1.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
2.mengumpulkan data untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
3.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
4.mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
5.melaksanakan administrasi untuk penyusunan RKP;
6.mengumpulkan data untuk penyusunan RKP;
7.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Revisi RKP;
8.mengumpulkan data untuk penyusunan Revisi RKP;
9.melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan;
10.menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Pendahuluan;
11.melaksanakan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
12.menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
13.melakukan review atas LHP terdahulu;
14.melakukan pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern;
15.menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Terinci;
16.melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
17.menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas- tugas dalam Pemeriksaan Terinci;
18.menyiapkan bahan penyusunan IHPS;
19.melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP;
20.menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP;
21.melaksanakan administrasi dalam pemantauan TLHP;
22.menyiapkan bahan pemantauan TLHP;
23.melaksanakan pemantauan TLHP;
24.menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
25.melaksanakan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
26.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
27.mengumpulkan data untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
28.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
29.mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
30.melaksanakan administrasi untuk penyusunan RKP;
31.mengumpulkan data untuk penyusunan RKP;
32.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Revisi RKP;
33.mengumpulkan data untuk penyusunan Revisi RKP;
34.memperoleh informasi awal dari Pemberi Informasi;
35.menghimpun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan;
36.mendokumentasikan dan mengadminis- trasikan informasi awal;
37.melakukan pembahasan informasi awal;
38.meminta data pendukung kepada Pemberi Informasi;
39.memverifikasi data pendukung dari Pemberi Informasi;
40.melakukan analisis dan penelahaan atas informasi awal berdasarkan bukti yang diterima;
41.mengumpulkan petunjuk tambahan untuk melengkapi analisis awal;
42.melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
43.menyiapkan bahan untuk penyusunan simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal;
44.menyiapkan bahan pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
45.melakukan komunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH untuk join investigation seperti transportasi, akomodasi, jadwal kerja;
46.menyiapkan bahan penyusunan P2 Investigatif;
47.melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan;
48.menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas- tugas Pemeriksaan Investigatif;
49.melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
50.menyusun KKP;
51.menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
52.mengikuti pembahasan dengan Ahli/ Konsultan;
53.mendokumentasikan pelaksanaan pemba- hasan dengan Ahli/Konsultan;
54.melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan;
55.menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/ Alternatif;
56.menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
57.menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
58.melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP Investigatif;
59.menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP Investigatif;
60.melaksanakan administrasi untuk pendampingan kepada APH;
61.menyiapkan salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan oleh APH;
62.melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP Investigatif;
63.mengadministrasikan dan mendokumentasi- kan permintaan PKN;
64.melakukan telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
65.membuat daftar permintaan bukti tambahan dan mengecek bukti yang ada;
66.melakukan telaahan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
67.menyiapkan bahan penyusunan P2 PKN;
68.melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan;
69.menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas- tugas Pemeriksaan PKN;
70.melakukan review atas LHP Investigatif Terdahulu;
71.melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksa- naan Pemeriksaan PKN;
72.menyusun KKP;
73.menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
74.melakukan pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
75.mendokumentasikan pelaksanaan pemba- hasan dengan Ahli/Konsultan;
76.melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan;
77.menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
78.menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
79.menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
80.melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP PKN;
81.menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP PKN;
82.melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP PKN;
83.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
84.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
85.menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
86.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
87.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
88.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
89.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
90.melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
91.menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
1.menyusun Tema Pemeriksaan;
2.menyusun Proposal Pemeriksaan;
3.menyusun usulan RKP;
4.menyusun usulan Revisi RKP;
5.menyusun konsep P2 Pendahuluan;
6.menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan;
7.mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk tugas-tugas Pemeriksaan Pendahuluan;
8.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
9.me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
10.menyusun konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
11.melakukan review atas hasil review dari Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP terdahulu;
12.melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu;
13.me-review hasil pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern;
14.mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Terinci;
15.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
16.me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci;
17.menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS;
18.menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP;
19.menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti kondisi, kriteria, sebab dan akibat;
20.menyiapkan usulan konsep Rekomendasi BPK;
21.menyiapkan konsep Surat Keluar;
22.melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
23.melaksanakan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
24.menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
25.membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan pemeriksaan;
26.memimpin pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
27.menyusun konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
28.menyiapkan bahan pendukung Perumusan Pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan;
29.menyiapkan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian Negara;
30.menyusun Tema Pemeriksaan;
31.menyusun Proposal Pemeriksaan;
32.menyusun usulan RKP;
33.menyusun usulan Revisi RKP;
34.menyusun usulan pembentukan TPPI;
35.menyusun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan;
36.menyusun konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal;
37.memimpin proses analisis dan penelaahan atas informasi awal;
38.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
39.menyusun konsep simpulan atas hasil analisis dan penelahaan informasi awal (predikasi 4W + 1H atau 5W + 1H);
40.menyusun usulan Tim Pemeriksa;
41.menyusun hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
42.mengarahkan koordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH untuk join investigation seperti transportasi, akomodasi, jam kerja;
43.menyusun konsep P2 Investigatif;
44.menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penggunaan Ahli/Konsultan;
45.mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Investigatif;
46.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
47.me-review KKP yang telah disusun oleh Pemeriksa Ahli Pertama;
48.menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
49.memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
50.menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
51.menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan;
52.menyusun konsep Simpulan atas Hipotesa Awal;
53.menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
54.menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
55.menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
56.menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP Investigatif;
57.menyusun konsep LHP Investigatif berdasarkan unsur pelaporan LHP Investigatif yaitu simpulan, informasi umum, serta uraian hasil pemeriksaan dan lampiran;
58.menyiapkan konsep surat keluar;
59.membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
60.menyiapkan bahan pemaparan LHP Investigatif kepada APH;
61.melakukan komunikasi dengan APH untuk menginventarisir salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan APH;
62.menyampaikan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif kepada APH;
63.melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP Investigatif terkait tahap penyidikan;
64.membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH;
65.menyusun usulan pembentukan TPPI;
66.menyusun konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
67.menelaah dan meminta bukti tambahan kepada APH, apabila belum diperoleh kejelasan;
68.menyusun konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
69.menyusun usulan Tim Pemeriksa;
70.menyusun konsep P2 PKN;
71.mengusulkan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
72.mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan PKN;
73.melakukan komunikasi dengan Tim Terdahulu;
74.melakukan review atas hasil review Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP Investigatif Terdahulu;
75.melaksanakan komunikasi dengan APH;
76.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
77.me-review KKP yang telah disusun oleh Pemeriksa Ahli Pertama;
78.menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
79.memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
80.menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
81.menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan;
82.menyusun konsep Simpulan PKN;
83.menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
84.menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
85.menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
86.menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP PKN;
87.menyusun konsep LHP PKN sesuai unsur- unsur temuan seperti simpulan, perbuatan melawan hukum yang terjadi, pihak-pihak terkait;
88.menyiapkan konsep surat keluar;
89.membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
90.melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP PKN terkait dengan tahapan persidangan dan putusan Pengadilan atas nilai kerugian Negara;
91.membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH;
92.menyiapkan bahan pendukung pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan;
93.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
94.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
95.menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
96.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
97.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
98.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
99.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
100.melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
101.menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
102.menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
103.menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
104.melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Renstra BPK;
105.menyusun Konsep Renstra BPK;
106.melakukan analisis untuk penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
107.menyusun Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
108.melakukan analisis untuk penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
109.menyusun Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
110.melaksanakan pendampingan untuk fasilitasi penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
111.melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Rencana Implementasi Renstra;
112.menyusun konsep Rencana Implementasi Renstra;
113.melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Business Case Fokus Pemeriksaan;
114.menyusun konsep Business Case Fokus Pemeriksaan;
115.melakukan analisis untuk penyusunan Business Case Inisiatif Strategis;
116.melaksanakan pendampingan penyusunan Business Case Inisiatif Strategis dengan satker;
117.melaksanakan pendampingan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fokus Pemeriksaan dengan satker;
118.melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
119.melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Inisiatif Strategis;
120.melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Fokus Pemeriksaan;
121.melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Inisiatif Strategis;
122.menyusun Konsep Manajemen Perubahan;
123.melaksanakan tugas pelaksanaan Manajemen Perubahan;
124.menyusun perbaikan dan revisi dokumen (Renstra/Rencana Implementasi Renstra/Business Case Fokus Pemeriksaan/Business Case Inisiatif Strategis/Kerangka Acuan Kerja Fokus Pemeriksaan);
125.menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
126.menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
127.menuangkan bahan evaluasi dalam konsep hasil evaluasi hasil pemeriksaan;
128.mengompilasi hasil evaluasi hasil pemeriksaan;
129.menyusun konsep laporan evaluasi hasil pemeriksaan;
130.menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS);
131.menyusun konsep laporan inventarisasi bahan IHPS dan memantau kelengkapan bahan IHPS;
132.memvalidasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan;
133.mengklasifikasikan hasil pemeriksaan berdasar jenis pemeriksaan dan tema/fokus pemeriksaan;
134.menyusun outline IHPS dengan memperhatikan tema dan fokus pemeriksaan serta kebijakan pemeriksaan BPK;
135.mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah (Di bawah 10 data/ LHP);
136.mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang (Antara 11 – 50 data/ LHP);
137.mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP);
138.mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP);
139.mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan TLRHP;
140.mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
141.mengunduh salinan digital LHP dari SMP;
142.memastikan satker telah melakukan pengecekan sesuai matriks pengecekan salinan digital LHP;
143.mengompilasi dan memvalidasi salinan digital LHP;
144.menyusun daftar LHP sesuai outline IHPS;
145.menautkan (linking) salinan digital LHP dengan daftar LHP;
146.mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/ LHP);
147.menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/LHP);
148.mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP);
149.menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP);
150.mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas tinggi (dari 51 sampai dengan 100 data/LHP);
151.menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP);
152.mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/LHP);
153.menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP);
154.menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS;
155.mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPS beserta tindak lanjutnya;
156.menyusun konsep final IHPS berdasar masukan;
157.membuat master salinan digital IHPS berisi IHPS, LHP, dan salinan digital Lampiran;
158.menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan (IHPL);
159.menginventarisasi bahan IHPL;
160.merekapitulasi dan mengklasifikasikan tema IHPS;
161.menyusun outline IHPL;
162.mengompilasi dan memvalidasi bahan IHPL;
163.menyusun konsep awal IHPL berdasarkan kompilasi;
164.menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL;
165.mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPL beserta tindak lanjutnya;
166.menyusun konsep final IHPL berdasar masukan;
167.mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP);
168.mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan TLRHP;
169.menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi pemantauan TLRHP;
170.mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
171.mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
172.menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
173.mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
174.mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
175.menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
176.menganalisis usulan bahan pendapat (UBP) dari satker;
177.menyusun jawaban terkait UBP ke satker;
178.menyusun monitoring UBP;
179.mengidentifikasi tema pendapat berdasar permintaan, prioritas UBP, atau hasil pemeriksaan;
180.mengumpulkan data dan informasi serta melakukan telaahan terhadap ketentuan dan peraturan dalam penyusunan konsep bahan pendapat BPK;
181.menyusun kerangka alur pikir pendapat BPK;
182.menyusun konsep pendapat BPK;
183.melakukan pembahasan konsep pendapat dengan narasumber;
184.menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK;
185.menginventarisir masukan, menyusun konsep final berdasar masukan dan menyusun konsep surat keluar;
186.mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
187.mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
188.menyiapkan konsep surat keluar dan Surat Tanda Terdaftar (STT) di BPK;
189.memutakhirkan data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
190.menyusun konsep laporan pemutakhiran data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
191.menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
192.menyusun konsep laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
193.menyiapkan bahan dan menyusun laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
194.menyusun konsep laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
195.menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
196.menyusun Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
197.merencanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
198.melaksanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
199.menyusun Laporan kegiatan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
200.merencanakan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
201.melaksanakan penyusunan perangkat lunak bidang pemeriksaan;
202.menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
203.merencanakan diseminasi perangkat lunak;
204.melaksanakan kegiatan diseminasi perangkat lunak;
205.menyusun laporan hasil diseminasi;
206.merencanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
207.melaksanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
208.menyusun laporan Pemantauan Keterterapan Perangkat Lunak;
209.melaksanakan asistensi/konsultasi Bidang Pemeriksaan;
210.mengelola artikel dalam Jurnal TAKEN;
211.menyusun Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
212.menyusun Tema Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
213.menyusun Proposal Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
214.menyusun Revisi Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
215.menyusun Strategi Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
216.menyusun Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
217.menyusun Program Kerja Perorangan Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
218.menyusun Legal Knowledge Management System untuk Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
219.melaksanakan Legal Risk Assesment atas Pemeriksaan BPK;
220.menyusun simpulan awal Pengelolaan Informasi Awal Penyusunan Pendapat Hukum untuk Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
221.menyusun Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan;
222.melaksanakan Pemeriksaan untuk Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
223.melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
224.melaksanakan Pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
225.menyusun Kertas Kerja;
226.menyusun Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum;
227.menyusun Surat Penyampaian Pendapat Hukum;
228.melaksanakan Pemutakhiran Database Pendapat Hukum;
229.menyusun Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan;
230.menyusun Laporan Pemeriksaan untuk Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
231.menyusun Laporan Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
232.menyusun Laporan Pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
233.menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah;
234.menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
235.melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum;
236.melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP);
237.melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
238.melaksanakan Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum;
239.melaksanakan pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/Saksi;
240.melaksanakan Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara
241.menyusun laporan kronologi persidangan atau notulen pendampingan hukum atas pemberian keterangan ahli/saksi;
242.menyusun kompilasi pemberian bantuan hukum;
243.mengumpulkan Data dan Informasi Aset Teknologi Informasi (TI) terkait objek pemeriksaan;
244.melakukan penilaian risiko untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan TI;
245.menyusun kriteria pemeriksaan TI;
246.menyusun Ruang Lingkup (scoping) Pemeriksaan TI;
247.menyusun metodologi pengumpulan data TI;
248.merencanakan pengolahan dan analisis data TI;
249.melaksanakan pengolahan dan analisis data TI, serta menyusun simpulannya;
250.menyusun Tema Review dan Pemeriksaan Internal;
251.menyusun Proposal Review dan Pemeriksaan Internal;
252.menyusun Rencana Kegiatan Review dan Pemeriksaan Internal;
253.menyusun Revisi Rencana Kegiatan Review dan Pemeriksaan Internal;
254.menyusun Strategi Review dan Pemeriksaan Internal;
255.melaksanakan penerimaan informasi awal;
256.melaksanakan penelaahan informasi awal;
257.melakukan Review Pendahuluan (jika diperlukan);
258.menyusun Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
259.menyusun usulan Tim Review dan Pemeriksaan Internal;
260.menyusun Program Review dan Pemeriksaan Internal;
261.menyusun Program Kerja Perorangan (PKP) atas Review dan Pemeriksaan Internal;
262.melaksanakan Review dan Pemeriksaan Internal;
263.menyusun Kertas Kerja atas Review dan Pemeriksaan Internal;
264.menyusun konsep Laporan hasil Review dan Pemeriksaan Internal;
265.melaksanakan Evaluasi atas Review dan Pemeriksaan Internal;
266.melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Review dan Pemeriksaan Internal;
267.melaksanakan konsultasi melalui nota dinas atau surel (E-mail);
268.melaksanakan konsultasi secara tatap muka (seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan review ex-ante);
269.melaksanakan konsultasi melalui portal Itama;
270.menyusun laporan evaluasi hasil konsultasi;
271.mempersiapkan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk pemberian penghargaan;
272.melaksanakan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk pemberian penghargaan; dan
273.melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk pemberian penghargaan LHP terbaik;
1.mengusulkan Tema Pemeriksaan;
2.mengusulkan Proposal Pemeriksaan;
3.mengusulkan RKP;
4.mengusulkan Revisi RKP;
5.mengusulkan Strategi Pemeriksaan;
6.me-review konsep P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda;
7.me-review konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Muda;
8.melakukan supervisi Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
9.me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang telah di-review oleh Pemeriksa Ahli Muda;
10.me-review konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda;
11.mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
12.me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci yang telah di- review oleh Pemeriksa Ahli Muda;
13.me-review konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Muda;
14.analisis dan review konsep LHP;
15.me-review konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
16.me-review usulan konsep Rekomendasi BPK dari Pemeriksa Ahli Muda;
17.melakukan pembahasan atas usulan konsep Rekomendasi BPK;
18.membuat Surat Keluar;
19.menyusun konsep Pelaporan Informasi Rahasia;
20.menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
21.menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
22.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
23.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
24.me-review konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
25.mengompilasi dan menyusun Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
26.mengompilasi hasil kajian dan menyusun Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugasnya;
27.mengusulkan Tema Pemeriksaan;
28.mengusulkan Proposal Pemeriksaan;
29.mengusulkan RKP;
30.mengusulkan Revisi RKP;
31.mengusulkan Strategi Pemeriksaan;
32.me-review usulan pembentukan TPPI;
33.me-review informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan, dan lain-lain;
34.me-review konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
35.mengendalikan teknis proses analisis dan penelaahan atas informasi awal;
36.mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
37.me-review konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
38.melakukan diskusi dengan Instansi berwenang (APH) dalam hal hasil penelaahan dapat memenuhi unsur 5W + 1 H;
39.me-review hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada dari Pemeriksa Ahli Muda;
40.me-review usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda;
41.me-review konsep P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
42.me-review KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
43.mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
44.me-review KKP yang sudah di-review oleh Pemeriksa Ahli Muda;
45.me-review materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda;
46.mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
47.me-review konsep Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
48.me-review konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
49.melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
50.melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
51.menganalisis dan me-review konsep LHP Investigatif;
52.me-review konsep LHP Investigatif dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
53.me-review konsep surat keluar;
54.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
55.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
56.melakukan pemaparan LHP Investigatif kepada APH;
57.mengusulkan penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif;
58.me-review laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP investigatif oleh APH;
59.me-review usulan pembentukan TPPI;
60.me-review konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Muda;
61.me-review hasil telaahan dari Pemeriksa Ahli Muda atas permintaan bukti tambahan kepada APH;
62.me-review konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Muda;
63.me-review usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda;
64.me-review konsep P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Muda;
65.me-review usulan kebutuhan Ahli/ Konsultan kepada APH;
66.mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
67.me-review KKP yang sudah di-review oleh Pemeriksa Ahli Muda;
68.me-review materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda;
69.mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
70.me-review konsep Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Muda;
71.me-review konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
72.melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
73.melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
74.menganalisis dan me-review konsep LHP PKN;
75.me-review konsep LHP PKN dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
76.me-review konsep surat keluar;
77.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
78.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
79.me-review laporan atas hasil pemantauan penanganan PKN oleh APH;
80.mengompilasi dan menyusun bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
81.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
82.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
83.menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
84.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
85.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
86.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
87.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
88.melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
89.menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta; dan
1.me-review Tema Pemeriksaan;
2.me-review Proposal Pemeriksaan;
3.me-review RKP;
4.me-review Revisi RKP;
5.me-review Strategi Pemeriksaan;
6.me-review dan menyetujui P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya;
7.mengarahkan pengumpulan data dan informasi;
8.me-review dan menyetujui P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Madya;
9.mengarahkan Pemeriksaan Pendahuluan/ Interim;
10.me-review dan menyetujui Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya;
11.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
12.me-review konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Madya;
13.me-review kesesuaian konsep LHP dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN);
14.me-review dan menyetujui LHP;
15.me-review usulan konsep Rekomendasi BPK;
16.me-review konsep Pelaporan Informasi Rahasia;
17.me-review laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
18.melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi;
19.me-review dan menyetujui laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
20.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
21.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
22.me-review dan menyetujui Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
23.me-review Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
24.me-review Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Ahli Madya pada lingkup tugasnya;
25.me-review Tema Pemeriksaan;
26.me-review Proposal Pemeriksaan;
27.me-review RKP;
28.me-review Revisi RKP;
29.me-review Strategi Pemeriksaan;
30.me-review dan menyetujui pembentukan TPPI;
31.me-review dan menyetujui Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
32.mengendalikan mutu proses analisis dan penelaahan atas informasi awal
33.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
34.me-review dan menyetujui simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
35.memberikan persetujuan untuk menyerahkan Laporan Penelahaan Informasi Awal kepada APH jika hasil predikasi dapat memenuhi unsur 5W + 1H;
36.memberikan persetujuan untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan/ Pemeriksaan Investigatif;
37.me-review dan menyetujui hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada dari Pemeriksa Ahli Madya;
38.me-review dan menyetujui usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Madya;
39.me-review dan menyetujui P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Madya;
40.me-review dan menyetujui KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
41.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
42.me-review dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya;
43.mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
44.me-review dan menyetujui Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
45.me-review dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan dari Pemeriksa Ahli Madya;
46.me-review kesesuaian konsep LHP Investigatif dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
47.me-review dan menyetujui LHP Investigatif;
48.me-review dan menyetujui surat keluar;
49.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
50.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
51.menyetujui penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif;
52.menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH;
53.me-review dan menyetujui pembentukan TPPI;
54.melakukan permintaan pemaparan kasus dari APH dan bukti pendukung;
55.me-review dan menyetujui simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Madya;
56.menyampaikan simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana kepada Ketua BPK;
57.me-review dan menyetujui simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Madya;
58.menyampaikan simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara kepada Ketua BPK;
59.me-review dan menyetujui usulan Tim dari Pemeriksa Pemeriksa Ahli Madya;
60.me-review dan menyetujui P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Madya;
61.me-review dan menyetujui usulan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
62.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
63.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
64.me-review dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya;
65.mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
66.me-review dan menyetujui Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Madya;
67.me-review dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Madya;
68.me-review kesesuaian konsep LHP PKN dengan SPKN;
69.me-review dan menyetujui LHP PKN;
70.me-review dan menyetujui surat keluar;
71.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
72.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
73.menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH;
74.me-review bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
75.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
76.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
77.menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
78.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
79.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
80.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
81.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
82.melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
83.menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta.