menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654); www.peraturan.go.id 2023, No.904
4.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675);
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL. Pasal I Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran www.peraturan.go.id 2023, No.904 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA www.peraturan.go.id 2023, No.904 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL I. PROYEK NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI A. Sektor Jalan dan Jembatan
1.Jalan Tol Serang - Panimbang Provinsi Banten
2.Jalan Tol Pandaan - Malang Provinsi Jawa Timur
3.Jalan Tol Manado - Bitung Provinsi Sulawesi Utara
4.Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
5.Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
6.Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau
7.Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
8.Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh
9.Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat
11.Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
12.Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara
13.Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
14.Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau
15.Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau
16.Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan
17.Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu www.peraturan.go.id 2023, No.904 NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
18.Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Provinsi Sumatera Selatan
19.Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Provinsi Jawa Barat
20.Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang Provinsi Jawa Barat
21.Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
22.Jalan Tol Serpong - Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
23.Jalan Tol Cinere - Jagorawi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
24.Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Provinsi Jawa Barat
25.Jalan Tol Cibitung - Cilincing Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
26.Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
27.Jalan Tol Serpong - Balaraja Provinsi Banten
28.Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
29.Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
30.Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
31.Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
32.Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
33.Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
34.Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Provinsi Jawa Timur
35.Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki) Provinsi Jawa Timur
36.Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Provinsi Jawa Timur
37.Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
38.Jalan Tol Semarang - Demak Provinsi Jawa Tengah
39.Jalan Tol Yogyakarta - Bawen Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
40.Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur
41.Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Provinsi Jawa Timur www.peraturan.go.id 2023, No.904 NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
42.Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) Provinsi Jawa Barat
43.Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
44.Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda) Provinsi Jawa Barat
45.Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
46.Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
47.Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi Provinsi Bali
48.Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi DKI Jakarta B. Sektor Pelabuhan
49.Pelabuhan KEK Maloy Provinsi Kalimantan Timur
50.Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan Provinsi Bali
51.Pelabuhan Likupang Provinsi Sulawesi Utara
52.Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan
53.Terminal Multipurpose Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
54.Pembangunan Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat
55.Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Provinsi Kalimantan Barat
56.Pengembangan Pelabuhan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
57.Pengembangan Pelabuhan Sorong Provinsi Papua Barat
58.Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu Provinsi Sulawesi Tengah
59.Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara
60.Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung Provinsi Sulawesi Utara
61.Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) Provinsi Bali
62.Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang Provinsi Sumatera Selatan
63.Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi Provinsi Jambi C. Sektor Bandar Udara
64.Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta
65.Bandar Udara Kediri Provinsi Jawa Timur
66.Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
67.Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya Provinsi Nusa Tenggara Barat www.peraturan.go.id 2023, No.904 NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
68.Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru Provinsi Papua
69.Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak Provinsi Papua Barat
70.Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau D. Sektor Kereta
71.Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan) Provinsi Sulawesi Selatan
72.Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Provinsi Sumatera Utara
73.Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang (Target Penyelesaian Tahun 2024 hingga Pondok S5) Provinsi Sumatera Utara
74.Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta
75.Double Track Jawa Selatan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
76.High Speed Railway Jakarta - Bandung Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
77.Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
78.Kereta Api Logistik Lahat - Kertapati Provinsi Sumatera Selatan
79.Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur
80.Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) Provinsi Sumatera Selatan
81.Light Rail Transit (LRT) Jakarta Segmen Velodrome - Manggarai Provinsi DKI Jakarta
82.Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat) Provinsi DKI Jakarta
83.Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Phase I Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat E. Sektor Kawasan
84.Kawasan Industri Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara
85.Kawasan Industri Landak Provinsi Kalimantan Barat
86.Kawasan Industri Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
87.Kawasan Industri Jorong Provinsi Kalimantan Selatan
88.Kawasan Industri Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan
89.Kawasan Industri Morowali Provinsi Sulawesi Tengah www.peraturan.go.id 2023, No.904 NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
90.Kawasan Industri Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
91.Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
92.Kawasan Industri Tanah Kuning Provinsi Kalimantan Utara
93.Kawasan Industri Wilmar Serang Provinsi Banten
94.Kawasan Industri Pulau Obi Provinsi Maluku Utara
95.Kawasan Industri Weda Bay Provinsi Maluku Utara
96.Kawasan Industri Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
97.Kawasan Industri Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan
98.Kawasan Terintegrasi Bakauheni Provinsi Lampung
99.Kawasan Industri Terpadu Batang Provinsi Jawa Tengah
100.Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) Provinsi Sulawesi Tenggara
101.Kawasan Industri Tanjung Sauh Provinsi Kepulauan Riau
102.Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park Provinsi Sulawesi Tenggara
103.Kawasan Industri Motui Provinsi Sulawesi Tenggara
104.Kawasan Industri Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
105.Kawasan Industri Pulau Ladi Provinsi Kepulauan Riau
106.Kawasan Industri Pupuk Fakfak Provinsi Papua Barat
107.Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park Provinsi Sulawesi Tengah
108.Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park (IDIP) Provinsi Sulawesi Tengah
109.Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP) Provinsi Sulawesi Selatan
110.Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke Provinsi Papua Selatan F. Sektor Perumahan
111.Pembangunan Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta
112.Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya Nasional G. Sektor Bendungan dan Irigasi
113.Bendungan Marangkayu Provinsi Kalimantan Timur
114.Bendungan Kuningan Provinsi Jawa Barat
115.Bendungan Bendo Provinsi Jawa Timur
116.Bendungan Gongseng Provinsi Jawa Timur
117.Bendungan Tukul Provinsi Jawa Timur
118.Bendungan Pidekso Provinsi Jawa Tengah
119.Bendungan Tugu Provinsi Jawa Timur
120.Bendungan Karalloe Provinsi Sulawesi Selatan www.peraturan.go.id 2023, No.904 NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
121.Bendungan Keureuto Provinsi Aceh
122.Bendungan Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
123.Bendungan Passeloreng Provinsi Sulawesi Selatan
124.Bendungan Lolak Provinsi Sulawesi Utara
125.Bendungan Bintang Bano Provinsi Nusa Tenggara Barat
126.Bendungan Karian Provinsi Banten
127.Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh Provinsi Aceh
128.Bendungan Way Sekampung Provinsi Lampung
129.Bendungan Kuwil Kawangkoan Provinsi Sulawesi Utara
130.Bendungan Ladongi Provinsi Sulawesi Tenggara
131.Bendungan Ciawi Provinsi Jawa Barat
132.Bendungan Sukamahi Provinsi Jawa Barat
133.Bendungan Leuwikeris Provinsi Jawa Barat
134.Bendungan Cipanas Provinsi Jawa Barat
135.Bendungan Tiga Dihaji Provinsi Sumatera Selatan
136.Bendungan Semantok Provinsi Jawa Timur
137.Bendungan Pamukkulu Provinsi Sulawesi Selatan
138.Bendungan Bener Provinsi Jawa Tengah
139.Bendungan Sadawarna Provinsi Jawa Barat
140.Bendungan Lausimeme Provinsi Sumatera Utara
141.Bendungan Sidan Provinsi Bali
142.Bendungan Marga Tiga Provinsi Lampung
143.Bendungan Bagong Provinsi Jawa Timur
144.Bendungan Randugunting Provinsi Jawa Tengah
145.Bendungan Mbay Provinsi Nusa Tenggara Timur
146.Bendungan Bulango Ulu Provinsi Gorontalo
147.Bendungan Napun Gete Provinsi Nusa Tenggara Timur
148.Bendungan Temef Provinsi Nusa Tenggara Timur
149.Bendungan Way Apu Provinsi Maluku
150.Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat
151.Bendungan Tamblang Provinsi Bali
152.Bendungan Beringin Sila Provinsi Nusa Tenggara Barat
153.Bendungan Tiu Suntuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
154.Bendungan Manikin Provinsi Nusa Tenggara Timur
155.Bendungan Jlantah Provinsi Jawa Tengah
156.Bendungan Jragung Provinsi Jawa Tengah www.peraturan.go.id 2023, No.904 NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
157.Bendungan Sepaku Semoi Provinsi Kalimantan Timur
158.Bendungan Budong-Budong Provinsi Sulawesi Barat
159.Bendungan Ameroro Provinsi Sulawesi Tenggara
160.Bendungan Karangnongko Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
161.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci Provinsi Aceh
162.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan Provinsi Aceh
163.Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang Provinsi Sumatera Selatan
164.Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase Provinsi Sulawesi Selatan
165.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa Provinsi Sulawesi Tengah
166.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang Provinsi Jawa Barat
167.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan Provinsi Jawa Tengah
168.Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering Provinsi Sumatera Selatan H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi
169.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Provinsi Jawa Tengah
170.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Provinsi Jawa Timur
171.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
172.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta
173.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas Provinsi Jawa Tengah
174.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
175.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) Provinsi Bengkulu
176.Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Provinsi Banten
177.Jakarta Sewerage System (JSS) Provinsi DKI Jakarta I. Sektor Tanggul Pantai
178.Tanggul Pantai Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten J. Sektor Energi
179.Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela Provinsi Maluku www.peraturan.go.id 2023, No.904 NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
180.Pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD) Provinsi Kalimantan Timur
181.Proyek Tangguh LNG Train 3 Provinsi Papua Barat
182.Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru Provinsi Jawa Timur
183.Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
184.Pengembangan Lapangan Gas Asap, Kido, dan Merah (AKM) Provinsi Papua Barat
185.Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) Provinsi Jawa Timur
186.Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP) Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
187.Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan Provinsi Jawa Barat
188.Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM Indonesia Bagian Timur
189.Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG Indonesia Bagian Timur
190.Pembangunan Jaringan Gas Kota Nasional
191.Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Dumai Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
192.Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Bio Refinery Revamping dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, Green Refinery RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek) Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat
193.Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
194.Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan
195.Gasifikasi Batubara di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur K. Sektor Teknologi
196.Percepatan Pembangunan Technopark Nasional
197.Proyek Satelit Multifungsi Nasional
198.Pengembangan Drone Male Kombatan (Male Unmaned Combat Aerial Vehicle) Nasional
199.Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat Nasional
200.Pengembangan Industri Garam Nasional
201.Palapa Ring Integrasi Nasional L. Sektor Pendidikan
202.Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia Provinsi Jawa Barat www.peraturan.go.id 2023, No.904 NO. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI M. Sektor Pariwisata
203.Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta N. Sektor Perkebunan
204.Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya Provinsi Papua Barat www.peraturan.go.id 2023, No.904 II. PROGRAM NO. DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.Program Ketenagalistrikan Program Ketenagalistrikan terdiri dari: