Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017
- Nomor
- 49
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI MENTERIPERHUBUNGAN
tentang Negara
966);
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSANTRANSPORTASI. Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); Menetapkan
J. pemesanan ruangan pengangkut;
Pasa13
BAB III DOKUMEN ANGKUTAN dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan. diberikan setelah memenuhi persyaratan: masihtersebutIndonesia selama perusahaan menjalankan usahanya.
undangan. perundangperaturanketentuandengansesuai Pasa14
Manusia;
yang Asasi akta perusahaan dari notaris Kementerian Hukum dan Hak memiliki disahkan a.
BAB III
Pasa19 (I) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk penanaman modal dalam negeri disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dengan menggunakan format BABIV TATACARAPEMBERIANIZIN USAHA JASA PENGURUSANTRANSPORTASI
menggunakan format Contoh 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. dengantransportasipengurusanJasausaha 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
(2), dilakukan dengan mempertimbangkan adanya barang yang akan dikirim dany atau diterima dari dany atau ke wilayah setempat secara berkesinambungan.
dan menghentikan semen tara penerbitan izm usaha jasa pengurusan transportasi. BABV KANTORCABANG
(3), Gubernur atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalam negeri atau joint venture dan penanaman modal asing dalam provinsi setempat tercantum dalam Contoh 9 atau Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
(1), dapat berupa:
BAB VIn SANKSIADMINISTRATIF
Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/ atau tanggung jawabnya (liability insurance), BAB VII TANGGUNGJAWAB
BAB VII
Besaran tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi dad pengirim dan ke penerima ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri. BAB VI TARIF PELAYANANJASA PENGURUSANTRANSPORTASI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)