DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015

Nomor: 89/M-DAG/PER/10/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 /M-DAG/PER/ 12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk lndustri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan; bahwa untuk mendorong peningkatan daya samg industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor produk industri kehutanan;
b.bahwa ketentuan ekspor produk industri kehutanan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 /M-DAG/PER/ 12/2014 tentang Ketentuan Ekspor a.Menimbang MENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR89/M-DAG/PER/ 10/2015 TENTANG KETENTUANEKSPOR PRODUKINDUSTRIKEHUTANAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4661);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Mengingat 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; NomorPerindustrianMenteriPeraturan13.

5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; P.18/Menhut-11/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
20.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-11/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Rutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95 / Menhut-11/2014;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan; NomorKehutananMenteriPeraturan19. 44/M-DAG/PER/7 /2012 Ekspor; Perdagangan Nomor tentang Barang Dilarang MenteriPeraturan18.
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADEDalam Kerangka Indonesia National Single Window;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya serta barangjadi rotan.
2.Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya.
3.Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
5.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal.
6.Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.
7.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN. TENTANGPERDAGANGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Menetapkan

Pasal 4

(1)Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legalyang diterbitkan oleh LVLK.

Pasal 3

Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh:

a.perusahaan industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) a tau Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan
b.perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 2

( 1) Ekspor Produk Industri Kehutanan dibatasi.

(2)Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspomya dibagi dalam KelompokA, Kelompok B dan KelompokC sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. informasi Sistem media penerbitan pusat dan yang berfungsi sebagai Verifikasi Legalitas Kayu Dokumen V-Legal.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8.Sistem Informasi Legalitas Kayu Online yang selanjutnya disebut SILK Online adalah sistem informasi

Pasal 5

(1)Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Lampiran I Kelompok A dengan Pos Tarif/HS Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex. 4407.99.90.00, Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00, Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90 (khusus laminated block dan laminated board), Ex. 4415.10.00.00 dan Ex. 4415.20.00.00 (khusus palet kotak dan palet papan), Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00 (kecuali daun pintu dan daun jendela), dan 9406.00.92.00 (khusus bangunan prefabrikasi dari Kayu) dapat diekspor selain harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1),juga harus memenuhi kriteria teknis.
(2)Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Produk Industri Kehutanan dari Kayu kelapa dan Kayu kelapa sawit dalam bentuk Surfaced Four Side (S4S) atau olahan lanjutannya dapat diekspor dan
(2)Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam KelompokB tanpa dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tetapi harus disertai dengan dokumen yang dapat membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari kayu yang diperoleh dari penyedia bahan baku yang sudah memiliki S-LK atau sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk KelompokC.
(4)Dokumen V-Legalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

Pasal 8

(1)Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
(2)Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. pemberitahuan pabean ekspor.
(2)Dokumen V-Legalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh LVLK melalui SILK Online ke portal Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id.
(3)Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada eksportir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 7

(1)Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian

Pasal 6

(1)Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diekspor setelah disetujui dalam rapat Tim Koordinasi.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. dikecualikan dari kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3)Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
2. b.telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
3. c.telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan; dan
4. d.mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
(4)Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi:
1. a.kegiatan verifikasi administratif terhadap:
  1. 1.Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan;
  2. 2.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan;
  3. 3.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan
  4. 4.Dokumen V-Legal;
2. b.kegiatan verifikasi fisik terhadap:
  1. 1.jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
  2. 2.jumlah barang;
  3. 3.jenis Kayu;
  4. 4.pemenuhan kriteria teknis;
  5. 5.pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS;
  6. 6.pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan Direkturkepadaberikutnyabulanpad a

Pasal 11

(1)Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
(2)Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas)

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 /M-DAG/PER/ 12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk lndustri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan; bahwa untuk mendorong peningkatan daya samg industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor produk industri kehutanan;
b.bahwa ketentuan ekspor produk industri kehutanan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 /M-DAG/PER/ 12/2014 tentang Ketentuan Ekspor a.Menimbang MENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR89/M-DAG/PER/ 10/2015 TENTANG KETENTUANEKSPOR PRODUKINDUSTRIKEHUTANAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4661);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; P.18/Menhut-11/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
20.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-11/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Rutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95 / Menhut-11/2014;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan; NomorKehutananMenteriPeraturan19. 44/M-DAG/PER/7 /2012 Ekspor; Perdagangan Nomor tentang Barang Dilarang MenteriPeraturan18.
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADEDalam Kerangka Indonesia National Single Window;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya serta barangjadi rotan.
2.Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya.
3.Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
5.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal.
6.Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.
7.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis. KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN. TENTANGPERDAGANGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Menetapkan

Pasal 4

(1)Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legalyang diterbitkan oleh LVLK.

Pasal 3

Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh:

a.perusahaan industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) a tau Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan
b.perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 2

( 1) Ekspor Produk Industri Kehutanan dibatasi.

(2)Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspomya dibagi dalam KelompokA, Kelompok B dan KelompokC sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. informasi Sistem media penerbitan pusat dan yang berfungsi sebagai Verifikasi Legalitas Kayu Dokumen V-Legal.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8.Sistem Informasi Legalitas Kayu Online yang selanjutnya disebut SILK Online adalah sistem informasi

Pasal 5

(1)Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Lampiran I Kelompok A dengan Pos Tarif/HS Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex. 4407.99.90.00, Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00, Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90 (khusus laminated block dan laminated board), Ex. 4415.10.00.00 dan Ex. 4415.20.00.00 (khusus palet kotak dan palet papan), Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00 (kecuali daun pintu dan daun jendela), dan 9406.00.92.00 (khusus bangunan prefabrikasi dari Kayu) dapat diekspor selain harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1),juga harus memenuhi kriteria teknis.
(2)Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Produk Industri Kehutanan dari Kayu kelapa dan Kayu kelapa sawit dalam bentuk Surfaced Four Side (S4S) atau olahan lanjutannya dapat diekspor dan
(2)Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam KelompokB tanpa dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tetapi harus disertai dengan dokumen yang dapat membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari kayu yang diperoleh dari penyedia bahan baku yang sudah memiliki S-LK atau sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk KelompokC.
(4)Dokumen V-Legalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

Pasal 8

(1)Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
(2)Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. pemberitahuan pabean ekspor.
(2)Dokumen V-Legalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh LVLK melalui SILK Online ke portal Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id.
(3)Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada eksportir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 7

(1)Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian

Pasal 6

(1)Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diekspor setelah disetujui dalam rapat Tim Koordinasi.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. dikecualikan dari kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3)Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
2. b.telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
3. c.telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan; dan
4. d.mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
(4)Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi:
1. a.kegiatan verifikasi administratif terhadap:
  1. 1.Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan;
  2. 2.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan;
  3. 3.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);dan
  4. 4.Dokumen V-Legal;
2. b.kegiatan verifikasi fisik terhadap:
  1. 1.jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
  2. 2.jumlah barang;
  3. 3.jenis Kayu;
  4. 4.pemenuhan kriteria teknis;
  5. 5.pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS;
  6. 6.pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan Direkturkepadaberikutnyabulanpad a

Pasal 11

(1)Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
(2)Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas)

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004