Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2015
- Nomor
- 146
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Menimbang: MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 146 Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI MENTERIPERHUBUNGAN Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Penanaman Modal (Lembaran Negara tentang Republik 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi; 2 Mengingat MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASL
3 Menetapkan: Pasa16
Pengurusan Transportasi Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
JasauntuksetempatProvinsia. Gubernur Pasa15 Untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib memiliki izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh:
PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 733) diubah sebagai berikut: 4
5 Pasal 8
Pasa17
6
J. memiliki surat rekomendasi/ pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasr di bidang J asa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
7 Pasal9a
8 Pasal 19
9 melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir menurut Contoh 12a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. dari yangLampiran terpisahkan menurut Contoh l1a pada merupakan bagian tidak Peraturan Menteri ini.
10 Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAt 1~tUMAN KSLN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1539 WIDODO EKATJAHJANA ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA IGNASIUSJONAN ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015 MENTERIPERHUBUNGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 11
J. memiliki surat rekomendasi Zpendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Jakarta di Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Permohonan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Kepada ......... , 20 . LAMPIRANPERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 146 TAHUN2015 TANGGAL : 1 Oktober 2015 Nomor Lampiran Perihal Contoh la Tembusan Yth.:
(Nama Terang} Direktur Utama Pemohon, P'f .
Tembusan Yth.:
NIP . KEPALABADAN KOORDINASIPENANAMANMODAL
a. b. c.
perihal permohonan izin usaha perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), dengan im diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui dengan pertimbangan: ...~~~ , .., di PT . Kepada Yth. Direktur Utama Nomor Lampiran Perihal : Peno1akan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi ............ , .., 20 . Contoh 2a Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha danfatau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang. Kewajiban Pemegang SIUPJPT :
Berdasarkan surat permohonan PT. Nomor tanggal diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT),kepada: Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nama PemilikfPenanggung Jawab Alamat Pemilikf Penanggung J awab Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Status Perusahaan KEPALABADANKOORDINASIPENANAMANMODAL SURATIZINUSAHA JASA PENGURUSANTRANSPORTASI(SIUPJPT) (Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor .... Tahun .... tentang ) Contoh 3a *) Coret yang tidak perlu (Nama Terang) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Penanggung Jawab Ditetapkan di pada tanggal SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk Pelabuhan di Provinsi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. Tembusan Yth.:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
""
tentang dengan mi diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... ayat ... , yaitu: ............................. di Yth. Direktur Utama PT . J1. . KepadaPeringatan Pertama ........~ , .Nomor Lampiran Perihal Contoh 8a Tembusan yth :
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
""
Peringatan1. Menunjuk surat kami Nomor... tanggal ... perihal Pertama. ............. di Kepada Yth. Direktur Utama P'I' . Jl. . Peringatan Kedua ..........~., .Nomor Lampiran : Perihal Contoh 9a Tembusan Yth.:
KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal
""
perihal perihal
~ . di Kepada Yth. Direktur Utama PT . Jl. .. ............ , .Nomor Lampiran:: Perihal Peringatan Ketiga Contoh lOa ............................ ,' .Ternbusan Yth
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pasal . ..
....................•...•... di PT . Yth. Direktur Utama Pernbekuan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Kepada ••••••••••• , •••••••••••• tNornor Klasifikasi Lampiran Perihal Contoh lla KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT) PT . Menetapkan MEMUTUSKAN:
tanggal ten tang Peringatan Kedua;
tanggal ten tang Peringatan Ketiga;
tanggal tentang Peringatan Pertama; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. .................................... , . , 1. 2. 3. Mengingat
tanggal ;
Menimbang PENCABUTANSURAT IZIN USAHA PERUSAHAANJASA PENGURUSAN TRANSPORTASI(SIUPJPT) PT . TENTANG NOMOR: KEPUTUSAN KEPALABADANKOORDINASIPENANAMANMODAL Contoh 12a Salinan sesuai dengan aslinya KEPAn Bit Hf~M DANKSLN SRI LESTARIRAtAYD Pembina Utama Muda (IV Ie) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Tembusan Yth.:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ditetapkan di padatanggal Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya. KETIGA PT diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi (SIUPJPT) yang asli kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. KEDUA PT .. Jl. . ................ tanggal .
Mencabut Izin Usaha Transportasi (SIUPJPT) PT. Keputusan Kepala Badan dengan data sebagai berikut: PERTAMA
Membuka PDF…