KETENTUANUMUM BAB I 4
14.Dokumen Angkutan Barang adalah dokumen yang digunakan perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam proses pengiriman, penerimaan dan pangangkutan barang dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan sarana angkutan laut dan atau sungai, danau, penyeberangan, darat dan atau angkutan udara.
13.Barang adalah semua komoditas yang diangkut, dibongkar dan dimuat dari dan ke kapal laut, feri, kereta api, kendaraan bermotor, pesawat udara, termasuk hewan dan tumbuhan.
12.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan Zatau barang, serta perpindahan moda angkutan.
11.Pelabuhan darat adalah pelabuhan yang terletak di daratan Zpedalaman namun masih terkait dengan pelabuhan laut sebagai tempat tujuan ekspor dan impor dengan melibatkan moda angkutan darat.
10.Stasiun Kereta Api adalah suatu areal dan bangunan untuk pemberangatan dan pemberhentian kereta api, menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang serta keperluan operasional kereta api lainnya.
9.Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
8.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai temp at asal tujuan penumpang dan / atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
5
23.Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
22.Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Unit PenyelenggaraPelabuhan.
21.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk di bidang jasa pengurusan transportasi.
20.Angkutan adalah perpindahan orang dany atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
19.Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, danJatau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
18.Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut danj atau memindahkan penumpang darr/ atau barang dengan menggunakan kapal.
17.Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia danjatau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
16.Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.
15.Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengmman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongka muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.
6
b.Mengatur kemasan yang sesuai, dengan mempertimbangkan iklim, medan, berat, sifat barang dan biaya, dan pengiriman serta pergudangan barang hingga tujuan akhir.
a.Meneliti dan merencanakan rute yang paling sesuai untuk pengmman barang dengan mempertimbangkan sifat mudah rusak atau barang berbahaya, biaya, waktu dan tempat transit serta keamanan.
(1)Kegiatan us aha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengmman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan:
Pasa12 KEGIATANUSAHAJASAPENGURUSANTRANSPORTASI
28.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.
27.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
26.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
25.Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
24.Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
7
n.Bertindak sebagai perantara dengan pihak pabean di seluruh dunia untuk mengelola pengiriman barang secara efisien dan efektif terhadap barang yang melalui prosedur kepabeanan serta hambatan non tarif yang kompleks.
m.Mengatur penyewaan ruang muatan melalui angkutan darat, kereta api, laut dan udara untuk pengiriman barang yang volumenya besar atau melebihi ukuran atau gerakan proyek.
1.Mengatur transportasi udara untuk angkutan barang yang bersifat mendesak, mudah rusak dan bemilai tinggi serta mengelola risiko dari pintu ke pintu.
k.Menyediakan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang.
J. Mengatur pembayaran pengiriman dan biaya lainnya atau koleksi pembayaran atas nama klierr/pemilik barang.
i.Menawarkan solusi koneksi teknologi informasi dan pertukaran data e1ektronik(EDI).
denganberkaitanyangh. Mengurus hal-hal asuransibarang.
g.Bertindak sebagai penghubung dengan pihak ketiga untuk memindahkan barang (meialui jalan darat, kereta api, udara atau perairan) sesuai dengan kebutuhan pemilik barang.
f.Memberikan layanan khusus sesuai permintaan pengirirrr/penerima barang, termasuk project cargo, turnkey project, dsb.
e.Menawarkan layanan konsolidasi melalui angkutan udara, laut dan jalan/kereta api, untuk memberikan solusi biaya yang lebih murah dan aman bagi pemilik barang dalam jumlah relatif kecil-kecil yang tidak efisien bila ditangani sendiri.
d.Memperoleh, memeriksa dan menyiapkan dokumentasi untuk memenuhi kebiasaan dan persyaratan dagang, pengepakan secara khusus sesuai dengan peraturan internasional dan rezim fiskal di luar negeri.
Non Vessel melakukan transportasi udara dan Sebagai pengangkut kontraktual atau Operator Common Carrier (NVOCC) negosiasi kontrak dan penanganan darat, perkeretaapian, laut dan mengkonsolidasikan muatan. c. 8
(3)Pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat untuk melakukan pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.
(2)Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.
w.Memberikanlayanan dan pengelolaan logistik bahan baku, barang setengah jadi serta berbagai jenis muatan produk industri yang beredar di pasaran internasional.
pengguna kebutuhan persaingan, dagangyang Bertindak sebagai konsultan bagi jasaj pelanggannya berkaitan dengan pasar, peluang pasar baru, keadaan strategi ekspor, kontrak menguntungkan. v.
u.Bertindak sebagai konsultan di bidang peraturan dan perundang-undangan yang relevan saat ini, situasi politik dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan barang di seluruh dunia.
t.Bertindak sebagai konsultan di bidang kepabeanan dan perpajakan ekspor dan impor.
s.Menerbitkan, mengurus dan mengatur dokumen angkutan barang, baik berbentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik, terhadap barang yang ditanganinya.
r.Menjaga komunikasi dan kontrol melalui semua tahapan perjalanan barang, termasuk manajemen produksi dan analisis statistik serta biaya satuan.
q.Bekerja sama dengan pelanggarr/pemilik barang, kolega dan pihak ketiga untuk memastikan kelancaran operasional dalam pengirimanjpenerimaan barang agar tepat waktu.
p.Mengatur jasa kurir dan barang khusus bawaan.
o.Mengatur angkutan barang-barang khusus dalam pengirimanjpenerimaan komoditas ternak, makanan dan obat-obatan.
9 Untuk dapat rnelakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib merniliki izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsisetempat. Pasa15
(2)Pendirian kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi harus sesuai dengan peraturan perundang undangan dan disesuaikan dengan peraturan daerah seternpat.
(1)Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dapat mendirikan kantor cabang di dalam negeri serta rnenunjuk dan bekerjasarna dengan agen-agen di luar negen.
Pasa14
a.Forwarders Certificate of Receipt;
b.Forwarders Certificate of Transports;
c.FIATA Combined Transport Bill of Lading;
d.Forwarder Warehouse Receipt;
e.House Bill of Lading yang diregistrasi asosiasi terkait;
f.House Air Waybill yang diregistrasi asosiasi terkait;
g.Dokurnen Angkutan Barang (DAB)yang digunakan operator angkutan dan forwarder yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalarn kontrak pengangkutan barang rnelalui jalan raya, kereta api, laut dan udara; dan
h.Dokurnen FIATA Multimodal Bill of Lading (FBL) berbentuk cetak maupun elektronik sebagai bukti kontrak pengangkutan barang yang dalam pengirirnannya menggunakan dua atau lebih rnoda transportasi dan melampaui batas negara yang diterbitkan oleh anggota Federasi Asosiasi Forwarder Iniernasional (FIATA)yang ditujukan kepada eksportir, irnportirdan angkutan rnultirnodadi negara tujuan.
(2)Dokurnen angkutan baik berbentuk cetak maupun elektronik yang diterbitkan, diurus dan diatur perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam mengirirnjrnenerirna dan rnendistribusikan barang an tara lain:
(1)Sebagai pengangkut kontraktual Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi rnenerbitkan dokurnen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan di dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional.
Pasa13 DOKUMENANGKUTAN BABIII 10
a.Memilikidan atau menguasai kantor;
b.Memilikisistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
a.memiliki akte pendirian perusahaan;
b.memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c.memiliki 8urat Keterangan Domisili Perusahaan;
d.memiliki penanggung jawab;
e.memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
f.Tenaga ahli WNI(WargaNegara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/ Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, 81 Logistiksertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan;
g.memilikisurat keterangan domisiliperusahaan; dan
h.memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang J asa Pengurusan Transportasi dan Logistik.
(4)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
(3)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a.administrasi; dan
b.Teknis.
(2)Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku di seluruh Indonesia selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
(1)Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi.
Pasa16 PERSYARATANIZINUSAHAJASA PENGURUSAN TRANSPORTASI BABIV 11
a.Memiliki dan atau menguasai kantor;
(2)Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf b, meliputi:
a.Akte perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
b.Bukti setor dan penyertaan modal;
c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)dari Ditjen Pajak;
d.Keterangan Domisili Perusahaan;
e.Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit $ 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
f.Tanda Daftar Perusahaan dari Kementerian Perdagangan;
g.Keterangan Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAMbagi pemilik saham;
h.Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
1.Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/Penerbangan/ Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S 1 Logistik/ sertifikat ahli Kepabeanan / Kepelabuhanan;
J. memiliki surat rekomendasij'pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistikyang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
(1)Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing memiliki Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (4) huruf a, meliputi :