DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2009

Nomor: 33
Tahun: 2009
Ditetapkan: 21 Juli 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 2
5.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut PTN PK-BLU, adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang telah memperoleh status penetapan sebagai PTN PK-BLU dari Menteri Keuangan.
2.Dewan Pengawas adalah organ pada PTN PK-BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU.
3.Pejabat Pengelola PTN PK-BLU adalah Pimpinan PTN PK-BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional PTN PK-BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
4.Pemimpin adalah Rektor/Ketua/Direktur pada PTN PK-BLU.
5.Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diberi kewenangan mengelola keuangan PTN PK-BLU.
6.Pejabat Teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada PTN PK-BLU.
7.Penerimaan adalah jumlah seluruh penerimaan operasional yang diterima oleh PTN PK-BLU yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat, hasil kerja sama PTN PK-BLU dengan pihak lain, donasi, dan/atau hasil usaha lainnya.
8.Nilai aset adalah nilai aktiva yang tercantum dalam neraca PTN PK-BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.
9.Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 3

Pasal 3

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku hanya pada PTN PK-BLU yang memiliki:

a.realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah), dan/atau
b.nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 4

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan penerimaan dan/atau nilai aset.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki:
1. a.realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
2. b.nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki:
1. a.realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
2. b.nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
(4)Pembentukan dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PTN PK-BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2)Dewan Pengawas berkewajiban:
1. a.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PTN PK-BLU;
2. b.melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja PTN PK-BLU;
3. c.mengikuti perkembangan kegiatan PTN PK-BLU; 4
4. d.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PTN PK- BLU; dan
5. e.memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PTN PK-BLU kepada Pejabat Pengelola PTN PK-BLU.
(3)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PTN PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(4)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada format laporan terlampir.

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur dari Departemen, Departemen Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan PTN PK-BLU.

Pasal 7

(1)Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang meliputi:
1. a.1 (satu) orang dari unsur Departemen;
2. b.1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan;
3. c.1 (satu) orang dari unsur tenaga ahli.
(2)Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang meliputi:
1. a.1 (satu) orang dari unsur Departemen;
2. b.1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan;
3. c.3 (tiga) orang dari unsur tenaga ahli.
(3)Ketentuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu seseorang yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan.

Pasal 8

(1)Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan.
(2)Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen Keuangan diusulkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli ditetapkan oleh Menteri.
(4)Pemimpin PTN PK-BLU dapat mengusulkan calon Dewan Pengawas kepada Menteri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perguruan tinggi ditetapkan sebagai PTN PK-BLU dan/atau masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 9

5 Pengusulan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a.Menteri menunjuk calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan bersama-sama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli untuk mendapat persetujuan dan permohonan untuk menunjuk Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen Keuangan;
b.Menteri membentuk dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas PTN PK-BLU sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10

(1)Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas adalah:
1. a.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.bagi anggota yang berasal dari unsur Departemen dan Departemen Keuangan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
3. c.berpendidikan serendah-rendahnya S-2 atau S-1 profesi yang relevan;
4. d.memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan PTN PK-BLU;
5. e.memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang hukum, akuntansi, keuangan, manajemen, atau pendidikan;
6. f.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas PTN PK-BLU yang dinyatakan secara tertulis;
8. h.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit;
9. i.tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; dan
10. j.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.
(2)Calon anggota dewan Pengawas dari unsur Departemen diseleksi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Departemen.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 2
5.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut PTN PK-BLU, adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang telah memperoleh status penetapan sebagai PTN PK-BLU dari Menteri Keuangan.
2.Dewan Pengawas adalah organ pada PTN PK-BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU.
3.Pejabat Pengelola PTN PK-BLU adalah Pimpinan PTN PK-BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional PTN PK-BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
4.Pemimpin adalah Rektor/Ketua/Direktur pada PTN PK-BLU.
5.Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diberi kewenangan mengelola keuangan PTN PK-BLU.
6.Pejabat Teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada PTN PK-BLU.
7.Penerimaan adalah jumlah seluruh penerimaan operasional yang diterima oleh PTN PK-BLU yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat, hasil kerja sama PTN PK-BLU dengan pihak lain, donasi, dan/atau hasil usaha lainnya.
8.Nilai aset adalah nilai aktiva yang tercantum dalam neraca PTN PK-BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.
9.Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10.Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 3

Pasal 3

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku hanya pada PTN PK-BLU yang memiliki:

a.realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah), dan/atau
b.nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 4

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan penerimaan dan/atau nilai aset.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki:
1. a.realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
2. b.nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki:
1. a.realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
2. b.nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
(4)Pembentukan dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PTN PK-BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2)Dewan Pengawas berkewajiban:
1. a.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PTN PK-BLU;
2. b.melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja PTN PK-BLU;
3. c.mengikuti perkembangan kegiatan PTN PK-BLU; 4
4. d.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PTN PK- BLU; dan
5. e.memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PTN PK-BLU kepada Pejabat Pengelola PTN PK-BLU.
(3)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PTN PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(4)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada format laporan terlampir.

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur dari Departemen, Departemen Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan PTN PK-BLU.

Pasal 7

(1)Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang meliputi:
1. a.1 (satu) orang dari unsur Departemen;
2. b.1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan;
3. c.1 (satu) orang dari unsur tenaga ahli.
(2)Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang meliputi:
1. a.1 (satu) orang dari unsur Departemen;
2. b.1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan;
3. c.3 (tiga) orang dari unsur tenaga ahli.
(3)Ketentuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu seseorang yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan.

Pasal 8

(1)Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan.
(2)Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen Keuangan diusulkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli ditetapkan oleh Menteri.
(4)Pemimpin PTN PK-BLU dapat mengusulkan calon Dewan Pengawas kepada Menteri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perguruan tinggi ditetapkan sebagai PTN PK-BLU dan/atau masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 9

5 Pengusulan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a.Menteri menunjuk calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan bersama-sama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli untuk mendapat persetujuan dan permohonan untuk menunjuk Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen Keuangan;
b.Menteri membentuk dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas PTN PK-BLU sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10

(1)Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas adalah:
1. a.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.bagi anggota yang berasal dari unsur Departemen dan Departemen Keuangan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
3. c.berpendidikan serendah-rendahnya S-2 atau S-1 profesi yang relevan;
4. d.memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan PTN PK-BLU;
5. e.memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang hukum, akuntansi, keuangan, manajemen, atau pendidikan;
6. f.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas PTN PK-BLU yang dinyatakan secara tertulis;
8. h.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit;
9. i.tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; dan
10. j.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.
(2)Calon anggota dewan Pengawas dari unsur Departemen diseleksi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Departemen.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014