Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia . Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
Memperhatikan : 1. Usul Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya.Nomor: 65/S/I-X11/06/2010 tanggal 18 Juni 2010;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB L
(I)Jabatan Fungsional Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan di lingkungan BPK.
(I)Tugas pokok Perneriksa adalah melakukan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan perneriksaan, pelaksanaan perneriksaan, pelaporan hasil perneriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan dan pemantauan kerugian negaratdaerah.
BAB Ill INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Unsur dan sub unsur kegiatan Pemeriksa yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
dan
BAB V JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN PERAN Pasal 7
BAB V
BAB VI UNSUR DAN RlNClAN KEGIATAN YANG DlNllAl DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 9
BAB VI
11
1O.Mereviu KKP Anggota Tim dalam pemeriksaan pendahuluan;
12.Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas tinggi;
Pemeriksa Utama:
Pasal 1 1 Apabila pada suatu satuan kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (I),Pemeriksa lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.
Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 1 , ditetapkan sebagai berikut:
16
Pemeriksa yang akan naik jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebagai berikut:
Pemeriksa Utama pangkat Pembina utama Golongan ruang IVle, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 60 (enam puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok danlatau pengembangan profesi.
BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAB VII
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)