DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2021

Nomor: 33
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan jdih.kemdikbud.go.id dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film, rincian tugas unit kerja dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
c.bahwa sesuai hasil evaluasi regulasi terdapat 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 2 (dua) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur rincian tugas unit pelaksana teknis dan unik kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan MenteridPendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencabutan 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 2 (dua) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemdikbud.go.id
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 830);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN 27 (DUA PULUH TUJUH) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENGENAI RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN 2 (DUA) PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI MENGENAI RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 1

(1)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
1. a.30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1286);
2. b.31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1287);
3. c.32 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1288);
4. d.33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1289);
5. e.34 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1290);
6. f.35 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Arkeologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1291);
7. g.36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1292);
8. h.37 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1293);
9. i.38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1294);
10. j.39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1295);
11. k.40 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1296); jdih.kemdikbud.go.id
12. l.41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1297);
13. m.42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Sumpah Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1298);
14. n.43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1299);
15. o.48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1517);
16. p.52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1560);
17. q.54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1544);
18. r.55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1624);
19. s.56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1545);
20. t.57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1562); jdih.kemdikbud.go.id
21. u.58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1563);
22. v.63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1547);
23. w.64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1548);
24. x.32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 491);
25. y.35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1644);
26. z.26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1136); jdih.kemdikbud.go.id aa. 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1193), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:
1. a.31 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tipe A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1022);
2. b.32 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tipe B (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1193 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan jdih.kemdikbud.go.id dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film, rincian tugas unit kerja dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
c.bahwa sesuai hasil evaluasi regulasi terdapat 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 2 (dua) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur rincian tugas unit pelaksana teknis dan unik kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemdikbud.go.id
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 830);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN 27 (DUA PULUH TUJUH) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENGENAI RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN 2 (DUA) PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI MENGENAI RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 1

(1)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
1. a.30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1286);
2. b.31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1287);
3. c.32 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1288);
4. d.33 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1289);
5. e.34 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1290);
6. f.35 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Arkeologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1291);
7. g.36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1292);
8. h.37 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1293);
9. i.38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1294);
10. j.39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1295);
11. k.40 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1296); jdih.kemdikbud.go.id
12. l.41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1297);
13. m.42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Sumpah Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1298);
14. n.43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1299);
15. o.48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1517);
16. p.52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1560);
17. q.54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1544);
18. r.55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1624);
19. s.56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1545);
20. t.57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1562); jdih.kemdikbud.go.id
21. u.58 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1563);
22. v.63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1547);
23. w.64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1548);
24. x.32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 491);
25. y.35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1644);
26. z.26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1136); jdih.kemdikbud.go.id aa. 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1193), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:
1. a.31 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tipe A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1022);
2. b.32 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tipe B (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.