi Bali Tourism Hub)
67.Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru/New Provinsi Maluku Ambon
68.Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Provinsi Sumatera Palembang Selatan
69.Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Provinsi Jambi Muaro Jambi -9- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI C. Sektor Bandar Udara
70.Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta
71.Bandar Udara Kediri Provinsi Jawa Timur
72.Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
73.Pengembangan Bandar Udara Internasional Provinsi Nusa Tenggara Lombok Praya Barat
74.Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru Provinsi Papua
75.Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak Provinsi Papua Barat D. Sektor Kereta
76.Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Provinsi Sulawesi Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Selatan Bagian Selatan)
77.Kereta Api Tebing Tinggi Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)
78.Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara
79.Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Provinsi D.I. Yogyakarta Yogyakarta - Kulon Progo
80.Kereta Api Jakarta - Surabaya Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur
81.Double Track Jawa Selatan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
82.High Speed Railway Jakarta - Bandung Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
83.Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Provinsi DKI Jakarta Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat Bogor, Depok, dan Bekasi
84.Kereta Api Logistik Lahat Muara Enim Provinsi Sumatera Prabumulih Tarahan/Lampung dan Selatan dan Provinsi Prabumulih - Kertapati/Palembang Lampung
85.Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur Timur
86.Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) Selatan -10- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
87.Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Provinsi DKI Jakarta Stadium Kelapa Gading dan Velodrome Manggarai
88.Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South Provinsi DKI Jakarta (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)
89.Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Provinsi DKI Jakarta, Phase I Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat E. Sektor Kawasan
90.Kawasan Industri Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara
91.Kawasan Industri Landak Provinsi Kalimantan Barat
92.Kawasan Industri Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
93.Kawasan Industri Tanggamus Provinsi Lampung
94.Kawasan Industri Jorong Provinsi Kalimantan Selatan
95.Kawasan Industri Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan
96.Kawasan Industri Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
97.Kawasan Industri Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
98.Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni
99.Kawasan Industri Tanah Kuning Provinsi Kalimantan Utara
100.Kawasan Industri Wilmar Serang Provinsi Banten
101.Kawasan Industri Pulau Obi Provinsi Maluku Utara
102.Kawasan Industri Weda Bay Provinsi Maluku Utara
103.Kawasan Industri Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
104.Kawasan Industri Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan
105.Kawasan Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung
106.Kawasan Industri Terpadu Batang Provinsi Jawa Tengah -11- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
107.Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Provinsi Sulawesi Park (IKIP) Tenggara
108.Kawasan Industri Tanjung Sauh Provinsi Kepulauan Riau
109.Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Provinsi Sulawesi Park Tenggara
110.Kawasan Industri Motui Provinsi Sulawesi Tenggara
111.Kawasan Industri Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
112.Kawasan Industri Pulau Ladi Provinsi Kepulauan Riau
113.Kawasan Industri Pupuk Fakfak Provinsi Papua Barat F. Sektor Perumahan
114.Pembangunan Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta
115.Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya Nasional G. Sektor Bendungan dan Irigasi
116.Bendungan Marangkayu Provinsi Kalimantan Timur
117.Bendungan Kuningan Provinsi Jawa Barat
118.Bendungan Bendo Provinsi Jawa Timur
119.Bendungan Gongseng Provinsi Jawa Timur
120.Bendungan Tukul Provinsi Jawa Timur
121.Bendungan Pidekso Provinsi Jawa Tengah
122.Bendungan Tugu Provinsi Jawa Timur
123.Bendungan Karalloe Provinsi Sulawesi Selatan
124.Bendungan Keureuto Provinsi Aceh
125.Bendungan Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
126.Bendungan Passeloreng Provinsi Sulawesi Selatan
127.Bendungan Lolak Provinsi Sulawesi Utara
128.Bendungan Bintang Bano Provinsi Nusa Tenggara Barat
129.Bendungan Karian Provinsi Banten -12- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
130.Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Provinsi Aceh Bendungan Rukoh
131.Bendungan Way Sekampung Provinsi Lampung
132.Bendungan Kuwil Kawangkoan Provinsi Sulawesi Utara
133.Bendungan Ladongi Provinsi Sulawesi Tenggara
134.Bendungan Ciawi Provinsi Jawa Barat
135.Bendungan Sukamahi Provinsi Jawa Barat
136.Bendungan Leuwikeris Provinsi Jawa Barat
137.Bendungan Cipanas Provinsi Jawa Barat
138.Bendungan Tiga Dihaji Provinsi Sumatera Selatan
139.Bendungan Semantok Provinsi Jawa Timur
140.Bendungan Pamukkulu Provinsi Sulawesi Selatan
141.Bendungan Bener Provinsi Jawa Tengah
142.Bendungan Sadawarna Provinsi Jawa Barat
143.Bendungan Lausimeme Provinsi Sumatera Utara
144.Bendungan Sidan Provinsi Bali
145.Bendungan Marga Tiga Provinsi Lampung
146.Bendungan Bagong Provinsi Jawa Timur
147.Bendungan Randugunting Provinsi Jawa Tengah
148.Bendungan Mbay Provinsi Nusa Tenggara Timur
149.Bendungan Bulango Ulu Provinsi Gorontalo
150.Bendungan Napun Gete Provinsi Nusa Tenggara Timur
151.Bendungan Temef Provinsi Nusa Tenggara Timur
152.Bendungan Way Apu Provinsi Maluku
153.Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat
154.Bendungan Tamblang Provinsi Bali
155.Bendungan Beringin Sila Provinsi Nusa Tenggara Barat -13- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
156.Bendungan Tiu Suntuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
157.Bendungan Manikin Provinsi Nusa Tenggara Timur
158.Bendungan Jlantah Provinsi Jawa Tengah
159.Bendungan Jragung Provinsi Jawa Tengah
160.Bendungan Sepaku Semoi Provinsi Kalimantan Timur
161.Bendungan Budong-Budong Provinsi Sulawesi Barat
162.Bendungan Ameroro Provinsi Sulawesi Tenggara
163.Bendungan Karangnongko Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
164.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Aceh Lhok Guci
165.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Aceh Jambo Aye Kanan
166.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Sumatera Lematang Selatan
167.Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Daerah Irigasi Baliase Selatan
168.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Gumbasa Tengah
169.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Jawa Barat Rentang
170.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Jawa Tengah Glapan
171.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Provinsi Sumatera Lempuing Selatan H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi
172.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Provinsi Jawa Tengah Barat
173.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Barat Jatigede
174.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Provinsi Jawa Timur
175.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Provinsi Lampung Bandar Lampung
176.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Barat dan Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II Provinsi DKI Jakarta -14- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
177.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Barat dan Jatiluhur Provinsi DKI Jakarta
178.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Tengah Wosusokas
179.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Banten dan Karian - Serpong Provinsi DKI Jakarta
180.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi D.I. Yogyakarta Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)
181.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Bengkulu Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)
182.Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan Provinsi Bali
183.Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Provinsi Banten
184.Jakarta Sewerage System (JSS) Provinsi DKI Jakarta I. Sektor Tanggul Pantai
185.Tanggul Pantai Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten J. Sektor Energi
186.Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) Provinsi Jawa Timur
187.Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Provinsi Jawa Tengah, Development Master Plan (RDMP) Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
188.Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Provinsi Jawa Barat Petrokimia Balongan
189.Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM Indonesia Bagian Timur
190.Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG Indonesia Bagian Timur
191.Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Provinsi Maluku Masela
192.Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Provinsi Kalimantan Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Timur Deepwater Development Project/IDD)
193.Proyek Tangguh LNG Train 3 Provinsi Papua Barat
194.Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Provinsi Jawa Timur Jambaran - Tiung Biru
195.Pembangunan Jaringan Gas Kota Nasional -15- NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
196.Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Provinsi Jawa Barat Cirebon Semarang dan Ruas KEK Sei Provinsi Jawa Tengah Mangkei - Dumai) dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
197.Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan
198.Pembangunan Fasilitas Coal to Methanol di Kutai Provinsi Kalimantan Timur Timur
199.Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Provinsi Jawa Tengah, Bio Refinery Revamping dan Hidrogenasi CPO Provinsi Sumatera RU IV Cilacap, Green Refinery RU III Plaju, Selatan, dan Provinsi Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek) Jawa Barat
200.Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Provinsi Papua Barat Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni
201.Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro K. Sektor Teknologi
202.Percepatan Pembangunan Technopark Nasional
203.Proyek Satelit Multifungsi Nasional
204.Pengembangan Drone Male Kombatan (Male Nasional Unmaned Combat Aerial Vehicle)
205.Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Nasional Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat
206.Pengembangan Industri Garam Nasional
207.Palapa Ring Integrasi Nasional L. Sektor Pendidikan
208.Pembangunan Kampus Universitas Islam Provinsi Jawa Barat Internasional Indonesia M. Sektor Pariwisata
209.Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Provinsi DKI Jakarta Seribu N. Sektor Perkebunan
210.Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Provinsi Papua Barat Turunannya -16- II. PROGRAM NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL NASIONAL
1.Program Ketenagalistrikan Program Ketenagalistrikan terdiri dari: