DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2012

Nomor: 20
Tahun: 2012
Ditetapkan: 3 April 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota;
a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan; ·
1. 3.surat Bupati Asahan Nomor 902/1935 tanggal 8 Maret 2006 perihal Rekomendasi Master Plan Pelabuhan Bagan Asahan dan Pelabuhan Kuala Tanjung Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
2. 2.surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 552/6568 tanggal 21 September 2006 perihal Rekomendasi Master Plan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Tanjungbalai Asahan;
3. 1.surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/1/14/DJPL-12 tanggal 6 Februari 2012 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung; MENTERIPERHUBUNGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAINDUKPELABUHANKUALATANJUNG TENTANG NOMOR: PM 20 TAHUN2012 PERATURANMENTER!PERHUBUNGAN Menimbang Membaca MENTERIPERHUBUNGAN 2 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 9. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 5. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. 2.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung; Mengingat 3

1.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: 15. 14. 13. 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhu bungan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2011; 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 10. Menetapkan 4

7.Menteri adalah Menteri Perhubungan. JenderalDirekturadalah6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
5.Rencana teknis terinci adalah penjabaran secara rind dari rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
4.Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
3.Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung untuk selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pedoman pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
2.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan clan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan keterlibatan arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/ atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini. ( 1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai berikut:

a.jangka pendek, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
b.jangka menengah, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;
c.jangka panjang, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2031;

BAB I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANAINDUKPELABUHANKUALATANJUNG.

Pasal 4

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

BAB ILL

Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 3

(2)Kebutuhan areal daratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.daratan eksisting di Pelabuhan Kuala Tanjung seluas 19,070 Ha;
2. b.areal daratan untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung seluas 1.381,05 Ha.
(1)Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan Kuala Tanjung yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya serta pengembangannya sesuai rencana induk pada Pelabuhan Kuala Tanjung dibutuhkan areal daratan seluas 1.400, 12 Ha, serta areal perairan seluas 2.670,75 Ha.

Pasal 2

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

BAB II

6 Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 8

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN BAB IV Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

BAB IV

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Rencana Tapak dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(2)Fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini. 7 UMAR RIS SH MM MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 KSLN, MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 382 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 E.E. MANGINDAAN MENTER! PERHUBUNGAN, ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2012 Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota;
a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan; ·
1. 3.surat Bupati Asahan Nomor 902/1935 tanggal 8 Maret 2006 perihal Rekomendasi Master Plan Pelabuhan Bagan Asahan dan Pelabuhan Kuala Tanjung Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
2. 2.surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 552/6568 tanggal 21 September 2006 perihal Rekomendasi Master Plan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Tanjungbalai Asahan;
3. 1.surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/1/14/DJPL-12 tanggal 6 Februari 2012 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung; MENTERIPERHUBUNGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAINDUKPELABUHANKUALATANJUNG TENTANG NOMOR: PM 20 TAHUN2012 PERATURANMENTER!PERHUBUNGAN Menimbang Membaca MENTERIPERHUBUNGAN 2 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 9. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 5. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. 2.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung; Mengingat 3

1.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

7.Menteri adalah Menteri Perhubungan. JenderalDirekturadalah6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
5.Rencana teknis terinci adalah penjabaran secara rind dari rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
4.Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
3.Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung untuk selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pedoman pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
2.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan clan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan keterlibatan arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/ atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini. ( 1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai berikut:

a.jangka pendek, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
b.jangka menengah, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;
c.jangka panjang, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2031;

BAB I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANAINDUKPELABUHANKUALATANJUNG.

Pasal 4

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

BAB ILL

Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 3

(2)Kebutuhan areal daratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.daratan eksisting di Pelabuhan Kuala Tanjung seluas 19,070 Ha;
2. b.areal daratan untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung seluas 1.381,05 Ha.
(1)Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan Kuala Tanjung yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya serta pengembangannya sesuai rencana induk pada Pelabuhan Kuala Tanjung dibutuhkan areal daratan seluas 1.400, 12 Ha, serta areal perairan seluas 2.670,75 Ha.

Pasal 2

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

BAB II

6 Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 8

BAB IV

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Rencana Tapak dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(2)Fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini. 7 UMAR RIS SH MM MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 KSLN, MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 382 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 E.E. MANGINDAAN MENTER! PERHUBUNGAN, ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2012 Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2011