DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
8.Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK.
9.Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
10.Pemeriksaan Investigatif adalah pemeriksaan yang meliputi kegiatan mendapatkan bukti dan pernyataan, penulisan laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan tindak kecurangan (fraud) kepada Aparat Penegak Hukum, membantu dalam menghitung kerugian negara dan memberikan keterangan ahli di persidangan, membantu upaya pendeteksian dan pencegahan tindak kecurangan (Fraud Risk Assessment) dan bersifat investigatif untuk mengungkapkan tindak kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak terkait, baik institusi maupun terhadap perorangan melalui proses yang jelas dan memiliki ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan tersebut.
11.Penghitungan Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PKN adalah Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidak adanya indikasi kerugian negara, termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian.
12.Pemberian Keterangan Ahli merupakan proses pemberian keterangan oleh orang yang kompeten (ahli) untuk pemeriksaan yang dilakukan di hadapan penyidik atau hakim (proses di pengadilan) terkait kerugian negara/daerah yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara/daerah dan akan menjadi salah satu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan hakim, selain Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Penghitungan Kerugian Negara/Daerah.
13.Rencana Kegiatan Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen yang memuat rencana pemeriksaan yang meliputi urutan pengelompokan tema pemeriksaan, waktu, kebutuhan Pemeriksa, anggaran, dan infrastruktur lainnya.
14.Program Kerja Perorangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah merupakan alokasi kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Program Pemeriksaan.
15.Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan oleh Pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan, mulai tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan pemeriksaan.
16.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya disingkat IHPS adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
17.Bahan Pendapat BPK adalah bahan yang digunakan untuk merumuskan pendapat BPK yang merupakan pernyataan sikap, pertimbangan, dan/atau hasil konsultasi yang disampaikan kepada pihak yang meminta dan/atau menerima pendapat terkait atas suatu masalah atau kebijakan tertentu sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK terkait pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18.Bahan Penjelasan BPK adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan BPK kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.
19.Seminar di Bidang Pemeriksaan adalah bentuk pengajaran yang diberikan secara khusus untuk membahas suatu topik tertentu di bidang pemeriksaan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh suatu lembaga profesional atau organisasi komersial lainnya.
20.Lokakarya atau Workshop di Bidang Pemeriksaan adalah suatu acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang pemeriksaan yang bertujuan untuk membahas suatu masalah tertentu di bidang pemeriksaan, sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut.
21.Sertifikasi Jabatan Pemeriksa adalah proses pengujian untuk menilai pemenuhan syarat kemampuan Pemeriksa untuk menduduki jabatan tertentu.
22.Surat Tanda Sertifikasi Jabatan yang selanjutnya disingkat STSJ adalah surat tanda lulus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi jabatan Pemeriksa.
23.Penilaian Kinerja Pemeriksa adalah penilaian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa sesuai dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di lingkungan BPK.
24.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
25.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
26.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pemeriksa sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
27.Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pemeriksa.
28.Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pemeriksaan yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
29.Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian pemeriksaan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
30.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa baik perorangan atau kelompok di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa termasuk dalam klasifikasi/ rumpun jabatan akuntan dan anggaran.

Pasal 3

(1)Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
1. a.Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama;
2. b.Pemeriksa Ahli Muda/Muda;
3. c.Pemeriksa Ahli Madya/Madya; dan
4. d.Pemeriksa Ahli Utama/Utama.
(3)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan perencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan review teknologi informasi, serta pengawasan/penjaminan mutu terhadap seluruh pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 6

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. c.pemeriksaan investigatif; dan
4. d.pengembangan profesi.
(3)Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pendidikan, meliputi:
  1. 1.pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pemeriksaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
  3. 3.diklat prajabatan;
2. b.pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:
  1. 1.penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP);
  2. 2.pemeriksaan;
  3. 3.pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
  4. 4.evaluasi pemeriksaan;
  5. 5.pemantauan kerugian negara/daerah; dan
  6. 6.penyusunan bahan perumusan pendapat BPK;
  7. 7.perumusan rencana strategis pemeriksaan;
  8. 8.evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
  9. 9.penelitian dan pengembangan pemeriksaan;
  10. 10.penguatan aspek hukum dalam pemeriksaan;
  11. 11.pemeriksaan dan review teknologi informasi; dan
  12. 12.pengawasan/penjaminan mutu seluruh pelaksanaan pemeriksaan;
3. c.pemeriksaan investigatif, meliputi:
  1. 1.penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP);
  2. 2.pemeriksaan investigatif;
  3. 3.pemeriksaan investigatif untuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN); dan
  4. 4.pemberian keterangan ahli sebagai ahli/saksi fakta; dan
4. d.pengembangan profesi, meliputi:
  1. 1.pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan;
  2. 2.penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang pemeriksaan;
  3. 3.penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pemeriksaan;
  4. 4.bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi; dan
  5. 5.kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan.
(4)unsur penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, terdiri atas:
1. a.pengajar/instruktur/narasumber dan penyusunan modul dalam pendidikan dan pelatihan;
2. b.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pemeriksaan;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan;
4. d.kepanitiaan pengembangan pemeriksaan dan/ atau kelembagaan;
5. e.keanggotaan dalam Tim Penilai;
6. f.perolehan tanda penghargaan/tanda jasa;
7. g.perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya;
8. h.penyusunan/pemutakhiran dan review Database Entitas Pemeriksaan (DEP);
9. i.penelaahan hasil pengaduan masyarakat;
10. j.pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan; dan
11. k.pembuatan laporan berkala satuan kerja.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

(1)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
1. a.Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
  1. 1.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
  2. 2.mengumpulkan data untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
  3. 3.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
  4. 4.mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
  5. 5.melaksanakan administrasi untuk penyusunan RKP;
  6. 6.mengumpulkan data untuk penyusunan RKP;
  7. 7.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Revisi RKP;
  8. 8.mengumpulkan data untuk penyusunan Revisi RKP;
  9. 9.melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan;
  10. 10.menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Pendahuluan;
  11. 11.melaksanakan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
  12. 12.menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
  13. 13.melakukan review atas LHP terdahulu;
  14. 14.melakukan pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern;
  15. 15.menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Terinci;
  16. 16.melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
  17. 17.menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas- tugas dalam Pemeriksaan Terinci;
  18. 18.menyiapkan bahan penyusunan IHPS;
  19. 19.melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP;
  20. 20.menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP;
  21. 21.melaksanakan administrasi dalam pemantauan TLHP;
  22. 22.menyiapkan bahan pemantauan TLHP;
  23. 23.melaksanakan pemantauan TLHP;
  24. 24.menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  25. 25.melaksanakan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  26. 26.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
  27. 27.mengumpulkan data untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
  28. 28.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
  29. 29.mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
  30. 30.melaksanakan administrasi untuk penyusunan RKP;
  31. 31.mengumpulkan data untuk penyusunan RKP;
  32. 32.melaksanakan administrasi untuk penyusunan Revisi RKP;
  33. 33.mengumpulkan data untuk penyusunan Revisi RKP;
  34. 34.memperoleh informasi awal dari Pemberi Informasi;
  35. 35.menghimpun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan;
  36. 36.mendokumentasikan dan mengadminis- trasikan informasi awal;
  37. 37.melakukan pembahasan informasi awal;
  38. 38.meminta data pendukung kepada Pemberi Informasi;
  39. 39.memverifikasi data pendukung dari Pemberi Informasi;
  40. 40.melakukan analisis dan penelahaan atas informasi awal berdasarkan bukti yang diterima;
  41. 41.mengumpulkan petunjuk tambahan untuk melengkapi analisis awal;
  42. 42.melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
  43. 43.menyiapkan bahan untuk penyusunan simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal;
  44. 44.menyiapkan bahan pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
  45. 45.melakukan komunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH untuk join investigation seperti transportasi, akomodasi, jadwal kerja;
  46. 46.menyiapkan bahan penyusunan P2 Investigatif;
  47. 47.melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan;
  48. 48.menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas- tugas Pemeriksaan Investigatif;
  49. 49.melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
  50. 50.menyusun KKP;
  51. 51.menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
  52. 52.mengikuti pembahasan dengan Ahli/ Konsultan;
  53. 53.mendokumentasikan pelaksanaan pemba- hasan dengan Ahli/Konsultan;
  54. 54.melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan;
  55. 55.menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/ Alternatif;
  56. 56.menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
  57. 57.menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
  58. 58.melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP Investigatif;
  59. 59.menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP Investigatif;
  60. 60.melaksanakan administrasi untuk pendampingan kepada APH;
  61. 61.menyiapkan salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan oleh APH;
  62. 62.melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP Investigatif;
  63. 63.mengadministrasikan dan mendokumentasi- kan permintaan PKN;
  64. 64.melakukan telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  65. 65.membuat daftar permintaan bukti tambahan dan mengecek bukti yang ada;
  66. 66.melakukan telaahan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
  67. 67.menyiapkan bahan penyusunan P2 PKN;
  68. 68.melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan;
  69. 69.menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas- tugas Pemeriksaan PKN;
  70. 70.melakukan review atas LHP Investigatif Terdahulu;
  71. 71.melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksa- naan Pemeriksaan PKN;
  72. 72.menyusun KKP;
  73. 73.menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
  74. 74.melakukan pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  75. 75.mendokumentasikan pelaksanaan pemba- hasan dengan Ahli/Konsultan;
  76. 76.melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan;
  77. 77.menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
  78. 78.menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
  79. 79.menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
  80. 80.melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP PKN;
  81. 81.menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP PKN;
  82. 82.melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP PKN;
  83. 83.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
  84. 84.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  85. 85.menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  86. 86.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  87. 87.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
  88. 88.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  89. 89.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
  90. 90.melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
  91. 91.menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
2. b.Pemeriksa Ahli Muda/Muda, meliputi:
  1. 1.menyusun Tema Pemeriksaan;
  2. 2.menyusun Proposal Pemeriksaan;
  3. 3.menyusun usulan RKP;
  4. 4.menyusun usulan Revisi RKP;
  5. 5.menyusun konsep P2 Pendahuluan;
  6. 6.menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan;
  7. 7.mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk tugas-tugas Pemeriksaan Pendahuluan;
  8. 8.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
  9. 9.me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
  10. 10.menyusun konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
  11. 11.melakukan review atas hasil review dari Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP terdahulu;
  12. 12.melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu;
  13. 13.me-review hasil pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern;
  14. 14.mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Terinci;
  15. 15.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
  16. 16.me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci;
  17. 17.menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS;
  18. 18.menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP;
  19. 19.menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti kondisi, kriteria, sebab dan akibat;
  20. 20.menyiapkan usulan konsep Rekomendasi BPK;
  21. 21.menyiapkan konsep Surat Keluar;
  22. 22.melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
  23. 23.melaksanakan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
  24. 24.menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
  25. 25.membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan pemeriksaan;
  26. 26.memimpin pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  27. 27.menyusun konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  28. 28.menyiapkan bahan pendukung Perumusan Pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  29. 29.menyiapkan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian Negara;
  30. 30.menyusun Tema Pemeriksaan;
  31. 31.menyusun Proposal Pemeriksaan;
  32. 32.menyusun usulan RKP;
  33. 33.menyusun usulan Revisi RKP;
  34. 34.menyusun usulan pembentukan TPPI;
  35. 35.menyusun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan;
  36. 36.menyusun konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  37. 37.memimpin proses analisis dan penelaahan atas informasi awal;
  38. 38.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
  39. 39.menyusun konsep simpulan atas hasil analisis dan penelahaan informasi awal (predikasi 4W + 1H atau 5W + 1H);
  40. 40.menyusun usulan Tim Pemeriksa;
  41. 41.menyusun hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
  42. 42.mengarahkan koordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH untuk join investigation seperti transportasi, akomodasi, jam kerja;
  43. 43.menyusun konsep P2 Investigatif;
  44. 44.menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penggunaan Ahli/Konsultan;
  45. 45.mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Investigatif;
  46. 46.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
  47. 47.me-review KKP yang telah disusun oleh Pemeriksa Ahli Pertama;
  48. 48.menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
  49. 49.memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  50. 50.menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  51. 51.menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan;
  52. 52.menyusun konsep Simpulan atas Hipotesa Awal;
  53. 53.menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
  54. 54.menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
  55. 55.menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
  56. 56.menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP Investigatif;
  57. 57.menyusun konsep LHP Investigatif berdasarkan unsur pelaporan LHP Investigatif yaitu simpulan, informasi umum, serta uraian hasil pemeriksaan dan lampiran;
  58. 58.menyiapkan konsep surat keluar;
  59. 59.membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
  60. 60.menyiapkan bahan pemaparan LHP Investigatif kepada APH;
  61. 61.melakukan komunikasi dengan APH untuk menginventarisir salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan APH;
  62. 62.menyampaikan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif kepada APH;
  63. 63.melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP Investigatif terkait tahap penyidikan;
  64. 64.membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH;
  65. 65.menyusun usulan pembentukan TPPI;
  66. 66.menyusun konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  67. 67.menelaah dan meminta bukti tambahan kepada APH, apabila belum diperoleh kejelasan;
  68. 68.menyusun konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
  69. 69.menyusun usulan Tim Pemeriksa;
  70. 70.menyusun konsep P2 PKN;
  71. 71.mengusulkan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
  72. 72.mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan PKN;
  73. 73.melakukan komunikasi dengan Tim Terdahulu;
  74. 74.melakukan review atas hasil review Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP Investigatif Terdahulu;
  75. 75.melaksanakan komunikasi dengan APH;
  76. 76.memimpin pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
  77. 77.me-review KKP yang telah disusun oleh Pemeriksa Ahli Pertama;
  78. 78.menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
  79. 79.memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  80. 80.menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  81. 81.menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan;
  82. 82.menyusun konsep Simpulan PKN;
  83. 83.menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
  84. 84.menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
  85. 85.menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
  86. 86.menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP PKN;
  87. 87.menyusun konsep LHP PKN sesuai unsur- unsur temuan seperti simpulan, perbuatan melawan hukum yang terjadi, pihak-pihak terkait;
  88. 88.menyiapkan konsep surat keluar;
  89. 89.membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
  90. 90.melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP PKN terkait dengan tahapan persidangan dan putusan Pengadilan atas nilai kerugian Negara;
  91. 91.membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH;
  92. 92.menyiapkan bahan pendukung pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  93. 93.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
  94. 94.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  95. 95.menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  96. 96.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  97. 97.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
  98. 98.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  99. 99.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
  100. 100.melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
  101. 101.menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  102. 102.menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
  103. 103.menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
  104. 104.melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Renstra BPK;
  105. 105.menyusun Konsep Renstra BPK;
  106. 106.melakukan analisis untuk penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  107. 107.menyusun Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  108. 108.melakukan analisis untuk penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  109. 109.menyusun Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  110. 110.melaksanakan pendampingan untuk fasilitasi penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  111. 111.melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Rencana Implementasi Renstra;
  112. 112.menyusun konsep Rencana Implementasi Renstra;
  113. 113.melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Business Case Fokus Pemeriksaan;
  114. 114.menyusun konsep Business Case Fokus Pemeriksaan;
  115. 115.melakukan analisis untuk penyusunan Business Case Inisiatif Strategis;
  116. 116.melaksanakan pendampingan penyusunan Business Case Inisiatif Strategis dengan satker;
  117. 117.melaksanakan pendampingan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fokus Pemeriksaan dengan satker;
  118. 118.melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
  119. 119.melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Inisiatif Strategis;
  120. 120.melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Fokus Pemeriksaan;
  121. 121.melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Inisiatif Strategis;
  122. 122.menyusun Konsep Manajemen Perubahan;
  123. 123.melaksanakan tugas pelaksanaan Manajemen Perubahan;
  124. 124.menyusun perbaikan dan revisi dokumen (Renstra/Rencana Implementasi Renstra/Business Case Fokus Pemeriksaan/Business Case Inisiatif Strategis/Kerangka Acuan Kerja Fokus Pemeriksaan);
  125. 125.menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
  126. 126.menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
  127. 127.menuangkan bahan evaluasi dalam konsep hasil evaluasi hasil pemeriksaan;
  128. 128.mengompilasi hasil evaluasi hasil pemeriksaan;
  129. 129.menyusun konsep laporan evaluasi hasil pemeriksaan;
  130. 130.menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS);
  131. 131.menyusun konsep laporan inventarisasi bahan IHPS dan memantau kelengkapan bahan IHPS;
  132. 132.memvalidasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan;
  133. 133.mengklasifikasikan hasil pemeriksaan berdasar jenis pemeriksaan dan tema/fokus pemeriksaan;
  134. 134.menyusun outline IHPS dengan memperhatikan tema dan fokus pemeriksaan serta kebijakan pemeriksaan BPK;
  135. 135.mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah (Di bawah 10 data/ LHP);
  136. 136.mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang (Antara 11 – 50 data/ LHP);
  137. 137.mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP);
  138. 138.mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP);
  139. 139.mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan TLRHP;
  140. 140.mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
  141. 141.mengunduh salinan digital LHP dari SMP;
  142. 142.memastikan satker telah melakukan pengecekan sesuai matriks pengecekan salinan digital LHP;
  143. 143.mengompilasi dan memvalidasi salinan digital LHP;
  144. 144.menyusun daftar LHP sesuai outline IHPS;
  145. 145.menautkan (linking) salinan digital LHP dengan daftar LHP;
  146. 146.mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/ LHP);
  147. 147.menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/LHP);
  148. 148.mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP);
  149. 149.menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP);
  150. 150.mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas tinggi (dari 51 sampai dengan 100 data/LHP);
  151. 151.menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP);
  152. 152.mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/LHP);
  153. 153.menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP);
  154. 154.menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS;
  155. 155.mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPS beserta tindak lanjutnya;
  156. 156.menyusun konsep final IHPS berdasar masukan;
  157. 157.membuat master salinan digital IHPS berisi IHPS, LHP, dan salinan digital Lampiran;
  158. 158.menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan (IHPL);
  159. 159.menginventarisasi bahan IHPL;
  160. 160.merekapitulasi dan mengklasifikasikan tema IHPS;
  161. 161.menyusun outline IHPL;
  162. 162.mengompilasi dan memvalidasi bahan IHPL;
  163. 163.menyusun konsep awal IHPL berdasarkan kompilasi;
  164. 164.menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL;
  165. 165.mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPL beserta tindak lanjutnya;
  166. 166.menyusun konsep final IHPL berdasar masukan;
  167. 167.mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP);
  168. 168.mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan TLRHP;
  169. 169.menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi pemantauan TLRHP;
  170. 170.mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
  171. 171.mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
  172. 172.menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
  173. 173.mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  174. 174.mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  175. 175.menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  176. 176.menganalisis usulan bahan pendapat (UBP) dari satker;
  177. 177.menyusun jawaban terkait UBP ke satker;
  178. 178.menyusun monitoring UBP;
  179. 179.mengidentifikasi tema pendapat berdasar permintaan, prioritas UBP, atau hasil pemeriksaan;
  180. 180.mengumpulkan data dan informasi serta melakukan telaahan terhadap ketentuan dan peraturan dalam penyusunan konsep bahan pendapat BPK;
  181. 181.menyusun kerangka alur pikir pendapat BPK;
  182. 182.menyusun konsep pendapat BPK;
  183. 183.melakukan pembahasan konsep pendapat dengan narasumber;
  184. 184.menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK;
  185. 185.menginventarisir masukan, menyusun konsep final berdasar masukan dan menyusun konsep surat keluar;
  186. 186.mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
  187. 187.mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
  188. 188.menyiapkan konsep surat keluar dan Surat Tanda Terdaftar (STT) di BPK;
  189. 189.memutakhirkan data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
  190. 190.menyusun konsep laporan pemutakhiran data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
  191. 191.menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  192. 192.menyusun konsep laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  193. 193.menyiapkan bahan dan menyusun laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  194. 194.menyusun konsep laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  195. 195.menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
  196. 196.menyusun Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
  197. 197.merencanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
  198. 198.melaksanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
  199. 199.menyusun Laporan kegiatan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
  200. 200.merencanakan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
  201. 201.melaksanakan penyusunan perangkat lunak bidang pemeriksaan;
  202. 202.menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
  203. 203.merencanakan diseminasi perangkat lunak;
  204. 204.melaksanakan kegiatan diseminasi perangkat lunak;
  205. 205.menyusun laporan hasil diseminasi;
  206. 206.merencanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
  207. 207.melaksanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
  208. 208.menyusun laporan Pemantauan Keterterapan Perangkat Lunak;
  209. 209.melaksanakan asistensi/konsultasi Bidang Pemeriksaan;
  210. 210.mengelola artikel dalam Jurnal TAKEN;
  211. 211.menyusun Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  212. 212.menyusun Tema Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  213. 213.menyusun Proposal Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  214. 214.menyusun Revisi Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  215. 215.menyusun Strategi Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  216. 216.menyusun Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  217. 217.menyusun Program Kerja Perorangan Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  218. 218.menyusun Legal Knowledge Management System untuk Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  219. 219.melaksanakan Legal Risk Assesment atas Pemeriksaan BPK;
  220. 220.menyusun simpulan awal Pengelolaan Informasi Awal Penyusunan Pendapat Hukum untuk Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  221. 221.menyusun Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan;
  222. 222.melaksanakan Pemeriksaan untuk Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
  223. 223.melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
  224. 224.melaksanakan Pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
  225. 225.menyusun Kertas Kerja;
  226. 226.menyusun Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum;
  227. 227.menyusun Surat Penyampaian Pendapat Hukum;
  228. 228.melaksanakan Pemutakhiran Database Pendapat Hukum;
  229. 229.menyusun Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan;
  230. 230.menyusun Laporan Pemeriksaan untuk Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
  231. 231.menyusun Laporan Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
  232. 232.menyusun Laporan Pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
  233. 233.menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah;
  234. 234.menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
  235. 235.melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum;
  236. 236.melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP);
  237. 237.melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
  238. 238.melaksanakan Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum;
  239. 239.melaksanakan pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/Saksi;
  240. 240.melaksanakan Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara
  241. 241.menyusun laporan kronologi persidangan atau notulen pendampingan hukum atas pemberian keterangan ahli/saksi;
  242. 242.menyusun kompilasi pemberian bantuan hukum;
  243. 243.mengumpulkan Data dan Informasi Aset Teknologi Informasi (TI) terkait objek pemeriksaan;
  244. 244.melakukan penilaian risiko untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan TI;
  245. 245.menyusun kriteria pemeriksaan TI;
  246. 246.menyusun Ruang Lingkup (scoping) Pemeriksaan TI;
  247. 247.menyusun metodologi pengumpulan data TI;
  248. 248.merencanakan pengolahan dan analisis data TI;
  249. 249.melaksanakan pengolahan dan analisis data TI, serta menyusun simpulannya;
  250. 250.menyusun Tema Review dan Pemeriksaan Internal;
  251. 251.menyusun Proposal Review dan Pemeriksaan Internal;
  252. 252.menyusun Rencana Kegiatan Review dan Pemeriksaan Internal;
  253. 253.menyusun Revisi Rencana Kegiatan Review dan Pemeriksaan Internal;
  254. 254.menyusun Strategi Review dan Pemeriksaan Internal;
  255. 255.melaksanakan penerimaan informasi awal;
  256. 256.melaksanakan penelaahan informasi awal;
  257. 257.melakukan Review Pendahuluan (jika diperlukan);
  258. 258.menyusun Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  259. 259.menyusun usulan Tim Review dan Pemeriksaan Internal;
  260. 260.menyusun Program Review dan Pemeriksaan Internal;
  261. 261.menyusun Program Kerja Perorangan (PKP) atas Review dan Pemeriksaan Internal;
  262. 262.melaksanakan Review dan Pemeriksaan Internal;
  263. 263.menyusun Kertas Kerja atas Review dan Pemeriksaan Internal;
  264. 264.menyusun konsep Laporan hasil Review dan Pemeriksaan Internal;
  265. 265.melaksanakan Evaluasi atas Review dan Pemeriksaan Internal;
  266. 266.melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Review dan Pemeriksaan Internal;
  267. 267.melaksanakan konsultasi melalui nota dinas atau surel (E-mail);
  268. 268.melaksanakan konsultasi secara tatap muka (seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan review ex-ante);
  269. 269.melaksanakan konsultasi melalui portal Itama;
  270. 270.menyusun laporan evaluasi hasil konsultasi;
  271. 271.mempersiapkan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk pemberian penghargaan;
  272. 272.melaksanakan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk pemberian penghargaan; dan
  273. 273.melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk pemberian penghargaan LHP terbaik; dan
3. c.Pemeriksa Ahli Madya/Madya, meliputi:
  1. 1.mengusulkan Tema Pemeriksaan;
  2. 2.mengusulkan Proposal Pemeriksaan;
  3. 3.mengusulkan RKP;
  4. 4.mengusulkan Revisi RKP;
  5. 5.mengusulkan Strategi Pemeriksaan;
  6. 6.me-review konsep P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda;
  7. 7.me-review konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Muda;
  8. 8.melakukan supervisi Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
  9. 9.me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang telah di-review oleh Pemeriksa Ahli Muda;
  10. 10.me-review konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda;
  11. 11.mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
  12. 12.me-review KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci yang telah di- review oleh Pemeriksa Ahli Muda;
  13. 13.me-review konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Muda;
  14. 14.analisis dan review konsep LHP;
  15. 15.me-review konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
  16. 16.me-review usulan konsep Rekomendasi BPK dari Pemeriksa Ahli Muda;
  17. 17.melakukan pembahasan atas usulan konsep Rekomendasi BPK;
  18. 18.membuat Surat Keluar;
  19. 19.menyusun konsep Pelaporan Informasi Rahasia;
  20. 20.menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
  21. 21.menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
  22. 22.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
  23. 23.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
  24. 24.me-review konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  25. 25.mengompilasi dan menyusun Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
  26. 26.mengompilasi hasil kajian dan menyusun Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugasnya;
  27. 27.mengusulkan Tema Pemeriksaan;
  28. 28.mengusulkan Proposal Pemeriksaan;
  29. 29.mengusulkan RKP;
  30. 30.mengusulkan Revisi RKP;
  31. 31.mengusulkan Strategi Pemeriksaan;
  32. 32.me-review usulan pembentukan TPPI;
  33. 33.me-review informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan, dan lain-lain;
  34. 34.me-review konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
  35. 35.mengendalikan teknis proses analisis dan penelaahan atas informasi awal;
  36. 36.mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
  37. 37.me-review konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
  38. 38.melakukan diskusi dengan Instansi berwenang (APH) dalam hal hasil penelaahan dapat memenuhi unsur 5W + 1 H;
  39. 39.me-review hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada dari Pemeriksa Ahli Muda;
  40. 40.me-review usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda;
  41. 41.me-review konsep P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
  42. 42.me-review KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
  43. 43.mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
  44. 44.me-review KKP yang sudah di-review oleh Pemeriksa Ahli Muda;
  45. 45.me-review materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda;
  46. 46.mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  47. 47.me-review konsep Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
  48. 48.me-review konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
  49. 49.melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
  50. 50.melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
  51. 51.menganalisis dan me-review konsep LHP Investigatif;
  52. 52.me-review konsep LHP Investigatif dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
  53. 53.me-review konsep surat keluar;
  54. 54.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
  55. 55.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
  56. 56.melakukan pemaparan LHP Investigatif kepada APH;
  57. 57.mengusulkan penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif;
  58. 58.me-review laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP investigatif oleh APH;
  59. 59.me-review usulan pembentukan TPPI;
  60. 60.me-review konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Muda;
  61. 61.me-review hasil telaahan dari Pemeriksa Ahli Muda atas permintaan bukti tambahan kepada APH;
  62. 62.me-review konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Muda;
  63. 63.me-review usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda;
  64. 64.me-review konsep P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Muda;
  65. 65.me-review usulan kebutuhan Ahli/ Konsultan kepada APH;
  66. 66.mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
  67. 67.me-review KKP yang sudah di-review oleh Pemeriksa Ahli Muda;
  68. 68.me-review materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda;
  69. 69.mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  70. 70.me-review konsep Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Muda;
  71. 71.me-review konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
  72. 72.melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
  73. 73.melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
  74. 74.menganalisis dan me-review konsep LHP PKN;
  75. 75.me-review konsep LHP PKN dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
  76. 76.me-review konsep surat keluar;
  77. 77.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
  78. 78.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
  79. 79.me-review laporan atas hasil pemantauan penanganan PKN oleh APH;
  80. 80.mengompilasi dan menyusun bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
  81. 81.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
  82. 82.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  83. 83.menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  84. 84.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  85. 85.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
  86. 86.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  87. 87.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
  88. 88.melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
  89. 89.menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta; dan
4. d.Pemeriksa Ahli Utama/Utama, meliputi:
  1. 1.me-review Tema Pemeriksaan;
  2. 2.me-review Proposal Pemeriksaan;
  3. 3.me-review RKP;
  4. 4.me-review Revisi RKP;
  5. 5.me-review Strategi Pemeriksaan;
  6. 6.me-review dan menyetujui P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya;
  7. 7.mengarahkan pengumpulan data dan informasi;
  8. 8.me-review dan menyetujui P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Madya;
  9. 9.mengarahkan Pemeriksaan Pendahuluan/ Interim;
  10. 10.me-review dan menyetujui Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya;
  11. 11.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
  12. 12.me-review konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Madya;
  13. 13.me-review kesesuaian konsep LHP dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN);
  14. 14.me-review dan menyetujui LHP;
  15. 15.me-review usulan konsep Rekomendasi BPK;
  16. 16.me-review konsep Pelaporan Informasi Rahasia;
  17. 17.me-review laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
  18. 18.melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi;
  19. 19.me-review dan menyetujui laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
  20. 20.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
  21. 21.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
  22. 22.me-review dan menyetujui Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
  23. 23.me-review Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
  24. 24.me-review Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Ahli Madya pada lingkup tugasnya;
  25. 25.me-review Tema Pemeriksaan;
  26. 26.me-review Proposal Pemeriksaan;
  27. 27.me-review RKP;
  28. 28.me-review Revisi RKP;
  29. 29.me-review Strategi Pemeriksaan;
  30. 30.me-review dan menyetujui pembentukan TPPI;
  31. 31.me-review dan menyetujui Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
  32. 32.mengendalikan mutu proses analisis dan penelaahan atas informasi awal
  33. 33.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
  34. 34.me-review dan menyetujui simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
  35. 35.memberikan persetujuan untuk menyerahkan Laporan Penelahaan Informasi Awal kepada APH jika hasil predikasi dapat memenuhi unsur 5W + 1H;
  36. 36.memberikan persetujuan untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan/ Pemeriksaan Investigatif;
  37. 37.me-review dan menyetujui hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada dari Pemeriksa Ahli Madya;
  38. 38.me-review dan menyetujui usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Madya;
  39. 39.me-review dan menyetujui P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Madya;
  40. 40.me-review dan menyetujui KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
  41. 41.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
  42. 42.me-review dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya;
  43. 43.mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  44. 44.me-review dan menyetujui Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
  45. 45.me-review dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan dari Pemeriksa Ahli Madya;
  46. 46.me-review kesesuaian konsep LHP Investigatif dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
  47. 47.me-review dan menyetujui LHP Investigatif;
  48. 48.me-review dan menyetujui surat keluar;
  49. 49.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
  50. 50.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
  51. 51.menyetujui penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif;
  52. 52.menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH;
  53. 53.me-review dan menyetujui pembentukan TPPI;
  54. 54.melakukan permintaan pemaparan kasus dari APH dan bukti pendukung;
  55. 55.me-review dan menyetujui simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Madya;
  56. 56.menyampaikan simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana kepada Ketua BPK;
  57. 57.me-review dan menyetujui simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Madya;
  58. 58.menyampaikan simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara kepada Ketua BPK;
  59. 59.me-review dan menyetujui usulan Tim dari Pemeriksa Pemeriksa Ahli Madya;
  60. 60.me-review dan menyetujui P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Madya;
  61. 61.me-review dan menyetujui usulan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
  62. 62.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
  63. 63.mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
  64. 64.me-review dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya;
  65. 65.mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  66. 66.me-review dan menyetujui Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Madya;
  67. 67.me-review dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Madya;
  68. 68.me-review kesesuaian konsep LHP PKN dengan SPKN;
  69. 69.me-review dan menyetujui LHP PKN;
  70. 70.me-review dan menyetujui surat keluar;
  71. 71.menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
  72. 72.melakukan review silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
  73. 73.menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH;
  74. 74.me-review bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
  75. 75.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
  76. 76.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  77. 77.menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  78. 78.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  79. 79.mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
  80. 80.melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  81. 81.memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
  82. 82.melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
  83. 83.menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta.
(2)Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 8

(1)Hasil kerja tugas jabatan bagi Pemeriksa dalam Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
  1. 1.Tema Pemeriksaan;
  2. 2.Tema Pemeriksaan;
  3. 3.Proposal Pemeriksaan;
  4. 4.Proposal Pemeriksaan;
  5. 5.RKP;
  6. 6.RKP;
  7. 7.Revisi RKP;
  8. 8.Revisi RKP;
  9. 9.P2;
  10. 10.PKP Pendahuluan;
  11. 11.Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
  12. 12.KKP Pendahuluan;
  13. 13.Review LHP Terdahulu;
  14. 14.Hasil Pembahasan Pengawasan Intern;
  15. 15.PKP Pemeriksaan Terinci;
  16. 16.Pemeriksaan sesuai P2;
  17. 17.KKP Pemeriksaan Terinci;
  18. 18.Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
  19. 19.LHP;
  20. 20.LHP;
  21. 21.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  22. 22.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  23. 23.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  24. 24.Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
  25. 25.Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
  26. 26.Tema Pemeriksaan;
  27. 27.Tema Pemeriksaan;
  28. 28.Proposal Pemeriksaan;
  29. 29.Proposal Pemeriksaan;
  30. 30.RKP;
  31. 31.RKP;
  32. 32.Revisi RKP;
  33. 33.Revisi RKP;
  34. 34.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  35. 35.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  36. 36.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  37. 37.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  38. 38.Informasi Awal yang telah diverifikasi;
  39. 39.Informasi Awal yang telah diverifikasi;
  40. 40.Informasi Awal yang telah ditelaah;
  41. 41.Informasi Awal yang telah ditelaah;
  42. 42.Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
  43. 43.Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  44. 44.Hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
  45. 45.Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
  46. 46.P2 Investigatif;
  47. 47.KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
  48. 48.PKP Investigatif;
  49. 49.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  50. 50.KKP Investigatif;
  51. 51.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  52. 52.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  53. 53.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  54. 54.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  55. 55.Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
  56. 56.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  57. 57.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  58. 58.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  59. 59.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  60. 60.Pendampingan kepada APH;
  61. 61.Pendampingan kepada APH;
  62. 62.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
  63. 63.Permintaan PKN dari APH terdokumentasikan dengan baik;
  64. 64.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  65. 65.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  66. 66.Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara;
  67. 67.P2 PKN;
  68. 68.Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
  69. 69.PKP PKN;
  70. 70.Hasil Review LHP Investigatif Terdahulu;
  71. 71.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  72. 72.KKP PKN;
  73. 73.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  74. 74.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  75. 75.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  76. 76.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  77. 77.Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/ Alternatif;
  78. 78.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  79. 79.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  80. 80.LHP PKN;
  81. 81.LHP PKN;
  82. 82.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
  83. 83.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  84. 84.Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  85. 85.Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
  86. 86.Laporan partisipasi mootcourt sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
  87. 87.Laporan partisipasi mootcourt;
  88. 88.Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  89. 89.Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
  90. 90.Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta; dan
  91. 91.Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
2. b.Pemeriksa Ahli Muda/Muda, meliputi:
  1. 1.Tema Pemeriksaan;
  2. 2.Proposal Pemeriksaan;
  3. 3.RKP;
  4. 4.Revisi RKP;
  5. 5.P2 Pendahuluan;
  6. 6.P2;
  7. 7.PKP Pendahuluan;
  8. 8.Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
  9. 9.KKP Pendahuluan;
  10. 10.Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
  11. 11.Review LHP Terdahulu;
  12. 12.Laporan hasil komunikasi dengan Tim Pemeriksaan Terdahulu;
  13. 13.Hasil Pembahasan Pengawasan Intern;
  14. 14.PKP Pemeriksaan Terinci;
  15. 15.Pemeriksaan sesuai P2;
  16. 16.KKP Pemeriksaan Terinci;
  17. 17.Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
  18. 18.LHP;
  19. 19.LHP;
  20. 20.Konsep Rekomendasi BPK;
  21. 21.Konsep Rekomendasi BPK;
  22. 22.Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
  23. 23.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  24. 24.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  25. 25.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  26. 26.Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
  27. 27.Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
  28. 28.Bahan Perumusan Pendapat BPK;
  29. 29.Tema Pemeriksaan;
  30. 30.Proposal Pemeriksaan;
  31. 31.RKP;
  32. 32.Revisi RKP;
  33. 33.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  34. 34.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  35. 35.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  36. 36.Informasi Awal yang telah ditelaah;
  37. 37.Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
  38. 38.Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  39. 39.Usulan Tim Pemeriksa;
  40. 40.Hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
  41. 41.Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
  42. 42.P2 Investigatif;
  43. 43.KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
  44. 44.PKP Investigatif;
  45. 45.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  46. 46.KKP Investigatif;
  47. 47.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  48. 48.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  49. 49.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  50. 50.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  51. 51.Simpulan atas Hipotesa Awal;
  52. 52.Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
  53. 53.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  54. 54.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  55. 55.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  56. 56.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  57. 57.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  58. 58.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  59. 59.Pendampingan kepada APH;
  60. 60.Pendampingan kepada APH;
  61. 61.Pendampingan kepada APH;
  62. 62.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
  63. 63.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
  64. 64.TPPI;
  65. 65.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  66. 66.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  67. 67.Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara;
  68. 68.Konsep Surat Tugas PKN;
  69. 69.P2 PKN;
  70. 70.Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
  71. 71.PKP PKN;
  72. 72.Hasil Review LHP Investigatif Terdahulu;
  73. 73.Hasil Review LHP Investigatif Terdahulu;
  74. 74.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  75. 75.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  76. 76.KKP PKN;
  77. 77.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  78. 78.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  79. 79.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  80. 80.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  81. 81.Simpulan PKN;
  82. 82.Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
  83. 83.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  84. 84.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  85. 85.LHP PKN;
  86. 86.LHP PKN;
  87. 87.LHP PKN;
  88. 88.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  89. 89.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
  90. 90.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
  91. 91.Bahan Perumusan Pendapat BPK;
  92. 92.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  93. 93.Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  94. 94.Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
  95. 95.Laporan partisipasi mootcourt sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  96. 96.Laporan partisipasi mootcourt;
  97. 97.Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  98. 98.Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
  99. 99.Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta;
  100. 100.Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
  101. 101.Konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
  102. 102.Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
  103. 103.Laporan Hasil Analisis Renstra BPK;
  104. 104.Konsep Renstra BPK;
  105. 105.Laporan Hasil Analisis Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  106. 106.Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  107. 107.Laporan Hasil Analisis Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  108. 108.Konsep Renstra Satker Eselon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  109. 109.Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  110. 110.Laporan Hasil Analisis Rencana Implementasi Renstra;
  111. 111.Konsep Rencana Implementasi Renstra;
  112. 112.Laporan Hasil Analisis Business Case Fokus Pemeriksaan;
  113. 113.Konsep Business Case Fokus Pemeriksaan;
  114. 114.Konsep Business Case Inisiatif Strategis;
  115. 115.Laporan Pendampingan Penyusunan Business Case Inisiatif Strategis;
  116. 116.Konsep KAK Fokus Pemeriksaan;
  117. 117.Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
  118. 118.Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan IS;
  119. 119.Laporan Pokja Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
  120. 120.Laporan Implementasi Renstra;
  121. 121.Konsep Manajemen Perubahan (termasuk komunikasi strategi);
  122. 122.Konsep Laporan Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
  123. 123.Hasil revisi dokumen perencanaan;
  124. 124.Konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
  125. 125.Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
  126. 126.Konsep Hasil Evaluasi/ Matriks Evaluasi per LHP/ Lampiran Nota Dinas per LHP;
  127. 127.Kompilasi Evaluasi Hasil Pemeriksaan;
  128. 128.Konsep Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan;
  129. 129.Konsep Program IHPS;
  130. 130.Konsep Laporan Inventarisasi Bahan IHPS yang dilengkapi Daftar Monitoring;
  131. 131.Matriks Temuan Hasil Validasi dan Pembahasan, serta Hasil Analisis dan Evaluasi;
  132. 132.Daftar LHP per jenis dan per tema pemeriksaan;
  133. 133.Konsep Outline IHPS;
  134. 134.Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
  135. 135.Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang;
  136. 136.Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;
  137. 137.Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi;
  138. 138.Kompilasi TLRHP;
  139. 139.Kompilasi penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah;
  140. 140.Daftar salinan digital LHP;
  141. 141.Matrik Cek salinan digital LHP;
  142. 142.Kompilasi salinan digital LHP;
  143. 143.Daftar LHP;
  144. 144.LHP link;
  145. 145.Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas rendah;
  146. 146.Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas rendah;
  147. 147.Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas sedang;
  148. 148.Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas sedang;
  149. 149.Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas tinggi;
  150. 150.Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas tinggi;
  151. 151.Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas sangat tinggi;
  152. 152.Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi;
  153. 153.Konsep Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS;
  154. 154.Matriks Masukan Konsep Final IHPS;
  155. 155.Konsep Final IHPS Per-Tema berdasar masukan;
  156. 156.Master IHPS dalam Flashdisk;
  157. 157.Konsep Program IHPL;
  158. 158.Laporan hasil inventarisasi bahan IHPL;
  159. 159.Laporan Hasil rekapitulasi tema IHPS;
  160. 160.Outline IHPL;
  161. 161.Hasil Kompilasi dan Validasi bahan IHPL;
  162. 162.Konsep awal IHPL;
  163. 163.Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL;
  164. 164.Matriks Masukan konsep final IHPL;
  165. 165.Konsep Final IHPL Berdasar Masukan;
  166. 166.Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan TLRHP;
  167. 167.Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi pemantauan TLRHP;
  168. 168.Konsep laporan pemantauan TLRHP;
  169. 169.Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
  170. 170.Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
  171. 171.Konsep Laporan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
  172. 172.Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
  173. 173.Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
  174. 174.Konsep Laporan Evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
  175. 175.Hasil Analisis UBP;
  176. 176.Konsep Nota Dinas jawaban UBP;
  177. 177.Monitoring UBP;
  178. 178.Usulan Tema Pendapat BPK;
  179. 179.Hasil Telaahan Bahan Pendapat BPK;
  180. 180.Kerangka Alur pikir Pendapat BPK;
  181. 181.Konsep Pendapat BPK;
  182. 182.Konsep Pendapat Hasil Pembahasan;
  183. 183.Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK;
  184. 184.Konsep Final Pendapat BPK Berdasar Masukan;
  185. 185.Daftar Kelengkapan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
  186. 186.Konsep Surat dan STT;
  187. 187.Daftar Kelengkapan, Surat Konfirmasi, Hasil Rekonsiliasi tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
  188. 188.Konsep laporan pemutakhiran tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
  189. 189.Bahan dan Konsep Kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  190. 190.Konsep Laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  191. 191.Bahan Evaluasi (Kuesioner, FGD) terkait penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  192. 192.Konsep Laporan Evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  193. 193.Konsep Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
  194. 194.Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
  195. 195.Laporan kegiatan perencanaan terkait penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
  196. 196.Konsep Kajian Hasil Penelitian Bidang Pemeriksaan;
  197. 197.Laporan kegiatan keseluruhan terkait penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
  198. 198.Laporan kegiatan perencanaan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
  199. 199.Konsep Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan;
  200. 200.Laporan kegiatan keseluruhan terkait pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
  201. 201.Laporan kegiatan perencanaan terkait diseminasi perangkat lunak;
  202. 202.Materi diseminasi perangkat lunak;
  203. 203.Laporan hasil diseminasi perangkat lunak;
  204. 204.Laporan kegiatan perencanaan terkait evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
  205. 205.Materi/ instrumen terkait evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
  206. 206.Laporan hasil pemantauan keterterapan perangkat lunak;
  207. 207.Laporan Asistensi/Konsultasi bidang pemeriksaan;
  208. 208.Laporan pengelolaan artikel dalam Jurnal TAKEN;
  209. 209.Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  210. 210.Tema Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  211. 211.Proposal Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  212. 212.Revisi Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  213. 213.Strategi Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  214. 214.Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  215. 215.PKP Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
  216. 216.Laporan Legal Knowledge Management System;
  217. 217.Laporan Assesment atas Risiko Hukum;
  218. 218.Simpulan Awal;
  219. 219.Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan;
  220. 220.Pertimbangan Hukum atas Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;
  221. 221.Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
  222. 222.Pertimbangan Hukum atas Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
  223. 223.Kertas Kerja;
  224. 224.Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum;
  225. 225.Konsep Surat Penyampaian Pendapat Hukum;
  226. 226.Database Pendapat Hukum;
  227. 227.Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan;
  228. 228.Laporan pemeriksaan untuk Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;
  229. 229.Laporan Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;
  230. 230.Laporan pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
  231. 231.Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah;
  232. 232.Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
  233. 233.Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum;
  234. 234.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang MTP;
  235. 235.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
  236. 236.Laporan/Kajian Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum;
  237. 237.Laporan Pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/Saksi;
  238. 238.Laporan/Kajian Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara;
  239. 239.Laporan kegiatan bantuan hukum;
  240. 240.Kompilasi Pemberian Bantuan Hukum;
  241. 241.Laporan pengumpulan data TI;
  242. 242.Laporan penilaian risiko;
  243. 243.Laporan pemetaan kriteria yang relevan dengan pemeriksaan TI;
  244. 244.Laporan penentuan ruang lingkup yang relevan dengan pemeriksaan TI;
  245. 245.Laporan pengembangan metodologi pemeriksaan TI;
  246. 246.Rencana pengolahan data TI;
  247. 247.Laporan simpulan hasil analisis data TI;
  248. 248.Tema Review dan Pemeriksaan Internal;
  249. 249.Proposal Review dan Pemeriksaan Internal;
  250. 250.Rencana Kegiatan Review dan Pemeriksaan Internal;
  251. 251.Revisi Rencana Kegiatan Review dan Pemeriksaan Internal;
  252. 252.Strategi Review dan Pemeriksaan Internal;
  253. 253.Laporan penerimaan informasi awal;
  254. 254.Laporan Penelaahan Informasi Awal;
  255. 255.Laporan Perencanaan Review;
  256. 256.Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  257. 257.Usulan Tim Review dan Pemeriksaan Internal;
  258. 258.Program Review dan Pemeriksaan Internal;
  259. 259.PKP atas Review dan Pemeriksaan Internal;
  260. 260.Review dan Pemeriksaan Internal dilaksanakan sesuai program;
  261. 261.Kertas Kerja atas Review dan Pemeriksaan Internal;
  262. 262.Laporan Hasil Review dan Pemeriksaan Internal;
  263. 263.Laporan evaluasi atas Review dan Pemeriksaan Internal;
  264. 264.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Review dan Pemeriksaan Internal;
  265. 265.Laporan Konsultasi Melalui Nota Dinas atau Surel (E-mail);
  266. 266.Laporan Konsultasi Secara Tatap Muka;
  267. 267.Laporan Konsultasi Melalui Portal Itama;
  268. 268.Laporan Evaluasi Hasil Konsultasi;
  269. 269.Laporan persiapan pemeriksaan untuk pemberian penghargaan;
  270. 270.Laporan hasil pemeriksaan untuk pemberian penghargaan; dan
  271. 271.Laporan hasil FGD untuk pemberian penghargaan LHP terbaik;
3. c.Pemeriksa Ahli Madya/Madya, meliputi:
  1. 1.Tema Pemeriksaan;
  2. 2.Proposal Pemeriksaan;
  3. 3.RKP;
  4. 4.Revisi RKP;
  5. 5.Strategi Pemeriksaan;
  6. 6.P2 Pendahuluan;
  7. 7.P2;
  8. 8.Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
  9. 9.KKP Pendahuluan;
  10. 10.Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
  11. 11.Pemeriksaan sesuai P2;
  12. 12.KKP Pemeriksaan Terinci;
  13. 13.Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
  14. 14.LHP;
  15. 15.LHP;
  16. 16.Konsep Rekomendasi BPK;
  17. 17.Konsep Rekomendasi BPK;
  18. 18.Konsep Rekomendasi BPK;
  19. 19.Laporan Informasi Rahasia;
  20. 20.Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
  21. 21.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  22. 22.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  23. 23.Hasil Review Silang;
  24. 24.Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
  25. 25.Bahan Perumusan Pendapat BPK;
  26. 26.Bahan Penjelasan BPK;
  27. 27.Tema Pemeriksaan;
  28. 28.Proposal Pemeriksaan;
  29. 29.RKP;
  30. 30.Revisi RKP;
  31. 31.Strategi Pemeriksaan;
  32. 32.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  33. 33.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  34. 34.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  35. 35.Informasi Awal yang telah ditelaah;
  36. 36.Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
  37. 37.Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  38. 38.Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  39. 39.Hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
  40. 40.Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
  41. 41.P2 Investigatif;
  42. 42.KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
  43. 43.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  44. 44.KKP Investigatif;
  45. 45.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  46. 46.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  47. 47.Simpulan atas Hipotesa Awal;
  48. 48.Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
  49. 49.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  50. 50.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  51. 51.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  52. 52.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  53. 53.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  54. 54.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  55. 55.Hasil Review Silang;
  56. 56.Pendampingan kepada APH;
  57. 57.Pendampingan kepada APH;
  58. 58.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
  59. 59.TPPI;
  60. 60.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  61. 61.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  62. 62.Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
  63. 63.Konsep Surat Tugas PKN;
  64. 64.P2 PKN;
  65. 65.Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
  66. 66.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  67. 67.KKP PKN;
  68. 68.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  69. 69.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  70. 70.Simpulan PKN;
  71. 71.Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
  72. 72.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  73. 73.Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
  74. 74.LHP PKN;
  75. 75.LHP PKN;
  76. 76.LHP PKN;
  77. 77.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  78. 78.Hasil Review Silang;
  79. 79.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
  80. 80.Bahan Perumusan Pendapat BPK;
  81. 81.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  82. 82.Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  83. 83.Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
  84. 84.Laporan partisipasi mootcourt sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  85. 85.Laporan partisipasi mootcourt;
  86. 86.Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  87. 87.Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
  88. 88.Laporan pendampingan Ahli/Saksi Fakta; dan
  89. 89.Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta; dan
4. d.Pemeriksa Ahli Utama/Utama, meliputi:
  1. 1.Tema Pemeriksaan;
  2. 2.Proposal Pemeriksaan;
  3. 3.RKP;
  4. 4.Revisi RKP;
  5. 5.Strategi Pemeriksaan;
  6. 6.P2 Pendahuluan;
  7. 7.P2 Pendahuluan;
  8. 8.P2;
  9. 9.Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
  10. 10.Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
  11. 11.Pemeriksaan sesuai P2;
  12. 12.Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
  13. 13.LHP;
  14. 14.LHP;
  15. 15.Konsep Rekomendasi BPK;
  16. 16.Laporan Informasi Rahasia;
  17. 17.Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
  18. 18.Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
  19. 19.Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  20. 20.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  21. 21.Hasil Review Silang;
  22. 22.Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
  23. 23.Bahan Perumusan Pendapat BPK;
  24. 24.Bahan Penjelasan BPK;
  25. 25.Tema Pemeriksaan;
  26. 26.Proposal Pemeriksaan;
  27. 27.RKP;
  28. 28.Revisi RKP;
  29. 29.Strategi Pemeriksaan;
  30. 30.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  31. 31.Laporan Pembahasan Informasi Awal;
  32. 32.Informasi Awal yang telah ditelaah;
  33. 33.Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
  34. 34.Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  35. 35.Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  36. 36.Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
  37. 37.Hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
  38. 38.Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
  39. 39.P2 Investigatif;
  40. 40.KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
  41. 41.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  42. 42.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
  43. 43.Simpulan atas Hipotesa Awal;
  44. 44.Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
  45. 45.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  46. 46.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  47. 47.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
  48. 48.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  49. 49.Hasil Review Silang;
  50. 50.Pendampingan kepada APH;
  51. 51.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
  52. 52.TPPI;
  53. 53.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  54. 54.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  55. 55.Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
  56. 56.Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
  57. 57.Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
  58. 58.Konsep Surat Tugas PKN;
  59. 59.P2 PKN;
  60. 60.Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
  61. 61.Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
  62. 62.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/ Konsultan;
  63. 63.Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/ Konsultan;
  64. 64.Simpulan PKN;
  65. 65.Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
  66. 66.LHP PKN;
  67. 67.LHP PKN;
  68. 68.LHP PKN;
  69. 69.Penilaian Kinerja Pemeriksa;
  70. 70.Hasil Review Silang;
  71. 71.Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
  72. 72.Bahan Perumusan Pendapat BPK;
  73. 73.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
  74. 74.Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  75. 75.Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
  76. 76.Laporan partisipasi mootcourt sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
  77. 77.Laporan partisipasi mootcourt;
  78. 78.Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
  79. 79.Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
  80. 80.Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta; dan
  81. 81.Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a.Pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
b.Pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2025