3.Ketentuan Pasal 13 huruf g diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
(5)Berdasarkan laporan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi penanaman modal asing atau joint venture dalam propinsi setempat menurut Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(4)Berdasarkan laporan, Gubernur sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam provinsi setempat menurut Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
8
4.Diantara contoh 4 dan contoh 5 disisipkan contoh 4a, dian tara contoh 5 dan contoh 6 disisipkan contoh 5a, dan diantara contoh 7 dan contoh 8 disisipkan contoh 7a dalam Larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
f.melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
g.melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan trarisportasi menurut Contoh 7 dan Contoh 7a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, ini;
pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
e.melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lamb at tanggal 1 Februari pada tahun berjalan menurut Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan kegiatanbulananlaporanmenyampaikand.
9 Salinan sesuai dengan aslinya #ALnIR HUKU SRI LESTARI RAHA U Pembina Utama Muda V/ c) NIP. 19620620 198903 2 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 81 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga128 Januari 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 10 Ternbusan Yth.:
1.Menteri Perhubungan;
2.Para Direktur Jenderal di lingkungan Kernenterian Perhubungan;
3.Otoritas Bandar UdarajOPjKSOPjUPPjOtoritas Transportasi Lainnya .
( ) Hormat karni, PT....... Penanggung Jawab
5.Demikian disampaikan, atas perhatian karni ucapkan terirna kasih.
4.Kami akan rnemenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan eli perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan rnaritim.
3.Pembukaan kantor cabang ini karni maksudkan untuk rnenunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi di Propinsi setempat sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM... Tahun 2016.
2.Sebagai bahan pertirnbangan Bapak, terlampir bersarna iru kami sarnpaikan:
a.copy SIUPJPT;
b.SK Pengangkatan Kepala Cabang;
c.rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan; dan
d.rekomendasi dari Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI).
1.Bersama ini karni beritahukan pada Bapak bahwa perusahaan kami PT.... terhitung mulai tanggal ... akan rnernbuka kantor cabang di Propinsi ... dengan data sebagai berikut:
a.Nama Perusahaan .
b.No & Tgl .
c.N.P.W.P Perusahaan .
d.Nama Kepala Cabang .
e.Alamat kantor Cabang .
f.Status Kantor } JAKARTA di Koordinasi Kepada Kepala Badan Penanarnan Modal Yth.
1 (satu) berkas : Laporan Pernbukaan Kantor Cabang eli Propinsi ... 20................ , .Nornor Larnpiran Perihal Contoh 4a LAMPlRANPERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 12 TAHUN 2016 TANGGAL : 18 Januari 2016
a.melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izm usahanya;
b.melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c.rnematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
d.menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
e.melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izm dengan tembusan kepada Otoritas Bandar UdarajOPjKSOPjUPPjOtoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
f.melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilalrukan penyesuaian; dan
g.melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.
2.Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada ......... kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut:
c.TeleponjFax j .
d.Nama Penanggung JawabjKepala Cabang ..
e.Alamat Kepala Cabang ..
f.NomorjTanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang : ... tanggal .
a.Propinsi
b.Alamat
1.Menunjuk surat Saudara Nomor ... tanggal ... , perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan J asa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun 2016, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT selaku pemegang SIUPJPT Nomor ...
tanggal ... di: ." 111- eo . di Direksi PT . Yth. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi di Propinsi ..... Kepada Jakarta, .Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal Contoh Sa Tembusan Yth.:
1.Menteri Perhubungan;
2.Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3.Otoritas Bandar UdarajOPjKSOPjUPPjOtoritas Transportasi lainnya ;
4.DPPALFljILFA;
5.DPWALFljILFA.......
Kepala BKPM
3.Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
3.Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/ sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun 2016.
2.Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :
a.Salinan SIUPJPT
b.SK Pengangkatan Kepala Cabang
c.Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Otoritas Bandar Udara / OP/ KSOP/ UPP/ Otoritas Transportasi lainnya .
a.Nama Perusahaan .
b.No & Tgl .
c.N.P.W.P Perusahaan .
d.Nama Kepala Cabang : .
e.Alamt kantor Cabang : .
f.Status Kantor .
1.Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT terhitung mu1ai tanggal ............ Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan ............... Dengan data sebagai berikut :
Dengan Hormat, Jakarta di Kepada Yth. Kepala BKPM 1 (satu) berkas Pemberitahuan Pembukaan Kantor Cabang di Propinsi .... Nomor Lampiran Perihal Contoh 7a SRILESTA fRA AYU Pembina Utama Mud (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya #PAjr HUKUM IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Tembusan yth.:
1.Menteri Perhubungan;
2.Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3.Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi lainnya ;
4.DPP ALFI/ILFA;
5.DPWALFI/ILFA .
( ) PT . Penanggung Jawab Hormat kami ,
5.Demikian disarnpaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
4.Kami akan mernenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairari, Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim.