Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2016
- Nomor
- 130
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan a.Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR PM 130 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI MENTERIPERHUBUNGAN
627);
628); 1l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubah an atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
966);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 555) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 81) diubah sebagai berikut:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAANJASA PENGURUSANTRANSPORTASI. Menetapkan Pasal 8
(3)huruf b, meliputi:
PasallI Peraturan Menteri uu mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (empat juta Dolar Amerika), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal investasi harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik;
venture) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal. SRILESTARlRAH YU Pembina Utarna Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032001 Salinan sesuai dengan aslinya rr~7CIRfHUKUM, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1535 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal18 Oktober 2016 BUDI KARYA SUMADI ttd. MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanorang mengetahuinya,Agar setiap
Membuka PDF…