DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Nomor: 17
Tahun: 2010
Ditetapkan: 2 September 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan ha1 tersebut, dipandang perlu mengatur Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia . Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang PemberhentianlPemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fl~ngsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan tembaran Negara Republik lndonesia 4019);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);
11.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Memperhatikan : 1. Usul Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya.Nomor: 65/S/I-X11/06/2010 tanggal 18 Juni 2010;
2.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30N.235-8/93 tanggal 12 Agustus 2010;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB L

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

(I)Jabatan Fungsional Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan di lingkungan BPK.

(2)Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus PNS.
(3)Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja bersangkutan sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja pelaksana BPK. (I)Tugas pokok Perneriksa adalah melakukan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan perneriksaan, pelaksanaan perneriksaan, pelaporan hasil perneriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan dan pemantauan kerugian negaratdaerah.
(2)Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I),Perneriksa harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pirnpinan satuan kerja yang bersangkutan.
(1)lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa adalah BPK.
(2)lnstansi Pembina sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pernbinaan, antara lain rneliputi:
1. a.penyusunan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
2. b.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
3. c.penyusunan pedoman forrnasi Jabatan Fungsional Pemeriksa dan peran;
4. d.penyusunan dan penetapan standar kompetensi Pemeriksa;
5. e.pengusulan tunjangan dan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Perneriksa;
6. f.sosialisasi Jabatan Fungsional Perneriksa;
7. g.penetapan kebijakanlpembinaan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional meliputi penyusunan pedoman diklat, pengembangan kurikulurn diklat, bimbingan dan koordinasi penyelenggaraan serta evaluasi diklat;
8. h.fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
9. i.penyelenggaraan sertifikasi peran; dan
10. j.moriitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa.
11. a.Pendidikan, meliputi:
  1. 1.Pendidikan sekolah dan memperoleh gelarlijazah;
  2. 2.Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  3. 3.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
12. b.Pemeriksaan, meliputi:
  1. 1.Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP);
  2. 2.Perencanaan Pemeriksaan;
  3. 3.Pelaksanaan Pemeriksaan;
  4. 4.Pelaporan Hasil Pemeriksaan;
  5. 5.Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  6. 6.Evaluasi Pemeriksaan; dan
  7. 7.Pemantauan Kerugian NegaralDaerah.
13. c.Pengembangan Profesi Pemeriksaan, meliputi:
  1. 1.Pembuatan karya tulislkarya ilmiah di bidang pemeriksaan;
  2. 2.Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pemeriksaan;
  3. 3.Bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannyaltutorial profesi;
  4. 4.Kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan; dan
  5. 5.Partisipasi dalam pengembangan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan.
14. d.Penunjang Pemeriksaan, meliputi:
  1. 1.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
  2. 2.Perolehan penghargaanltanda jasa;
  3. 3.Keparlitiaan pengembangan pemeriksaan danlatau kelembagaan;
  4. 4.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pemeriksa;
  5. 5.Pengajar/instrukturlnarasurnber dan penyusunan modl~l pendidikan dan pelatihan;
  6. 6.Keanggotaan dalam organisasi profesi;
  7. 7.Peran serta dalam seminarilokakarya di bidang pemeriksaan;
  8. 8.Penyusunanipemutakhiran dan reviu Database Entitas Pemeriksaan (DEP);
  9. 9.Penelaahan hasil pengaduan masyarakat;
  10. 10.Pendamping konsultan daniatau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan danlatau kelembagaan;
  11. 11.Penyiapan bahan daniatau pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus pemeriksaan; dan
  12. 12.Pembuatan laporan berkala.
(1)Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
1. a.Pemeriksa Pertama;
2. b.Pemeriksa Muda;
3. c.Pemeriksa Madya; dan
4. d.Pemeriksa Utama.
(2)Jenjang pangkat dan golongan ruang Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (I)sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Pemeriksa Pertama:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
2. b.Pemeriksa Muda:
  1. 1.Penata, golongan ruang Illic; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang Illid.
3. c.Pemeriksa Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IVIa;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang iV/c.
4. d.Pemeriksa Utama:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang 1VId; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4)Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang bewenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN PERAN Pasal 7

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Pemeriksa menjalankan peran tertentu.
(2)Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Pengendali Mutu;
2. b.Pengendali Teknis;
3. c.Ketua Tim Senior;
4. d.Ketua Tim Yunior;
5. e.Anggota Tim Senior; atau
6. f.Anggota Tim Yunior.
(3)Susunan peran dalam Tim Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai kebutuhan pemeriksaan.
(4)Kegiatan peran dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. a.Pemeriksa Pertama:
  1. 1.Peran sebagai Anggota Tim Yunior;
  2. 2.Peran sebagai Anggota Tim Senior; atau
  3. 3.Peran sebagai Ketua Tim Yunior.
2. b.Pemeriksa Muda:
  1. 1.Peran sebagai Anggota Tim Senior;
  2. 2.Peran sebagai Ketua Tim Yunior;
  3. 3.Peran sebagai Ketua Tim Senior; atau
  4. 4.Peran sebagal Pengendali Teknis.
3. c.Pemeriksa Madya:
  1. 1.Peran sebagai Ketua Tim Senior;
  2. 2.Peran sebagai Pengendali Teknis; atau
  3. 3.Peran sebagai Pengendali Mutu.
4. d.Pemeriksa Utama dengan peran sebagai Pengendali Mutu.
(5)Pelaksanaan peran Pemeriksa diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI.
(1)Unsur kegiatan yang dinilai.dalam pemberian angka kredit terdiri dari:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pemeriksaan; dan
3. c.pengernbangan profesi Pemeriksa.
(3)Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hunrf d.
(4)Rincian kegiatan Pemeriksa dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (I),adalah sebagaimana tersebut dalam LampiranI Peraturan Menteri ini.

BAB VI

UNSUR DAN RlNClAN KEGIATAN YANG DlNllAl DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 9

Pasal 10

(1)Rincian kegiatan Pemeriksa yang dinilai sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
1. a.Pemeriksa Pertama:
  1. 1.Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan RKP;
  2. 2.Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan;
  3. 3.Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan;
  4. 4.Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP;
  5. 5.Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan revisi RKP;
  6. 6.Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan tema pemeriksaan;
  7. 7.Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan proposal pemeriksaan;
  8. 8.Melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan;
  9. 9.Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan;
  10. 10.Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan;
  11. 11.Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan;
  12. 12.Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan;
  13. 13.Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan;
  14. 14.Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan;
  15. 15.Melakukan pembahasan atas hasil pengawasan intern;
  16. 16.Melakukan reviu atas LHP terdahulu; 11
  17. 17.Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah dalam pelaksanaan pemeriksaan;
  18. 18.Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan pemeriksaan;
  19. 19.Menyiapkan bahan penyusunan IHPS;
  20. 20.Melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP;
  21. 21.Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
  22. 22.Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;
  23. 23.Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut;
  24. 24.Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut;
  25. 25.Melaksanakan pemantauan tindak lanjut;
  26. 26.Menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negaraldaerah; dan
  27. 27.Melaksanakan pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negaraldaerah.
2. b.Pemeriksa Muda:
  1. 1.Menyusun tema pemeriksaan;
  2. 2.Menyusun proposal pemeriksaan;
  3. 3.Menyusun usulan RKP;
  4. 4.Melakukan reviu atas hasil reviu Anggota Tim terhadap LHP terdahulu;
  5. 5.Menyusun program pemeriksaan pendahuluan;
  6. 6.Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas rendah;
  7. 7.Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas tinggi;
  8. 8.Mengesahkan PKP Anggota Tim untuk tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
  9. 9.Mengesahkan PKP Anggota Tim untuk tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi; 1O.Mereviu KKP Anggota Tim dalam pemeriksaan pendahuluan;
  10. 11.Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas rendah; 12.Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan kompleksitas tinggi;
  11. 13.Melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu;
  12. 14.Mereviu hasil pembahasan atas hasil pengawasan intern;
  13. 15.Menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan;
  14. 16.Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
  15. 17.Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;
  16. 18.Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
  17. 19.Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;
  18. 20.Menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti kondisi, kriteria, sebab dan akibat;
  19. 21.Menyiapkan usulan konsep rekomendasi BPK;
  20. 22.Menyiapkan konsep surat keluar;
  21. 23.Menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS;
  22. 24.Melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
  23. 25.Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
  24. 26.Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
  25. 27.Membuat penilaian Anggota Tim atas pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
  26. 28.Membuat penilaian Anggota Tim atas pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;
  27. 29.Memimpin pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian negaraldaerah; dan
  28. 30.Menyusun laporan pemantauan ganti kerugian negaraldaerah.
3. c.Pemeriksa Madya:
  1. 1.Mengusulkan RKP;
  2. 2.Mengusulkan revisi RKP;
  3. 3.Mengusulkan tema pemeriksaan;
  4. 4.Mengusulkan proposal pemeriksaan;
  5. 5.Mengusulkan strategi pemeriksaan;
  6. 6.Mereviu konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Ketua Tim;
  7. 7.Mereviu konsep program pemeriksaan pendahuluan dari Ketua Tim;
  8. 8.Melakukan supervisi pemeriksaan pendahuluan;
  9. 9.Mereviu KKP ~ n ~ ~ o t atim dalam pemeriksaan pendahuluan yang telah direviu oleh Ketua Tim;
  10. 10.Mereviu konsep laporan pemeriksaan pendahuluan dari Ketua Tim;
  11. 11.Mengendalikan teknis pelaksanaan pemeriksaan;
  12. 12.Mereviu konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
  13. 13.Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK dari Ketua Tim;
  14. 14.Menyusun konsep Pelaporan lnformasi Rahasia;
  15. 15.Melakukan pembahasan atas usulan konsep rekomendasi BPK;
  16. 16.Analisa dan reviu konsep LHP;
  17. 17.Membuat surat keluar;
  18. 18.Menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
  19. 19.Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
  20. 20.Menilai kinerja Ketua Tim;
  21. 21.Melakukan reviu silang (Antar Pengendali Teknis); dan
  22. 22.Mereviu laporan pemantauan ganti kerugian negaraldaerah. Pemeriksa Utama:
  23. 1.Mereviu RKP;
  24. 2.Mereviu revisi RKP;
  25. 3.Mereviu tema pemeriksaan;
  26. 4.Mereviu proposal pemeriksaan;
  27. 5.Mereviu strategi pemeriksaan;
  28. 6.Mereviu dan menyetujui konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pengendali Teknis;
  29. 7.Mereviu dan menyetujui konsep program pemeriksaan pendahuluan dari Pengendali Teknis;
  30. 8.Mengarahkan pemeriksaan pendahuluan;
  31. 9.Mengarahkan pengumpulan data dan informasi;
  32. 10.Mereviu dan menyetujui konsep laporan pemeriksaan pendahuluan dari Pengendali Teknis;
  33. 11.Mengendalikan mutu pelaksanaan pemeriksaan;
  34. 12.Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK;
  35. 13.Mereviu kesesuaian LHP dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
  36. 14.Mereviu dan menyetujui LHP;
  37. 15.Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
  38. 16.Melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK);
  39. 17.Mereviu konsep pelaporan informasi rahasia;
  40. 18.Mereviu konsep bahan penyusunan IHPS;
  41. 19.Mereviu laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
  42. 20.Mereviu dan menyetujui laporan pemantauan ganti kerugian negaratdaerah;
  43. 21.Menilai kinerja Pengendali Teknis; dan
  44. 22.Melakukan reviu silang.(Antar Pengendali Mutu).
(2)Pemeriksa Pertama sampai dengan Pemeriksa Utarna yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 1 1 Apabila pada suatu satuan kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (I),Pemeriksa lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 1 , ditetapkan sebagai berikut:

a.Pemeriksa yang melaksanakan tugas Pemeriksa 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
b.Pemeriksa yang melaksanakan tugas Pemeriksa 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 13

(1)Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa dan kenaikan jabatanlpangkat Pemeriksa adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 11, Ill, dan IV Peraturan Menteri ini.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
2. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. 16
(1)Pemeriksa yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya.
(2)Pemeriksa yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan.

Pasal 15

Pemeriksa yang akan naik jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebagai berikut:

a.Pemeriksa Pertama paling rendah 3 (tiga) angka kredit;
b.Pemeriksa Muda paling rendah 6 (enam) angka kredit;
c.Pemeriksa Madya paling rendah 12 (dua belas) angka kredit; dan
d.Pemeriksa Utama paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit.

Pasal 16

Pemeriksa Utama pangkat Pembina utama Golongan ruang IVle, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 60 (enam puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok danlatau pengembangan profesi.

Pasal 17

(1)Pemeriksa yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pemeriksaan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
2. b.apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
3. c.apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
(2)Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur oleh lnstansi Pembina.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

(1)Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan menyusun laporan angka kredit.
(2)Setiap Pemeriksa mengusulkan secara hierarki DUPAK setiap semester.
(3)Penilaian dan penetapan angka kredit Pemeriksa dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009