DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007

Nomor: 24/PRT/M/2007
Tahun: 2007
Ditetapkan: 9 Agustus 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ada pada pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55); 1 2
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2.Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.
3.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
4.Pemerintah daerah adalah Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung, dalam menetapkan kebijakan operasional izin mendirikan bangunan gedung.
(2)Pedoman teknis ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(3)Lingkup pedoman teknis ini meliputi tata cara, persyaratan, retribusi izin mendirikan bangunan gedung, pembinaan, dan ketentuan lain.

BAB II

TATA CARA, PERSYARATAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, DAN PEMBINAAN

Pasal 3

(1)Tata cara penerbitan izin mendirikan bangunan gedung meliputi:
1. a.Pola umum pengaturan izin mendirikan bangunan gedung;
2. b.Proses izin mendirikan bangunan gedung;
3. c.Tata cara pengesahan dokumen rencana teknis;
4. d.Pemeriksaan permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
5. e.Kelengkapan dokumen izin mendirikan bangunan gedung;
6. f.Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
7. g.Jangka waktu proses penerbitan izin mendirikan bangunan gedung; 4
8. h.Pembekuan dan pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; dan
9. i.Pendataan/pendaftaran bangunan gedung.
(2)Rincian tata cara penerbitan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 4

(1)Persyaratan izin mendirikan bangunan gedung meliputi:
1. a.Persyaratan administratif untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
2. b.Persyaratan teknis untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
3. c.Penyedia jasa; dan
4. d.Pelaksana pengurusan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.
(2)Rincian persyaratan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 5

(1)Retribusi izin mendirikan bangunan gedung meliputi:
1. a.Ketentuan khusus perizinan;
2. b.Jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
3. c.Penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan gedung;
4. d.Indeks penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan gedung;
5. e.Harga satuan (tarif) retribusi izin mendirikan bangunan gedung; dan
6. f.Dokumen izin mendirikan bangunan gedung. 5
(2)Rincian pedoman retribusi izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 6

(1)Pembinaan meliputi:
1. a.Peran Pemerintah;
2. b.Peran pemerintah daerah; dan
3. c.Peran masyarakat.
(2)Rincian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 7

(1)Ketentuan lain meliputi:
1. a.Pembangunan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri; dan
2. b.Proses penerbitan perizinan.
(2)Rincian ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan bangunan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan IMB yang diatur dalam peraturan ini. 6

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini.
(2)Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana pada ayat (1), maka pelaksanaan pengaturan izin mendirikan bangunan gedung berpedoman pada peraturan ini.
(3)Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan serta keandalan bangunan gedung.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengikuti pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Terhadap aparat Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi melakukan pembinaan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dan penetapan kebijakan operasional serta penerbitan izin mendirikan bangunan gedung pada umumnya dan bangunan gedung untuk kepentingan umum di kabupaten dan kota di wilayahnya.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 10

(1)Pembinaan pelaksanaan pedoman teknis ini dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ada pada pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55); 1 2
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2.Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.
3.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
4.Pemerintah daerah adalah Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung, dalam menetapkan kebijakan operasional izin mendirikan bangunan gedung.
(2)Pedoman teknis ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(3)Lingkup pedoman teknis ini meliputi tata cara, persyaratan, retribusi izin mendirikan bangunan gedung, pembinaan, dan ketentuan lain.

BAB II

TATA CARA, PERSYARATAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, DAN PEMBINAAN

Pasal 3

(1)Tata cara penerbitan izin mendirikan bangunan gedung meliputi:
1. a.Pola umum pengaturan izin mendirikan bangunan gedung;
2. b.Proses izin mendirikan bangunan gedung;
3. c.Tata cara pengesahan dokumen rencana teknis;
4. d.Pemeriksaan permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
5. e.Kelengkapan dokumen izin mendirikan bangunan gedung;
6. f.Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
7. g.Jangka waktu proses penerbitan izin mendirikan bangunan gedung; 4
8. h.Pembekuan dan pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; dan
9. i.Pendataan/pendaftaran bangunan gedung.
(2)Rincian tata cara penerbitan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 4

(1)Persyaratan izin mendirikan bangunan gedung meliputi:
1. a.Persyaratan administratif untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
2. b.Persyaratan teknis untuk permohonan izin mendirikan bangunan gedung;
3. c.Penyedia jasa; dan
4. d.Pelaksana pengurusan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.
(2)Rincian persyaratan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 5

(1)Retribusi izin mendirikan bangunan gedung meliputi:
1. a.Ketentuan khusus perizinan;
2. b.Jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
3. c.Penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan gedung;
4. d.Indeks penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan gedung;
5. e.Harga satuan (tarif) retribusi izin mendirikan bangunan gedung; dan
6. f.Dokumen izin mendirikan bangunan gedung. 5
(2)Rincian pedoman retribusi izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 6

(1)Pembinaan meliputi:
1. a.Peran Pemerintah;
2. b.Peran pemerintah daerah; dan
3. c.Peran masyarakat.
(2)Rincian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 7

(1)Ketentuan lain meliputi:
1. a.Pembangunan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri; dan
2. b.Proses penerbitan perizinan.
(2)Rincian ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.
(3)Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan bangunan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan IMB yang diatur dalam peraturan ini. 6

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini.
(2)Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana pada ayat (1), maka pelaksanaan pengaturan izin mendirikan bangunan gedung berpedoman pada peraturan ini.
(3)Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan serta keandalan bangunan gedung.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengikuti pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Terhadap aparat Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi melakukan pembinaan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dan penetapan kebijakan operasional serta penerbitan izin mendirikan bangunan gedung pada umumnya dan bangunan gedung untuk kepentingan umum di kabupaten dan kota di wilayahnya.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 10

(1)Pembinaan pelaksanaan pedoman teknis ini dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (17)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 03 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (17)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 03 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019